Awalnya pergantian Keppres 80 tahun 2003 (K80) tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke Perpres 54 Tahun 2010 (P54) saya anggap hanya sebagai perubahan dari sisi metode pelaksanaan. Perubahan kearah yang lebih baik tentunya, karena dari beberapa artikel online, masih banyak hal yang mengakibatkan multitafsir serta kelemahan-kelemahan lain di K80 dan seluruh perubahannya.

Catatan ini tidak ingin terlalu detail membahas metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam P54. Karena yang menarik justru ada pada filosofi dan dampaknya terhadap manajemen pelaksanaan kegiatan pembangunan secara menyeluruh.

Mari kita mulai dari perubahan kecil yang ada pada P54 dibandingkan K80. Lihat struktur  cara pengadaan barang/jasa, terjadi perubahan posisi antara pemilihan penyedia dan swakelola. Pasal 6 pada K80 terkait pelaksanaan atas pengadaan mengamanatkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan pertama dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan kedua dengan cara swakelola. Sedangkan Pasal 3 pada P54 berbunyi bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pertama dengan swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Sekilas perbedaan kedua pasal ini tidaklah terlalu signifikan, dalam pergantian peraturan yang melandasi seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan kita. Karena hanya soal posisi pada penulisan saja. Namun apabila di telaah lebih dalam pengaruhnya sangat besar dan berasa pada proses dan metode pengadaan secara keseluruhan.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dari pengertian diatas runtutan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola didahului dengan perencanaan kemudian baru dikerjakan dan dilakukan pengawasan selama pelaksanaannya. Pada tahap akhir terdapat tugas pelaporan. Semangat ini sangat tegas dalam P54, boleh dikatakan perpres ini menganggap pelaksanaan pengadaan merupakan bagian dari swakelola K/L/D/I penanggung jawab anggaran yang sering kita sebut dengan istilah pembangunan.

Sebagai bukti bahwa pelaksanaan pembangunan adalah sebuah swakelola besar, dapat dilihat pada komponen-komponen inti yang melingkupi swakelola. Komponen inti tersebut adalah adanya tim swakelola. Tim Swakelola terdiri dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas. Dalam aplikasi pelaksanaan pembangunan tim perencana dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tim pelaksana adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tim pengawas adalah Inspektorat atau APIP.

Kemudian dari ciri-ciri swakelola dapat dilihat persamaan yang signifikan. Swakelola selalu ditandai dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). KAK dari pelaksanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Sedangkan RAB-nya adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lebih dalam lagi kalau kita lihat syarat P54 pasal 26 ayat 2 poin a menyebutkan, bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I. Sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan pembangunan daerah adalah upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

Akan sangat banyak lagi bukti-bukti otentik yang membawa pemahaman bersama bahwa swakelola yang diatur dalam P54, yang kemudian dijadikan alternatif pertama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, adalah merupakan miniatur dari swakelola besar pengelolaan pembangunan oleh pemerintah.

Kembali kepada P54 dimana semangat swakelola terasa sekali kekentalannya. Mungkin akan lebih menarik juga pembahasan ini kita lihat dari struktur batang tubuh P54 (Perpres 54). P54 terdiri dari 3 bagian tahapan. Persiapan, pelaksanaan dan terakhir kontrak atau perikatan perjanjian.

Adanya tahap persiapan menegaskan bahwa pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan P54 adalah pengadaan yang berbasis perencanaan atau procurement planning base. Perencanaan diperlukan essensinya karena ada sebuah sasaran kualitatif yang pasti akan memerlukan barang/jasa dalam kuantitas yang sangat besar. Sementara sumber daya dan sumber dana untuk mewujudkannya terbatas. Untuk itu diperlukan perencanaan agar dengan semua keterbatasan itu prioritas optimal dalam mencapai sasaran dapat tercapai.

Prinsip ini akhirnya menempatkan kebutuhan lebih utama pada proses mendapatkan barang/jasa dibandingkan keinginan ( ingat catatan tentang want dan need dalam pengadaan barang/jasa). Kemudian ukuran dari sumber daya dan sumber dana yang dikeluarkan tidak didasarkan pada price yang terendah tapi cost yang optimal (ingat catatan: pembangunan terjebak harga). Cost ukurannya adalah kualitas yang didapatkan, waktu yang efektif dan terakhir harganya.

Secara essensial P54 mengumandangkan hal yang telah lama kita kenal namun dalam prakteknya sering kita “abaikan”, bahwa segala aktivitas pembangunan mestinya berawal dari sebuah perencanaan yang matang. Bukan sebuah perencanaan akomodatif yang berdasarkan pada keinginan.

Komposisi yang sangat besar dari anggaran pengadaan barang/jasa mestinya menjadi ladang yang tepat untuk melatih aparatur pemerintahan membiasakan diri melaksanakan segala aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan perencanaan yang baik.

Sesuatu yang bisa direncanakan akan lebih mudah diukur. Sesuatu yang bisa diukur akan lebih mudah untuk dikendalikan. Sesuatu yang dapat dikendalikan akan dapat dengan mudah untuk diselesaikan. Semakin tepat penyelesaian maka semakin cepat memberikan manfaat.

Print Friendly, PDF & Email