Beberapa waktu lalu seorang teman menghubungi dan bercerita bahwa paket pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakannya, mendapatkan pengaduan dari sebuah asosiasi konstruksi daerah. Pengaduan poinnya adalah karena pada persyaratan kualifikasi tidak mempersyaratkan grade K,M dan B. Yang sangat disayangkan pengaduan ini justru didukung sebuah lembaga konstruksi resmi di daerah.

    Pemahaman ini jamak sepertinya, tidak hanya daerah tapi juga instansi pusat. Utamanya yang basisnya non konstruksi. Bahwa untuk konstruksi harus mempersyaratkan grade didalam dokumen pengadaan. Contoh saya kutip dari sebuah pengumuman lelang di daerah :

“Paket Konsultansi/Supervisi DAK Irigasi Rp 69.905.000,00    Bidang Pengawasan Rekayasa /Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/Sub Kualifikasi K-1/Grade 2

    Pengumuman ini menyiratkan bahwa paket konsultansi senilai Rp 69.905.000,00 hanya bisa diikuti oleh konsultan dengan Grade K1. Lalu bagaimana jika konsultan Grade K2 melakukan penawaran? Apakah digugurkan?

    Mari kita lihat perbandingan pada pengumuman pelelangan beberapa Kementerian Lembaga.

Untuk proses pelelangan pada instansi yang secara teknis berkompeten dalam bidang pengadaan tidak terlihat mempersyaratkan grade, hanya mempersyaratkan klasifikasi paket pekerjaan yaitu kecil atau tidak (non kecil).

http://lpse.lkpp.go.id

Web Full Eproc KemenPU http://pu.go.id

Sementara di Kementerian Non Teknis Konstruksi:

Untuk mendiskusikan ini mari kita kembali membuka aturan pokok tentang klasifikasi paket pekerjaan/paket usaha dan klasifikasi kualifikasi usaha. Dibeberapa artikel sudah dibahas mendalam sebenarnya, namun mungkin belum dipahami secara mudah. Silakan akses

Karena sudah sangat banyak dibahas maka dalam tulisan ini point utamanya penggunaan Grade dalam Permen PU 8/2011.

Dalam memproses paket pelelangan didasarkan pada klasifikasi paket pekerjaan. Dalam menyusun klasifikasi paket pekerjaan ditetapkanlah klasifikasi paket pekerjaan usaha kecil atau paket pekerjaan usaha non kecil.

Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 Pasal 100 ayat :

(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(3a) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang melakukan tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi setelah dikonsultasikan kepada LKPP.

Dari ayat ini ada 2 hal yang dijelaskan yaitu tentang klasifikasi paket pekerjaan dan peruntukan. Klasifikasi paket pekerjaan terdiri dari kecil dan non kecil. Kriteria paket kecil terdiri dari 2 kondisi yaitu dilihat dari nilai paket dan kompetensi teknis.

Klasifikasi Paket Pekerjaan (Non Konsultansi)

Klasifikasi

Kecil

Non Kecil

Non Kecil

Nilai Paket

Nilai s/d 2,5 Milyar

Nilai diatas 2,5 Milyar

Nilai s/d 2,5 Milyar

Kompetensi Teknis

Sederhana (Kompetensi teknis yang dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil)

Sederhana/Tinggi (Kompetensi teknis  dapat/tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil)

Tinggi (Kompetensi teknis hanya dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil)

Selanjutnya yang dibahas adalah peruntukan paket pekerjaan. Pasal 100 ayat 3 jelas hanya menegaskan kriteria peruntukan paket pekerjaan kecil adalah untuk Mikro, Kecil atau Koperasi Kecil. Ini berarti untuk paket pekerjaan non kecil tidak dibatasi peruntukannya.

Catatan penting Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 tidak mengatur klasifikasi paket pekerjaan untuk konsultan!

Selanjutnya kita bahas perubahan perpres 54/2010 pada Perpres 70/2012 yaitu pasal 3a. Ayat 3a menjelaskan untuk konstruksi baik pelaksanaan konstruksi atau konsultan konstruksi ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dalam pembinaan jasa konstruksi. Maka dari itu khusus untuk konstruksi bangunan, yang dinaungi oleh UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, kita coba refer kepada Peraturan Teknis Kementerian PU.

Permen PU 14/2013

Permen PU 7/PRT/M/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU 14/PRT/M/2013 tentang

Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, Pasal 4a

  1. Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
  2. Nilai paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil.
  3. Jasa konsultansi dapat dilakukan oleh konsultan perorangan dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Untuk pemaketan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, Permen PU 7/PRT/M/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU 14/PRT/M/2013, tidak jauh berbeda definisinya dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012.

Ketentuan tambahan hanya untuk jasa konsultan. Jika dalam Perpres 54/2010 konsultan tidak diklasifikasikan paket pekerjaannya, maka untuk konstruksi bangunan diklasifikasikan juga ke dalam kecil dan non kecil. Pengklasifikasian ini sepenuhnya didasarkan pada satu kondisi yaitu nilai paket yaitu Rp. 750.000.000,00.

Klasifikasi Paket Pekerjaan Konsultansi

Klasifikasi

Kecil

Non Kecil

Nilai Paket

Nilai s/d 750 Juta

Nilai di atas 750 Juta

Kemudian terkait peruntukan paket tidak ada yang berbeda antara Perpres 54/2010 dengan Permen PU 14/2012.

Lalu apa hubungan pembahasan paket pekerjaan dengan 08 / PRT / M / 2011 (Permen PU 8/2011) Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang didalamnya mengatur grade? Mari kita kita coba lihat Permen PU 8/2011 secara seksama.

Permen PU 8/2011

Apa maksud dan tujuan dari diterbitkannya Permen PU 8/2011? Jawabannya ada pada Pasal 2.

  1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi.
  2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
    1. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi; dan
    2. mewujudkan keselarasan pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi nasional dengan pembagian subklasifikasi yang berlaku
      internasional.

Maka jelaslah sekarang bahwa Permen PU 8/2011 bukan untuk menentukan persyaratan paket pekerjaan dan peruntukan paket pekerjaan. Permen PU 8/2011 ditujukan untuk mengklasifikasi kualifikasi penyedia dalam kaitan penerbitan sertifikat usaha.

Jadi jika Permen PU dijadikan dasar membatasi paket pekerjaan atau penyedia yang dapat menawar pada paket pekerjaan adalah hal yang keliru secara aturan. Gamblangnya tidak ada batasan peruntukan paket pekerjaan selain paket kecil dan paket non kecil. Tidak ada Paket K1, K2, K3, M1, M2, M3 atau B.

Permen PU 8/2011 berguna untuk kebijakan keberpihakan kepada usaha kecil. Jika paket pekerjaan masuk klasifikasi paket kecil maka hanya diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil atau koperasi kecil. Bagaimana menilai penyedia masuk klasifikasi usaha mikro, kecil atau koperasi kecil versi Permen PU 8/2011? Caranya adalah melihat sertifikat usahanya. Sertifikat usaha grade K atau perorangan adalah masuk dalam kategori ini.

Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Non Kecil tidak ada pembatasan kualifikasi. Batasannya adalah kemampuan administratif, teknis dan pengalaman.

Paket Pekerjaan kecil dan non kecil mengatur klasifikasi barang/jasa. Sedangkan grade (P,K,M,B) mengatur tentang penyedianya.

Logika sederhana. Jika penyedia pelaksana konstruksi Grade K dibatasi hanya menawar pada paket kecil maka sampai kapan pun penyedia Grade K tidak akan pernah naik kelas ke grade yang lebih tinggi. Logika ini juga sdh dipaparkan melalui logika Kemampuan Dasar (KD). Penyedia grade K3 dengan pengalaman melaksanakan pekerjaan senilai 1M berhak dan layak mengerjakan paket maksimal 3M. Rumus KD konstruksi=3 x Npt.

Jika di breakdown lebih lanjut maka dapat dibuat bagan berikut:

Dengan logika aturan seperti ini maka meskipun pada pelelangan konstruksi tidak menyebutkan grade P,K,M atau B jika paket pelelangan tersebut adalah pekerjaan konstruksi tetap yang dijadikan dasar menilai batasan kualifikasi mikro atau usaha kecil konstruksi adalah sertifikat usaha grade P atau K.

Simpulan Saya:

  1. Permen PU 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU 14/2013 dan terakhir diubah lagi dengan Permen PU 7/2014 mengatur tentang paket pekerjaan.
  2. Permen PU 8/2011 hanya mengatur penerbitan sertifikasi usaha dan pengklasifikasian bidang/sub bidang usaha.
  3. Klasifikasi pengadaan barang/jasa diantaranya adalah klasifikasi paket pekerjaan (Kecil dan non kecil) dan klasifikasi kualifikasi penyedia (Mikro,Kecil,Koperasi Kecil, Menengah dan Besar).
  4. Klasifikasi paket pekerjaan yang peruntukannya dibatasi oleh klasifikasi kualifikasi usaha hanyalah paket pekerjaan kecil yang diperuntukkan bagi Mikro,Kecil,Koperasi Kecil. Dalam jasa konstruksi kualifikasi Mikro,Kecil,Koperasi Kecil ini dibagi dalam P,K,M,B, untuk non konstruksi seperti perdagangan ada SIUP Mikro, SIUP Kecil,SIUP Menengah dan SIUP Besar.
  5. Tidak terdapat dasar yang kuat adanya paket pekerjaan kualifikasi berdasarkan grade P,K,M atau B, sebagaimana pula tidak ada paket pekerjaan SIUP Menengah, Kecil dan Besar dalam paket pengadaan barang.
Print Friendly