pict by : http://muslimpoliticians.blogspot.comBanyak fenomena menarik diseputar pelaksanaan pekerjaan akhir tahun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu fenomena menarik tersebut adalah soal keterlambatan. Ini utamanya muncul dari tanggapan dan diskusi mengenai solusi akhir tahun yang dipublish oleh para pendiri P3I termasuk dalam blog ini. Lihat artikel Langkah-Langkah Akhir Tahun untuk APBD dan Alternatif II : Langkah Akhir Tahun Versi Permendagri 37/2012.

Pernyataan menarik dari beberapa kalangan bahwa keterlambatan adalah hak penyedia?
Benarkah demikian? Mari kita cermati lagi aturan yang tertuang dalam Perpres 54/2010 sebagaimana telah dirubah melalui Perpres 70/2012. Khususnya pada pasal 93 dan pasal 120.

Perpres 70/2012 merubah diksi dan pemahaman tentang keterlambatan. Keterlambatan tidak lagi dilekatkan dengan sanksi yaitu denda. Sebagaimana telah diulas dalam artikel P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda. Hal ini kemudian membawa dampak pada pemahaman tentang keterlambatan disatu sisi dan denda keterlambatan disisi lain.

Mari kita buka lagi buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan. Perpres 54/2010 sebagaimana telah dirubah melalui Perpres 70/2012 menuliskan:

Pasal 93

  1. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
    1. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

      a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

      a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

      b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

  2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

    a.     Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

    b.     sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

    c.     Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

    d.     Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pasal 120

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

    Kedua pasal inilah yang memuat pasal keterlambatan. Pasal 120 kemudian diterjemahkan sebagai hak terlambat buat penyedia untuk menghindari sanksi dimasukkan dalam daftar hitam.

Yang perlu diperhatikan adalah runtutan pasal.

Pasal 93 membahas tentang pemutusan kontrak. Dimana didalamnya menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat tidak dilakukan kalau PPK menilai penyedia akan mampu bertanggungjawab dan menyelesaikan pekerjaan, apabila diberi kesempatan 50 hari setelah berakhirnya kontrak.

Poin pentingnya adalah penilaian PPK terhadap kapabilitas dan motivasi penyedia dalam bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan. Apabila penilaian negatif berarti putus kontrak dan berlaku semua sanksi yang ada pada pasal 93 ayat 2.

Sanksi putus kontrak pasal 93 ayat 2 berlaku kumulatif. Jaminan pelaksanaan dicairkan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka, membayar denda keterlambatan dan dimasukkan daftar hitam. Sanksi terkait uang muka hanya berlaku apabila diberikan uang muka. Kemudian denda keterlambatan dikenakan apabila setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender terlambat, tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 120 membahas khusus tentang sanksi terkait keterlambatan. Yang kemudian disebut dengan denda keterlambatan. Khusus untuk keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan penyedia dikenakan sanksi 1/1000/hari selama masa keterlambatan.

Kedua pasal ini sama sekali tidak berbicara tentang hak penyedia. Yang ada justru pertimbangan profesional dari PPK dalam meneliti atau menilai berbagai sisi dari pekerjaan. Apabila penyedia dinilai mampu menyelesaikan pekerjaan dalam masa keterlambatan dan dari sisi kemanfaatan (output maupun outcame) lebih besar dibanding harus putus kontrak, maka diberikan kesempatan terlambat.

Namun kalau berdasarkan penilaian profesional PPK, penyedia dianggap tidak mampu menyelesaikan meski diberikan kesempatan 50 hari. Tentu pemberian kesempatan adalah hal yang tidak bernilai apapun dan putus kontrak adalah hal paling logis.

Penilaian dapat berasal dari rekam jejak kapabilitas dan motivasi penyedia selama melaksanakan kontrak. Untuk itu penting bagi PPK mengendalikan kontrak sejak awal, agar sebelum mendekati akhir kontrak sudah dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan, pemutusan atau penghentian.

Jadi jelas keterlambatan bukanlah hak penyedia yang dapat diambil untuk semua pekerjaan, melainkan pemberian kesempatan oleh PPK berdasarkan penelitian atau penilaian yang profesional. Ini agar jelas mana Pihak I sebagai pemberi pekerjaan dan Pihak II yang menerima dan melaksanakan pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Print Friendly