Dipenghujung tahun memang ladang ilmu. Alhamdulillah silaturrahmi kepelosok nusantara membuat mata, hati dan pikiran menjadi terbuka. Banyak teman, saudara dan sahabat yang mau berbagi kisah tentang pengadaan barang/jasa.

    Dari puluhan kisah diantaranya tentang asumsi pemberian Uang Muka dan Masa Keterlambatan adalah hak penyedia. Akibat pemahaman ini muncul praktik-praktik yang sifatnya menambah-nambah ketentuan. Contoh dimasukkannya persyaratan pernyataan tidak akan menuntut uang muka dalam dokumen kualifikasi.

    Ingat pasal 56 ayat (10) Kelompok Kerja ULP101/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. Mari kita bahas satu persatu.

Uang Muka

Cuplikan SSKK pada Dokumen Pemilihan

(SBD eTendering V.1 LKPP Perka 15/2012)

  1. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK)*.

[jika “YA”]

Uang muka diberikan sebesar maksimal __% (________ perseratus) dari Nilai Kontrak

*) Wajib dipilih oleh PPK pada saat penyusunan rancangan kontrak dan disusun dalam dokumen pemilihan dengan pilihan ya
atau tidak.

Tentang uang muka tertuang pada pasal 88 :

  1. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
    1. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
    2. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
    3. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  2. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
    2. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
    3. untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
    4. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:
      1. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
      2. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
  3. Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
  4. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal ini jelas menegaskan bahwa uang muka adalah fasilitasi yang diberikan oleh PPK. Artinya yang uang muka adalah hak PPK bukan hak penyedia. Untuk itulah kata yang dipakai dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 adalah “dapat” bukan “wajib”. Lebih jauh dari itu keputusan diberikan atau tidaknya fasilitasi uang muka harus tertuang dalam rancangan kontrak yang disusun PPK. Rancangan ini kemudian dituangkan dalam SSKK yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan/Pengadaan.

Demikian juga dengan nilai uang muka ini adalah hak preogatifnya PPK dalam memberikan fasilitasi. Kalimat pasal 88 ayat 2 jelas berbunyi …dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus).. dan …dapat diberikan paling tinggi 20% (tiga puluh perseratus)… ini menandakan 30% untuk usaha kecil dan 20% untuk usaha non kecil adalah batas tertinggi. Sehingga PPK dapat saja memberikan besaran uang muka lebih kecil dari itu, dan penyedia tidak berhak menuntut lebih.

Semoga ini menjadi penegasan kepada PPK dan Penyedia dalam memahami pemberian uang muka. Bahwa uang muka adalah hak PPK memberikan atau tidak. Sehingga penyedia tidak berhak menuntut uang muka pada kontrak yang tidak memberikan fasilitasi uang muka.

Masa Keterlambatan

Pasal 93

(1)    PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

    Pasal 93 ini dapat dikatakan sebagai sumber istilah “keterlambatan” dengan kalimat, “kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan”. Yang kemudian dipertegas salah satunya melalui pasal 120 tentang denda keterlambatan.

    Yang harus menjadi catatan pasal 93 nomenklaturnya jelas menggunakan kalimat PPK “dapat” bukan Penyedia “dapat”. Struktur kata ini menunjukkan bahwa keterlambatan yang terkandung dalam pasal ini adalah Hak preogatif PPK untuk memberikan atau tidak memberikan. Diperkuat pada ayat 1a didahului dengan kalimat, “berdasarkan penelitian PPK…”

    PPK harus tahu, sadar dan mengerti bahwa pemberian masa keterlambatan adalah Hak-nya. Sehingga ketika fasilitas ini sudah diberikan kepada penyedia, yang jelas-jelas bersalah tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan, semua risiko dan tanggungjawab ada di PPK. Kesalahan penilaian PPK atas motivasi, dan kapabilitas penyedia baik dari sisi teknis bahkan finansial yang menyebabkan permasalahan dikemudian hari, mau tidak mau akan menyeret PPK keranah hukum baik perdata maupun pidana.

    Penyedia juga harus tahu, sadar dan mengerti bahwa masa keterlambatan adalah fasilitasi yang tidak bisa dituntut jika tidak diberikan oleh PPK untuk itu hal ini jangan sampai dijadikan bagian dari perhitungan pelaksanaan pekerjaan. Artinya dilapangan jangan sampai adanya kemungkinan pemberian masa keterlambatan dijadikan salah satu bagian dari perencanaan. Jika ini dilakukan sama saja penyedia telah merencanakan kegagalan. Jangan sekali-sekali masa keterlambatan dijadikan batas toleransi dalam manajemen pelaksanaan kontrak. Risikonya besar. PPK punya kewenangan memutus kontrak secara sepihak. Dan seluruh risiko dari pencairan jaminan hingga blacklist pasti mengiringi.

    Dari uraian diatas maka perlu ditegaskan lagi bahwa Uang Muka dan Keterlambatan adalah hak PPK bukan hak penyedia. Wewenang dan tanggungjawab memberikan sepenuhnya ada ditangan PPK.

Print Friendly