Karena sejak tahun 2012 mencermati regulasi akhir tahun, tahun ini sebenarnya agak malas mempelajari. Ini tidak patut ditiru! Dengan ramainya pembicaraan tentang regulasi penyelesaian kontrak diakhir tahun ini, memancing saya untuk melihat lagi regulasi rutin akhir tahun Kementerian Keuangan. Peraturan ini adalah PMK 243/PMK. 05/2015 tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (PMK 243/2015).

Ketika melakukan search artikel ternyata tentang kontrak akhir tahun ini telah sedemikian banyak artikel yang saya buat, dan kali ini nambah 😀

Dilihat dari terbitnya aturan terbaru ini memang betul-betul regulasi akhir tahun karena terbit diujung tahun yaitu tanggal 23 Desember 2015. Kesan terbit dalam kondisi terdesak masih saja menyertai aturan akhir tahun. Jika mau dirunut, dari yang saya ketahui saja, penyakit kontrak diujung tahun ini ada sejak tahun 2009 dan pola terbit regulasi selalu ada. Artinya fenomena akhir tahun belum sembuh juga, atau memang tidak harus disembuhkan karena bukan penyakit.

Tabel Perbandingan

PMK 194/2014

PMK 243/2015

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 3

(1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

(2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

(3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 3

(1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

(2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

(3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 4

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;

c. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran;

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;

b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan

d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

(3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk:

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

(4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 4

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;

c. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;

b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan

d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

(3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk:

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

(4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 9

(1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.

(2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;

b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

(4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

Pasal 9

(1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.

(2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;

b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

(4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa beriaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

(5) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

    Selain tanggal terbitnya kebijakan yang membuat terkejut, ternyata ada dua kejutan lain yang memaksa untuk belajar lebih jauh. Hal tersebut adalah :

  1. Masa keterlambatan atau pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. (peristiwa sanksi=http://samsulramli.com/2015/12/24/kontrak-di-antara-sanksi-dan-kompensasi/).
  2. Jaminan Pelaksanaan menjadi 9%.

Masa Keterlambatan s/d 90 Hari

Perubahan ini langsung dihadapkan dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 pada pasal 93 yang menyebutkan :

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

Dus kemudian PMK 243/2015 menggunakan batasan 90 hari. Apakah ini lantas bertentangan dengan Perpres 54/2010 pasal 93, yang notabene kedudukan hukumnya lebih tinggi?

Jawaban saya tidak. Pada artikel http://samsulramli.com/2013/09/24/kontroversi-hati-ppk-putus-kontrak-atau-terus-saja/ diulas bahwa : Pertanyaan lain benarkah keterlambatan itu hanya boleh 50 hari? Dalam beberapa diskusi muncul kritisi terhadap bunyi pasal 93 perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012. Disana ada kata “dapat”, lengkapnya “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:” Menurut sebagian pendapat tidak salah apabila setelah masa keterlambatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, PPK tidak memutus kontrak sepihak. Karena klausulnya “dapat” maka dapat saja putus dapat juga tidak. Tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan publik, pencapaian kinerja dan kepentingan yang lebih luas. Lagi pula setiap hari keterlambatan penyedia dikenakan denda 1/1000/hari selama masa keterlambatan.

Jika dilihat dari perbandingan antara pasal 93 Perpres 54/2010 (50 hari) dan PMK 243/2015 (90 hari) maka secara tidak langsung PMK 243/2015 mengamini kesimpulan bahwa kata 50 hari bukanlah masa keterlambatan mutlak, melainkan pemberian 1x kesempatan. Jika berdasarkan penelitian PPK dengan mempertimbangkan segala aspek efektivitas dan efisiensi dapat diberikan kesempatan selanjutnya. Karena menurut PMK 243/2015, disisi pembayaran masa keterlambatan hanya sampai 90 hari, maka kesempatan kedua hanya maksimal 40 hari. Seperti digambarkan pada bisnis proses ini:


Pasti akan muncul pertanyaan kalau misalkan kesempatan pertama langsung diberikan 90 hari apakah menyalahi aturan? Secara administratif selama akuntabel tidak masalah. Menurut saya ini kembali pada hasil penelitian PPK atas segala aspek. Tidak hanya soal kesediaan penyedia saja tapi juga soal motivasi, kapabilitas kompetensi dan pertimbangan lainnya.

Pemberian kesempatan terlambat bukan Hak Penyedia tetapi Hak PPK, sehingga PPK yang punya kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan administratif. Angka 50 hari adalah angka maksimal sehingga bukan berarti pemberian 1 kali keterlambatan harus 50 hari. PPK harus betul-betul menghitung dan meneliti berapa hari penyedia diberikan kesempatan.

Jadi kepada para PPK yang akan memberikan kesempatan terlambat atas kesalahan penyedia harus betul-betul berhati-hati! Tanggungjawab sepenuhnya dipundak Anda!

Jaminan Pelaksanaan 9%

Sebagai catatan antara PMK 194/2014 dan PMK 243/2015 terdapat perbaikan yang menggembirakan dari sisi substansi yaitu berubahnya nomenklatur pasal 9 ayat 4:

Berubahnya kalimat menyampaikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai sisa pekerjaan pada PMK 194/2014 adalah kekeliruan. Karena Jaminan Pelaksanaan mengikat terhadap keseluruhan pekerjaan bukan hanya terkait sisa pekerjaan saja, meski melewati tahun anggaran. Akhirnya PMK 243/2015 memperbaiki dengan hanya memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan tanpa merubah nilai jaminan pelaksanaan.

Sayangnya perubahan maindset yang sudah benar ini tidak diikuti pada pasal 5 PMK 243/2015 sehingga muncullah nilai jaminan 9%.

Dari sisi nilai, 9%, memang diluar “kebiasaan” yang berlaku dan bertentangan dengan batasan yang dibuat oleh Perpres 54/2010 pasal 70 ayat 4 bahwa Jaminan pelaksanaan adalah 5% dari kontrak/hps tidak kurang tidak lebih.

Analisa saya kejadian ini terjadi akibat “grogi” nya mazhab musik klasik memasuki ranah musik dangdut (baca:
http://samsulramli.com/2015/10/26/klasik-dan-dangdut-di-dunia-pangadaan/).

Uang dan barang adalah keuangan negara. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Jaminan Pelaksanaan atau Performance Bond menjamin dari penyedia dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Jadi Jaminan Pelaksanaan mengikat pada kinerja output barang (produk).

Sementara jika kita membaca PMK 243/2015 angka 9% tersebut jelas sekali munculnya karena adanya masa keterlambatan (pemberian kesempatan) 90 hari. Artinya nilai jaminan pelaksanaan dilekatkan dengan nilai denda 1/1000/hari keterlambatan. Rupanya di ranah musik klasik masih beranggapan bahwa masa keterlambatan atau denda keterlambatan adalah sebesar maksimal nilai jaminan pelaksanaan. Pemahaman ini ada pada Keppres 80/2003 pasal 23 ayat 4 yang menyebutkan bahwa (4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Padahal di ranah musik dangdut (pengadaan) hal ini sudah dikoreksi sejak Perpres 54/2010. Denda keterlambatan tidak lagi dikaitkan dengan jaminan pelaksanaan. Hal ini sangat ideal dan substantif. Denda keterlambatan adalah konsekwensi finansial (uang) bukan konsekwensi pekerjaan (barang).

Jaminan yang berkaitan dengan konsekwensi barang adalah jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan. Sedangkan jaminan yang berkaitan dengan konsekwensi uang adalah jaminan uang muka dan jaminan pembayaran.

Maka dari itu simpulan saya, tidaklah tepat jika nilai jaminan pelaksanaan dikaitkan dengan denda keterlambatan. Apalagi menyamakan jaminan pelaksanaan dengan denda keterlambatan.

Sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 bahwa denda keterlambatan ditagih melalui mekanisme pembayaran. Manajemen pengendalian kontrak oleh PPK dan Manajemen pengendalian Pembayaran oleh PA/KPA menjadi urgen. Ketika menilai progres pekerjaan dan pembayaran PPK dan PA harus memperhitungkan segala risiko. Termasuk risiko penyedia terlambat melaksanakan kontrak. Jika dalam mitigasi progres fisik terdapat risiko menyimpang dari jadwal awal (kontrak kritis) maka pola pembayaran harus berubah dengan mempertimbangkan denda.

Jika pun terjadi kelalaian pengendalian kontrak dan pembayaran sehingga risiko denda tidak tercover maka mekanisme jaminan yang dipakai mestinya adalah jaminan pembayaran sebesar nilai maksimal denda keterlambatan.

Terlepas dari itu semua regulasi telah dikeluarkan maka yang berlaku adalah yang tertuang dalam regulasi. Setidaknya ada niat baik dari ranah “klasik” untuk mengakomodir permasalahan di ranah “dangdut”. Semoga kedepan regulasi solusi kontrak akhir tahun ini menjadi aturan yang tetap dan memberikan solusi bagi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran. Sehingga tidak lagi menjadi aturan yang bersifat accidental tahunan dan rentan risiko bagi pelaksananya. Dan terdengarlah musik dangdut klasik yang indah, enak didengar dan melegenda. Aamiin.


Print Friendly, PDF & Email