Sembari menunggu penerbangan menuju Tanjung Pinang sepertinya menarik membahas hal sederhana tentang persyaratan surat pernyataan. Dalam praktik umum pengadaan barang/jasa, surat pernyataan ini masih sering ada. Bahkan dalam ragam bentuk yang menggelikan. Untungnya tidak ada persyaratan surat pernyataan mempunyai pasangan hidup setempat :D.

    Berbagai alasan disampaikan, intinya untuk menghilangkan kekhawatiran penyedia akan ingkar janji atau menghilangkan beban tanggungjawab pelaksana pengadaan (pokja atau PPK) atas kegagalan pekerjaan. Menurut saya ini hal yang keliru.

    Persyaratan surat pernyataan, menurut hemat saya, adalah persyaratan yang tidak punya value positif bagi para pihak. Apalagi jika kita lihat Perka LKPP 1/2015 tentang E-Tendering pada lampiran bagian Pemasukan Data Kualifikasi angka 3 huruf d bahwa :

Lihat pada angka 6 tersurat bahwa dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik penyedia barang/jasa menyetujui seluruh pernyataan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Kalimat ini menandakan bahwa meminta surat pernyataan atas syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah persyaratan yang mengada-ada.

Para pihak penyedia, pokja dan PPK harus memahami bahwa seluruh yang tertuang dalam dokumen pengadaan adalah mengikat tanpa harus menyampaikan surat pernyataan lagi.

Misal terkait garansi dari pabrikan yang secara tegas tertuang, sebagai syarat berkontrak, dalam SSUK dan SSKK. Meski penyedia tidak menyampaikan surat pernyataan sudah dianggap menyetujui syarat tersebut ketika mendaftar dan menawar.

Jika penyedia tidak memberikan garansi untuk barang yang diserahkan, PPK dapat menolak dan memerintahkan penyedia untuk mengganti. Jika penyedia tidak juga dapat memenuhi, klausul wanprestasi berlaku. Ini sebagai dasar PPK mengenakan sanksi pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan, pengusulan blacklist bahkan gugatan perdata dan pelaporan pidana jika memenuhi klausula perdata dan atau pidana.

Contoh lain nya surat pernyataan bebas temuan. Banyak pertanyaan soal ini. Apakah persyaratan bebas temuan boleh dipersyaratkan? Menurut saya tidak haram dipersyaratkan selama tidak berdampak pada terlanggarnya prinsip pengadaan barang/jasa, terutama prinsip terbuka dan adil tidak diskriminatif.

Penempatan persyaratan bebas temuan jika memang ingin dipersyaratkan, sebaiknya hanya dalam persyaratan berkontrak yaitu dalam IKP, SSUK dan/atau SSKK.

Persyaratan bebas temuan adalah syarat yang mengikat pada mekanisme pembayaran. Dengan demikian persyaratan ini tidak bisa dipersyaratkan secara umum saat proses pemilihan dan tidak dipersyaratkan pada seluruh penyedia. Persyaratan ini hanya untuk penyedia yang pernah berhubungan pembayaran dengan pemerintah setempat.

Disisi lain persyaratan ini, sekali lagi, tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan penawaran saat proses pemilihan. Namun demikian persyaratan ini dapat menjadi satu alasan PPK menolak penetapan pemenang. Mengingat ini berpotensi menghambat proses pembayaran.

Saat penyedia ditetapkan sebagai pemenang, kemudian ditemukan tidak bebas temuan dan tidak mampu menyelesaikannya sampai dengan tenggat penandatanganan kontrak, maka PPK berhak menolak penetapan pemenang.

Pertanyaannya kemudian, apakah perlu surat pernyataan? Jika telah dipersyaratkan dalam IKP, SSUK dan SSKK menurut saya tidak perlu. Tugas PPK paling jauh adalah melakukan klarifikasi kepada instansi setempat yang berwenang, dalam hal ini adalah APIP setempat dimana pembayaran dilakukan.

Jika pun baru ditemukan pada saat proses pembayaran maka risiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyedia. Penyedia tidak dapat menggugat PPK jika terjadi hambatan pada proses pembayaran karena masih mempunyai “utang administratif” dan/atau “utang finansial” pada pemerintah tempat pekerjaan dibayar.

Masih banyak lagi contoh yang dapat dibahas. Paling tidak pembahsan contoh singkat diatas cukup menjelaskan bahwa meminta surat pernyataan adalah hal yang tidak perlu selama persyaratan penawaran dan kualifikasi dalam dokumen pengadaan jelas dan tegas.

Sebagai kesimpulan dapat dirangkum sebagai berikut:

  1. Seluruh hal yang telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, baik syarat pemilihan/penawaran atau syarat berkontrak, tidak diperlukan lagi surat pernyataan.
  2. Syarat pada dokumen pengadaan (IKP,LDP,LDK,SSUK dan SKK) mengikat kepada seluruh pihak meski tanpa adanya surat pernyataan.
  3. Seluruh pihak harus memperhatikan seluruh persyaratan dokumen pengadaan tidak hanya LDP atau LDK namun juga hingga SSUK dan SSKK.

Demikian sebagai bahan diskusi selanjutnya.

Print Friendly, PDF & Email