Salah satu penyakit kronis yang sedang menjangkiti pengadaan barang/jasa adalah hubungan mesra didasari suudzon antar pelakunya. Kalau berbicara kontrak antara pengguna dan penyedia. Ibarat pernikahan kedua mempelai mengadakan akad nikah dengan landasan saling curiga. Maka bisa dibayangkan rumah tangga yang akan terjadi :D. Lha malah bicara nikah hehehe..

    Salah satu yang kerap menjadi topik “pertengkaran” adalah dipersyaratkannya SKA dan SKT dalam pekerjaan konstruksi. SKA adalah Sertifikat Keahlian Kerja, dengan kata kunci “ahli”. Sedangkan SKT adalah Sertifikat Keterampilan Kerja dengan kata kunci “Terampil”. Masing-masing pihak baik pengguna dan penyedia suudzon-nya luar biasa.

Penyedia menganggap PPK mempersyaratkan SKA dan SKT sebagai salah satu cara untuk mengunci paket untuk penyedia tertentu. Apesnya pokja yang terkena getahnya. Dalam setiap kesempatan diskusi dengan teman-teman penyedia selalu saja pokja yang dipersalahkan karena mempersyaratkan SKA dan SKT yang cenderung berlebihan. Padahal ini tanggungjawab PPK.

PPK juga sebagai perwakilan pengguna beralasan bahwa penyedia kebanyakan hanya pinjam meminjam tenaga yang memiliki SKA/SKT. Sehingga jika mempersyaratkan personil yang ber-SKA/SKT yang minimal akan berdampak pada pekerjaan.

Meskipun dalam kenyataannya dugaan-dugaan seperti ini benar adanya, namun harus kita pahami bersama, stigma ini harus kita perangi bersama. Kondisi ini tidak sehat bagi proses pengadaan barang/jasa kita.

PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan dalam menyusun spesifikasi harus menetapkan kebutuhan kualitas dan kuantitas personil sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pokja sebagai pelaksana pemilihan, dimana di dalam dokumen pemilihan salah satu komponen utamanya adalah spesifikasi personil inti yang ditetapkan PPK, juga wajib melakukan kaji ulang. Dalam kaji ulang pokja harus mengingatkan PPK agar dalam menetapkan kuantitas dan kualitas personil sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Penyedia juga sebagai partner pemerintah harus terus mengupgrade kompetensinya. Dengan melakukan rekrutmen atau pembinaan kualitas SDM yang dimiliki, agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak hanya mengejar profit namun juga menggenjot profesionalisme. Kepemilikan tenaga yang bersertifikat baik disisi keahlian dan/atau keterampilan adalah wujud profesionalisme penyedia.

Kembali kepada pertanyaan terkait batasan kuantitas dan kualitas personil inti yang memiliki SKA dan/atau SKT dalam satu paket pekerjaan konstruksi. Pada intinya adalah disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan.

Untuk paket-paket yang bersifat standar dimana kompleksitas pekerjaan hanya ditentukan oleh nilai sementara unsur lainnya cateris paribus atau bersifat sama/tetap. Kita dapat melihat pada konsep yang dipakai Permen PU 8/2011, tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi lampiran 3 Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi, dalam menentukan subkualifikasi berdasarkan kompetensi penyedia pelaksana konstruksi.

Nilai Paket

SKA/SKT

0 sampai dengan Rp 300 juta

Penanggung Jawab Teknik Diri sendiri minimal SKT tingkat 1 untuk Usaha Perorangan

0 sampai dengan Rp 1 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 3, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 1.75 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 2, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 2.5 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKT tingkat 1, Khusus Elektrikal memiliki SKA

0 sampai dengan Rp 10 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat muda. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha.

0 sampai dengan Rp 50 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat madya. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

0 sampai dengan Rp 250 Milyar

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat madya selama 3 tahun. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

0 sampai dengan tak terbatas

1 orang Penanggung Jawab Teknik bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya selama 6 tahun. Terpisah Dari Penanggungjawab Badan Usaha

    Dari sini dapat dilihat bahwa secara kuantitas dan kualitas SKA/SKT tidak ada pembatasan. Namun dari sisi batas atas nilai paket dapat disimpulkan bahwa untuk kualifikasi usaha kecil (K) dengan nilai paket pekerjaan s/d 2,5 Milyar, standar minimalnya adalah Penanggungjawab Teknik 1 orang yang memiliki SKT. Untuk tingkatan disesuaikan dengan grade nilai paket. SKA baru disyaratkan apabila ada pekerjaan elektrikal yang memang memerlukan keahlian.

    Sedangkan SKA non elektrikal baru dipersyaratkan untuk paket dengan nilai diatas 2,5 Milyar atau paket usaha non kecil. Dan pemilik SKA harus terpisah dengan Pemilik badan usaha. Dengan kata lain direktur perusahaan tidak bisa menjadi tenaga ahli sekaligus untuk paket usaha non kecil.

    Disinilah pentingnya PPK mempertanggungjawabkan, tentu dengan dibantu Konsultan Perencana, justifikasinya ketika untuk paket kecil s/d 2,5 M mempersyaratkan lebih dari 1 SKT apalagi SKA. Hal ini juga menjadi perhatian dari Pokja dalam Kaji Ulang menekankan lagi kepada PPK agar tidak berlebihan dalam menetapkan kuantitas dan kualitas personil inti atau tentang SKA/SKT. Karena bagaimanapun juga penyedia taunya yang mempersyaratkan Pokja bukan PPK.

    Demikian juga halnya penyedia agar selalu memperhatikan kompetensi kualifikasinya terkait tenaga terampil dan tenaga ahlinya. Jangan sampai keberadaan tenaga terampil dan ahli ini hanya berupa isian kualifikasi saja tetapi ketika dilapangan sama sekali tidak digunakan atau dipakai.

    Demikian sekedar pemikiran, silakan didiskusikan lebih mendalam.

Print Friendly