Artikel yang saya tulis dengan judul “Keterlambatan Proyek” terbit pada Harian Suara Merdeka, Semarang. Artikel ini merupakan bagian dari artikel “Kontroversi Hati PPK: Putus Kontrak atau Terus Saja”. Artikel ini rupanya menarik salah satu stasiun televisi lokal untuk membahas tema “Dilema Pengadaan Barang/Jasa di Akhir Tahun” pada salah satu acara talk show live.

    Pengalaman talk show live seperti ini terus terang menjadi pengalaman baru yang sangat mendebarkan. Meski sejak awal sudah dapat dibayangkan bahwa tanggapan yang masuk pasti akan lebih banyak paradigma negatif terhadap pengadaan, tetap saja keterkejutan itu ada.

    Pengadaan barang/jasa ternyata diidentikan dengan korupsi. Banyak yang muak dan tidak percaya bahwa proses pengadaan barang/jasa ada yang dilaksanakan dengan baik. Bahkan parahnya tidak ada lagi yang percaya bahwa pengadaan barang/jasa adalah tools penting dalam menjalankan roda pembangunan.

Kiranya tidak perlu lah bercerita tentang apabila tidak ada pengadaan barang/jasa tidak ada jalan sebagai prasarana transportasi, tidak akan ada bangunan prasarana layanan publik dan lain sebagainya. Karena semua itu telah tenggelam oleh rasa muak dan jenuh yang teramat sangat terhadap publikasi negatif tentang pengadaan barang/jasa.

    Anehnya ketika istilah-istilah baku tentang pengadaan barang/jasa diutarakan banyak yang terbengong-bengong dan bertanya-tanya istilah apa itu? Ketika disebut istilah PPK banyak yang tidak mengerti bahwa kepanjangannya Pejabat Pembuat Komitmen, yang mereka tahu hanyalah Pejabat Pembuat Korupsi. Ketika disebutkan pengadaan, yang ada dibenak justru proses mengada-adakan anggaran untuk dihabiskan. Kenapa saya sebut aneh? Aneh karena sipenilai ternyata juga tidak tahu persis apa yang dinilai.

    Penilaian seperti apa yang bisa diharapkan dari penilai yang sama sekali tidak mengerti, tidak paham bahkan tidak tahu apa yang akan dinilai? Banyak yang tidak takut lagi salah dalam menilai karena yakin dan percaya bahwa tidak ada kebaikan dalam pengadaan barang/jasa. Pada akhirnya pengadaan barang/jasa termarginalisasi dalam pusaran asumsi dan buruk sangka.

Negeri suudzon dan Marginalisasi Pengadaan

    Ternyata pusaran suudzon ini tidak hanya ditingkat akar rumput. Negara pun rupanya setali tiga uang. Seorang teman ketika saya ungkapkan demikian langsung keberatan, “apa dasarnya?!” Mari kita lihat fakta yang ada.

    Pengadaan barang/jasa menyumbang 44% kasus korupsi dari seluruh kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka ini tentu akan semakin membengkak apabila ditarik ketingkat daerah. Ini berarti Pengadaan barang/jasa adalah sektor yang sangat penting untuk diperhatikan.

    Sisi lain yang perlu dicermati adalah kenapa ini terjadi? Jangan-jangan karena memang yang dijadikan obyek adalah pengadaan barang/jasa. Atau juga karena pengadaan barang/jasa dalam posisi hukum memang sangat empuk untuk dijadikan target bancakan, politisasi dan kriminalisasi.

    Saya ingat sentilan salah satu dewan pendiri P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan barang/jasa Indonesia), coba sektor pelayanan publik seperti perijinan ditelisik dengan cermat pasti jumlah korupsinya jauh lebih besar dari pengadaan barang/jasa? Boleh jadi ini benar. Artinya pedang penanganan kasus korupsi selama ini memang diarahkan pada pengadaan barang/jasa. Wajar sektor yang berdarah-darah adalah pengadaan barang/jasa.

     Dari sisi regulasi akan semakin terlihat bahwa marginalisasi terhadap pengadaan barang/jasa itu ada. Pengadaan barang/jasa disisi administratif diawasi dengan paket UU Keuangan seperti UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disisi Hukum tidak kalah lengkap selain sudah ada KUHPerdata, KUHPidana sekarang ada paket UU Tindak Pidana Korupsi. Sementara Pengadaan Barang/Jasa dari Keputusan Presiden No. 80/2003 hingga kini hanya sampai setingkat Peraturan Presiden 54/2010. Lihat saja sektor pelayanan publik justru dilindungi oleh UU 25/2009.

    Disatu sisi posisi ini menunjukkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa memang diakui sebagai tools utama terlaksananya pembangunan, sehingga harus dilingkupi oleh UU pengawasan yang teramat lengkap. Disisi lain ini juga menunjukkan Pemerintah terbukti berhasil membangun curiga-isme bahkan paranoid-isme terhadap pengadaan barang/jasa. Hasilnya publik pun memiliki pola pikir serupa.

    Banyak orang gumun kok sampai sekarang pengadaan barang/jasa kita tidak pernah maju seperti negara-negara berkembang lainnya? Satu hal yang harusnya disadari adalah kreativitas dan inovasi akan terhambat oleh tingginya tingkat pengawasan dan rigid-nya aturan administratif. Pengadaan barang/jasa adalah soal manajemen seperti mafhumnya dia lahir dari Supply Chain Management (SCM). Perkembangan ilmu SCM diseluruh dunia sangat dinamis dan pesat, termasuk public procurement.

    Sementara di Indonesia Supply Chain Management cenderung mengarah pada Supply Chain Law yang statis. Yang mengalir adalah pasal demi pasal, aturan demi aturan dan tentunya outputnya kasus demi kasus. Dalam lingkungan yang statis dan sangat dibatasi, terlampau sulit menemukan kreativitas dan inovasi yang mendorong kearah perubahan sistem pengadaan yang lebih baik. Lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kreatifitas dan inovasi adalah lingkungan yang seimbang. Membebaskan tapi tidak kebablasan. Mengawasi tapi tidak mengekang.

Raibnya UU PBJ

    Sayangnya sekali suudzon sudah cenderung jadi pilihan. Lihat saja bagaimana pasal 117 Perpres 54/2010, sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70/2012, tidak juga mampu menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pelaksana pengadaan. (Lihat artikel: Ada Pasal 117 Pengadaan Masih Tidak Nyaman). Bisa dibayangkan dari atas setingkat pengambil kebijakan mengeluh penyerapan anggaran rendah. Di bawah publik terlanjur mencurigai. Di samping kiri unsur audit meningkatkan pemeriksaan dan di samping kanan unsur aparat hukum giat melakukan penangkapan. Posisi terlemah saat ini adalah pelaksana pengadaan, khususnya pelaksana pengadaan yang berikhtiar baik dan ini jumlahnya sedikit.

Akibatnya banyak yang menghindar menjadi pelaksana pengadaan dengan berbagai cara. Penyedia yang berkompeten dan profesional cenderung menghindari pelelangan pemerintah. Nilai bisnis pengadaan barang/jasa pemerintah sangat rendah karena cenderung high cost low value.

    Harapan besar ada pada terbitnya UU Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang digadang-gadang sejak 2011 yang lalu. Tercatat pada daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2011 UU PBJ berada diurutan ke-70. Namun hingga kini perkembangannya senyap tak berbekas. Dalam daftar prolegnas 2012 dan 2013 UU PBJ terlempar dari prioritas. Menjadi tidak jelas prioritas atas percepatan pencapaian kesejahteraan melalui program pembangunan ketika pelaksana pengadaan seperti kepala dibebaskan tapi ekor dikekang. Tidak mustahil pelaksanaan pengadaan mandek tak bergeming.

    Jangan biarkan kita kehilangan kepercayaan diri bahwa kita bisa membangun pengadaan yang baik. Sejauh apapun terpuruknya negeri ini harus tetap ada kepercayaan kita bisa bangkit. Tidak ada keberhasilan yang dibangun atas buruk sangka. Seperti firman Allah SWT: Aku menurut sangkaan hamba Ku kepada Ku. Sangka baik lah maka kebaikan akan datang sebagaimana janji-NYA.

Print Friendly