Tentang PPK dan Perjanjian – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Wed. Jul 18th, 2018

Tentang PPK dan Perjanjian

(Serial #3 Perpres 16/2018)

Salah satu perubahan yang dilakukan pada Perpres 16/2018 menggantikan Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya adalah klausula perjanjian dan kontrak. Penyusun Perpres 16/2018 berupaya memperjelas norma tentang kontrak.

    Perpres 54/2010 pasal 1 angka 22 menyebutkan definisi kontrak pengadaan barang/jasa sebagai: “Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”.

    Sementara Perpres 16/2018 pasal 1 angka 44 menyebutkan bahwa kontrak sebagai “Perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”.

    Perbedaan definisi hanya pada pelaku atau para pihak yang berwenang melakukan perjanjian. Jika pada Perpres 54/2010 kontrak adalah hanya perjanjian tertulis antara PPK atau person yang memiliki kewenangan sebagai PPK, dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola, maka pada Perpres 16/2018 ditegaskan bahwa perjanjian dapat dilakukan oleh PA/KPA/PPK.

    Dengan perluasan penjelasan seperti ini diharapkan tidak ada lagi perdebatan tentang siapa saja yang dapat melakukan perjanjian. Norma pelaksanaan perjanjian dalam Perpres 16/2018 berpihak pada kejelasan “siapa” yang berkontrak. Sementara Perpres 54/2010 berpihak pada substansi “kewenangan” yang berkontrak. Perpres 54/2010 menggunakan pendekatan tersirat sedang Perpres 16/2018 menggunakan pendekatan tersurat.

    Pada wilayah substansi “kewenangan” ketika berbicara tentang PPK dapat terbagi atas “Siapa” itu PPK dan apa “Kewenangan PPK”. Di masa Perpres 54/2010 ketika berbicara tentang “siapa itu PPK” dia akan berbicara tentang persyaratan sebagai PPK sekaligus juga kewenangan PPK. Salah satu kewenangan PPK adalah bertanda tangan kontrak atau melakukan perjanjian.

Perpres 54/2010 ketika berbicara kewenangan PPK, semisal bertandatangan kontrak, maka tidak selalu yang bertandatangan kontrak adalah person yang menyandang predikat PPK. Bisa saja dia adalah seorang yang menjabat sebagai PA/KPA. Maka kemudian disebutlah PA/KPA yang bertindak sebagai PPK, tersirat pada Perpres 54/2010 Pasal 12 ayat 2a dan 12b.

    Kalimat PA/KPA bertindak sebagai PPK adalah sikap Perpres 54/2010 bahwa kata PPK adalah tentang kewenangan. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Kewenangan ke-PPK-an adalah bagian kewenangan PA/KPA bukan sesuatu yang terpisah atas siapa melakukan apa. Dengan demikian PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak membutuhkan pendelegasian kewenangan terpisah sudah include dalam pendelegasian kewenangan sebagai PA/KPA. Tidak perlu penegasan terpisah jika PA/KPA bertindak sebagai PPK.

    Perpres 54/2010 melekatkan kewenangan mengadakan perjanjian kepada PPK sepenuhnya sejak penandatangan hingga serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA. Sebagaimana tertuang pada Pasal 11.

    Misi Perpres 16/2018 berupaya memperjelas norma, sehingga tidak diperlukan bagian penjelasan. Maka ketika berbicara kewenangan mengadakan perjanjian tidak lagi menggunakan pendekatan tersirat. Tegas disebutkan pihak yang dapat mengadakan perjanjian adalah personil yang menjabat sebagai PA, KPA ataupun PPK.

    Atas penegasan ini maka pembahasan PPK tidak lagi tentang kewenangan tapi tentang person atau siapa menjabat apa. Untuk itu ketika tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK (Perpres 16/2018 Pasal 10 ayat 5).

    Perpres 16/2018 memisahkan kewenangan mengadakan perjanjian dari jabatan PPK. Runtutannya PA adalah mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan (Pasal 9 ayat 1 huruf b). PA dapat melimpahkan kewenangan mengadakan perjanjian dengan pihak lain kepada KPA (Pasal 9 ayat 2 dan 3).

    Meski demikian PPK tidak lepas sama sekali dari kewenangan mengadakan perjanjian dengan pihak lain karena pada pasal 10 ayat (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan terkait dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Kewenangan

Perpres 54/2010

Perpres 16/2018

Menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian

PPK

PA/KPA/PPK

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa

PPK

Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
Serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar Perpres 16/2018 dan Perpres 54/2010 terkait perjanjian dan PPK adalah:

  1. Melepaskan kewenangan mengadakan perjanjian dari PPK tidak lagi bersifat mutlak tapi bersifat pelimpahan kewenangan.
  2. Pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa tetap melekat pada jabatan PPK.
  3. Jika tidak ada ada personel yang dapat menjalankan tugas pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima pekerjaan maka tanggungjawab naik ke jabatan di atasnya misal KPA dapat merangkap sebagai PPK atau langsung oleh PA jika tidak ada KPA.

Sedikit pengingat simpulan ini relevan dengan artikel yang pernah diterbitkan dalam blog ini pada tanggal 14 April 2015 dengan judul: Bahan Pemikiran Kewenangan Penandatanganan Kontrak Dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian sedikit pembahasan pada lingkup perjanjian dan PPK dalam Perpres 16/2018.

    

Print Friendly, PDF & Email

6 thoughts on “Tentang PPK dan Perjanjian

  1. Assalamu alaikum…pak ramli..ada sedikit pertanyaan saya, di perpres 54/2010 PPK tugas pokoknya adalah menerbitkan SPPBJ dan menandatangani kontrak sesuai yang bapak jelaskan diatas , tugas lainnya adalah menetapkan spekifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak….sesuai perpres 16/2018 seandainya ada kasus seorang PPK tidak bersedia menandatangani sppbj atau kontrak, tapi bersedia mengendalikan kontrak dll sampai serahterima,sedangkan secara kompetensi PBJ seorang KPA tidak memiliki/ lemah….yang jadi pertanyaan adalah siapakah yang akan bertanggung jawab menentukan spek, HPS dan rancangan kontrak…dan siapakah bertanggungjawab,apabila terjadi kasus hukum terhadap proyek tersebut? PPK atau si penandatangan kontrak PA/KPA…atas penjelasannya,saya ucapkan terima kasih..

    1. Pembagian kewenangan dan tanggungjawab sdh sangat jelas pelaksana perjanjian ttp bertanggungjawab adalah yg ber ttd kontrak.. Sedangkan kewenangan pelakaanaan pekerjaan hingga serah terima pekerjaan ke KPA adalah tanggungjawab PPk ke KPA…
      Untuk itulah secara administratif KPA dapat dibantu oleh PPHP…

      Pelimpahan kewenangan ke PPK sdh include dgn penetapan spek, hps dan rancangan kontrak jadi tdk ada ruang menolak ketika bersedia atau ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPK…

    2. Saya pikir, jika PPK sudah ditunjuk namun tidak bersedia menandatangani kontrak, sia-sialah penunjukan itu, sehingga mestinya segera ditunjuk PPK penggantinya, atau sekalian dicabut penunjukannya supaya KPA sepenuhnya melakmelaksa kewenangannya. Tanggung jawab pengendalian kontrak bisa dishare ke Pengawas, baik konsultan pengawas maupun pengawas internal yang punya tupoksinya (monev atau struktural).

      1. Konsepsi Perpres 16/2018 yang telah memisahkan kewenangan manajemen pelaksanaan kontrak dengan tanda tangan kontrak maka penunjukan PPK tidak otomatis kewenangan penandatanganan kontrak sehingga bisa saja PPK ditunjuk tanpa kewenangan penandatanganan karena penandatanganan dilaksanakan oleh PA atau KPA. Pengawas bukanlah pengendali kontrak tetapi para pihak penandatangan kontrak yang bertugas mengawasi pekerjaan. Pengawasan hanya salah satu fungsi dari pengendalian kontrak. Namun demikian memang KPA dapat merangkap sebagai PPK.

  2. Izin pak,untuk surat pesanan apakah khusus untuk pengadaan dengan metode e purchasing /e market.. sesuai definisi pada pp16/18? Banyak satker menggunakan SP untuk pemesanan / belanja barang persediaan /pakai habis dengan nilai pengadaan kurang dr 50 jt..mohon pencerahan,TKS

    1. Surat pesanan adalah bukti yang ada atas dasar surat perjanjian atau surat perintah kerja. Berjanji dahulu baru bisa memesan. E-Purchasing dapat langsung dengan surat pesanan karena ada kontrak payung ecatalog.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.