Ada dua pertanyaan via bbm @239FA608 yang hampir serupa. Pertanyaan tersebut adalah apakah usaha kecil yang menawar pada paket diatas 2,5 milyar diwajibkan memenuhi persyaratan KD?

    Pertanyaan ini muncul karena pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 19 ayat 1 huruf h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.

    Kalimat “Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil” rupanya menimbulkan pemahaman bahwa KD adalah persyaratan sebagai usaha non kecil. Benarkah demikian? Menurut saya cara membacanya harus diluruskan. KD bukanlah persyaratan sebagai usaha non kecil, namun persyaratan untuk mengikuti paket yang dikhususkan untuk usaha non kecil. Dua mainstream ini dapat kita pilah dengan membagi dua kutub kategori.

  1. Kategori persyaratan paket usaha (barang/jasa).
  2. Kategori Persyaratan usaha (penyedia).

Kategori persyaratan paket usaha dari sisi barang/jasa atau supply dalam bahasa Supply Chain Management (SCM). Dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 kategori persyaratan paket usaha ini terbagi 2 yaitu paket usaha kecil dan paket usaha non kecil.


Kategori Persyaratan Paket Usaha (Barang/Jasa)

Paket Usaha Kecil

Paket usaha kecil persyaratan utamanya adalah paket yang barang/jasanya bernilai tidak melebihi 2,5 milyar atau barang/jasanya tidak membutuhkan kompetensi teknis tinggi yang dapat dipenuhi mayoritas usaha mikro, usaha kecil atau koperasi kecil. Kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan security paper dan lainnya.

Berdasarkan kebijakan pengadaan barang/jasa terkait peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa, paket usaha kecil ini hanya boleh diikuti oleh usaha mikro, kecil atau koperasi kecil.

Kualifikasi teknis penyedia yang dapat mengikuti paket usaha kecil ini adalah wajib memenuhi persyaratan administratif kualifikasi dan teknis kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 19 ayat 1.

Seperti telah dibahas dalam artikel Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis? Bahwa persyaratan teknis kualifikasi adalah sebagai berikut:

b.    memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

e.    memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g.         memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h.         memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i.         khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;

j.         khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Khusus untuk paket usaha kecil beberapa persyaratan teknis kualifikasi yang diatur pasal 19 ayat 1 dikecualikan yaitu:

g.         memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h.         memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

Paket Usaha Non Kecil

Paket usaha non kecil persyaratan utamanya adalah paket yang barang/jasanya bernilai lebih dari 2,5 milyar atau barang/jasanya membutuhkan kompetensi teknis tinggi yang secara umum tidak mudah dipenuhi mayoritas usaha mikro, usaha kecil atau koperasi kecil. Untuk paket usaha non kecil ini kualifikasi penyedia yang boleh melaksanakan pekerjaan adalah seluruh penyedia yang memenuhi seluruh persyaratan. Baik itu administratif kualifikasi maupun teknis kualifikasi yang dipersyaratkan, termasuk diantaranya ketentuan :

g.         memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h.         memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

Dengan demikian pada paket usaha non kecil tidak ada lagi pembatasan usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, usaha menengah atau usaha besar yang diperbolehkan mengikuti. Semua silakan memasukkan penawaran dan berkesempatan menjadi pemenang selama memenuhi syarat administratif, teknis, harga dan kualifikasi. Khusus untuk persyaratan kualifikasi tentu karena paketnya adalah usaha non kecil semua panyedia harus memenuhi syarat yang diperuntukkan untuk usaha non kecil jika ingin jadi pemenang.

Kategori Persyaratan usaha (penyedia)

    Terkait persyaratan usaha disisi penyedia/supplier Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 tidak mempunyai batasan untuk mengatur. Karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008.

    Kategori persyaratan usaha terbagi atas:

  1. Usaha Mikro
  2. Usaha Kecil
  3. Usaha Menengah
  4. Usaha Besar

Kriteria usaha ini tercantum dalam UU 20/2008 pasal 6 :

  1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
    1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

    (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

    1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

    (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

    1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Maka menjadi jelas bahwa persyaratan usaha (penyedia), tidak ditentukan oleh KD atau sub bidang usaha, tetapi oleh Kekayaan Bersih atau Omset Usaha.

Analoginya perusahaan A adalah penyedia konstruksi. Kemudian mempunyai kekayaan bersih Rp350.000.000,00 dan omset usaha satu tahun mencapai Rp1.500.000.000,00. Perusahaan ini tidak dapat dikatakan sebagai usaha non kecil. Meskipun secara hitung-hitungan KD-nya mencapai 3 x Rp1.500.000.000,00 = Rp4.500.000.000,00.

Surat Ijin Usaha

    Pertanyaan yang kerap muncul juga adalah bagaimana dengan Surat Ijin Usaha? Utamanya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Bukankah SIUP terdiri dari Kecil, Menengah dan Besar? Demikian juga dengan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) terbagi atas Kecil, Menengah dan Besar pula.

    Khusus tentang SIUP seringkali ditegaskan bahwa SIUP bukan satu-satunya ijin usaha non konstruksi. Masih banyak izin usaha lain seperti : Izin Bidang Agraria, Izin Bidang Rekreasi dan Hiburan, Izin Bidang Industri, Izin Bidang Kesehatan, Izin Bidang Perdagangan, Izin Bidang Pariwisata, Izin Umum dan lainnya. Kompleksnya sistem perijinan tidak menutup kemungkin satu lapangan usaha dapat dikerjakan oleh badan usaha yang memiliki izin perdagangan atau izin hiburan.

    SIUP seperti diatur pada 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah dirubah melalui Permendag Nomor : 46/M-DAG/PER/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jenis SIUP ada 3 yaitu SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang didasarkan hanya pada kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP membatasi diri hanya pengaturan tentang kekayaan bersih yang bersifat tetap atau statis. Sedangkan omset yang sifatnya dinamis seiring perkembangan volume usaha tidak menjadi ruang lingkup SIUP. Untuk itu klasifikasi usaha mikro, kecil, menengah maupun besar tidak tergantung pada SIUP, ini ditegaskan dalam UU 20/2008 pasal 6.

    Agak berbeda dengan SIUJK yang dilingkupi oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diatur secara teknis dalam, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, klasifikasi kecil, menengah dan besar selain membatasi Kekayaan Bersih juga membatasi besaran paket pekerjaan yang dapat diikuti.

    Namun demikian secara garis besar tidak ada yang berbeda terkait ketentuan kategori paket usaha yang diatur Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012.

Dengan demikian pertanyaan apakah usaha kecil yang menawar pada paket usaha non kecil wajib memenuhi persyaratan KD dan Sub Bidang Usaha? Maka jawabannya adalah Ya! Karena keterlibatan usaha kecil pada paket usaha non kecil menandakan usaha kecil telah siap untuk naik kelas menjadi usaha non kecil jika berhasil memenangkan paket usaha non kecil. Setidaknya siap untuk bertahan sebagai usaha non kecil satu tahun kedepan, jika menang.


Print Friendly