(Bagian 2 dari 2 Tulisan)

Kategori baru dapat didefinisikan apabila telah jelas struktur tanggungjawab dan aliran pendanaan. Untuk itu dalam membangun pemahaman perlu diruntut hirarki kewenangan yaitu :

  1. Pemerintah

    Bagi pemerintah pusat program DAK Pendidikan adalah program besar dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dikomandoi oleh Kemendikbud. Untuk itu pendanaannya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbud. Dalam kerangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada instansi pemerintah lain (IPL) yaitu pemerintah Kabupaten/Kota. Dari sisi ini maka hakikatnya Pemerintah sedang melaksanakan swakelola tipe II.

  2. Pemerintah Kabupaten/Kota

    Pelimpahan kewenangan pelaksanaan anggaran ini membebani pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan. Salah satunya menetapkan metode pengadaan. Semestinya landasannya pun sama yaitu efisiensi dan efektifitas. Misal ditetapkan swakelola tipe II dengan sekolah negeri. Perencanaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Sedangkan pelaksanaan diserahkan kepada satuan pendidikan (sekolah).

    Kemudian untuk sekolah yang berstatus swasta ditetapkan swakelola tipe III sehingga mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada tim yang dibentuk oleh sekolah swasta.

  3. Satuan Pendidikan (Sekolah)

    Pelimpahan wewenang ini kemudian menempatkan sekolah sebagai pelaksana anggaran. Kepala Sekolah menyusun rencana umum pengadaan sesuai tanggungjawab pelaksanaan anggaran yang diberikan. Sekolah Negeri menjalankan swakelola tipe 1 dalam lingkup Sekolah sebagai Satker artinya pengelola dana APBN/D yang diserahkan kepada Sekolah.

    Dalam kerangka ini sekolah sedang menjalankan Swakelola Tipe 1 terkait tupoksi sekolah dan kompetensi sekolah dalam MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Kemudian dalam Perencanaan Kebutuhan salah satunya menetapkan metode pengadaan. Sesuai juknis metode pengadaan harus melalui swakelola yaitu tipe III kepada kelompok masyarakat setempat yang ada dalam lingkungan sekolah dimana dalam Permendikbud disebut sebagai kepanitiaan.

    Untuk sekolah swasta agak berbeda karena tidak dapat disebut IPL melainkan hanya sebagai kelompok masyarakat. Swakelola tipe III diserahkan kepada sekolah selaku penanggungjawab kelompok masyarakat.

Ketentuan Umum Swakelola

Mari kita lanjutkan penelusuran kepada pasal 26 Perpres 54/2010 yang mengatur Ketentuan Umum Swakelola. Pada ayat 2 ditetapkan 11 persyaratan kegiatan yang boleh diswakelolakan diantaranya; (1). untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia sesuai tugas pokok K/L/D/I; (2) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat dan/atau; (3) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa. Masih ada persyaratan lain namun yang mungkin terkait DAK Pendidikan hanya 3 hal ini.

Persyaratan pertama dengan kata kunci kompetensi teknis SDM dan tugas pokok K/L/D/I lekat dengan swakelola tipe I. Artinya swakelola tipe I ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis personil dan merupakan tugas pokok K/L/D/I. Diarea mana persyaratan ini terpenuhi dalam swakelola dana pendidikan?

Kalau dikaitkan dengan ketentuan rehabilitasi ruang dan/atau pembangunan perpustakaan tentu kurang pas kalau ini disebut dapat meningkatkan kompetensi sekolah, dalam hal ini SD/SMP. Kompetensi SDM dan tugas pokok sekolah bukan untuk ahli konstruksi dan rehabilitasi sekolah.

Penyerahan pelaksanaan DAK Pendidikan memenuhi klausul meningkatkan kemampuan SDM dan tugas pokok sekolah apabila dihubungkan dengan pelimpahan wewenang pengelolaan kegiatan pemenuhan kebutuhan sekolah akan ketersediaan fasilitas belajar/mengajar yang memadai akan ada kaitan yang kuat. Jadi bukan soal menjadi kontraktor kemudian mengerjakan konstruksi tapi bagaiamana mengidentifikasi kebutuhan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini termaktub dalam konsep manajemen sekolah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau seperti yang diamanatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sampai disini sebenarnya sekolah berkewajiban menyusun kebijakan sendiri terkait metode pengadaan barang/jasa.

Sekolah selaku penerima kewenangan dapat saja menetapkan untuk melakukan pemilihan penyedia. Namun Permendikbud 56 dan 57 tahun 2011 telah terlebih mengamanatkan agar menggunakan swakelola. Maka satu-satunya metode swakelola yang paling mungkin dilakukan oleh sekolah untuk rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan adalah swakelola tipe 3 yaitu dengan kelompok masyarakat.

Dalam tataran ini Kepala Sekolah menyerahkan pelaksanaan swakelola kepada sebuah kepanitiaan yang memenuhi klausul kelompok masyarakat setempat. Kepanitiaan inilah yang kemudian menyusun tim swakelola yang terdiri dari perencana, pelaksana dan pengawas teknis. Keanggotaan tim swakelola dapat berasal dari komponen sekolah, orang tua siswa dan/atau komponen masyarakat setempat sesuai keahlian teknis yang dibutuhkan.

Seperti yang dulas pada bagian awal bahwa dalam swakelola pasti terdapat penyedia barang/jasa. Untuk itu apabila dalam perencanaan ditetapkan pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia seperti pengadaan barang atau konsultan perorangan maka tetap dilakukan melalui proses pemilihan penyedia seperti pelelangan/seleksi.

Sampai disini perjalanan permendikbud DAK Pendidikan dan Perpres 54/2010 masih terlihat sejalan. Namun yang perlu dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah tentang penetapan swakelola sebagai satu-satunya cara yang dianggap efektif dan efisien dalam pelaksanaan DAK Pendidikan. Akan sangat elegan kalau kemudian kalau keputusan ini didasari pada bukti ilmiah yang kuat.

Swakelola memerlukan kemampuan perencanaan pelaksanaan pengadaan yang baik. Memerlukan tingkat kompetensi pengadaan yang lebih dibanding hanya soal memilih penyedia. Nah sekarang dalam praktek memilih penyedia, yang didukung oleh ahli pengadaan dan sekarang ada Unit Layanan Pengadaan (ULP), saja masih menyisakan masalah.

Maka dari itu tetap seperti ditulis dalam artikel Waspada DAK Sekolah, selain soal integritas para pihak, adalah juga soal kompetensi dari satuan pendidikan. Kalau pihak sekolah tidak dibekali kemampuan pengadaan dasar yang cukup maka besarnya dana DAK Pendidikan akan rentan inefisien. Kalau ini dibiarkan dan korban hukum berjatuhan lagi maka yang bertanggungjawab besar adalah pembuat kebijakan. ***

Print Friendly