Pada satu sesi kelas penyedia barang/jasa, muncul pertanyaan yang lebih bernada keberatan. “Apakah penyedia berhak menolak memberikan faktur pembelian barang/jasa dari distributor atau pabrikan dalam proses pemeriksaan?”

    Alasan penolakan adalah seringkali data pembelian tersebut dijadikan dasar untuk menghitung besaran keuntungan yang didapatkan oleh penyedia barang/jasa. Dan lebih parahnya data tersebut dijadikan dasar dalam perhitungan potensi kerugian negara. Hal ini menurut mereka sangat merugikan, sementara kejahatan atau proses hukumnya belumlah final.

    Proses pemeriksaan dengan berbagai tujuannya tentu wajib punya landasan hukum yang kuat. Namun demikian sebagai pihak yang terperiksa, dalam kerangka kesetaraan hak dan kewajiban, patut mengerti dan memahami posisi hukum yang dimiliki saat diperiksa.

    Untuk menjawab pertanyaan utama maka setidaknya ada beberapa aspek yang dapat disampaikan.

Aspek Kontraktual

    Jika dilihat dari struktur perikatan pengadaan barang/jasa maka posisi pengguna, dalam hal ini diwakili oleh PPK, penyedia dan sub penyedia adalah sebagai berikut :


    Struktur perikatan yang terjadi adalah antara PPK dan Penyedia saja. Sedangkan perikatan antara penyedia dan sub penyedia, dimana termasuk didalamnya distributor/produsen, adalah tanggungjawab dan kewenangan penyedia. Inilah yang dimaksud dengan kelumpsuman kontrak. Seberapa jauh intervensi PPK terhadap hubungan penyedia dengan sub penyedia, mestinya tegas tertuang dalam klausul kontrak.

    Mengingat subyek pertanyaan adalah faktur pembelian, maka bahasan utama mengikat pada persoalan harga yang diperjanjikan. Struktur harga yang diperjanjikan, sesuai dengan Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannnya, paling jauh mengatur hanya sampai Harga Satuan baik Harga Satuan Dasar (HSD) untuk pembelian barang atau Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk pengadaan jasa. Dengan demikian kontrak pengadaan barang/jasa, jamaknya, tidak memperjanjikan klausul intervensi PPK atau pihak diluar PPK terhadap Harga Pembelian penyedia kepada sub penyedia/distributor/pabrikan.

    Titik kelumpsuman harga terjauh yang dapat diintervensi oleh PPK adalah hingga HSD atau HSP, selebihnya baik untung maupun rugi adalah tanggungjawab penyedia. Terkecuali terdapat kondisi tertentu yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengubah perlakuan pada titik kelumpsuman seperti keadaan kahar atau unforseen condition.

Dari batas kelumpsuman dan kedalaman selanjutnya, para pihak tidak lagi berbicara harga, hanya concern terhadap persoalan pencapaian output yang diperjanjikan. Jikapun terpaksa harus berhubungan dengan dokumen-dokumen terkait harga, maka tujuannya hanya dalam rangka pencapaian output. Jika pada batas kelumpsuman informasi faktur pembelian penyedia kepada distributor dibuka, maka informasi yang tertera dalam faktur hanya dipergunakan untuk mengetahui seberapa jauh output pelaksanaan pekerjaan dapat dicapai.

    Dari pemahaman ini, dalam kondisi kontraktual yang sah (memenuhi syarat subyektif dan obyektif) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka permintaan faktur pembelian penyedia dalam proses pemeriksaan mestinya tidak lagi mempermasalahkan besaran keuntungan penyedia. Artinya jika tujuan meminta faktur pembelian penyedia adalah untuk mengetahui nilai pembelian atau besaran keuntungan, ini sama dengan intervensi terhadap klausula perjanjian yang sah.

Syarat Sah Kontrak

    Dalam wilayah keperdataan dikenal syarat sahnya perikatan/kontrak. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif, yaitu :

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)
  3. Suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang; (KUHPerd. 1335 dst.)

Syarat 1 dan 2 dikenal dengan syarat subyektif sebuah perikatan. Sedangkan syarat 3 dan 4 dikenal dengan syarat obyektif sebuah perikatan.

Mengutip hukumonline.com dalam artikel Batalnya Suatu Perjanjian disebutkan bahwa jika sebuah perikatan tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata bisa berakibat kepada BATAL-NYA PERJANJIAN.

Pembatalan Perjanjian dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis tersendiri, yaitu:

  1. Perjanjian Batal; ini bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi. Dampak yuridisnya adalah Perjanjian Batal. Sifat dari pembatalan subyektif artinya berdasarkan permintaan
    pembatalan salah satu pihak kepada hakim peradilan perdata. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan, oleh hakim.
  2. Perjanjian Batal Demi Hukum; ini bila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi. Dampak yuridisnya adalah perjanjian batal demi hukum. Artinya jika telah dibuktikan tidak terpenuhinya syarat obyektif maka sejak awal perjanjian itu telah dianggap batal atau dianggap tidak pernah ada.

    Intervensi terhadap klausula harga melebihi batas kelumpsuman, mestinya hanya dapat dilakukan jika kontrak dinyatakan tidak sah atau perjanjian batal. Keputusan final dari pembatalan kontrak harus melalui proses hukum keperdataan. Jika putusan perdata terkait pembatalan telah final, maka permintaan faktur untuk memperhitungkan besaran keuntungan penyedia menjadi sah dan berdasar.

    Dan perlu diingat azas kepastian hukum dalam perjanjian atau pacta sunt servanda, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum untuk melaksanakan kesepakatan didalamnya. Setiap perjanjian adalah hukum yang mengikat para pihak didalamnya. Untuk itu selama perjanjian memenuhi syarat sah berkontrak tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi ketentuan dalam perikatan tersebut.

    Setidaknya dapat disimpulkan bahwa secara kontraktual PPK atau pihak manapun tidak dapat memaksa penyedia memberikan informasi harga pembelian dari sub-penyedia, distributor atau produsen, selama perjanjian memenuhi syarat syah kontrak atau tidak diperjanjikan dalam ketentuan kontrak.

Aspek Rahasia Dagang

Sebutan rahasia perusahaan kadang juga disamakan dengan rahasia dagang yang merupakan terjemahan dari istilah “undisclosed information“, “trade secret“, atau “know how“. Pengaturan ini dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Berarti rahasia dagang di sini tidak terbatas hanya pada rahasia bisnis atau dagang belaka. Hal ini dapat dilihat dari lingkup perlindungan rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2 menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Persyaratan rahasia dagang sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

Dengan demikian definisi suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, bila memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut ini:

  1. Informasi bersifat rahasia , bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
  2. Informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
  3. Informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-Iangkah yang layak dan patut.

Dari sisi ini maka dapat diambil satu simpulan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia kepada Pokja dan kemudian menjadi material kontrak beserta dokumen lainnya. Termasuk faktur pembelian, memenuhi syarat disebut rahasia dagang, yang tidak dibuka serta merta kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

Pasal 322 dan 323 KUH Pidana (KUHP) juga menetapkan bahwa pihak yang harus menjaga informasi rahasia adalah orang yang mempunyai kewenangan (karena jabatannya) atau pekerjaannya yang mengetahui suatu informasi rahasia dan ia diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut.

Ini berarti dalam UU No. 30 / 2000 maupun KUHP, kedua-duanya menentukan bahwa kewajiban menjaga informasi rahasia juga dibebankan kepada pihak diluar pemilik informasi rahasia tersebut. Berbeda dengan confidential information, yang menentukan bahwa pihak yang harus menjaga informasi yang dirahasiakan tersebut adalah hanya pihak yang menerima informasi.

UU No. 30 / 2000 tidak merincikan cara penjagaan suatu rahasia dagang dengan langkah-langkah yang layak dan patut tersebut, hanya dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 dikemukakan bahwa yang dianggap sebagai “Upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misal-nya, suatu lembaga menyusun standar operasional prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain, dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal lembaga.

Dalam bisnis juga dikenal praktik Non Disclosure Agreement (NDA). NDA adalah perjanjian kerahasiaan antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan yang akan mengikat penerima pekerjaan untuk tidak membocorkan isi dari sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain. Dalam praktik bisnis umum baik disektor private maupun publik hal ini jamak didapati dan dituangkan secara jelas dalam dokumen pengadaan maupun dokumen kontrak. Sayangnya dalam standar dokumen pengadaan yang ada (Perpres 54/2010) pernyataan ini tidak tertuang secara jelas.

Standar Dokumen kelas dunia berbasis FIDIC (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS-CONSEILS) sangat memperhatikan detail kerahasiaan informasi. Sebagai contoh pada General Conditions of Contract MDB Harmonised Edition 2006 pada ketentuan umum 1.12 tentang Detail yang Bersifat Rahasia menyebutkan dengan tegas bahwa :

Personil Kontraktor dan personil Pengguna Jasa harus mengemukakan semua informasi yang bersifat rahasia dan informasi lainnya bilamana diperlukan guna kepentingan verifikasi kesesuaian dengan kontrak dan keperluan pelaksanaan yang seharusnya.

Masing-masing pihak harus memperlakukan detail Kontrak sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Kontrak atau untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masing-masing pihak tidak boleh mempublikasikan atau memaparkan bagian Pekerjaan tertentu yang dibuat oleh pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain. Akan tetapi, Kontraktor dapat diizinkan untuk menunjukkan informasi yang tersedia, atau informasi yang diperlukan untuk melengkapi kualifikasinya dalam pengajuan penawaran di proyek lain.

Artinya dari sisi best practice maupun peraturan perundang-undangan (KUHP, UU No. 30 / 2000 dan lainnya), selama kontrak masih memenuhi syarat-syarat sah kontrak, tidak diatur khusus dalam klausul kontrak atau bukan dalam keadaan tertentu/kahar maka semua pihak harus memperlakukan detail Kontrak sebagai sesuatu yang bersifat rahasia.

Atas dasar inipun penyedia berhak untuk tidak memberikan faktur pembelian, kepada pihak lain, baik atas permintaan PPK apalagi pihak lain yang tidak tertuang dalam kontrak.

    Sebagai bahan diskusi menjawab pertanyaan “Apakah penyedia berhak menolak memberikan faktur pembelian penyedia barang/jasa ke distributor atau pabrikan dalam proses pemeriksaan?” maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. Proses pemeriksaan dengan berbagai tujuannya tentu punya landasan hukum yang kuat. Namun demikian sebagai pihak yang terperiksa, dalam kerangka kesetaraan hak dan kewajiban, patut mengerti dan memahami posisi hukum yang dimiliki saat diperiksa. Sehingga jika harus menolakpun mampu menunjukkan dasar logika, peraturan dan hukum yang digunakan.
  2. Dari aspek kontraktual selama, kontrak memenuhi syarat sah kontrak, permintaan faktur pembelian penyedia ke subpenyedia/distributor/produsen, oleh siapapun, harus tetap menghormati klausula yang diperjanjikan. Dengan demikian maka permintaan dan penggunaan faktur pembelian oleh pihak manapun harus atas izin dan kesediaan pemilik informasi.
  3. Dari aspek rahasia dagang, informasi faktur pembelian, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menjadi hak pemilik (penyedia) untuk mengijinkan atau menolak permintaan dari pihak manapun, sebagai bagian dari langkah-langkah yang layak dan patut dalam menjaga rahasia perusahaan.
  4. Analisis artikel ini juga dapat digunakan untuk obyek-obyek lain selain faktur penjualan, sebagai upaya penegakan hak hukum masing-masing pihak dalam melindungi dan menggunakan kerahasiaan informasi sesuai dengan klausula perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

Demikian semoga bermanfaat.

    

Print Friendly, PDF & Email