Konsep pembinaan usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa kerap didekati dengan sangat artifisial. Perwujudan kebijakan peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, dalam artikel ini disebut usaha kecil, hanya dilihat dari kebijakan pemaketan pekerjaan. Yaitu nilai paket pekerjaan sampai dengan 2,5 milyar dan memperbanyak paket pekerjaan untuk usaha kecil.

Konstruksi pasal 100 Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) terang sekali menjelaskan bahwa konsep peran usaha kecil adalah bagian dari supply chain management (SCM). Kata kunci peningkatan peran usaha kecil diatas adalah perluasan kesempatan.

Perluasan kesempatan tidak bisa kita sempitkan artinya hanya dengan angka 2,5 milyar, karena ini justru mereduksi keberdayaan usaha kecil hanya pada nilai harga. Dampak buruknya keberdayaan usaha kecil tidak mengarah pada kualitas. Pola pembinaan yang terburuk adalah proteksi atau perlindungan.

Membangun kemandirian usaha kecil adalah pola terbaik. Hal ini pulalah yang disadari oleh P54/2010 disisi pengadaan barang/jasa pemerintah. Yang tidak tersosialisasikan tentang perluasan kesempatan usaha selama ini adalah tentang kemitraan. Padahal tertuang pada pasal 100 ayat 5 dengan sangat tegas.

Mengapa Usaha Kecil?

Sebelum membahas tentang kemitraan penting melihat kondisi terkini perekonomian Indonesia saat ini. Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2011, menurut data Badan Pusat Statistik berkisar 6,5%, angka ini tentu cukup menggembirakan. Namun ada baiknya melihat kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) persektor, untuk mengetahui kualitas pondasi pertumbuhan ekonomi sebenarnya.

Dilihat dari pergerakan pertumbuhan persektor, secara tidak sadar, basis persektor sedang bergerak dari sektor primer ke arah sektor tersier. Hanya sedikit mendorong sektor sekunder. Ini menunjukan bahwa pondasi perekonomian sebenarnya masih rapuh.

Kekuatan agraris, sebagai sektor primer, semakin menurun meski dari sisi laporan terus menepuk dada Indonesia adalah negara agraris. Apa lacur kemudian ternyata Indonesia juga adalah negara importir produk agraris terbesar. Ada beras import, kedelai import, gula import dan lainnya.

Data BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa kontribusi sektor perindustrian baru sekitar 25%, sementara sektor pertanian sekitar 14% dan sisanya perdagangan/jasa tanpa pertambangan sekitar 52%. Ini juga menunjukkan bahwa sektor yang tumbuh secara signifikan adalah perdagangan dan jasa atau sektor tersier.

Buktinya bahan baku pertanian kita keluar melalui jalur perdagangan untuk diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi diluar negeri. Kemudian produk itu kembali ke negeri ini, untuk dikonsumsi masyarakat kita dengan harga yang jauh lebih tinggi melalui jalur perdagangan pula.

Mengapa ini terjadi? Ratusan studi tentang sektor basis menyatakan fenomena ini terjadi di setiap wilayah Indonesia. Dan kesimpulan mereka relatif sama. Kita tidak mempunyai kekuatan basis industri/sektor sekunder yang memadai.

Riedel (1992) menyatakan bahwa  industrialisasi bukanlah tujuan tapi strategi untuk mendukung proses pembangunan untuk mencapai peningkatan perdapatan perkapita. Dalam konsepsi ini seharusnya Indonesia unggul dalam industri agraris seperti diungkapkan dalam artikel “Revolusi Pertanian”.

Poinnya adalah jangan terpukau oleh tingginya pertumbuhan ekonomi sementara dibalik itu pondasinya rapuh. Sektor industri perlu kita support untuk terus berkembang. Sehingga mampu menopang konstruksi pertumbuhan ekonomi.

Industri terdiri dari 3 klasifikasi yaitu: industri primer, industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi; industri sekunder, industri yang mengubah bahan setengah jadi menjadi barang jadi; industri tersier, industri yang bergerak dibidang jasa ataupun industri lanjutan yang mengolah bahan dari industri sekunder.

Dalam hal interaksi industri dengan pasar melibatkan pengusaha, kemudian dikenal istilah usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mendefinisikan dan mengklasifikasikan dengan jelas berdasarkan volume usaha.

Industri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan skala produksi yang berbanding lurus dengan skala usaha. Apabila kita susun dalam sebuah piramida usaha, usaha mikro dan kecil berada pada bagian paling dasar dengan komposisi yang besar. Usaha menengah dan besar berada diatasnya secara berurutan dengan komposisi yang semakin mengerucut.

Pemahaman yang dibangun adalah kebijakan peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil bertujuan membangun pondasi perindustrian yang kuat yang pada ujungnya akan membangun pondasi perekonomian yang kuat pula. Tidak hanya bertumbuh menjulang tapi tetap membumi dan kuat.

Supply Chain Management

Setelah memahami konstruksi ini, jelas bahwa peningkatan peran usaha kecil melalui kemitraan merupakan sebuah rantai pasokan. SCM terbagi atas dua fungsi yaitu; fungsi fisik, proses perubahan/merubah bahan baku menjadi barang jadi/produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Fungsi deliver/distribusi, memastikan barang/jasa sampai dan memuaskan kebutuhan konsumen.

Lewat fungsi fisik dan distribusi inilah kebijakan peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil menemukan artinya. Kebijakan pemaketan berorientasi pada fungsi distribusi. Artinya yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa digaris depan adalah pengusaha yang bergerak pada industri tersier. Jumlahnya hanya sebagian kecil dari komposisi piramida usaha.

Agar pengadaan barang/jasa mampu berperan optimal, perluasan kesempatan usaha kecil maka tidak bisa dibatasi hanya sampai 2,5 milyar saja. Fungsi fisik SCM harus dijadikan bagian integral. Sehingga perluasan kesempatan bagi usaha kecil menjadi lebih optimal. Tentu bukan dengan cara apple to apple dipertandingkan dengan usaha besar, namun melalui peningkatan kemitraan usaha kecil dan usaha besar.

Dengan konsep ini sebenarnya tidak masalah paket pekerjaan dimenangkan oleh usaha kecil atau non kecil karena toh di hulu sana usaha kecil yang memainkan peranan. Untuk meningkatkan peranan usaha kecil agar dapat terlibat dalam setiap aktifitas pengadaan adalah terapkan standarisasi yang ketat terkait man, material, methode, machine dan money.

Industri hulu tidak bisa berkembang karena masalah kualitas tenaga kerja, bahan baku, mesin dan peralatan, sistem dan juga permodalan. Di lima wilayah inilah peranan pemerintah menjadi sangat penting. P54/2010 telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk/bahan baku dan sertifikat keahlian untuk personil sebagai persyaratan kompetensi teknis.

Ketika pemerintah berhasil melakukan standarisasi keahlian tukang bangunan misalnya. Meski berpendidikan rendah namun expert dibidang campuran semen serta dilengkapi sertifikat keahlian terakreditasi departemen tenaga kerja, tentu tidak ada alasan kontraktor besar tidak menggunakan mereka sebagai tenaga kerja dengan upah yang kompetitif.

Demikian juga ketika paving block produksi usaha kecil telah mendapatkan SNI dengan bantuan pembinaan dinas perindustrian perdagangan setempat. Menjadi sangat beralasan kalau semua pasokan paving block untuk keperluan pengadaan didaerah sebagian besar dipasok oleh usaha kecil meski yang memenangkan lelang adalah usaha non kecil.

Tidak perlu proteksi atau intervensi karena mestinya pasar bebas meningkatkan daya saing. Ketika semua komponen harga satuan telah dipenuhi usaha kecil maka tidak perlu menang lelang untuk bisa berkembang. Usaha kecil berkesempatan besar mengambil seluruh ceruk usaha dalam pengadaan. Tidak lagi dibatasi sampai 2,5 Milyar tapi lebih.

Print Friendly