Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014 kembali untuk kesekian kalinya Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terkait solusi kontrak akhir tahun. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012.

    Banyak yang berharap PMK 194/2014 yang diterbitkan 6 oktober 2014 ini akan memberikan fleksibilitas dari sisi administrasi keuangan terkait pelaksanaan kontrak akhir tahun. Untuk mengupasnya saya mencoba merunut pasal per pasal agar ketemu alur pikir penyusun PMK ini.

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

    Pasal ini menegaskan tentang definisi kontrak tahun tunggal dan tahun anggaran. Bahwa yang disebut Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Definisi ini memang tidak menyebutkan kontrak, namun demikian sebuah kontrak yang mengikat 1 tahun anggaran harus sesuai dengan syarat masa berlaku anggaran, ini agar kontrak tersebut bisa dibayar.

Pasal 3

  1. Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
  2. Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
  3. Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal ini merupakan kebijakan dari kewajiban harus selesainya pekerjaan dimasa akhir kontrak dalam tahun anggaran berkenaan. Pasal ini membolehkan pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Meskipun pelaksanaan pekerjaan dapat melewati tahun anggaran namun pembayaran nilai sisa pekerjaan tidak dapat dilakukan di tahun anggaran berikutnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada 2 domain besar yang harus diperhatikan untuk memetakan kondisi yaitu Pelaksanaan Pekerjaan (Progress Fisik) dan Nilai Pekerjaan (Progres Keuangan/Pembayaran).

Pelaksanaan pekerjaan dapat melewati akhir tahun sementara nilai pekerjaan tidak dapat dibebankan ke dalam anggaran tahun berikutnya. Dua kondisi kontradiktif ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari sisi pelaksanaan pekerjaan baik pekerjaan maupun nilai pekerjaan.

Pelaksanaan Pekerjaan

(Kontrak)

Nilai Pekerjaan

(Pembayaran)

PPK dan KPA

KPA

Penyelesaian Sisa Pelaksanaan Pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan berikut:

  • Menurut Penelitian PPK dari sisi kapabilitas dan motivasi penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan jika diberikan kesempatan sampai 50 hari keterlambatan.
  • Penyedia menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermaterai bahwa :

    1. Sanggup menyelesaikan pekerjaan maksimal s/d 50 hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
    2. Bersedia dikenakan denda dalam masa keterlambatan.

  • KPA bertanggungjawab penuh (formal dan material) terhadap keputusan melanjutkan melanjutkan sisa pekerjaan atau tidak.
  • Dalam pengambilan keputusan ini KPA dapat berkonsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya jika:

  • Menurut penelitian KPA dana dapat diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutinya melalui Revisi anggaran.
  • Penyedia menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermaterai bahwa :
    3. tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran
  • KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya dengan mekanisme revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Pengajuan usul revisi anggaran harus dilakukan KPA sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan (masa keterlambatan)

PERUBAHAN KONTRAK

PENGANGGARAN

  • Penyelesaian sisa pekerjaan bukan merupakan kontrak baru namun tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.
  • PPK melakukan perubahan kontrak dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dengan syarat :
  1. mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;
  2. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
  • Perubahan Kontrak dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
  • Penyedia menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
  • Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
  • Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa.
  • Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya merupakan anggaran baru pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya dengan mekanisme revisi anggaran.
  • KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan yang telah dilegalisasi oleh KPA.
  • Berdasarkan pemberitahuan dari KPA, KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank (Jaminan Pembayaran yang diserahkan penyedia pada saat batas akhir pencairan SPM LS)** sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya untuk untung Kas Negara.
  • Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank (Jaminan Pembayaran) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/ garansi bank pada kesempatan pertama.

GAGAL PELAKSANAAN

PEMBAYARAN SISA PEKERJAAN

  • Jika pekerjaan belum dapat diselesaikan dalam waktu yang diperjanjikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  1. menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
  2. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa kemudian disetorkan ke Kas Negara oleh penyedia barang/jasa; atau diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.
  • Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilaksanakan:
  1. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan.
  2. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  3. Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke KPPN, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

** TENTANG JAMINAN PEMBAYARAN

  • Untuk pelaksanaan pekerjaan yang belum mencapai 100% sampai akhir batas akhir pembayaran SPM LS maka pelaksanaan pekerjaan dilaporkan sesuai progres pelaksanaan pekerjaan s/d batas akhir SPM LS.
  • Nilai sisa pekerjaan dijamin dengan surat jaminan pembayaran sebesar nilai sisa pekerjaan sejak batas akhir SPM LS s/d 31 Desember.

Beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari mekanisme solusi akhir tahun APBN berdasarkan PMK 194/Pmk.05/2014 ini:

  • Pelaksanaan sisa pekerjaan melewati akhir tahun yang diatur adalah akibat dari kesalahan penyedia yang diakumulasi sebagai keterlambatan sehingga penyedia wajib dikenai denda.
  • Tanggungjawab PPK menjadi lebih ringan karena hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kontrak saja (progres fisik) kemudian memberikan pertimbangan kepada KPA tentang pelaksanaan sisa pekerjaan melewati akhir tahun atau tidak.
  • Tanggungjawab KPA menjadi sangat besar karena bertanggungjawab penuh secara formal dan materil terhadap keputusan dilanjutkannya pelaksanaan sisa pekerjaan melewati tahun atau tidak. Termasuk tanggungjawab memastikan ketersediaan anggaran pada revisi anggaran tahun berikutnya.
  • Substansi PMK lebih baik dari sebelumnya dengan mendasarkan pertimbangan pelaksanaan sisa pekerjaan melewati tahun anggaran kepada kepastian ketersediaan anggaran di revisi anggaran tahun berikutnya yang kemudian dibebankan kepada KPA.
  • Diperlukan KPA yang sakti mandraguna yang dapat memastikan revisi anggaran tahun berikutnya tersedia, sekaligus juga memastikan penyedia melaksanakan kewajiban pelaksanaan sisa pekerjaan sesuai pernyataan kesanggupan.
  • Untuk mekanisme solusi akhir tahun daerah dapat melakukan benchmark PMK ini melalui Peraturan Bupati. Namun yang perlu diingat implementasi penganggaran APBN dan APBD sangat berbeda disisi prakteknya. Untuk APBD akan dibahas pada artikel selanjutnya. Insya Allah.
Print Friendly