Tentang Permintaan Faktur Pembelian untuk alasan Pemeriksaan – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Mon. Jul 16th, 2018

Tentang Permintaan Faktur Pembelian untuk alasan Pemeriksaan

Pada satu sesi kelas penyedia barang/jasa, muncul pertanyaan yang lebih bernada keberatan. “Apakah penyedia berhak menolak memberikan faktur pembelian barang/jasa dari distributor atau pabrikan dalam proses pemeriksaan?”

    Alasan penolakan adalah seringkali data pembelian tersebut dijadikan dasar untuk menghitung besaran keuntungan yang didapatkan oleh penyedia barang/jasa. Dan lebih parahnya data tersebut dijadikan dasar dalam perhitungan potensi kerugian negara. Hal ini menurut mereka sangat merugikan, sementara kejahatan atau proses hukumnya belumlah final.

    Proses pemeriksaan dengan berbagai tujuannya tentu wajib punya landasan hukum yang kuat. Namun demikian sebagai pihak yang terperiksa, dalam kerangka kesetaraan hak dan kewajiban, patut mengerti dan memahami posisi hukum yang dimiliki saat diperiksa.

    Untuk menjawab pertanyaan utama maka setidaknya ada beberapa aspek yang dapat disampaikan.

Aspek Kontraktual

    Jika dilihat dari struktur perikatan pengadaan barang/jasa maka posisi pengguna, dalam hal ini diwakili oleh PPK, penyedia dan sub penyedia adalah sebagai berikut :


    Struktur perikatan yang terjadi adalah antara PPK dan Penyedia saja. Sedangkan perikatan antara penyedia dan sub penyedia, dimana termasuk didalamnya distributor/produsen, adalah tanggungjawab dan kewenangan penyedia. Inilah yang dimaksud dengan kelumpsuman kontrak. Seberapa jauh intervensi PPK terhadap hubungan penyedia dengan sub penyedia, mestinya tegas tertuang dalam klausul kontrak.

    Mengingat subyek pertanyaan adalah faktur pembelian, maka bahasan utama mengikat pada persoalan harga yang diperjanjikan. Struktur harga yang diperjanjikan, sesuai dengan Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannnya, paling jauh mengatur hanya sampai Harga Satuan baik Harga Satuan Dasar (HSD) untuk pembelian barang atau Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk pengadaan jasa. Dengan demikian kontrak pengadaan barang/jasa, jamaknya, tidak memperjanjikan klausul intervensi PPK atau pihak diluar PPK terhadap Harga Pembelian penyedia kepada sub penyedia/distributor/pabrikan.

    Titik kelumpsuman harga terjauh yang dapat diintervensi oleh PPK adalah hingga HSD atau HSP, selebihnya baik untung maupun rugi adalah tanggungjawab penyedia. Terkecuali terdapat kondisi tertentu yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengubah perlakuan pada titik kelumpsuman seperti keadaan kahar atau unforseen condition.

Dari batas kelumpsuman dan kedalaman selanjutnya, para pihak tidak lagi berbicara harga, hanya concern terhadap persoalan pencapaian output yang diperjanjikan. Jikapun terpaksa harus berhubungan dengan dokumen-dokumen terkait harga, maka tujuannya hanya dalam rangka pencapaian output. Jika pada batas kelumpsuman informasi faktur pembelian penyedia kepada distributor dibuka, maka informasi yang tertera dalam faktur hanya dipergunakan untuk mengetahui seberapa jauh output pelaksanaan pekerjaan dapat dicapai.

    Dari pemahaman ini, dalam kondisi kontraktual yang sah (memenuhi syarat subyektif dan obyektif) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka permintaan faktur pembelian penyedia dalam proses pemeriksaan mestinya tidak lagi mempermasalahkan besaran keuntungan penyedia. Artinya jika tujuan meminta faktur pembelian penyedia adalah untuk mengetahui nilai pembelian atau besaran keuntungan, ini sama dengan intervensi terhadap klausula perjanjian yang sah.

Syarat Sah Kontrak

    Dalam wilayah keperdataan dikenal syarat sahnya perikatan/kontrak. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif, yaitu :

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)
  3. Suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang; (KUHPerd. 1335 dst.)

Syarat 1 dan 2 dikenal dengan syarat subyektif sebuah perikatan. Sedangkan syarat 3 dan 4 dikenal dengan syarat obyektif sebuah perikatan.

Mengutip hukumonline.com dalam artikel Batalnya Suatu Perjanjian disebutkan bahwa jika sebuah perikatan tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata bisa berakibat kepada BATAL-NYA PERJANJIAN.

Pembatalan Perjanjian dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis tersendiri, yaitu:

  1. Perjanjian Batal; ini bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi. Dampak yuridisnya adalah Perjanjian Batal. Sifat dari pembatalan subyektif artinya berdasarkan permintaan
    pembatalan salah satu pihak kepada hakim peradilan perdata. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan, oleh hakim.
  2. Perjanjian Batal Demi Hukum; ini bila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi. Dampak yuridisnya adalah perjanjian batal demi hukum. Artinya jika telah dibuktikan tidak terpenuhinya syarat obyektif maka sejak awal perjanjian itu telah dianggap batal atau dianggap tidak pernah ada.

    Intervensi terhadap klausula harga melebihi batas kelumpsuman, mestinya hanya dapat dilakukan jika kontrak dinyatakan tidak sah atau perjanjian batal. Keputusan final dari pembatalan kontrak harus melalui proses hukum keperdataan. Jika putusan perdata terkait pembatalan telah final, maka permintaan faktur untuk memperhitungkan besaran keuntungan penyedia menjadi sah dan berdasar.

    Dan perlu diingat azas kepastian hukum dalam perjanjian atau pacta sunt servanda, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum untuk melaksanakan kesepakatan didalamnya. Setiap perjanjian adalah hukum yang mengikat para pihak didalamnya. Untuk itu selama perjanjian memenuhi syarat sah berkontrak tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi ketentuan dalam perikatan tersebut.

    Setidaknya dapat disimpulkan bahwa secara kontraktual PPK atau pihak manapun tidak dapat memaksa penyedia memberikan informasi harga pembelian dari sub-penyedia, distributor atau produsen, selama perjanjian memenuhi syarat syah kontrak atau tidak diperjanjikan dalam ketentuan kontrak.

Aspek Rahasia Dagang

Sebutan rahasia perusahaan kadang juga disamakan dengan rahasia dagang yang merupakan terjemahan dari istilah “undisclosed information“, “trade secret“, atau “know how“. Pengaturan ini dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Berarti rahasia dagang di sini tidak terbatas hanya pada rahasia bisnis atau dagang belaka. Hal ini dapat dilihat dari lingkup perlindungan rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2 menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Persyaratan rahasia dagang sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

Dengan demikian definisi suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, bila memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut ini:

  1. Informasi bersifat rahasia , bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
  2. Informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
  3. Informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-Iangkah yang layak dan patut.

Dari sisi ini maka dapat diambil satu simpulan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia kepada Pokja dan kemudian menjadi material kontrak beserta dokumen lainnya. Termasuk faktur pembelian, memenuhi syarat disebut rahasia dagang, yang tidak dibuka serta merta kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

Pasal 322 dan 323 KUH Pidana (KUHP) juga menetapkan bahwa pihak yang harus menjaga informasi rahasia adalah orang yang mempunyai kewenangan (karena jabatannya) atau pekerjaannya yang mengetahui suatu informasi rahasia dan ia diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut.

Ini berarti dalam UU No. 30 / 2000 maupun KUHP, kedua-duanya menentukan bahwa kewajiban menjaga informasi rahasia juga dibebankan kepada pihak diluar pemilik informasi rahasia tersebut. Berbeda dengan confidential information, yang menentukan bahwa pihak yang harus menjaga informasi yang dirahasiakan tersebut adalah hanya pihak yang menerima informasi.

UU No. 30 / 2000 tidak merincikan cara penjagaan suatu rahasia dagang dengan langkah-langkah yang layak dan patut tersebut, hanya dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 dikemukakan bahwa yang dianggap sebagai “Upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misal-nya, suatu lembaga menyusun standar operasional prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain, dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal lembaga.

Dalam bisnis juga dikenal praktik Non Disclosure Agreement (NDA). NDA adalah perjanjian kerahasiaan antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan yang akan mengikat penerima pekerjaan untuk tidak membocorkan isi dari sebagian atau keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain. Dalam praktik bisnis umum baik disektor private maupun publik hal ini jamak didapati dan dituangkan secara jelas dalam dokumen pengadaan maupun dokumen kontrak. Sayangnya dalam standar dokumen pengadaan yang ada (Perpres 54/2010) pernyataan ini tidak tertuang secara jelas.

Standar Dokumen kelas dunia berbasis FIDIC (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS-CONSEILS) sangat memperhatikan detail kerahasiaan informasi. Sebagai contoh pada General Conditions of Contract MDB Harmonised Edition 2006 pada ketentuan umum 1.12 tentang Detail yang Bersifat Rahasia menyebutkan dengan tegas bahwa :

Personil Kontraktor dan personil Pengguna Jasa harus mengemukakan semua informasi yang bersifat rahasia dan informasi lainnya bilamana diperlukan guna kepentingan verifikasi kesesuaian dengan kontrak dan keperluan pelaksanaan yang seharusnya.

Masing-masing pihak harus memperlakukan detail Kontrak sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Kontrak atau untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masing-masing pihak tidak boleh mempublikasikan atau memaparkan bagian Pekerjaan tertentu yang dibuat oleh pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain. Akan tetapi, Kontraktor dapat diizinkan untuk menunjukkan informasi yang tersedia, atau informasi yang diperlukan untuk melengkapi kualifikasinya dalam pengajuan penawaran di proyek lain.

Artinya dari sisi best practice maupun peraturan perundang-undangan (KUHP, UU No. 30 / 2000 dan lainnya), selama kontrak masih memenuhi syarat-syarat sah kontrak, tidak diatur khusus dalam klausul kontrak atau bukan dalam keadaan tertentu/kahar maka semua pihak harus memperlakukan detail Kontrak sebagai sesuatu yang bersifat rahasia.

Atas dasar inipun penyedia berhak untuk tidak memberikan faktur pembelian, kepada pihak lain, baik atas permintaan PPK apalagi pihak lain yang tidak tertuang dalam kontrak.

    Sebagai bahan diskusi menjawab pertanyaan “Apakah penyedia berhak menolak memberikan faktur pembelian penyedia barang/jasa ke distributor atau pabrikan dalam proses pemeriksaan?” maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. Proses pemeriksaan dengan berbagai tujuannya tentu punya landasan hukum yang kuat. Namun demikian sebagai pihak yang terperiksa, dalam kerangka kesetaraan hak dan kewajiban, patut mengerti dan memahami posisi hukum yang dimiliki saat diperiksa. Sehingga jika harus menolakpun mampu menunjukkan dasar logika, peraturan dan hukum yang digunakan.
  2. Dari aspek kontraktual selama, kontrak memenuhi syarat sah kontrak, permintaan faktur pembelian penyedia ke subpenyedia/distributor/produsen, oleh siapapun, harus tetap menghormati klausula yang diperjanjikan. Dengan demikian maka permintaan dan penggunaan faktur pembelian oleh pihak manapun harus atas izin dan kesediaan pemilik informasi.
  3. Dari aspek rahasia dagang, informasi faktur pembelian, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menjadi hak pemilik (penyedia) untuk mengijinkan atau menolak permintaan dari pihak manapun, sebagai bagian dari langkah-langkah yang layak dan patut dalam menjaga rahasia perusahaan.
  4. Analisis artikel ini juga dapat digunakan untuk obyek-obyek lain selain faktur penjualan, sebagai upaya penegakan hak hukum masing-masing pihak dalam melindungi dan menggunakan kerahasiaan informasi sesuai dengan klausula perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

Demikian semoga bermanfaat.

    

Print Friendly, PDF & Email

8 thoughts on “Tentang Permintaan Faktur Pembelian untuk alasan Pemeriksaan

  1. Maaf pak samsul, saya telah membaca tulisan bapak, ada kekeliruan dalam pemahaman hukum yang menjadi landasan hukum bapak pada artikel ini. Ada baiknya direvisi.

    1. Dengan senang hati pak Deni disampaikan jika keliru dan saya sepakat akan saya betulkan.. jika pun tidak diruang diskusi ini bisa jadi bahan bagi semua utk mendiskusikan…

      1. Pengertian Rahasia Dagang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang berbunyi
        “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.
        Pengertian ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 dan 3 UU no. 30 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut :
        Pasal 2
        “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

        Pasal 3
        (1). Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
        (2). Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
        (3). Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. (4). Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan
        patut.
        Berdasarkan definisi dan lingkup rahasia dagang menurut UU diatas, secara singkat kita bisa memahami bahwa rahasia dagang adalah informasi (meliputi metode-metode produksi, pengolahan, dan penjualan) di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dalam kegiatan usaha bersifat rahasia yang senantiasa dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik. Agar memudahkan kita memahami apa itu rahasia dagang, saya berikan satu contoh : resep tepung ayam goreng KFC, walaupun franchise KFC dimana-mana bahkan sudah seluruh indonesia dan nyaris ada di setiap kabupaten, tetapi tepungnya tidak pernah dibuat di gerai, tepungnya langsung dari manajemen KFC pusat, karena resep orisinal tahun 1940 yang ditulis tangan oleh Kolonel Sanders terkunci dalam lemari besi setebal dua kaki dan dimonitor 24 jam sehari lewat video serta dilengkapi dengan sistem sensor gerakan. Apa yang saya contohkan terlepas dari sudah beredarnya berbagai resep tepung KFC yang diklaim sebagai resep asli dan bocor, tetapi KFC tetap saja menyatakan bahwa resepnya tersimpan dengan aman. Dari ilustrasi tersebut saya yakin anda bisa langsung paham apa itu rahasia dagang.

        Nah kembali kepada pembahasan apakah Faktur Pembelian termasuk rahasia dagang?
        Sebelum masuk kepada pembahasan tersebut maka perlu saya jelaskan bahwa faktur punya beberapa jenis dan pengertian yang berbeda. Faktur atau invoice merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan barang secara kredit. Dalam sistem akuntansi Faktur walaupun fisiknya satu dengan rangkap tertentu tetapi dibagi menjadi dua, yaitu faktur pembelian dan faktur penjualan. Faktur pembelian adalah bukti transaksi pembelian barang secara kredit. Faktur pembelian diterima dari pihak penjual. Sehingga faktur pembelian merupakan bukti ekstern. Sedangkan faktur penjualan yaitu bukti transaksi penjualan barang secara kredit. Faktur penjualan dibuat oleh pihak penjual lalu diserahkan kepada pihak pembeli. Faktur penjualan merupakan bukti transaksi intern.
        Selain faktur tersebut dikenal juga faktur pajak yang merupakan bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

        Intinya faktur itu adalah bukti transaksi pembelian/penjualan barang, disebut faktur pembelian bilamana diserahkan kepada pembeli barang, disebut faktur penjualan bilamana disimpan Penjual barang. Faktur Pajak secara singkat adalah faktur yang bentuknya khusus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Faktur dikenal juga dalam bentuk seperti nota atau struk pembayaran.

        Dari pengertian faktur sebagai alat bukti transaksi pembelian/penjualan barang, maka terlihat bahwa informasi yang dimuat dalam faktur (harga barang per item ataupun total jumlah pembayaran) bersifat terbuka untuk umum, seperti anda ke gerai KFC, beli ayam lengkap dengan menu lainnya, anda bayar dan anda menerima struk pembayaran, struk pembayaran itulah yang disebut sebagai faktur/invoice.

        Dalam dunia Pengadaan Barang dan Jasa tentu saja tidak lepas dari faktur, karena atas dasar fakturlah bisa dilakukan penagihan, yang diakhiri dengan pembayaran kepada penyedia. Sifat faktur yang umum tidak bisa menjadi khusus baik antara Pembeli Barang dan Jasa (Pemerintah) dengan penyedia ataupun antara penyedia dengan sub penyedia/distributor. Standar bagi setiap toko/penyedia selalu menerapkan harga yang sama kepada setiap pembeli sehingga tidak ada bedanya informasi harga per item yang ditetapkan kepada semua pembeli. Anda mau masuk ke suatu toko elektronik untuk membeli ac samsung 1 pk tipe a, maka seharusnya siapapun yang membeli ac samsung 1 pk tipe a di toko tersebut mendapatkan harga yang sama. Pembuktiannya adalah faktur yang dikeluarkan oleh toko tersebut.

        Dari ilustrasi diatas, dapat dipahami bahwa informasi dalam faktur bersifat umum dan diketahui oleh setiap pembeli. Bandingkan dengan informasi rahasia dagang resep tepung KFC, terhadap para franchisee (penerima waralaba) saja informasi resep tersebut tidak diberikan apalagi terhadap pembeli ayam goreng KFC? Tidak akan mungkin.

        Bahwa faktur bisa jadi bersifat rahasia karena hubungannya antara satu orang pembeli dengan penjual tersebut, sehingga pembeli lainnya tidak bisa “kepo” untuk cari tahu faktur yang dikeluarkan penjual untuk pembeli lainnya, tetapi tetap yang perlu digarisbawahi bahwa kerahasiaan tersebut bukan berarti derajatnya sampai kepada yang termasuk dalam “rahasia dagang”.

        1. Terimakasih pak Deny atas tambahan pengetahuannya..
          1. Sepakat bahwa faktur pembelian bukan serta merta menjadi rahasia dagang.
          2. Sepakat juga faktur bisa jadi bersifat rahasia atas kesepakatan pemiliknya
          3. Yg sedang dibahas adalah faktur/bukti pembelian penyedia kepada sub penyedia yang bukan merupakan bagian kontrak maupun penagihan atas pekerjaan penyedia. Jadi ada penyedia ada subpenyedia.
          4.Atas 3 hal diatas saya pikir tertuang dgn jelas dalam artikel saya bahwa ada beberapa aspek yg dapat dijadikan bahan pemikiran utk menjawab pertanyaan utama artikel ini.

          Pendapat pak Deni menjadi khazanah memperkaya artikel ini.

          Terimakasih

  2. Pak Samsul saya tertarik dengan tulisan bapak “Serial Perpres 4/2015: Pejabat Pengadaan Ketiban “Beban”. Pada poin “Untuk itu Kementerian Keuangan (APBN) dan Kementerian Dalam Negeri c.q Kepala Daerah (APBD) mengubah mindset sallary pengelola pengadaan barang/jasa kearah berbasis beban kerja. Sebagaimana telah diamanatkan Inpres 1/2015 dan pada poin “Namun demikian untuk pejabat pengadaan yang menangani belanja modal selayaknya lah berbasis Orang Perpaket (OP)”..Kalo boleh tau bisa saya minta dasar hukumnya pak untuk pengurusan honor kami”…Terima kasih atas bantuannya

    1. Justru usulan saya adalah agar dibuat kebijakan daerah sebagai dasar hukum.. karena PP 58 mengatur ttg beban kerja, rentang kendali dan kompetensi.. daerah tidak wajib mengacu pada PMK karena PMK hanya utk kementerian lembaga

  3. Bagaimana dengan penyidik yang memeriksa suatu kasus dengan langsung melalui rekening penyedia, kemudian ditambah oleh pemeriksa bpkp yang beranggapan bahwa nilai selisih pembayaran pada rekening penyedia sebagai nilai kerugian negara?

    1. Maaf baru respon:
      1. jika terkait rekening penyedia sdh ada SOP khusus bersama PPATK dan otoritas perbankan sehingga jika langkah itu dilakukan pastilah sdh ditemukan bukti kuat adanya kejahatan atau ada ijin dari pemilik rekening..
      2. Harus diperjelas selisih yg dimaksud apa.. jika selisih antara nilai kontrak dgn yg telah dibayar kepada sub penyedia maka anggapan auditor patut dipertanyakan apakah telah melalui penetapan terkait status kehalalan kontrak atau sdh ditetapkan perbuatan jahatnya.. jika tidak maka anggapan tersebut keliru..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.