SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Tue. Jul 17th, 2018

SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi

    Salah satu penyakit kronis yang sedang menjangkiti pengadaan barang/jasa adalah hubungan mesra didasari suudzon antar pelakunya. Kalau berbicara kontrak antara pengguna dan penyedia. Ibarat pernikahan kedua mempelai mengadakan akad nikah dengan landasan saling curiga. Maka bisa dibayangkan rumah tangga yang akan terjadi :D. Lha malah bicara nikah hehehe..

    Salah satu yang kerap menjadi topik “pertengkaran” adalah dipersyaratkannya SKA dan SKT dalam pekerjaan konstruksi. SKA adalah Sertifikat Keahlian Kerja, dengan kata kunci “ahli”. Sedangkan SKT adalah Sertifikat Keterampilan Kerja dengan kata kunci “Terampil”. Masing-masing pihak baik pengguna dan penyedia suudzon-nya luar biasa.

Penyedia menganggap PPK mempersyaratkan SKA dan SKT sebagai salah satu cara untuk mengunci paket untuk penyedia tertentu. Apesnya pokja yang terkena getahnya. Dalam setiap kesempatan diskusi dengan teman-teman penyedia selalu saja pokja yang dipersalahkan karena mempersyaratkan SKA dan SKT yang cenderung berlebihan. Padahal ini tanggungjawab PPK.

PPK juga sebagai perwakilan pengguna beralasan bahwa penyedia kebanyakan hanya pinjam meminjam tenaga yang memiliki SKA/SKT. Sehingga jika mempersyaratkan personil yang ber-SKA/SKT yang minimal akan berdampak pada pekerjaan.

Meskipun dalam kenyataannya dugaan-dugaan seperti ini benar adanya, namun harus kita pahami bersama, stigma ini harus kita perangi bersama. Kondisi ini tidak sehat bagi proses pengadaan barang/jasa kita.

PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan dalam menyusun spesifikasi harus menetapkan kebutuhan kualitas dan kuantitas personil sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pokja sebagai pelaksana pemilihan, dimana di dalam dokumen pemilihan salah satu komponen utamanya adalah spesifikasi personil inti yang ditetapkan PPK, juga wajib melakukan kaji ulang. Dalam kaji ulang pokja harus mengingatkan PPK agar dalam menetapkan kuantitas dan kualitas personil sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Penyedia juga sebagai partner pemerintah harus terus mengupgrade kompetensinya. Dengan melakukan rekrutmen atau pembinaan kualitas SDM yang dimiliki, agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak hanya mengejar profit namun juga menggenjot profesionalisme. Kepemilikan tenaga yang bersertifikat baik disisi keahlian dan/atau keterampilan adalah wujud profesionalisme penyedia.

Kembali kepada pertanyaan terkait batasan kuantitas dan kualitas personil inti yang memiliki SKA dan/atau SKT dalam satu paket pekerjaan konstruksi. Pada intinya adalah disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan.

Untuk paket-paket yang bersifat standar dimana kompleksitas pekerjaan hanya ditentukan oleh nilai sementara unsur lainnya cateris paribus atau bersifat sama/tetap. Kita dapat melihat pada konsep yang dipakai Permen PU 8/2011, tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi lampiran 3 Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi, dalam menentukan subkualifikasi berdasarkan kompetensi penyedia pelaksana konstruksi.

Nilai Paket

SKA/SKT

0 sampai dengan Rp 300 juta

Penanggung Jawab Teknik Diri sendiri minimal SKT tingkat 1 untuk Usaha Perorangan

0 sampai dengan Rp 1 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 3, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 1.75 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 2, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 2.5 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 1, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 10 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat muda. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha.

0 sampai dengan Rp 50 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat madya. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

0 sampai dengan Rp 250 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat madya selama 3 tahun. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

0 sampai dengan tak terbatas

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya selama 6 tahun. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

    Dari sini dapat dilihat bahwa secara kuantitas dan kualitas SKA/SKT tidak ada pembatasan. Namun dari sisi batas atas nilai paket dapat disimpulkan bahwa untuk kualifikasi usaha kecil (K) dengan nilai paket pekerjaan s/d 2,5 Milyar, standar minimalnya adalah Penanggungjawab Teknik 1 orang yang memiliki SKT. Untuk tingkatan disesuaikan dengan grade nilai paket. SKA baru disyaratkan apabila ada pekerjaan elektrikal yang memang memerlukan keahlian.

    Sedangkan SKA non elektrikal baru dipersyaratkan untuk paket dengan nilai diatas 2,5 Milyar atau paket usaha non kecil. Dan pemilik SKA harus terpisah dengan Pemilik badan usaha. Dengan kata lain direktur perusahaan tidak bisa menjadi tenaga ahli sekaligus untuk paket usaha non kecil.

    Disinilah pentingnya PPK mempertanggungjawabkan, tentu dengan dibantu Konsultan Perencana, justifikasinya ketika untuk paket kecil s/d 2,5 M mempersyaratkan lebih dari 1 SKT apalagi SKA. Hal ini juga menjadi perhatian dari Pokja dalam Kaji Ulang menekankan lagi kepada PPK agar tidak berlebihan dalam menetapkan kuantitas dan kualitas personil inti atau tentang SKA/SKT. Karena bagaimanapun juga penyedia taunya yang mempersyaratkan Pokja bukan PPK.

    Demikian juga halnya penyedia agar selalu memperhatikan kompetensi kualifikasinya terkait tenaga terampil dan tenaga ahlinya. Jangan sampai keberadaan tenaga terampil dan ahli ini hanya berupa isian kualifikasi saja tetapi ketika dilapangan sama sekali tidak digunakan atau dipakai.

    Demikian sekedar pemikiran, silakan didiskusikan lebih mendalam.

Print Friendly, PDF & Email

122 thoughts on “SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi

  1. Pak samsul mau tanya ni, apakah seorang tenaga ahli dapat dipakai untuk 2 perusahaan sekaligus dalam palket lelang. apakah bisa atau persekongkolan. terima kasih. selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan.

    1. Pak Rochman fauzi: jika ditawarkan oleh 2 penyedia sekaligus maka sebaiknya diklarifikasi kepada TA nya dengan perusahaan mana yang bersangkutan berkontrak kerja. Jika hanya salah satu maka dipastikan salah satunya memasukkan data palsu dan ini ganjarannya gugur dan diusulkan Blacklist. Jika memang pada kedua2nya maka ini termasuk indikasi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat jadi kedua2nya digugurkan untuk Blacklist harus dilihat apakah merupakan kesengajaan atau tidak.

  2. Ass.wr.wb. saya mau tanya pak apa perbedaan antara SKT dengan SKK,kami punya pengalaman pada saat lelang,pada dokumen lelang dipersyaratkan SKT untuk kebutuhan Tukang dll. setelah pada pembukaan penawaran dan telah melalui tahap evaluasi ternyata semua rekanan memasukkan SKK Tukang sesuai permintaan yang dipersyaratkan dalam dokumen. dan hasilnya panitia menganulir, katanya dengan alasan menurut perseptipaitia seluruh rekanan tidak ada yang memenuhi syarat karena tidak dapat memenuhiketentuan dalam dokumen lelang (maksudnya SKT). Mohon penjelasan, trimakasih wassalam.

    1. Pak Dirgahayu: Setau saya SKK adalah Standar Kompetensi Kerja dalam rangka menilai Badan Usaha bukan Personil Inti. Untuk Personil yang saya tahu cuma ada SKT dan SKA. Maaf pak saya tidak mengetahui dengan pasti terkait SKK Personil ini.

    2. Ini namanya pokja tidak paham, seharusnya skk itu sama dengan skt, didalam dokumen sertifikat yg dikeluarkan lpjk memang tertulis SERTIFIKAT KETRAMPILAN KERJA kalau disingkat ya SKK, inilah yg selama ini kita sebut sebagai SKT.

      1. Pak Arianto: SKT tersebut diambil dari Permenpu 8 2011 dan memang benar apa yang disebut SKK sebenarnya sama dengan SKT seperti yang disebut dalam Permenpu 8 2011 sebagai aturan yang mendasari perlem lpjk.

        1. Pak samsul saya mau tanya, perusahaan kami di gugurkan karena tidak melampirkan ska, tetapi d portal pengadaan dan d lembar ldp dipersyaratkan minimal skt, nilai paket adlah 12,5 m, terima kasih

          1. Pak Syarbani: terkait hal ini sangat bergantung pada penilaian pokja tentang keterpenuhan kebutuhan personil. Salah satunya adalah apakah dokumen mempersyaratkan minimal SKT atau hanya SKT saja. Jika minimal SKT langkah selanjutnya adalah apakah lingkup kemampuan teknisnya inline atau tidak dengan kebutuhan pekerjaan? Misal Minimal SKT Sipil kemudian ditawarkan SKA Arsitek maka gugur karena tidak inline dengan kebutuhan pekerjaan. Untuk itu saran saya hal2 seperti ini patut dipertanyakan pada saat penjelasan agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

  3. siang pa,…
    mau nanya nih, peraturan yang dapat jadi pegangan kita tentang
    “jika ditawarkan oleh 2 penyedia sekaligus maka sebaiknya diklarifikasi kepada TA nya dengan perusahaan mana yang bersangkutan berkontrak kerja. Jika hanya salah satu maka dipastikan salah satunya memasukkan data palsu dan ini ganjarannya gugur dan diusulkan Blacklist. Jika memang pada kedua2nya maka ini termasuk indikasi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat jadi kedua2nya digugurkan untuk Blacklist harus dilihat apakah merupakan kesengajaan atau tidak.”
    ada gk pa..terima kasih

    1. Mba nit: Silakan dibaca tata cara evaluasi personil dan penetapan pemenang. Kemudian soal 2 orang TA bekerja pada 2 perusahaan berbeda dan menawar pada paket yang sama ini sama dengan satu kendali dan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, silakan mba baca Perpres tentang Etika dan juga dokumen pengadaan kemudian bisa juga diperdalam melalu UU KPPU.

  4. Pa, saya punya sertifikat keahlian “ahli teknik bangunan gedung-muda”
    terbit tahun 2014

    dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dpt melaksanakan kegiatan profesi konstruksi diseluruh wilayah republik indonesia;

    apakah klasifikasi ska saya? Apakah konsultan atau sebagai pelaksana/kontraktor?
    atau bisa sekaligus sebagai perencana-pengawas-pelaksana, dlm kegiatan pekerjaan (paket) yg berbeda dan lingkup wilayah / kota yg berbeda?

    mohon, pencerahanx,,, trimz

    1. Pak Wirayuda: Sertifikat Keahlian mengaikat pada keahliannya bukan pada konsultan atau konstruksinya.. jadi jika dipaket pekerjaan dibutuhkan keahlian maka secara administratif kompetensi Bapak diakui diseluruh Indonesia selama tidak melanggar aturan yang lebih tinggi seperti KKN dan Persaingan usaha yang sehat.

  5. Maaf pa samsul,saya mau tanya.dalam dokumen lelang dipersyaratkan Daftar Tenaga terampil / Personil Inti :
    Tenaga terampil / Personil yang wajib disediakan oleh penawar pada saat penyampaian penawaran dan pada saat pelaksanaan adalah minimal :
    1) 1 Orang Tenaga Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.028) memiliki pendidikan sekurang-kurangnya STM/SMK Bangunan, pengalaman minimal 5 tahun dan memiliki SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.028) Tingkat I yang masih berlaku,
    2) 1 Orang Tenaga Mandor Perkerasan Jalan (TS.023) memiliki pendidikan sekurang-kurangnya SMA/SMK/Sederajat, pengalaman minimal 5 tahun dan memiliki SKT Mandor Perkerasan Jalan (TS.023) Tingkat I yang masih berlaku,
    3) 1 Orang Tenaga Pekerja Aspal Jalan (TS.021) memiliki pendidikan sekurang-kurangnya SMA/SMK/Sederajat, pengalaman minimal 5 tahun dan memiliki SKT Pekerja Aspal Jalan (TS.021) Tingkat I yang masih berlaku,
    4) 1 Orang Tenaga Logistik memiliki pendidikan sekurang-kurangnya SMA/SMK/Sederajat, pengalaman minimal 5 tahun,
    5) 1 Orang Tenaga Administrasi memiliki pendidikan sekurang-kurangnya SMA/SMK/Sederajat, pengalaman minimal 5 tahun;

    salah satu dari tenaga terampil saya memiliki dari ketiga SKT yang dipersyaratkan, akan tetapi pada kenyataannya panitia menggugurkan penawaran saya..mohon info detailnya..

    1. Pak Budi : untuk tenaga teknis/terampil yang dibutuhkan pekerjaan adalah keterampilan individu personil pada satu bidang keterampilan. Artinya yang diperlukan adalah person orangnya dilapangan pekerjaan. Tugas satu orang tenaga teknis/terampil adalah memenuhi kebutuhan keterampilan pada satu bagian pekerjaan yang dibutuhkan. Artinya untuk tenaga terampil mengikat pada individu orang bukan pada sertifikat atau keterampilan. Sehingga menurut saya meski Bapak punya 1 orang yang punya 3 keterampilan (SKT) tidak bisa memenuhi kebutuhan akan adanya 3 orang personil inti pada pekerjaan.

  6. Ass. wr. wb. Pak
    Jika salah satu direksi dalam perusahaan yang berbeda ternyata menjadi tenaga teknis pada perusahaan lainnya kemudian menawar pada pekerjaan yang sama, perlu diklarifikasi atau langsung di blacklist saja pak.
    Terima kasih sebelumnya pak.

    1. Pak Ronny: Klausulnya adalah indikasi persaingan usaha yang tidak sehat karena satu kendali usaha menawar pada paket yang sama. Sanksi pada tahap pemilihan sifatnya “dan/atau” sehingga bersifat akumulatif alternatif artinya bisa satu saja bisa semuanya. Untuk itu pokja cukup memberikan usulan saja kepada PA kemudian PA minta pendapat APIP untuk membuktikan ada unsur kesengajaan atau tidak. Jika memenuhi syarat Blacklist PA berdasarkan rekomendasi APIP akan menetapkan BL. Pokja dapat melakukan klarifikasi terkait hal ini untuk memastikan apakah hal tersebut disengaja atau tidak ini juga sebagai bahan bagi APIP utk memberikan rekomendasi ke PA.

  7. sore pak samsul, sukses selalu untuk bapak,,
    ada satu pertanyaan dari saya..
    “apakah 1 orang bisa memiliki/mengurus lebih dari 1 SKA/SKT???? dan apakah ada peraturan/landasannya???”

    terima kasih pak..

      1. Sore Pak Samsul, saya mau tanya terkait dengan Seorang direktur salah satu perusahaan, apakah boleh menjadi salah satu personil/tenaga ahli pada perusahaan yg ia pimpin tersebut ? terimakasih Pak

  8. Pak Samsul.. Klo 1 SKA digunakan oleh 2 perusahaan yg berbeda dengan paket pekerjaan yg berbeda diperbolehkan yh pak?

      1. Aslkm. Pak salam sejahtera,,, Bagaimana Statusnya Jika Lelang di bawah 500 Juta Mensyaratkan SKA 1 Orang SKT 6 Orang sementara dari daftar diatas tdk sesuai mohon penjelasan pak

        1. Pak Samsudin: utk status hukumnya sy tdk bisa pastikan namun dari sisi manajemen pengadaan apa yg dilakukan tidak tepat sehingga rentan sekali terjadi pelanggaran atas prinsip2 pengadaan…

  9. Mau tanya pak..apakah diperbolehkan suatu perusahaan menyewa SKT & SKA seseorang sekedar memenuhi persyaratan lelang yg akan diikutinya pdhl pemilik SKT & SKA tsb bukan pegawai atau tenaga inti di perusahaan tsb?

      1. Apa yg dimaksud dgn status tidak tetap pak ?, krn bisa saja pd saat pelelangan si empunya SKT/SKA dibuat seolah-olah bekerja pd perusahaan tsb. klu boleh tau apakah hal tsb ada diatur dlm suatu peraturan ?, tksi wasalam

        1. Pak Imam: Tentang sewa menyewa SKT/SKA termasuk dalam klausul pemalsuan karena yang disewa adalah SKT/SKA. Untuk tenaga kerja tetap dan tidak tetap ada berbagai aturan diantaranya permenpu 45/2007, Permenpu 8/2011 dan lainnya. Tentang seolah-olah bekerja untuk menghindarkan kasus seperti itu maka PPK harus menetapkan personil inti yang benar-benar inti dan sesuai dengna paket pekerjaan seperti yang saya tulis pada artikel ini dan juga pada artike lain seperti “Hentikan Persyaratan SKT/SKA yang Lebay” disisi lain pokja dapat melakukan klarifikasi/verifikasi terhadap status ikatan kerja pada saat pembuktian kualifikasi jika tidak tetap ada Kontrak Kerja jika karyawan tetap maka bukti setor pajak penghasilan 3 bulan terakhir. PPK sebelum tanda tangan kontrak juga bisa meminta untuk dilakukan gelar personil.

  10. Pengguna Anggaran Sudah sepatunya menerapkan Reward & Punishment.

    Terkait SKT/SKA, apabila terbukti ada peggunaan ganda saat lelang, dan atau Saat pelaksanaan terbukti bhw Tenaga Ahli atau Tenaga terampil di lapangan tidak sama dgn yg diajukan saat lelang, pemilik SKA/SKT dan Perusahaan yg menggunakan HARUS di Blacklist.

    Kalau tdk dilakukan Punishment seperti itu, PERCUMA DIDISKUSIKAN…!!!

    1. Pak Riswan: proses diskusi dan penerapan punishment tentu 2 hal yg tdk bisa disamakan.. Punishment adalah wilayah pelaksana eksekusi.. Sedangkan diskusi adalah wilayah bebas jd jangan serta merta dibatasi dgn kata percuma, justru ikhtiar perubahan salah satunya didiskusikan secara luas…

  11. Malam pak Samsul.
    Mau tanya, klo dalam dokumen lelang di persyaratkan 1 orang memiliki 2 SKA, apakah bisa kita memasukkan 2 orang yg masing2 memiliki SKA seperti yg dipunyai oleh 1 org tersebut. Misalnya 1 org memiliki SKA AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN AHLI MANAJEMEN PROYEK.. kemudian kita masukkan 1 org SKA AHLI BANGUNAN GEDUNG dan 1 org AHLI MANAJEMEN PROYEK??
    Terima kasih.

    1. Pak Yusri: dikembalikan kepada metode pelaksanaan dan justifikasi diperlukannya ahli dan keahlian.. Menurut saya mestinya ppk dalam menetapkan personil cukup 1 org 1 keahlian

  12. Pak sy mau nanya.. yg atas nama di dlm personil inti (SKT) tdk bs hadir pd saat validasi apakah bs gugur kn?krn dlm dokumen lelang di persyarat wajib d hadirkn dgn mbwa ijazah,asli dan ktp asli ny ..,trmh ksh sblm ny

  13. Pak syamsul sy mau tany .. apabila pada saat validasi yg ats nama di SKT tdk bs hadir ap it bs d gugurkan ?krn dlm dokumen lelang d persyaratkan untk personil inti(Skt )wajib d hadirkan pd saat validasi dgn mmbawa ijazah asli dan ktp asli ny,mksh

  14. Pagi pak..ap dasar panitia untk,menggugurkan?krna se th sy untk ,mendatangkan personil nant setelah pelaksanaAn pekerjaan ,krn pd saat pembuktian kualifikasi ad skt asli dan ijazah yg sdh d legalisir serta fcopy ktp .gmna pak?

    1. Pak Syahrul: dasarnya adalah dokumen pengadaan, kalau dokumen pengadaan menempatkan gelar personil saat klarifikasi maka ketentuan dokumen yang berlaku. Maka dari itu kita harus benar2 pelajari dokumen pengadaan dengna baik agar persyaratan seperti itu tidak menjadi pertanyaan diakhir tapi menjadi pertanyaan pada saat aanwidzing.

  15. Ap dasar panitia pak untuk menggugurkan ?krn se th sy u.tk mendatangkan orng yg ats nama d personil inti(skt)nant setelah pelaksanaan pekerjaan ,pd saat pembuktian kualifikasi cukup mbawa skt asli dan f copy ijazah yg sdh d legalisir dgn f.copy ktp personil..,ap ad aturan yg mengikat atw kah it cmn aturan yg d buat2 ULP pak?mksh sblm ny

  16. Siang pak samsul..sy puny personil (SKT )asli,f.copy ijazah yg sdh d legalisir dan f.copy ktp tp persyaratan dokumen lelang pd saat pembuktian kualifikasi wajib d hadirkan orng yg ats nama d personil(skt) it…sdngkn personil yg sy puny orng ny sdh d luar negeri jd TKI pak dan masa berlakuny skt it smpai 2017 ,gmn tuh pak?

  17. Pak sy mau nanya.. jika 1 orang mempunyai 2 SKA yang berbeda Sub bidang misal (SKA – Madya Manajemen Konstruksi ) & ( SKA – Madya Teknik Jembatan ). pertanyaan saya; apa boleh SKA tsb di gunakan dalam 2 perusahaan pada paket lelang yg sama, tetapi masing2 perusahaan menggunakan salah 1 SKA tersebut, karena kedua SKA tersebut Di syaratkan.
    misal perusahaan A menggunakan (SKA – Madya Manajemen Konstruksi ) perusahaan B menggunakan ( SKA – Madya Teknik Jembatan )

  18. apakah boleh perusahaan A dan Perusahaan b menggunakan personil yang sama pada paket yang berbeda ,..dan apa dasarnya

  19. Mau nananya nih pak samsul… saya ada lelang yg sedang diperiksa tipikor dalam dokumen kami mensyaratkan gs mempunyai sertikat ska tp yg tenaga teknis tdk disyaratkan apakah ini menyalahi aturan uu jasa konstruksi pak. Tks

    1. Pak Ferry: saya tdk terlalu jelas gambaran kasusnya.. yg bisa saya jelaskan selama memang benar2 dibutuhkan semestinya tdk masalah… kalaupun salah karena tdk sesuai atau tdk kuat justifikasi kebutuhannya selama bukan kesengajaan dan ada maksud2 jahat sifatnya hanya kesalahan administratif

  20. sore pak,

    ada yang mau saya tanyakan pak,mengenai pengalaman personil inti,,untuk menilai pengalaman personil inti,misalnya : 1. 1 orang Site manager,Mempunyai SKTK Pelaksana bangunan gedung / Pekerjaan Gedung,mempunyai Pengalaman 2 tahun pada posisi site manager..
    pertanyaan saya pak, tata cara evaluasi teknis pengalaman 2 tahun bagaimana? apakah sama dengan tata cara evaluasi pada konsultan ?melampirkan bukti pengalaman personil seperti riwayat pekerjaan dibuktikan dengan referensi?
    terima kasih sebelumnya

    1. Pak Budi: Mestinya jawaban ini bisa ditanyankan ke PPK yang menyusun kriteria lama pengalaman yang dimaksud.. apakah dihitung dari masa pengalaman sebagai site manager berdasarkan SKT/SKA nya atau berdasar referensi pengalaman, jika sdh ada maka tuangkan dalam KAK ditindaklanjuti oleh Rencana Pemilihan Penyedia dan Dokumen Pengadaan.

  21. Salam..
    Jika dipersyaratkan SKT lulus minimal 2013, kemudian kami memberikan SKT yang lulus tahun 2007. Apakah gugur, makna minimal yang dimaksudkan seperti apa(apakah sebelum atau sesudah tahun 2013) dan landasan hukum untuk makna tersebut apakah ada. Trimakasih

    1. Pak Jet: setau saya tidak ada aturan terkait itu artinya SKA Utama tidak bisa Menggantikan SKA Madya atau sebaliknya karena masing2 ada kriterianya. Namun demikian terkait pelelangan syarat yang dicantumkan dalam dokumen terkait personil inti adalah kualifikasi minimal SKA Madya, maka SKA Utama sudah memasuki kirteria.

  22. Malam pak samsul… yg saya ingin tanyakan.. 1. apakah skt dan ska dapat dipergunakan untuk 2 atau 3 pelelangan yg bersamaan? 2. Saya sedang mengerjakan proyek dan mengikuti pelelangan lagi, ska dan skt saya ajukan lagi kemudia di gugurkan sedangka dlm SDP tdk menjelaskan batasan paket pekerjaan… mohon penjelasannya tks

    1. Pak Adhie: jika yang disebut personil inti adalah tenaga ahli atau teknis tetap yang ditugaskan full time maka secara logika aturan tentu tdk ada jabatan rangkap dgn kontrak2 yg lain. Sehingga beralasan pokja menggugurkan ketika personil yang sama ditawarkan pada paketbyg sedang dilelang. Ini bukan tentang SKP atau pembatasan paket.

      1. Benar pak mengenai personil inti… tetapi kalo hasil evaluasi pokja berdasarkan logika yaaa rumit pak… (krn saya kelihatan digugurkan berdasarkan logika juga pak)… sedangkan evaluasi berdasarkan aturan yg di tuliskan di Surat dokumen penawaran… kalau pokja berlogika maka setiap pokja bisa saja merubah sesuatu di aturan baku kepres yg ada pak… dan lebih gawat lagi kalo pokja juga berlogika…

        1. Pak Adhie: logika pokja tentu sudah ada dalam dokumen coba bapak baca secara menyeluruh dokumen jangan hanya LDP atau LDK.. ada ssuk, sskk dan IKP… didalamnya dituangkan tentang definisi personil inti itu adalah personil full time.. atau dalam IKP tentang penetapan pemenang personil inti yang bekerja pada pekerjaan lain atau mengikuti beberapa paket hanya bisa dimenangkan pada satu paket saja… silakan dicermati dokumennya..

  23. Pada jaman sekarang memang aturan personil inti yang dipersyaratkan pada dokumen lelang sangat beragam, tetapi yang terkadang kita lupa adalah saat pelaksanaannya, nah yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana jika personil inti yang sudah dipersyaratkan pada dokumen lelang berbeda bahkan tidak ada pada saat pelaksanaan pekerjaan, apakah ada sanksinya..? mengingat rekanan akan gugur manakala tidak dapat memenuhi 1 persyaratan personil inti pada saat pelelangan

    1. Mba Cintia: jika sdh berada dalam wilayah kontrak maka penyediabyang tdk mampu menyediakan personil yg ditawarkan sama dgn wanprestasi atas hal ini PPK dapat memutus kontrak, blacklist dan pencairan jaminan…

  24. Sekarang memang sudah jadi trand bagi POKJA untuk melakukan KKN dengan cara memberatkan peserta lelang dengan permintaan SKA dan SKT yang Berlebihan serta mengada – Ngada….. kita hanya berharap menerbitkan peraturan baku tentang aturan baku kebutuhan SKA dan SKT sesuai dengan Nilai serta tingkat kesulitan sebuah pekerjaan… selama itu tidak ada aturannya rasanya jangan terlalu berharap akan adanya persaingan sehat…. wassalam

    1. Pak Hidayat: Terimakasih atas attensinya. Secara ideal penetapan persyaratan personil bukan oleh pokja tapi PPK yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pemilihan oleh pokja. Saya jauh lebih sepakat jika diberikan juklak dan juknis berkala terkait dasar penggunaan personil disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Jika bersifat aturan yang kaku justru akan berdampak hukum dan jauh dari prinsip efisien dan efektif.

  25. Assalamu alaikum wr wb..!, mohon pencerahannya pak Samsul, kapan dan dimana didapatkan perbedaan antara 2 kode SKT tapi subbidangnya sama misalnya subbidang SKT Pelaksana Bangunan Gedung/pekerjaan Gedung dengan kode TA022 dan TS051, kapan bsa dipersyaratkan kode TA022 dan kapan jg bsa dipersyaratkan kode TS051? , jika sekiranya dlm doklel dipersyaratkan kode TS051 dapatkah diajukan kode TA022 atau sebaliknya? , mengingat kedua kode tersebut subbidangnya sama., terima kasih

  26. Selamat malam…mohon pendapatnya pak samsul, perusahaan saya mengikuti pelelangan namun pada akhirnya gugur karena menurut Pokja salah satu personil yang diusulkan sudah diususlkan oleh perusahaan lain dan telah menjadi pemenang pada pelelangan sebelumnya. Permasalahannya adalah apakah Pojka tersebut boleh bertanya atau meminta data mengenai data personil yang telah diususlkan kepada Pojka yang lain? diketahui bahwa perusahaan kami nomor urut pertama dan sedangkan perusahaan yang dimenangkan berada pada posisi terbahwah dengan harga penawaran mendekati HPS, kami indikasikan bahwa Pokja sengaja mencari-cari kesalahan perusahaan kami…terimakasih

    1. Pak Iskandar: tentu saja jika infoemasi itu diketahui pokja wajib digunakan sebagai dasar evaluasi karena jelas personil yg ditawarkan sdh terikat kontrak dgn pekerjaan lain… poinnya bukan boleh atau tidak boleh tapi benar atau tidak pada saat menawar personil yg ditawarkan benar2 tersedia.. kalau tidak berarti tentu penawaran tidak memenuhi syarat

  27. tanya pak, apa bloeh seorang direktur menjadi penaggung jawab teknik sekaligus menjadi tenaga ahli dalam satu paket pekerjaan…tks

  28. Salam Pak Samsul,
    Saya ingin menayakan, jika Direktur Utama kami memiliki SKA yang dipersyaratkan untuk lelang sebuah paket, apakah kami boleh menggunakan SKA Dirut kami sebagai salah satu tenaga ahli pada paket tersebut?
    – Dirut kami *bukan* PJK/PJT pada perusahaan kami
    – Dirut kami memiliki SKA Utama A
    – Perusahaan kami akan mengikuti Paket 123
    – Paket 123 mensyaratkan perusahaan memiliki tenaga ahli dengan SKA Utama A

    Apakah kami bisa menggunakan Dirut kami sebagai tenaga ahli untuk paket tersebut? – Jika dilarang, apakah kami bisa diberikan referensinya? terima kasih

    *Karena jika pemahaman kami mengenai persengkongkolan, sebuah perusahaan baru bisa dikatakan persengkokolan jika Dirut kami digunakan oleh perusahaan lain yang mengikuti paket yang sama.

    1. Coba pelajari Tabel Permenpu 8/2011 untuk kualifikasi perusahaan kecil (subkualifikasi k1,k2,k3) atau M (M1,M2) PJBU boleh merangkap PJK. Dan Tenaga ahli dapat dirangkap oleh PJT/PJK, jika kualifikasi perusahaan Anda memenuhi hal tersebut mestinya tidak masalah PJUBK sebagai PJK sekaligus sebagai ahli.

  29. selamat pagi pak,
    mau bertanya,
    jika dalam pelelangan, diminta tenaga memiliki SKT, tetapi penyedia menawarkan tenaga yg SKA dan masih dalam satu bidang/subbidang.. apakah itu diperbolehkan?? atau dianggap tidak sesuai dan Gugur..?
    terima kasih.

  30. Salam pak
    Saya mau tanya terkait skt dan ska
    Jika dipersyaratkan skt pelaksana pekerjaan jalan tetapi penawar menawarkan ska pelaksa jalan bagaimana pak?

  31. Pak mau tanya, bagaimana jika direktur merangkap sebagai tenaga terampil tp pada perusahaan lain?? Apakah perusahaan yg dia miliki bisa ikut paket lelang dg tenaga lain dan juga paket yg berbeda??
    Semisal A direktur perusahaan Z
    Kemudian perusahaan B menggunakan A sebagai tenaga teknisnya…
    Lalu A dg perusahaan Z’nya ingin mendaftar paket lelang dengan personil C dipaket yg berbeda dg perusahaan B

  32. Mat malam pak, saya mau tanya dalam hal satu orang tenaga ahli dipakai oleh dua perusahaan yang berbeda pada pekerjaan yang berbeda pula pada waktu kontrak berjalan, apakah hal ini boleh atau tidak pak, makasih

  33. Assalamualaikum pak.. apakah sah ppk mengajukan syarat surat referensi minimal 4 th bagi SKT Pelaksana. Ini yg terjadi di daerah kami

  34. Terimakasih Pak Samsul Ramli atas pencerahaan nya dalam blog ini…..persoalan persoalan yang dibahas diatas sangat nyata di dunia jasa konstruksi kita…kadang saya berfikir aturan aturan tender dibuat seakan akan untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan terkendali secara mutu teknis yang bagus….kenyataannya persyaratan ini digunakan hanya sekadar untuk menghambat orang lain mengikuti proses pelelangan atau menjadi celah untuk mengugurkan ….. pakta integritas yang ditanda tangani panitia hanya hiasan aja …didalamnya tidak ada integritas… kalau bisa sih diusulkan menjadi dalam pepres “peserta lelang harus mendatangkan personal inti yang diusulkan pada tahap pembuktian/klarifikasi dan untuk mempresentasikan penawaran yang sudah dibuat” karena secara hukum kualitas konstruksi yang dikerjakan dipertanggung jawabkan oleh pelaksanaa teknis lapangan. Selama ini Tenaga ahli hanya dibutuhkan Ijasah dan SKA nya saja (kadang mereka tidak tahu (banyak) nama mereka dipakai dalam suatu pelelangan. Betapa Naif dunia jasa konstruksi Indonesia….

    1. Ide yang bagus pak.. namun demikian gelar personil pada tahap pembuktian akan memberatkan. Menurut saya jauh lebih efisien gelar personil setelah penetapan pemenang ketika persiapan menerbitkan SPPBJ dengan demikian PPK dapat langsung menolak pemenang dan beralih kecadangan. Pemenang pun mestinya tidak akan keberatan jika benar2 memiliki kompetensi

      1. ah itu sebenarnya yang menjadi masalah dasar adalah soal integritas dan nurani…. aktual yang terjadi sekarang, banyak sekali ska yang ada pemilik ijazah tidak tahu ijazahnya dipakai jadi ska….bukti nya apapun ska nya bisa di sewa tinggal browsing internet….dalam tahapan klarifikasi ijazah legalisir bisa diterima bahkan ijazah bisa dicetak ulang (aspal)…ini sudah jadi rahasia umum…Biasanya yang melakukan ini mafia mafia proyek yang bisa menyetir ULP sampai persyaratan tdk masuk akal…contoh proyek hanya nilai 20 M minta SKA untuk PM mempunyai 4 SKA utama , SM mempunyai 2 SKA utama dll….disini harusnya ada penertibpan prasyarat lelang

  35. siang pak, saya mau nanya tapi menggunakan contoh kasus agar lebih jelas. “1 orang tenaga ahli sebagai site manager disyaratkan harus mempunyai 2 buah SKA, yaitu SKA Teknik Jalan dan SKA Manajemen Proyek”. Apakah kasus seperti ini diperbolehkan dalam pelelangan mengingat 1 orang tetapi harus memiliki 2 SKA keahlian berbeda dan yang tidak memiliki digugurkan karena hanya memiliki salah satunya, apakah ada peraturan yang mengatur. Terima kasih sebelumnya pak…

    1. Tergantung pada spesifikasi yang dibutuhkan dan disusun oleh PPK. Selama tidak menyebabkan persaingan tidak sehat dan faktanya tersedia cukup personil yang memiliki keahlian tersebut semestinya tidak masalah.

  36. Selamat siang bapak…mau nanya boleh kah 1 SKT jadi tenaga tetap di 2 perusahaan. Dan di dimasukkan di lelang yang berbeda?

    1. Yang jadi tenaga tetap adalah personil bukan SKTnya.. jadi apakah 1 orang bisa ditawarkan pada dua paket berbeda maka hanya bisa menjadi 1 tenaga penuh pada satu paket, yang lainnya gugur

  37. Pak mau nanya, bagaimana cara mengetahui kalau ijazah kita di pakai orang/perusahaan dlam pembuatan SKA/SKT?? Kalau ketahuan apa ganjarannya, mohon bantuan nya pak trimakasih

  38. pak samsul, saya seorang konsultan perencana dan supervisi, sering kali didalam documen lelang pokja meminta SKT apakah bisa dan di isyaratkan untuk badan usaha konsultan mengingat SKT (sertifikat keterampilan) dan konsultan merupakan keahlian (SKA) dan Bukan Keterampilan, Mohon Penjelasannya Pak? dan kalo bisa disertakan peratirannya, terima kasih pak

    1. Ada yang salah dengan pemahaman PPK tentang konsultan.. konsultan itu ahli dan buktinya SKA bukan SKT… Definisi pengadaan konsultan jelas keahlian bukan keterampilan

      1. pak samsul saya mau tanya apa perbedaan tenaga ahli tetap dan tidak tetap?
        apakah pegawai inti itu pegawai tetap?

        dalam satu pelalangan
        Pak mau tanya menyoal tenaga ahli
        kontruksi soal evaluasi penawaran lelang pada pekerjaan design n build

        Pada saat perusahaan x y z

        Perusahaan x gugur dari awal td kualifilasi apalagi administrasi dia KSO dengan perusahaan A memeliki tenaga ahli dan pegawai tetap

        Perusahaan Y digugurkan di teknis karena tenaga ahli mereka sama dengan tenaga ahli perusahaan x yang ada di KSO nya padahal tenaga ahli bukan tenaga ahli tetap untuk perusahaan Y

        Perusahaan Z menang padahal harga lebih tinggi hampir 10M

        Perusahaan Y melakukan sanggah atas pokja mengugurkan karena tenaga ahli sama dengan X padahal perusahaan X sudah dr awal gugur

        *Apakah pokja kuat untuk mengugurkan?

        Padahal setelah diteliti perusahaan Y tenaga ahlinya direkrut secara pribadi bukan KSO
        Dan perusahaan X lah yang melakukan KSO dengan perusahaan konsultan tersebut

        1. Dalam pelelangan pascakualifikasi sistem gugur hanya dikenal Personil Inti.. tidak ada penilaian pegawai tetap atau tidak. Terkait kasus di atas klarifikasi tenaga ahli tersebut di bekerja untuk perusahaan A atau Y. Jika pegawai perusahaan A dan ditawarkan oleh KSO X maka tidak dapat dimenangkan PT. Y. Jika pegawai perusahaan Y dan ditawarkan maka KSO X gugur.

  39. pak samsul, 1 orang maksimal bisa punya berapa skt/ska? dan apakah ada rujukan peraturan/hukumnya? terima kasih sebelumnya

    1. Saya tidak menemukan aturan yang membatasi karena bisa saja 1 orang memiliki berbagai keterampilan/keahlian selama yang bersangkutan terbukti mampu dan lulus sertifikasi

  40. “Aslm wr wb, semoga pak Samsul sehat bersama keluarga, mohon pencerahan & pendapat bapak sebagai specialist procurement”….

    Pada pelelangan yang kami ikuti, Pokja mengumumkan infomasi lelang pekerjaan konstruksi dengan Nilai Pagu & HPS senilai Rp. 2.510.200.000,- (Pagu & HPS Nilainya sama) dengan Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil.

    Dalam dokumen pengadaan, personil inti yang disyaratkan, sebanyak 6 (enam) orang tenaga, diantaranya :……

    1). Ahli Teknik Sumber Daya Air 1 orang, Pengalaman 3 Tahun, SKA, S1 Teknik Sipil ;
    2). Pelaksana Bangunan Irigasi 1 orang, Pengalaman 4 Tahun, SKT, STM,SMK Bangunan;
    3). Pelaksana Saluran Irigasi 1 orang, Pengalaman 4 Tahun SKT STM, SMK Bangunan;
    4). Teknisi Perhitung Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air, 1 orang, Pengalaman 4 Tahun, SKT, STM,SMK Bangunan;
    5). Mandor Tukang Batu/Bata/Beton 1 orang, Pengalaman 4 Tahun SKT, SMU/Sederajat;
    6). Administrasi 1 orang, Pengalaman 4 Tahun, SMU/Sederajat….

    Melampirkan hasil pemindaiann (Scan Asli) Ijazah/SKA/SKT/KTP/NPWP dan Referensi Pengalaman Kerja yang ditanda tangani oleh PA/KPA/PPK/PPTK untuk Personil Inti. Dalam dokumen lelang maupun saat Aanwizjing tidak ditegaskan bahwa lampiran tersebut dapat menggugurkan penawaran.

    Pembukaan Penawaran & hasil koreksi aritmatika penawaran kami menempati Peringkat PERTAMA, namun Hasil Evaluasi, penawaran kami gugur dengan alasan bahwa “Referensi Pengalaman kerja untuk personil Inti An. Muh. Khaerat Akbar tidak ditandatangani oleh PA/KPA/PPK/PPTK (sesuai ketentuan dokumen pengadaan)”

    Pertanyaan kami …

    1). Apakah Pokja tidak keliru menetapkan pemenang lelang dengan perusahaan Kaulifikasi M2 sementara pada penguumuman disyaratkan Kualifikasi Kecil.

    2). Dapatkah Penawaran kami digugurkan dengan alasan bahwa “Referensi Pengalaman kerja untuk personil Inti An. Muh. Khaerat Akbar tidak ditandatangani oleh PA/KPA/PPK/PPTK (sesuai ketentuan dokumen pengadaan)” sementara hal ini tidak disebutkan atau tidak ditegaskan, baik dalam dokumen lelang maupun saat pemberian penjelasan sebagai hal yang dapat menggugurkan penawaran.

    Personil An. Muh. Khaerat Akbar yang kami usulkan sebagai Teknisi Perhitung Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air, Pengalaman 4 Tahun, SKT, STM,SMK Bangunan, memang referensi kerja nya tidak ditanda tangani oleh PA/KPA/PPK/PPTK, namun ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, dimana perusahaan dimaksud bekerja pada sektor swasta pad PT.TONASA. Tbk

    Mohon penjelasan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

    1. 1. di atas 2,5 M adalah paket Non Kecil atau M atau B maka pokja keliru mengklasifikasikan paket
      2. Untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi tidak umum meminta referensi meskipun tidak pasti melanggar aturan. Yang jelas tidak berdasar bahkan salah pemahaman adalah mempersyaratkan ttd PA/KPA/PPK/PPTK karena pengalaman dari swasta juga tidak dilarang.

  41. Pak samsul saya mau bertanya. di sebuah paket lelang pekerjaan konstruksi dipersyaratkan sebuah SKA yg menurut saya itu untuk lelang pekerjaan konsultan.. disana diminta perusahaan yang memiliki Tenaga Ahli Arsitek Utama. Apakah hal tersebut tidak menabrak aturan? Mohon pencerahannya pak..

    1. Tentang menabrak aturan harus dilihat dari tujuannya atau niatnya.. selama tujuannya bukan untuk menambah-nambah aturan atau menghalangi persaingan maka melanggar aturan. Yang harus dipertanyakan pada saat penjelasan terkait justifikasi PPK dan Pokja mempersyaratkan. TA bisa saja dipersyaratkan dalam pekerjaan konstruksi sesuai kebutuhan

  42. Pak samsul sy mau bertanya, dalam lelang/ tender bilamana dalam paket yg berbeda di ikuti oleh 2 perusahaan yg berbeda pula namun menggunakan 1 ijazah tenaga ahli yg sama di instansi yg sama, apakah di perbolehkan?

    1. tentu harus diklarifikasi dulu kepada pemilik ijazah kemudian jika perlu diverifikasi ke perusahaan yang menggunakan. Jika memang 1 TA tersebut bekerja pada kedua2nya maka salah satu pasti gugur setelah TA tersebut menyatakan hanya ditawarkan oleh 1 penyedia saja.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.