SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Kam. Agu 16th, 2018

SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi

    Salah satu penyakit kronis yang sedang menjangkiti pengadaan barang/jasa adalah hubungan mesra didasari suudzon antar pelakunya. Kalau berbicara kontrak antara pengguna dan penyedia. Ibarat pernikahan kedua mempelai mengadakan akad nikah dengan landasan saling curiga. Maka bisa dibayangkan rumah tangga yang akan terjadi :D. Lha malah bicara nikah hehehe..

    Salah satu yang kerap menjadi topik “pertengkaran” adalah dipersyaratkannya SKA dan SKT dalam pekerjaan konstruksi. SKA adalah Sertifikat Keahlian Kerja, dengan kata kunci “ahli”. Sedangkan SKT adalah Sertifikat Keterampilan Kerja dengan kata kunci “Terampil”. Masing-masing pihak baik pengguna dan penyedia suudzon-nya luar biasa.

Penyedia menganggap PPK mempersyaratkan SKA dan SKT sebagai salah satu cara untuk mengunci paket untuk penyedia tertentu. Apesnya pokja yang terkena getahnya. Dalam setiap kesempatan diskusi dengan teman-teman penyedia selalu saja pokja yang dipersalahkan karena mempersyaratkan SKA dan SKT yang cenderung berlebihan. Padahal ini tanggungjawab PPK.

PPK juga sebagai perwakilan pengguna beralasan bahwa penyedia kebanyakan hanya pinjam meminjam tenaga yang memiliki SKA/SKT. Sehingga jika mempersyaratkan personil yang ber-SKA/SKT yang minimal akan berdampak pada pekerjaan.

Meskipun dalam kenyataannya dugaan-dugaan seperti ini benar adanya, namun harus kita pahami bersama, stigma ini harus kita perangi bersama. Kondisi ini tidak sehat bagi proses pengadaan barang/jasa kita.

PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan dalam menyusun spesifikasi harus menetapkan kebutuhan kualitas dan kuantitas personil sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pokja sebagai pelaksana pemilihan, dimana di dalam dokumen pemilihan salah satu komponen utamanya adalah spesifikasi personil inti yang ditetapkan PPK, juga wajib melakukan kaji ulang. Dalam kaji ulang pokja harus mengingatkan PPK agar dalam menetapkan kuantitas dan kualitas personil sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Penyedia juga sebagai partner pemerintah harus terus mengupgrade kompetensinya. Dengan melakukan rekrutmen atau pembinaan kualitas SDM yang dimiliki, agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak hanya mengejar profit namun juga menggenjot profesionalisme. Kepemilikan tenaga yang bersertifikat baik disisi keahlian dan/atau keterampilan adalah wujud profesionalisme penyedia.

Kembali kepada pertanyaan terkait batasan kuantitas dan kualitas personil inti yang memiliki SKA dan/atau SKT dalam satu paket pekerjaan konstruksi. Pada intinya adalah disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan.

Untuk paket-paket yang bersifat standar dimana kompleksitas pekerjaan hanya ditentukan oleh nilai sementara unsur lainnya cateris paribus atau bersifat sama/tetap. Kita dapat melihat pada konsep yang dipakai Permen PU 8/2011, tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi lampiran 3 Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi, dalam menentukan subkualifikasi berdasarkan kompetensi penyedia pelaksana konstruksi.

Nilai Paket

SKA/SKT

0 sampai dengan Rp 300 juta

Penanggung Jawab Teknik Diri sendiri minimal SKT tingkat 1 untuk Usaha Perorangan

0 sampai dengan Rp 1 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 3, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 1.75 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 2, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 2.5 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 1, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 10 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat muda. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha.

0 sampai dengan Rp 50 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat madya. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

0 sampai dengan Rp 250 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat madya selama 3 tahun. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

0 sampai dengan tak terbatas

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya selama 6 tahun. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

    Dari sini dapat dilihat bahwa secara kuantitas dan kualitas SKA/SKT tidak ada pembatasan. Namun dari sisi batas atas nilai paket dapat disimpulkan bahwa untuk kualifikasi usaha kecil (K) dengan nilai paket pekerjaan s/d 2,5 Milyar, standar minimalnya adalah Penanggungjawab Teknik 1 orang yang memiliki SKT. Untuk tingkatan disesuaikan dengan grade nilai paket. SKA baru disyaratkan apabila ada pekerjaan elektrikal yang memang memerlukan keahlian.

    Sedangkan SKA non elektrikal baru dipersyaratkan untuk paket dengan nilai diatas 2,5 Milyar atau paket usaha non kecil. Dan pemilik SKA harus terpisah dengan Pemilik badan usaha. Dengan kata lain direktur perusahaan tidak bisa menjadi tenaga ahli sekaligus untuk paket usaha non kecil.

    Disinilah pentingnya PPK mempertanggungjawabkan, tentu dengan dibantu Konsultan Perencana, justifikasinya ketika untuk paket kecil s/d 2,5 M mempersyaratkan lebih dari 1 SKT apalagi SKA. Hal ini juga menjadi perhatian dari Pokja dalam Kaji Ulang menekankan lagi kepada PPK agar tidak berlebihan dalam menetapkan kuantitas dan kualitas personil inti atau tentang SKA/SKT. Karena bagaimanapun juga penyedia taunya yang mempersyaratkan Pokja bukan PPK.

    Demikian juga halnya penyedia agar selalu memperhatikan kompetensi kualifikasinya terkait tenaga terampil dan tenaga ahlinya. Jangan sampai keberadaan tenaga terampil dan ahli ini hanya berupa isian kualifikasi saja tetapi ketika dilapangan sama sekali tidak digunakan atau dipakai.

    Demikian sekedar pemikiran, silakan didiskusikan lebih mendalam.

Print Friendly, PDF & Email

124 thoughts on “SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi

  1. Slamat malam pak samsul,,mohon penjelasan dan pencerahan,,ketika salah satu SKT digunakan pada lelang pengadaan bulan FEBRUARY dan memenangkan lelang tersebut yang tanda tangan kontrak nya pada tgl 31 MARET,,
    Setelah itu SKT tersebut digunakan lagi pada lelang pengadaan yang dibuka pada bulan MEI saat ini yang rencana penanda tanganan kontrak dilakukan pada tgl 4 JUNI apakah ketika peserta yang menggunakan SKT tersebut masih bisa mengikuti lelang pengadaan tersebut ataukah peserta akan gugur,,
    Terima Kasih atas informasi dan pencerahan nya

    1. Tergantung persyaratan dokumen dan jadwal kerja pada paket sebelumnya. Jika pemilik SKT masih bekerja dan terikat kontrak fulltimer maka pada lelang berikutnya tidak dapat dianggap ada dan otomatis penyedia digugurkan karena personil inti tidak lengkap.

  2. Pak Samsul, apakah SKA madya boleh menggantikan SKA muda saat proses pelelangan? Apakah ada uu/peraturan yg bisa jadi pedomannya? Terima kasih

  3. Pak, perusahaan kami di gugurkan dengan alasan sbb :

    Gugur pada tahap pembuktian dokumen, karena tidak bisa membuktikan pengalaman tenaga teknis yang dipersyaratkan dalam KAK.

    Sedangkan didalam KAK dan sdp tidak diminta untuk melampirkan pengalaman

    Bagaimana manurut bpk?

  4. Pak mohon pencerahannya..
    Dalam suatu tender terdapat salah satu persyaratan dokumen yg diminta tenaga SKA manajemen Konstruksi… Ada salah satu penyedia tidak melampirkan tenaga yg diminta, tetapi di ganti dengan tenaga SKA MANAJEMEN PROYEK..

    Yg menjadi pertanyaan saya pak??
    – apakah penyedia tersebut digugurkan???
    – apabila digugurkan apa alasan dan apabila tidak digugurkan apakah alasannya pak?
    Mohon penjelasannya pak SAMSUL RAMLI..
    TERIMAKASIH.. WASSALAAM

  5. Mohon pencerahan pak samsul ramli..
    Dalam satu paket tender dipersyaratkan 1 orang tenaga SKA Manajemen konstruksi…dalam kasus ini ada salah satu penyedia melampirkan 1 org tenaga SKA Manajemen Proyek ( tidak sesuai permintaan dokumen)
    Pertanyaannya :: apakah digugurkan / tidak digugurkan. Penyedia tersebut ??
    Jika gugur / tidak gugur mohon penjelasannya pak.. Terima kasih..
    Wassalam.

  6. Pak samsul mohon pencerahan baru2 ini kami mengikuti lelang di salah satu instansi. Pada syarat tenaga teknis disebutkan bahwasannya menggunakan SKT pelaksana bangunan gedug dan kami sebagai rekanan menggunakan SKA bangunan gedung – muda. Yg harusnya menurut kami adalah satu tingkat lebih tinggi di bidang yg sama… Dan itu harusnya di bolehkan… Ternyata kami digugurkan… Mohon pencerhan atas dasar apa kami akan melalukan sanggahan tersebut… Apakah ada UU yg menyebutkan atau mengatur tingkatan SKT dan SKA tsb. Terima kasih

    1. Yang harus diacu adalah dokumen pengadaan jika yang diminta adalah SKT Pelaksana maka wajib SKT Pelaksana.. jika Diminta Minimal SKT Pelaksana maka dalam dokumen mestinya tertuang bahwa tingkatan lebih tinggi selama inline misal SKA Pelaksana dapat diterima. Untuk Itu pastikan dan tanyakan dalam acara penjelasan sehingga tidak mengacu pada tafsiran masing2

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.