Tawaran pertama kali mengisi kelas International Procurement Certificate International Trade Centre (ITC) dari partner lokal Indonesia yaitu Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan Indonesia (PPMPI) memaksa saya untuk belajar lebih banyak. Kesempatan ini pulalah yang menjalin benang merah pengetahuan pengadaan dari beberapa lembaga internasional, yang sebelumnya pernah saya ikuti, seperti materi Essential Skills Programme dari Indonesian Streghthening Public Procurement Program (ISP3) kerjasam AUSAID bersama LKPP-RI dan juga Procurement Modernization dari Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI). Salah satu yang menarik perhatian saya adalah tentang klasifikasi barang/jasa.

Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya mengklasifikasikan barang/jasa dalam 4 klasifikasi yaitu : Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 14 s/d 17:

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

    Sementara dalam International Procurement supply diklasifikasi dalam 3 kategori yaitu goods, services and construction atau barang, jasa dan konstruksi. Mengutip UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services definisi dari masing-masing klasifikasi barang/jasa adalah sebagai berikut :

Barang atau Goods (supplies or products) (e.g. simple items such as office furniture or very complex items such as guided missiles).

Konstruksi atau Works (construction) (e.g. building of roads, bridges and government buildings).

Jasa atau Services This includes manual services such as maintenance of government buildings or cleaning of roads, as well as professional services such as those connected with construction (architectural and engineering services), legal services or consultancy services.

    Jika dilihat dari pengklasifikasian ini ada hal yang patut dicontoh dalam kerangka perbaikan kebijakan kedepan mestinya. Pengklasifikasian yang sederhana sesuai International Procurement ini jauh lebih memudahkan pelaksana pengadaan.

    Kita ambil contoh untuk konstruksi. Konstruksi didefinisikan secara tegas adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan umum atau public work. Atau jika kita ambil linear dengan dasar hukum dinegara kita maka pegangannya jelas UU Jasa Konstruksi.

    Sementara definisi Perpres 54/2010 membuka peluang, tidak hanya terkait jasa konstruksi, tapi dalam pengertian pekerjaan konstruksi yang lebih luas yaitu mewujudkan wujud fisik lainnya. Wujud fisik lainnya ini kemudian dimaknai secara luas. Dari satu sisi pola pandang mungkin hal ini ditujukan untuk memudahkan dan agar praktisi pengadaan tidak terkotak hanya pada satu definisi saja. Harus dimaklumi dinegara kita kalau tidak diatur dipahami sebagai pelanggaran hukum jika dilaksanakan. Namun pola pandang yang lain keterbukaan ini justru menjadi “jebakan maut” bagi pelaksana pengadaan. Saking terbukanya justru dijadikan ajang adu debat dan adu tafsir, tidak hanya diranah manajemen pelaksanaan tapi juga berujung adu debat diranah hukum.

    Contoh gamblang. Pengadaan Kapal Motor Desain Khusus. Pengadaan ini jika mengacu kepada definsi Perpres 54/2010 dapat ditafsirkan sebagai Pekerjaan Konstruksi dalam klausul mewujudkan wujud fisik lainnya.

    Ini sebagaimana penjelasan pasal 1 angka 16 : Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkanselain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:

a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;

b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping);

c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;

d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);

e. reboisasi.

Sedangkan dalam versi pengadaan publik internasional pengadaan kapal tidak dapat masuk dalam wilayah konstruksi, karena konstruksi dibatasi hanya terkait public work atau bangunan gedung. Artinya pengadaan kapal akan dimasukkan dalam klausul Jasa yang dalam bahasa perpres 54/2010 sebagai jasa lainnya.

    Saya cenderung sepakat dengan mazhab ini. Karena dari sisi literatur seperti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) jelas pengadaan kapal adalah jasa yang dikelompokkan ke dalam golongan industri. Dengan demikian dari sisi perijinan tidak dapat mengacu pada perijinan jasa konstruksi semisal SIUJK dan turunannya.

    Jika kita cermati definisi Jasa Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi pada pasal 1 angka 1 dan 2 :

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;

2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

    Pekerjaan konstruksi didefinisikan sebagai sub sistem dalam lingkup Jasa Konstruksi. Dibagian akhir definisi pekerjaan konstruksi juga muncul mewujudkan suatu bentuk fisik lain. Namun jika kita telaah secara keseluruhan alenia maka pemahaman utuh dari bentuk fisik lain dipasal ini adalah bentuk fisik lain mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Cakupan ini mengikat pada pekerjaan-pekerjaan banguna gedung bukan lainnya.

    Implikasi dari begitu terbukanya definisi klasifikasi barang/jasa, semisal pekerjaan konstruksi, ini tentu sangat signifikan. Semisal tentang KD. Jika pengadaan kapal adalah pekerjaan konstruksi maka Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) yang dimiliki penyedia pelaksana minimal 1/3 KD, sementara jika diklasifikasikan sebagai Jasa Lainnya maka NPT menjadi 1/5 KD. Ada juga soal dukungan bank dan banyak lagi.

    Untuk itu saya merasa perlu untuk menyampaikan usulan dalam kerangka perbaikan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, pengklasifikasi barang/jasa ini sangat perlu dipertegas dan diperjelas, sudah saatnya mengacu pada best practice Internasional dimana kita menjadi bagian didalamnya. Hal ini juga penting dalam kerangka sinkronisasi Perpres 54/2010 dengan ekosistem lain yang lebih dulu ada dan bahkan mempunyai kedudukan aturan yang lebih tinggi. Demikian sekedar usulan, dengan segala keterbatasan pengetahuan saya. Wallahualam bissawab.

Print Friendly, PDF & Email