Dalam artikel Rumus Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan terjadi diskusi yang mencerahkan dalam memahami sifat kontrak dengan pembayaran. Ketika menjelang akhir tahun ternyata mengupas sifat kontrak terkait pembayaran menjadi sangat menarik.

Pasal 51

(1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
  2. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
  3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
  4. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
  5. total harga penawaran bersifat mengikat

(2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
  2. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  3. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
  4. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Dari pasal 51 ini ternyata pelajaran tentang pembayaran kontrak bisa diungkap. Jika pada artikel Rumus Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan dibahas tentang sifat kontrak dari sisi fisik pekerjaan maka pada artikel ini dibahas dari sisi pembayaran.

Jika kita buat perbandingan dari kedua pasal ini maka akan kita temukan peta pikir dari penyusun pasal ini.

No.

Lump Sum

Harga Satuan

1.

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Kontrak

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan

2.

pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;

pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan

3.

sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

Kontrak Lump Sum

Dari perbandingan ini maka dapat disimpulkan bahwa untuk kontrak yang bersifat lumpsum berorientasi pada penyelesaian seluruh pekerjaan dang lam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. Pemahaman ini tidak bisa dipahami secara terpisah kata perkata tapi harus satu kesatuan kalimat. Sehingga dapat diartikan bahwa untuk lump sum dikenal tahapan output yang disepakati dalam kontrak. Output based berarti semua ukuran berdasarkan output fisik pekerjaan. Sehingga untuk pembayaranpun hanya dapat dibayar sesuai besaran yang telah ditetapkan dalam kontrak
(termin pembayaran) apabila tahapan output fisik pekerjaan telah diselesaikan dan sesuai dengan besaran yang output yang ditetapkan dalam kontrak (termin fisik pekerjaan).

 Ilustrasi :

Total Kontrak = 1.000.000.000,-

Uang Muka = 30% (300.000.000)

PPN     = 10%

Jaminan Pemeliharaan/Retensi = 5%

Contoh skema termin sebagai berikut :

Uraian

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

Term 5

Progres Fisik

25%

25%

25%

25%

Pembayaran

20%

25%

25%

25%

5%

Pembagian termin fisik dan pembayaran harus ditetapkan dalam dokumen pemilihan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak. Bagian ini dijelaskan pada SSKK.

Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa pola termin pembayaran lebih lambat 5% dibandingkan laju termin progres fisik pekerjaan. Hal ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban retensi atau jaminan pemeliharaan.

Kemudian dalam pola pembayaran termin harus memperhatikan kewajiban-kewajiban akhir yang harus dipenuhi oleh penyedia sebagaimana tertuang dalam kontrak. Seperti yang disyaratkan dalam pasal 89 ayat 2 : Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

 Dengan demikian perhitungan pembayaran dilakukan sebagai berikut:

Uang Muka 30% x 1.000.000.000,-

300.000.000

Termin Pembayaran I (20% x 1.000.000.000)

200.000.000

  Dibayar setelah Progress Fisik mencapai 25% (250.000.000)
  Cicilan/Angsuran Uang Muka (30% x 250.000.000)

(75.000.000)

  PPN (10% x 250.000.000)

(25.000.000)

  Total Pembayaran Termin I

100.000.000

Termin Pembayaran II (25% x 1.000.000.000)

250.000.000

  Dibayarkan setelah Progress pekerjaan mencapai 25% (50%)
  Cicilan/Angsuran Uang Muka (30% x 250.000.000)

(75.000.000)

  PPN (10% x 250.000.000)

(25.000.000)

  Total Pembayaran Termin II

150.000.000

Termin Pembayaran III (25% x 1.000.000.000)

250.000.000

  Dibayarkan setelah Progress pekerjaan mencapai 25% (75%)
  Cicilan/Angsuran Uang Muka (30% x 250.000.000)

(75.000.000)

  PPN (10% x 250.000.000)

(25.000.000)

  Total Pembayaran Termin III

150.000.000

Termin Pembayaran VI (25% x 1.000.000.000)

250.000.000

  Dibayarkan setelah Progress pekerjaan mencapai 25% (100%)
  Cicilan/Angsuran Uang Muka (30% x 250.000.000)

(75.000.000)

  PPN (10% x 250.000.000)

(25.000.000)

  Total Pembayaran Termin VI

150.000.000

Pembayaran Akhir FHO (5% x 1.000.000.000)

50.000.000

Total Cicilan Uang Muka

Termin I            : 75.000.000

Termin II             : 75.000.000

Termin III            : 75.000.000

Termin IV            : 75.000.000

Total                     :300.000.000 (Lunas)

 Total Pembayaran

Uang Muka            : 300.000.000

Termin I            : 100.000.000

Termin II            : 150.000.000

Termin III            : 150.000.000

Termin IV            : 150.000.000

Termin V            : 50.000.000

Total                  : 900.000.000 (dikurangi PPN 10%)

Penentuan besaran termin pembayaran hendaknya mempertimbangkan risiko denda keterlambatan. Pada ilustrasi ini misal untuk termin VI jangan sampai kurang dari persentase denda keterlambatan. Jika masa keterlambatan maksimal adalah 50 hari maka 50 x 1/1.000 = 5/100 maka risiko denda adalah 5% dari total kontrak.

Melihat Pasal 51 ayat 1 bahwa pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak. Maka penyedia hanya bisa dibayar apabila termin fisik telah mencapai tahapan pekerjaan yang disepakati. Misal termin 1 disepakati termin fisik yang dapat dibayar adalah 25% maka meskipun fisik pekerjaan telah 45% pada saat itu, jumlah pembayaran yang dapat dibayarkan hanya 20%. Ini sesuai dengan kesepakatan termin pembayaran yang ditetapkan dalam kontrak.

Mengapa demikian? Karena sifat Lump Sum mengikat pada output. Sehingga dapat dipahami yang dimaksud dengan bagian kontrak seperti yang dijelaskan oleh Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 untuk pasal 120 tentang denda keterlambatan bahwa Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Bagian Kontrak untuk Lump Sum harus memperhatikan fungsi pertahapan pekerjaan yang secara kinerja tidak terkait satu sama lainnya. Inilah yang harus diperhatikan oleh PPK dalam menentukan prosentasi termin fisik pekerjaan yang dapat dibayar.

Kontrak Harga Satuan

Untuk kontrak yang bersifat Harga Satuan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kalimat batas waktu yang telah ditetapkan mengikat pada keseluruhan waktu pelaksanaan yang disepakati dalam kontrak. Untuk itu tahapan progres fisik lah yang menentukan tahapan pembayaran. Hal ini berbeda dengan sifat Lump Sum dimana tahapan progres fisik memang menentukan tahapan pembayaran namun nilai pembayaran pertahapannya telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dengan ilustrasi yang sama skema dan perhitungan pembayaran intinya sama dengan sifat kontrak Lump Sum. Perbedaannya terdapat pada Pasal 51 ayat 2 bahwa pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Artinya skema termin sifatnya hanya sebagai batas minimum progres fisik yang dapat dibayar.

Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 untuk pasal 120 tentang denda keterlambatan bahwa Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan. Sehingga yang dimaksud bagian Kontrak untuk Harga Satuan mengikat pada satuan pekerjaan yang harus memperhatikan fungsi tahapan pekerjaan yang secara kinerja tidak terkait satu sama lainnya. Inilah yang harus diperhatikan oleh PPK dalam menentukan prosentasi termin fisik pekerjaan yang dapat dibayar.

Misal skema yang tertuang dalam SSKK:

Uraian

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

Term 5

Progres Fisik

25%

25%

25%

25%

Progres Fisik Riil

45%

15%

30%

10%

Pembayaran

40%

15%

30%

10%

5%

Dari skema ini disepakati bahwa pembayaran hanya dapat diberikan jika progres telah mencapai minimal 25%, 50%, 75% dan 100%. Namun nilai pembayaran didasarkan hasil pengukuran bersama atas satuan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sehingga dilapangan bisa saja penyedia baru mengajukan permohonan pembayaran termin pada saat progres fisik 45%. Apabila demikian maka simulasi pembayaran adalah sebagai berikut:

Dengan demikian perhitungan pembayaran dilakukan sebagai berikut:

Uang Muka 30% x 1.000.000.000,-

300.000.000

Termin Pembayaran I (40% x 1.000.000.000)

400.000.000

  Dibayar setelah Progress Fisik melebihi 25% (45%=450.000.000)
  Cicilan/Angsuran Uang Muka (45% x 450.000.000)

(135.000.000)

  PPN (10% x 450.000.000)

(45.000.000)

  Total Pembayaran Termin I

220.000.000

Termin Pembayaran II (15% x 1.000.000.000)

150.000.000

  Dibayarkan setelah Progress pekerjaan melebihi 50% (60%)
  Cicilan/Angsuran Uang Muka (30% x 150.000.000)

(45.000.000)

  PPN (10% x 150.000.000)

(15.000.000)

  Total Pembayaran Termin II

90.000.000

Termin Pembayaran III (30% x 1.000.000.000)

300.000.000

  Dibayarkan setelah Progress pekerjaan mencapai 75%(90%)
  Cicilan/Angsuran Uang Muka (30% x 300.000.000)

(90.000.000)

  PPN (10% x 300.000.000)

(30.000.000)

  Total Pembayaran Termin III

180.000.000

Termin Pembayaran VI (10% x 1.000.000.000)

100.000.000

  Dibayarkan setelah Progress pekerjaan mencapai 100%(100%)
  Cicilan/Angsuran Uang Muka (30% x 100.000.000)

(30.000.000)

  PPN (10% x 100.000.000)

(10.000.000)

  Total Pembayaran Termin VI

60.000.000

Pembayaran Akhir FHO (5% x 1.000.000.000) 50.000.000

 Total Cicilan Uang Muka

Termin I            : 135.000.000

Termin II            : 45.000.000

Termin III            : 90.000.000

Termin IV            : 30.000.000

Total                :300.000.000 (Lunas)

 Total Pembayaran

Uang Muka            : 300.000.000

Termin I            : 220.000.000

Termin II            : 90.000.000

Termin III            : 180.000.000

Termin IV            : 60.000.000

Termin V            : 50.000.000

Total                : 900.000.000 (dikurangi PPN 10%)

Penentuan besaran termin pembayaran hendaknya mempertimbangkan risiko denda keterlambatan. Jika masa keterlambatan maksimal adalah 50 hari maka 50 x 1/1.000 = 5/100 maka risiko denda adalah 5% dari total kontrak. Pada ilustrasi ini misal untuk termin VI sisa pembayaran kebetulan masih tersisa 10% (>5% denda). Jika sisa fisik < 5% maka sisakan pembayaran termin VI minimal 5%.

 Demikian ilustrasi dan pemahaman saya tentang Sifat Kontrak dikaitkan dengan pembayaran. Silakan didiskusikan dan dikritisi lebih lanjut agar didapatkan kesimpulan yang tepat.

Print Friendly