Artikel ini merupakan updating dari artikel berjudul sama yaitu Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis? sifatnya menambah bahasan didapatkan dari diskusi mendalam pada case yang berhubungan dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 19 ayat 1 huruf c .

Ada satu pertanyaan dari salah seorang penyedia tentang adanya persyaratan memiliki pengalaman sejenis pada pekerjaan untuk pengadaan barang, menarik saya untuk sedikit menelusuri.

Pasal 19 ayat 1 berisi tentang persyaratan sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Setidaknya ada 13 poin persyaratan.

Pasal 19 ayat 1 huruf c berbunyi : memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Entah dari mana datangnya kata “sejenis” terselip sehingga pada beberapa dokumen pemilihan kalimat pasal 19 ayat 1 huruf c menjadi berbunyi seperti memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan “sejenis” sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Berikut contoh penggunaan kalimat “sejenis” dalam pasal 19 ayat huruf c pada suatu paket pengadaan barang.

Sebagai pembuka bahasan tentang ini ada baiknya kita bahas klasifikasi unsur dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi terdiri dari 2 unsur yaitu unsur administratif dan unsur teknis. Sisipan ini kemudian merubah essensi dan tujuan dari pasal 19 ayat 1 huruf c, adalah unsur administratif.

Huruf c pada pasal ini merupakan persyaratan administratif sebagai penyedia secara umum, bukan persyaratan teknis sebagai penyedia pada pekerjaan. Tujuannya adalah memastikan penyedia adalah penyedia yang badan usahanya aktif selama 4 tahun terakhir, terkecuali untuk badan usaha/perorangan yang berdiri baru 3 tahun. Dengan persyaratan ini maka penyedia yang meskipun berdiri sudah 4 tahun atau lebih, namun usahanya tidak aktif, baik untuk pemerintahan ataupun non pemerintahan, tidak layak menjadi penyedia barang/jasa pemerintah. Toleransi ketidakaktifan hanya sampai 3 tahun sejak berdiri, setelah itu penyedia barang/jasa pemerintah harus badan usaha/perorangan yang aktif.

Penambahan kata sejenis pada pasal ini membuat persyaratan kualifikasi administratif ini menjadi syarat teknis. Unsur teknis lebih selektif dan berorientasi pada pekerjaan. Sehingga dapat disebutkan bahwa unsur teknis adalah persyaratan sebagai penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan sejenis sama dengan pengalaman sejenis atau pengalaman pada pekerjaan sejenis yang bersifat teknis. Sehingga tidak tepat didekatkan dengan pasal 19 ayat 1 huruf c.

Adapun persyaratan kualifikasi teknis telah diatur didalam pasal 19 ayat 1 huruf :

b.     memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

e.     memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g.     memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h.     memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i.     khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;

j.     khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Telaahan pasal 19 ayat 1 huruf c ini ternyata memancing diskusi yang luas. Diantaranya pertanyaan tentang apakah memang kalimat “sejenis” sama sekali tidak boleh muncul dalam persyaratan kualifikasi?

Artikel ini sama sekali bukan untuk mengharamkan persyaratan atau kalimat “sejenis”. Namun mendudukan persyaratan sesuai pasal pembangunnya. Hal ini penting agar substansi pasal 19 tentang persyaratan kualifikasi penyedia tidak bergeser dan menimbulkan pemahaman yang keliru atau terlanjur terbiasa keliru. Apalagi kalau kemudian menjadi bahan pertentangan dari sisi aturan.

Seperti dijelaskan sebelumnya kalimat “sejenis” bersifat kualifikasi teknis sehingga penempatannya bukan atas dasar pasal 19 ayat 1 huruf c melainkan lebih tepat atas dasar pasal 19 ayat 1 huruf b yang berbunyi, “memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa“.

Sejurus dengan itu perlu diingat juga bahwa dalam menentukan persyaratan wajib tidak mengandung makna yang bias, sehingga kalimat “sejenis” juga harus bisa dijelaskan dengan baik dan dijustifikasi secara aturan. Ini agar penempatan persyaratan tidak menjadi persyaratan yang tidak akuntabel bahkan mungkin mengada-ada.

Seperti dapat kita lihat pada persyaratan kualifikasi paket pelelangan pembangunan gedung kantor LKPP sebagai berikut:

Meski tidak memperoleh akses terhadap dokumen pengadaan namun saya yakin penempatan persyaratan kualifikasi, “Memiliki pengalaman minimal pembangunan gedung perkantoran dengan jumlah lantai diatas 8 lantai dengan luasi minimal 15.000 m2”, adalah pemenuhan pasal 19 ayat 1 huruf b. Ditambah lagi paket di atas adalah paket pengadaan dengan kualifikasi usaha non kecil sehingga unsur kualifikasi teknis menjadi sangat penting.

    Semoga bisa didiskusikan lebih mendalam.

Print Friendly