http://www.massschoolbuildings.org/sites/default/files/edit-contentimage/Pro-pay/Pro-pay_B-O-G_WEB.png

Disisa bulan Desember lalu menumpuk pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pembayaran prestasi pekerjaan. Khususnya ketika menjelang akhir tahun Kontrak Tahun Tunggal ternyata membawa risiko putus kontrak per tanggal 31 Desember.

    Ini menandakan bahwa para PPK atau pihak yang menjalankan kewenangan ke-PPK-an sebagian besar tidak aware tentang pentingnya rancangan kontrak. Rancangan Kontrak sama pentingnya dengan Spesifikasi dan HPS.

    Terbersit keinginan untuk menuliskan secara sporadik pernik-pernik terkait rancangan kontrak. Tulisan kali ini mungkin lebih fokus kepada hal-hal berkaitan dengan pembayaran khususnya yang tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

    Jenis-jenis kontrak berdasarkan pembayaran terdiri atasKontrak Lump Sum; Kontrak Harga Satuan; Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, Kontrak Terima Jadi (Turnkey) atau Persentase. Dilihat sifatnya, jenis kontrak berdasarkan pembayaran ini hanya terdiri dari 2 bagian yaitu lumpsum dan harga satuan. Tentang ini sudah dibahas lengkap dalam artikel Rumus Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan.

    Untuk itu pada artikel ini diuraikan definisi terkait jenis kontrak berdasarkan pembayaran.

Kontrak Lump Sum

Keppres 80/2003 menguraikan bahwa Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan konstruksi yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga.

Definisi ini tidak jauh berbeda dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 bahwa Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
  • semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
  • pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
  • sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
  • total harga penawaran bersifat mengikat; dan
  • tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Sedikit penambahan pada Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 adalah klausul tidak dimungkinkan penyesuaian harga dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Untuk konstruksi bangunan Permen PU 45/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Negara dijelaskan bahwa :

  • Kontrak Lumpsum adalah suatukontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu denganjumlah harga total penawaran yang pasti dan tetap.Dengan demikian, semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa yang melakukan kontrak tersebut, sepanjang lingkup pekerjaan atau gambar dan spesifikasi tidak berubah;
  • Dalam pelaksanaan Kontrak Lumpsum, khusus untukpelaksana konstruksi, daftar volume dan harga (bills of quantity/BQ) bersifat tidak mengikat dalam kontrak sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran. Tahap pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Kontrak Harga Satuan

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, dipihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan Sistem lump sum.

  • Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
  • volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  • pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
  • dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan

Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan dua sifat kontrak yaitu lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Yang patut diperhatikan sejak awal dalam Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) penetapan item yang bersifat Harga Satuan atau Lumpsum harus ditentukan terlebih dahulu. Hal ini penting terkait proses sejak pemilihan penyedia yaitu pada proses koreksi aritmatik. Kekeliruan yang terjadi adalah hal ini tidak dengan jelas tertuang dalam dokumen pemilihan/pelelangan.

Kontrak Terima Jadi

Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan

Sistem ini lebih tepat digunakan untuk membeli suatu barang atau industri jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

Jika boleh disimpulkan Kontrak Terima Jadi atau Turn Key ini bersifat lumpsum murni yaitu termin fisik dan pembayaran hanya 1 kali yaitu pada saat progres fisik 100%.

Kontrak Persentase

Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut.

Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
  • Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.

Contoh :

Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yaitu (maksimum):

tahap konsep rancangan

10%

tahap pra-rancangan

20%

tahap pengembangan

25%

tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB

25%

tahap pelelangan

5%

tahap pengawasan berkala

15%

Kontrak persentase dapat bersifat lumpsum dapat juga bersifat harga satuan, sangat tergantung pada jenis pekerjaan. Untuk yang bersifat lumpsum biasanya diterapkan pada biaya langsung personil sehingga untuk yang bersifat lumpsum personil dibayar berdasarkan output pekerjaan yang disepakati bukan satuan waktu pekerjaan.

Bukan berarti biaya langsung personil tidak bisa bersifat satuan, bisa saja tergantung pada klausul kontrak dimana PPK menganggap output pekerjaan tergantung pada tingkat kehadiran personil bersangkutan sehingga pembayaran personil berdasarkan satuan waktu (bulan/Minggu/hari).

Untuk yang bersifat satuan umumnya juga untuk biaya non personil Diana dikenal metode pembayaran at cost berdasarkan riil pengeluaran.

Sehingga untuk jenis kontrak persentase dapat bersifat gabungan (lumpsum dan satuan), lumpsum murni ataupun harga satuan murni.

Bentuk Pembayaran dan Sifat Kontrak

    Bentuk pembayaran sendiri dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dikenal 3 tipe pembayaran yaitu :

  1. Termin/Tahapan
  2. Bulanan
  3. 100%

Hal ini sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 89 ayat (1) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

  1. pembayaran bulanan;
  2. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  3. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan

Jika kemudian Jenis kontrak disilangkan dengan bentuk pembayaran maka dapat kita gali pemahaman yang mendalam. Untuk mengurai ini maka kita harus membedakan antara Progres Fisik dengan Progres Pembayaran. Kemudian pada dasarnya dapat dipelajari dari sifat kontrak yaitu lumpsum dan harga satuan.

Dalam praktek dilapangan kombinasi yang umum ada dalam dokumen pemilihan utamanya dalam SSKK adalah sebagai berikut :

Sifat Kontrak

Sifat Pembayaran

Lumpsum

Termin

Lumpsum

100%

Harga Satuan

Termin

Harga Satuan

Bulanan

Untuk simulasi dapat didiskusikan pada artikel Sifat Kontrak versus Pembayaran : Termin Fisik Pekerjaan dan Termin Pembayaran.

Print Friendly