Sun. Jun 24th, 2018

Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

(Bagian 2 dari 2 Tulisan)

Kategori baru dapat didefinisikan apabila telah jelas struktur tanggungjawab dan aliran pendanaan. Untuk itu dalam membangun pemahaman perlu diruntut hirarki kewenangan yaitu :

  1. Pemerintah

    Bagi pemerintah pusat program DAK Pendidikan adalah program besar dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dikomandoi oleh Kemendikbud. Untuk itu pendanaannya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbud. Dalam kerangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada instansi pemerintah lain (IPL) yaitu pemerintah Kabupaten/Kota. Dari sisi ini maka hakikatnya Pemerintah sedang melaksanakan swakelola tipe II.

  2. Pemerintah Kabupaten/Kota

    Pelimpahan kewenangan pelaksanaan anggaran ini membebani pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan. Salah satunya menetapkan metode pengadaan. Semestinya landasannya pun sama yaitu efisiensi dan efektifitas. Misal ditetapkan swakelola tipe II dengan sekolah negeri. Perencanaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Sedangkan pelaksanaan diserahkan kepada satuan pendidikan (sekolah).

    Kemudian untuk sekolah yang berstatus swasta ditetapkan swakelola tipe III sehingga mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada tim yang dibentuk oleh sekolah swasta.

  3. Satuan Pendidikan (Sekolah)

    Pelimpahan wewenang ini kemudian menempatkan sekolah sebagai pelaksana anggaran. Kepala Sekolah menyusun rencana umum pengadaan sesuai tanggungjawab pelaksanaan anggaran yang diberikan. Sekolah Negeri menjalankan swakelola tipe 1 dalam lingkup Sekolah sebagai Satker artinya pengelola dana APBN/D yang diserahkan kepada Sekolah.

    Dalam kerangka ini sekolah sedang menjalankan Swakelola Tipe 1 terkait tupoksi sekolah dan kompetensi sekolah dalam MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Kemudian dalam Perencanaan Kebutuhan salah satunya menetapkan metode pengadaan. Sesuai juknis metode pengadaan harus melalui swakelola yaitu tipe III kepada kelompok masyarakat setempat yang ada dalam lingkungan sekolah dimana dalam Permendikbud disebut sebagai kepanitiaan.

    Untuk sekolah swasta agak berbeda karena tidak dapat disebut IPL melainkan hanya sebagai kelompok masyarakat. Swakelola tipe III diserahkan kepada sekolah selaku penanggungjawab kelompok masyarakat.

Ketentuan Umum Swakelola

Mari kita lanjutkan penelusuran kepada pasal 26 Perpres 54/2010 yang mengatur Ketentuan Umum Swakelola. Pada ayat 2 ditetapkan 11 persyaratan kegiatan yang boleh diswakelolakan diantaranya; (1). untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia sesuai tugas pokok K/L/D/I; (2) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat dan/atau; (3) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa. Masih ada persyaratan lain namun yang mungkin terkait DAK Pendidikan hanya 3 hal ini.

Persyaratan pertama dengan kata kunci kompetensi teknis SDM dan tugas pokok K/L/D/I lekat dengan swakelola tipe I. Artinya swakelola tipe I ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis personil dan merupakan tugas pokok K/L/D/I. Diarea mana persyaratan ini terpenuhi dalam swakelola dana pendidikan?

Kalau dikaitkan dengan ketentuan rehabilitasi ruang dan/atau pembangunan perpustakaan tentu kurang pas kalau ini disebut dapat meningkatkan kompetensi sekolah, dalam hal ini SD/SMP. Kompetensi SDM dan tugas pokok sekolah bukan untuk ahli konstruksi dan rehabilitasi sekolah.

Penyerahan pelaksanaan DAK Pendidikan memenuhi klausul meningkatkan kemampuan SDM dan tugas pokok sekolah apabila dihubungkan dengan pelimpahan wewenang pengelolaan kegiatan pemenuhan kebutuhan sekolah akan ketersediaan fasilitas belajar/mengajar yang memadai akan ada kaitan yang kuat. Jadi bukan soal menjadi kontraktor kemudian mengerjakan konstruksi tapi bagaiamana mengidentifikasi kebutuhan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini termaktub dalam konsep manajemen sekolah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau seperti yang diamanatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sampai disini sebenarnya sekolah berkewajiban menyusun kebijakan sendiri terkait metode pengadaan barang/jasa.

Sekolah selaku penerima kewenangan dapat saja menetapkan untuk melakukan pemilihan penyedia. Namun Permendikbud 56 dan 57 tahun 2011 telah terlebih mengamanatkan agar menggunakan swakelola. Maka satu-satunya metode swakelola yang paling mungkin dilakukan oleh sekolah untuk rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan adalah swakelola tipe 3 yaitu dengan kelompok masyarakat.

Dalam tataran ini Kepala Sekolah menyerahkan pelaksanaan swakelola kepada sebuah kepanitiaan yang memenuhi klausul kelompok masyarakat setempat. Kepanitiaan inilah yang kemudian menyusun tim swakelola yang terdiri dari perencana, pelaksana dan pengawas teknis. Keanggotaan tim swakelola dapat berasal dari komponen sekolah, orang tua siswa dan/atau komponen masyarakat setempat sesuai keahlian teknis yang dibutuhkan.

Seperti yang dulas pada bagian awal bahwa dalam swakelola pasti terdapat penyedia barang/jasa. Untuk itu apabila dalam perencanaan ditetapkan pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia seperti pengadaan barang atau konsultan perorangan maka tetap dilakukan melalui proses pemilihan penyedia seperti pelelangan/seleksi.

Sampai disini perjalanan permendikbud DAK Pendidikan dan Perpres 54/2010 masih terlihat sejalan. Namun yang perlu dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah tentang penetapan swakelola sebagai satu-satunya cara yang dianggap efektif dan efisien dalam pelaksanaan DAK Pendidikan. Akan sangat elegan kalau kemudian kalau keputusan ini didasari pada bukti ilmiah yang kuat.

Swakelola memerlukan kemampuan perencanaan pelaksanaan pengadaan yang baik. Memerlukan tingkat kompetensi pengadaan yang lebih dibanding hanya soal memilih penyedia. Nah sekarang dalam praktek memilih penyedia, yang didukung oleh ahli pengadaan dan sekarang ada Unit Layanan Pengadaan (ULP), saja masih menyisakan masalah.

Maka dari itu tetap seperti ditulis dalam artikel Waspada DAK Sekolah, selain soal integritas para pihak, adalah juga soal kompetensi dari satuan pendidikan. Kalau pihak sekolah tidak dibekali kemampuan pengadaan dasar yang cukup maka besarnya dana DAK Pendidikan akan rentan inefisien. Kalau ini dibiarkan dan korban hukum berjatuhan lagi maka yang bertanggungjawab besar adalah pembuat kebijakan. ***

Print Friendly, PDF & Email

10 thoughts on “Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

  1. Dalam artikel Waspada DAK Sekolah, disebutkan bahwa pelaksanaan DAK Pendidikan untuk sekolah negeri adalah swakelola tipe 1 (swakelola oleh K/D/L/I) sedangkan untuk sekolah swasta adalah tipe 3 (kelompok masyarakat).
    Dalam artikel ini, disebutkan bahwa DAK sekolah (negeri dan swasta) adalah DAK tipe 3 (kelompok masyarakat).
    Mana yang betul?

    1. Terimakasih Pak Radis atas attensinya..
      Semoga kalimat yang saya kutip benar seperti kalimat yang Bapak maksud dalam artikel saya..
      Dalam Artikel Waspada DAK Sekolah saya menyebutkan Sekolah Negeri adalah tipe 1 dalam lingkup Sekolah sebagai Satker artinya pengelola dana APBN/D yang diserahkan kepada Sekolah. Dalam kerangka ini saya memahami bahwa sekolah sedang menjalankan Swakelola Tipe 1 terkait tupoksi sekolah dan kompetensi sekolah dalam MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) terutama Perencanaan Kebutuhan..

      Ini kemudian saya coba rinci lagi dalam artikel “Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010″… karena sekolah dalam perencanaan kebutuhan menetapkan “Swakelola” utk penggunaan anggaran yang dikelolanya (amanat Permendiknas) maka Sekolah harus menunjuk Kelompok Masyarakat Setempat disekolah bersangkutan utk melaksanakan Swakelola tipe III.. Kelompok Masyarakat ini dalam Permendiknas saya lihat disebut sebagai kepanitiaan..

      Terimakasih sekali atas koreksinya akan saya sempurnakan penjelasan di artikel “Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010” agar tidak menjadi membingungkan…

      Jangan bosan untuk berkunjung Pak Radis…

  2. Dulu melalui proses tender para Kepala Sekolah keberatan dikarenakan tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan…ada omongan ” mosok bagusin WC sekolah kita itu datang bangun asal2an selesai langsung pergi ngak pake permisi”… Sekarang setelah sekolah dilibatkan banyak Ancaman hukum yang menghantui apakah memang diperbolehkan berapapun dana DAK pendidikan di swakelolakan, apakah sekolah maupun panitianya siap melaksanakan proyek tanpa ada kemampuan teknis yg mencukupi? Apakah sesuai Hierarki Hukum Perpres bs dianulir dengan Permendikbud?

    1. Menurut saya kesalahannya ada pada sampai dititik mana pelibatan Sekolah dalam proses implementasi DAK Sekolah.. swakelola sangat baik tujuannya hanya saja titik batas swakelolanya tidak diatur secara tegas.. yang paling tepat adalah titik swakelola ada pada manajemen identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengadaan sehingga benar-benar kebutuhan sekolah yang dibangun.. sedangkan pembangunan fisiknya tetap dikerjakan ahlinya yaitu penyedia atau dinas teknis yang mempunyai tupoksi seperti dinas PU….

  3. Inilah yang membingungkan semua pihak, kalau menurut saya disdik seneng2 aja dilepas tanggung jawabnya dengan swakelola, tapi yang perlu diperhatikan adalah kepala sekolah dan komite apakah mampu, dan apakah siap untuk menerima tanggung jawab hukum yang terikat didalamnya? contoh saja, bila BPK mengaudit DAK tersebut, apakah kepsek dan komite siap dan mampu melaksanakan rekomendasi BPK, yang mana bila menjurus ke tipikor akan berhadapan dengan Kejaksaan dan Kepolisian.. Inilah yang perlu diperhatikan.. membuat RAB dan HPS juga mereka pasti kocar kacir.. menurut saya ada baiknya merunut menurut perpres 54 aja, jelas siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggarannya.. dan mendikbud perlu ditatar dan diganti.. buat permen kok aneh bin ajaib.. coba buat permennya tentang penetapan pengawas dan perencana melibatkan unsur sekolah dan komite, jadi keterlibatan dan batasannya jelas… maap ya bos jadi sok taw.. soalnya baca tulisan anda kok jadi tergelitik..hehehhe

    1. Memang demikianlah adanya Pak semoga kedepan regulasinya lebih baik dan komprehensif. Sementara itu langkah-langkah memberikan pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pengadaan kepada pihak terkait seperti Kepala Sekolah dan komite sekolah tetap harus dilakukan agar mereka paham akan konsekwensi serta solusi yang bisa dijalankan.

  4. pelaksanaan fisik dana dak 2011 di sumenep dilaksanakan tahun 2012, baik sd dan smp, namun setelah di lakukan pengawasan langsung dilapangan banyak di temukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan juknis (permendiknas dan permendikbud), gambar dan rab yang diberikan oleh konsultan perencanaan yang disyahkan oleh diknas sumenep kepada pemborong tidak sesuai juknis diatas, sehingga pemborong melaksanakan sesuai dengan yang diberikan oleh konsultan tsb. Apakah hal ini termasuk kategori penyimpangan? sedangkan pagu sama dengan juknis (permendiknas dan permendikbud) contoh: hasil pekerjaan tidak ada internet, penutup atap asbes gelombang. tidak ada instalatir listrik, dranase sekeliling bangunan tidak ada, rintisan sekeliling bangunan tidak ada, volume kayu rangka tidak sesuai pada pembangunan gedung perpustakaan smp

    1. Tujuan Juklak dan Juknis adalah menetapkan standar kualitas bangunan/barang/jasa sehingga ketidaksesuaian dengan Juklak/juknis selama merupakan kualitas yang lebih baik saya pikir tidak masalah.. kemudian apakah ini penyimpangan jelas penyimpangan dari rencana yang ada namun apakah ini sebuah kesalahan/pelanggaran perlu dibuktikan secara hukum… Karena tentu (semoga) Dinas teknis punya alasan yang kuat melakukan “penyimpangan” ini dan tidak ada unsur merugikan negara..aamiin..

  5. Selamat pagi pak ramli.. Di prov Sulteng pengelolaan Dana DAK sekolah hampir semua utk konstruksi yg artinya muarax PBJ berdasarkan P54/P70. Menurut sy sebaiknya pihak sekolah dapat meminjam tenaga dari dinas/instansi teknis atau ULP sebagai pjbt pengadaan/pokja. Dibuatkan SK dan ditetapkan honornya oleh kepsek selaku satker/PA. Sayangnya kadang2 pihak sekolah sedikit arogan atau belum tau ditambah lagi kadang diatur oleh atasan dari dinas induk. Sy kira tidak masalah mengambik tindakan yang tidak ada dalam Juknis tapi mengahsilkan pengadaan yang efisien dan efektif. Makasih pak ramli..

Leave a Reply