Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010 – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Mon. Jul 16th, 2018

Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

(Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Swakelola DAK Pendidikan bertentangan dengan P54/2010,” demikian salah satu artikel berita online.Sejak artikel Waspada DAK Sekolah
terus terang potensi kontradiksi dua aturan, yang seharusnya saling melengkapi ini, menjadi bahan pelajaran yang menarik. Pertanyaan besar yang mesti terjawab adalah apakah benar memang bertentangan?

Dari beberapa kelas bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, topik yang mengemuka dalam materi swakelola adalah swakelola dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan. Patut dimaklumi bila DAK Pendidikan begitu lekat dengan swakelola. karena tahun 2012 ini DAK Pendidikan dikembalikan pada metode swakelola. Tahun sebelumnya yaitu 2011 DAK Pendidikan sempat diarahkan kepada proses pemilihan penyedia.

    Kembalinya pengelolaan DAK Pendidikan kepada metode swakelola ini sendiri tidak begitu jelas penyebabnya. Dari berbagai informasi, yang berserakan didunia maya, alasannya adalah karena pelaksanaan tahun 2011 menyisakan berbagai masalah. Tentang ini tentu harus diklarifikasi, karena metode pemilihan penyedia baru satu tahun berlaku. Sebelum 2011 DAK Pendidikan dilaksanakan dengan swakelola juga dan bukannya tanpa masalah.

Kebijakan telah dibuat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 dan 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, terbit. Lampiran peraturan tegas menyebutkan bahwa pelaksanakan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Termasuk Perabotnya dan/atau Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya menggunakan mekanisme swakelola di sekolah.

Definisi Swakelola

    Dirunut dari konsideran Permendikbud 56/2011, yaitu poin 20, maka definisi swakelola yang dipedomani adalah versi Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010 yaitu pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Kegiatan pokok yang termaktub dalam swakelola adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kombinasi ketiga hal ini membagi swakelola menjadi 3 tipe berdasar subyek kegiatan yaitu:

  1. Tipe I yaitu swakelola yang kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sepenuhnya dilaksanakan oleh K/L/D/I sendiri.
  2. Tipe II yaitu swakelola yang kegiatan perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh K/L/D/I sendiri namun kegiatan pelaksanaannya diserahkan kepada instansi pemerintah lain.
  3. Tipe III yaitu
    swakelolayangkegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sepenuhnya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

Dari 3 kategori swakelola diatas dimanakah swakelola DAK Pendidikan berada? Sebelum menjawab pertanyaan ini ada baiknya kupas pasal 3 sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Disebutkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Jadi hanya ada dua metode pengadaan barang/jasa swakelola dan/atau memilih penyedia

Kalau diperhatikan penempatan kata sambung dan/atau menyuratkan asas kumulatif (dan), alternatif (atau) dalam memilih metode pelaksanaan pengadaan. Metode pemilihan penyedia berlaku asas alternatif karena pemilihan penyedia bisa saja tidak terdapat porsi swakelola artinya sepenuhnya pekerjaan melibatkan penyedia. Sementara swakelola berlaku asas kumulatif karena dalam swakelola dipastikan ada penyedia meski dalam komposisi yang minimal, contohnya perjalanan dinas. Dalam perjalanan dinas keterlibatan penyedia ada pada penggunaan barang/jasa pendukung seperti tiket kepada travel atau maskapai atau penginapan dengan penyedia hotel dan sebagainya.

Ibarat satu rangkaian multi level maka dalam setiap level pengadaan barang/jasa maka didalamnya terdapat swakelola dan/atau pemilihan penyedia. Bersambung Bagian 2.

Print Friendly, PDF & Email

8 thoughts on “Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

  1. Di daerah saya kabupaten sumenep, pada tahun 2012 tepatnya bulan Oktober dilaksanakan pembangunan gedung perpustakaan smp menggunakan dana DAK TA 2011, dengan sistem penunjukan/dipihak ketiga kan apakah hal ini tidak melanggar aturan? Alasan pihak Diknas Kab Sumenep karena dana tsb, sumbernya DAK TA 2011, yang acuannya Permendiknas No 33 Tahun 2011. Mohon Penjelasannya….

  2. Di Diknas Kab Sumenep ada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dak 2010 baru dilaksanakan pada Tahun 2012, seperti kita ketahui untuk pengadaan fisik pada tahun 2012, metode pelaksanaan sesuai permendikbud No. 56 dan No. 57 Tahun 2011, adalah Swakelola, jika Diknas Kab Sumenep, tidak menaati permendikbud tersebut apakah dibelakang hari tidak menimbulkan masalah hukum?

    1. Pertama harus diidentifikasi dulu tingkatan proses pengadaannya, jenis barang/jasa serta nilai pengadaannya sehingga bisa diidentifikasi metode pengadaannya. Namun yang jelas untuk pengadaan barang dalam swakelola pasti memerlukan penyedia… Selama berpedoman terhadap Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya saya yakin tidak akan salah…

  3. ada beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari DAK Pendidikan 2010 baru dilaksanakan Tahun 2012, bahkan ada yang belum dilaksanakan sampai awal pebruari 2013 ini, padahal paket tersebut sejak Tahun 2011, telah di munculkan di situs LPSE Sumenep, yaitu di RUP barang dan jasa bersama badan, dinas dan bagian di Pemkab Sumenep, menurut anda apakah hal ini menyalahi aturan?

    1. Persoalan ini tidak hanya ada di Sumenep saya pikir tapi hampir diseluruh daerah yang mendapatkan alokasi DAK Pendidikan… Banyak hal yang menyebabkan ini terjadi utamanya karena sinkronisasi terbitnya Juklak Juknis dan sosialisasi juklak juknis sehingga pelaksana tidak memiliki kepastian untuk melaksanakan…
      Dan dana luncuran seperti ini sudah dibackup oleh beberapa aturan sehingga menurut saya secara aturan tidak menyalahi… namun dari sisi perencanaan dan pelaksanaan ada yang harus diperbaiki terkait kepastian pelaksanaan….

  4. Kalau pembangunan RKB di smk yang ada jurusan teknik bangunan kemudian pekerjaannya dilaksanakan oleh kontraktor lewat penunjukan langsung tetapi dalam laporan pertanggung jawabannya adalah swakelolah dengan bukti panitia pembangunan adalah guru produktif padalah tidak ada satupun yang terlibat..apakah itu tidak melanggar uu/perpres???apakah bisa dilaporkan ke yang berwajib???di kab.haltim hampir terjadi…mohon nama dan emailx dirahasiakan..

    1. Pak Nelson: Perbuatan tersebut sudah termasuk dalam klausul KKN yaitu persekongkolan jahat untuk menipu negara. Prinsip pengadaan jelas tentang akuntabilitas dan inilah yang dilanggar.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.