Serial Perpres 4/2015 : Tabel Bantu Perbandingan Perubahan Perpres 54/2010 – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Kam. Agu 16th, 2018

Serial Perpres 4/2015 : Tabel Bantu Perbandingan Perubahan Perpres 54/2010

Dalam rangka membantu pembahasan dan diskusi tentang perubahan Perpres 54/2010 yang ke-4 (Perpres 35/2011, Perpres 70/2012, Perpres 172/2014 dan Perpres 4/2015) saya coba menyajikan perbandingan antara perubahan Perpres 70/2012 dan Perpres 4/2015. Kedua Perpres ini mempunyai perubahan mayor yang banyak mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia. Semoga dengan tabel ini dapat mempermudah semua pihak dalam memahami apa saja pasal yang berubah serta apa perubahannya. Kedepan akan dibahas secara mendalam tentang dampak perubahan kemudian juga diharapkan dari berbagai diskusi dapat disampaikan beberapa usulan perbaikan. Semoga bermanfaat.

Perpres 4 / 2015

Perpres 70 /2012

Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung

Ketentuan ayat (2) huruf h angka 1) Pasal 17 diubah

h. khusus Pejabat Pengadaan:

1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan

Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau

b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan

Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

h. khusus Pejabat Pengadaan:

1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);dan/atau

b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Ketentuan Pasal 17 Penjelasan ayat (1a) diubah

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP

  1. Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 19
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29
dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan

Perubahan Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf l
Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan.

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Ketentuan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a)

Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung

dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

Ketentuan ayat (1a) Pasal 25

PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan

tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

Ketentuan ayat (1) Pasal 45

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau

b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

ayat (1) Pasal 55

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. bukti pembelian;
b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan.

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. bukti pembelian;
b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan

d. surat perjanjian.

Ditambah ayat (6) Pasal 55

(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.

Ketentuan Pasal 70 ayat (2)

(2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;

b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau

c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.

(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73

(1) Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan.
(2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat:

a. setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD;

b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.

(2) Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses Pemilihan dibatalkan.

Pasal 86 disisipkan ayat (2a)

(2a) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.
Pasal 86 ayat (3) diubah,
(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan

(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

Ketentuan ayat (2) Pasal 89 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a)

(2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian
Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
(2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
Ketentuan ayat (4) Pasal 89 diubah serta disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a)
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/ terpasang untuk:

a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia

Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;

c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.

(4a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, termasuk bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan.

(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk

peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan

ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Ketentuan ayat (2) Pasal 91 dihapus

(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana non alam;

c. bencana sosial;

d. pemogokan;

e. kebakaran; dan/atau

f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

11. Penjelasan Pasal 91 ayat (1) diubah
Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
Cukup jelas

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 93 ayat (1a)

(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 93 ditambahkan ayat (3)

(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.
Pasal 93 Penjelasan ayat 1 huruf a.2 diubah
Huruf a.2. Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over.

Cukup jelas

BAB XIII

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik

Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pasal 108 ditambahkan ayat (3) dan ayat (4)

(3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP.

Ketentuan Pasal 109 ditambahkan ayat (7) dan ayat (8)
(7) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;

b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;

d. tidak diperlukan sanggahan banding;

e. untuk pemilihan Penyedia Jasa konsultansi:

1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;

2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering ditetapkan oleh LKPP.

Ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 109A
(1) Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa

(2) Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.

(3) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:

a. undangan;

b. pemasukan penawaran harga;

c. pengumuman pemenang.

Ketentuan Pasal 110 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6),
(4) K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

(5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/ Institusi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Purchasing ditetapkan oleh LKPP.

(4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik

BAB XV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 115 ditambahkan ayat (3) dan ayat (4)
(3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/ Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(4) Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan hingga tahap penyelidikan

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7)
(6) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.

(7) Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal II : Ketentuan Peralihan
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

  1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.
  2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
  3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

184 thoughts on “Serial Perpres 4/2015 : Tabel Bantu Perbandingan Perubahan Perpres 54/2010

  1. izin bertanya pak..klo ad perbedaan antara judul paket yg ad di RUP dgn dokumen lelang yg diupload dmn yg sesuai dengan rkakl adalah dokumen lelang…sedangkan proses pelelangan sdh evaluasi..tindakan ap yg hrs dilakukan oleh pokja? Mohon pencerahannya pak..tks

  2. Pak Samsul, untuk penyedia yang berdiri kurang dari 1 tahun, kan belum ada SPT Tahunan, Apakah diperkenankan mengupload SPT Masa?
    Di andwidjzing ada panitia yg “keukeuh” minta SPT Tahunan. Mohon pencerahannya pak.

    1. Pak Vian: coba cek artikel saya tentang perpajakan yang diacu adalah aturan terkait perpajakan buat penyedia yang baru berdiri belum melewati bulan April tahun berikutnya maka belum punya SPT Tahunan

  3. Izin bertanya tentang lelang barang dan jasa yg dibatalkan oleh pemda setempat/bupati krn adanya penggantian bupati
    Kontrak sdh fi tanda tangani oleh PPK tp dibatalkan secara sepihak apakah dapat dituntut secara hukum
    Rerima kasih

    1. Pak IZB: sebaiknya dimusyawarahkan sebab dan alasannya jika berpotensi merugikan para pihak memang sebaiknya dibatalkan.. tapi jika alasannya sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dapat digugat perdata

  4. 1. Izin Pak Samsul klo saya tidak salah mengartikan, untuk jasa konsultansi metode prakualifikasi hanya dilakukan untuk seleksi umum?
    Sedangkan untuk jasa konsultansi yg bernilai dibawah 200 jt ( seleksi sederhana ataupun pengadaan langsung) kita lakukan dengan metode Pasca Kualifikasi.
    2. Untuk penambahan waktu pelaksanaan 50 hari setelah masa waktu pelaksanaan berakhir sekalipun melewati tahun anggaran. Apakah dikenakam denda keterlambatan pak?
    3. Untuk pekerjaan pengadaan/pembuatan software/perangkat lunak komputer, pekerjaan tersebut masuk kedalam kategori barang/jasa apa pak?
    Mohon pencerahannya pak. Terima kasih sebelumnya

  5. Izin bertanya lg pak…..
    Dalam jasa konsultansi ada metode evaluasi pagu anggaran, metode evaluasi biaya terendah dan metode evaluasi kualitas dan biaya. Bisa dijelaskan pak perbedaan ketiga metode tersebut?
    Terima kasih sebelumnya pak.

    1. Pak Tobing: evaluasi pagu anggaran jika pagu yang kita punya lebih rendah dari survey pasar HPS tapi tetap kita ujicoba pasar. Utk biaya terendah jika kita ketahui bahwa dari sisi kualitas produk perencanaan sudah umum dan standart sehingga yang penting harga terendah. Kualitas dan Biaya utk mendapatkan produk dimana kualitas sebanding dengan biaya.

      1. Terima kasih pak, jadi sebagai contoh untuk seleksi sederhana seperti perencanaan bangunan sekolah atau bangunan kantor pemerintah lainnya kita pakai metode evalusai biaya terendah ya pak.

  6. Izin pak, mp bertanya lg ni pak.
    1. Jika metode pascakualifikasi kita gunakan untu seleksi sederhana jasa konsultansi. Apakah kita masih membuat daftar pendek pak?
    2. Untuk kontrak jasa konsultansi, sebaiknya kita menggunakan kontrak jenis apa pak?
    Mohon pencerahannya pak.

  7. Izin bertanya pak, apakah dalam seleksi umum ada syarat jumlah minimal yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran? Dan bagaimana langkah selanjutnya apabila syarat tersebut tidak terpenuhi? Mohon pencerahannya pak. Terima kasih sebelumnya.

  8. Izin pak, jika dalam seleksi sederhana, pe awaran yg memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 atau hanya 1 penawar pak. Bagaimana langkah selanjutnya pak? Terima kasih sebelumnya pak.

  9. Selamat sore pak, maaf mengganggu waktu bapak lg. Saya mau bertanya,
    1. untuk jasa konsultansi non konstruksi seperti jasa perancangan software dll. Apakah ada lembaga legal yg menerbitkan sbu untuk bidang tersebut. Kemudian jika dalam pengumuman apakah harus di persyaratkan sbu untuk bidang dan sub bidang tersebut. Tolong dijelaskan beserta dasar hukumnya pak?
    2. Sehubungan dengan jasa konsultansi non konstruksi apakah setiap tenaga ahli harus dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian pak?.
    Mohon pencerahan beserta dasar2 hukumnya pak. Terima kasih sebelumnya pak.

    1. 1. Belum diatur secara khusus sehingga mengikat pada masing2 asosiasi semisal inkindo.. utk itu bidang sub bidang terdekat adalah KBLI
      2. Yang namanya Ahli pasti punya tanda bukti keahlian berupa sertifikat

  10. Selamat sore pak Ramli, ada yang sy mau tanyakan…ada suatu kasus…yaitu ada tender proyek Konsultan dgn Nilai Rp500jt an dibawah kementerian PUPR, berarti mengacu dgn Permen PU 14 Tahun 2013, masuk kedalam golongan kecil karena dibawah Rp750jt.
    Yang jadi masalah, karena pekerjaan spesifik sy sebutkan saja pekerjaan AMDAL, di provinsi sy tidak ada satupun perusahaan yg mempunyai sertifikat dari Kementerian LHK. Dan biasanya perusahaan yg mempunyai sertifikat AMDAL adalah perusahaan non kecil…maka ketika lelang berjalan, batal karena persh kecil tidak ada yg daftar, pendaftar hanya perusahaan non kecil. Nah sekarang lelang ulang… Yang sy tanyakan apakah ada aturan, terutama dari PUPR yg menyatakan bhw jika persh kecil tdk ada yg daftar maka perusahaan non kecil dibolehkan ikut tender…karena panitia sendiri takut menyalahi…Mohon pencerahan bgaimana jalan terbaiknya…memecahkan kasus tersebut…

  11. Ijin bertanya, apabila dalam PQ peserta ada dua apa bisa dilanjutkan ke proses penawaran harga atau PQ diulang untuk memperoleh minimal 3 peserta. Makasih

  12. bpk samsul : mau tanya utk mslh jaminan pelaksanaan klo sdh dinyatakan sebagai pemenang terus tdk mau membayar JAMLAK apa bisa gugur atau dinyatakan mundur..solusinya bagaimana ya mhn pencerahannya.tks

  13. Bapak mohon pencerahan atas permasalahan kami.
    Kami di DPA tercantum paket pekerjaan jasa konsultansi sebanyak 3 paket, dengan nilai masing-masing < 50 jt. Tetapi jika dijumlah ketiga paket tersebut jml nya lebih dari 50 jt.
    Untuk proses pengadaan jasa konsultansi tersebut, apakah dengan Pengadaan Langsung per paket dengan Pejabat Pengadaan, atau di lelangkan dengan Tim/panitia pengadaan ?

    1. Pak Suratman: jika subklasifikasi usaha dan jenis keahlian yg dibutuhkan sejenis menurut sy lebih efektif disatukan utk seleksi.. jika ingin dipecah kemudian pengadaan langsung maka pastikan alasannya bukan utk menghindari seleksi…

  14. Selamat malam pak, mungkin saya agak telat, ini mengenai perpres 4 tahun 2015 perubahan dari perpres 54/2010 yang saya download, setelah pasal 55 langsung lompat ke pasal 70, pertanyaan saya apakah pasal-pasal yang dilewati masih berlaku ataukah sudah tidak berlaku lagi, ini khususnya mengenai pasal 67 dan 68 tentang jaminan penawaran, terimakasih..

  15. Selamat Malam Pak Samsul …
    Saat ini dengan berlakunya otonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan mengelola dana ADD/DANA Desa. Namun demikian, adanya belanja barang dan jasa dibawah 50 Juta oleh desa, misalnya desa membelanjakan barang/jasa senilai Rp. 15 juta dan karena ada banyak desa (sejumlah 100 desa) yang dimobilisasi oleh oknum untuk membelanjakan kepada salah satu penyedia barang/jasa maka apakah belanja barang/jasa oleh 100 kepala desa ini harus melalui tender atau tidak?. Karena kalau dihitung, maka anggaran dari dana desa yg dibelanjakan kepada salah satu penyedia/jasa bernilai lebih dari 200 Juta. Mohon penjelasannya untuk pembelajaran buat kami. Atas respon dan tanggapan dari Bapak, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

  16. Apakah diperbolehkan PL dikerjakan lebih dulu dan jg keluar SPK dikerjakan 100% sdh di PHO.tp pencairannya masih di ajukan dlm penganggaran berikutnya atau di ajukan anggaran PAK.

  17. selamat pagi pa Samsul Ramli
    apakah ada aturan baru tentang besaran retensi 5% ?
    sesuai penjelasan pa samsul terdahulu dibawah ini :
    Mekanisme ini sudah dituangkan dalam Perka LKPP 14/2012 Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada bagian Serah Terima Pekerjaan :
    5) Dalam hal masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
    6) Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

      1. pertanyaan lanjutan pa ramli
        ada pekerjaan konsultan perencanaan di satker daerah banjarmasin,kupang,pekanbaru dan medan,
        pekerjaan perencanaannya sudah selesai, namun fisik konstruksi belum selesai,
        ketika kita mau mengajukan pembayaran 100% (95%+jaminan pemeliharaan 5%) untuk konsultan perencanaan tsb ke kppn daerah banjarmasin,kupang,pekanbaru dan medan tidak bisa karena ada aturan baru sebesar15% dari nilai kontrak perencanaan harus ditahan dulu sampai fisik selesai,apakah benar demikian? terima kasih

  18. Malam Pak, mau nanya mengenai jadwal di RUP. Di RUP dijadwalkan e purchasing tgl pemilihan penyedia pada tgl 14 okt, tp PPK melakukan pembelian lebih cepat dari jadwal pada RUP, yaitu tgl 10 okt. Apakah tindakan yg dilakukan oleh PPK itu salah?mohon petunjuk, Pak. Terima kasih sebelumnya

  19. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
    Selamat malam Pak,
    Pak Samsul, mohon sedikit pencerahannya, kami sebagai penyedia jasa konsultansi perencanaan di salah satu SKPD Kabupaten di Kalbar, ketika pekerjaan kami selesai dan akan mengurus terminj, kami diminta oleh bendahara salah satu SKPD ini untuk menyerahkan Jaminan Pemeliharaan, sementara pasal 70 dan pasal 71 perpres nomor 4 tahun 2015 tentang “perubahan ke-4 perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah”, tidak kami temukan adanya jaminan pemeliharaan untuk jasa konsultansi, kami sudah mencoba untuk komunikasikan tentang ini ke pada pejabat bendahara tersebut namun tetap disuruh membuat jaminan dan jika tidak katanya kami buat surat pernyataan, yang menurut kami tidak ada di atur dalam perpres. mohon bapak sudi kiranya memberikan sedikit penjelasan dan masukan?

    1. Pak Ezar: memang tidak ada.. selama tidak tertuang dalam kontrak maka pejabat tersebut berarti melanggar ketentuan dan berupaya menghambat pembayaran.. jika demikian sesuai klausul kontrak penyedia berhak menggugat PPK utk membayar denda sbesar nilai bunga bank perhari keterlambatan pembayaran

  20. malam pak, mohon informasi dalam persyaratan salah satu lelang harus mencantumkan pajak tahunan 2015 dan keterangan fiskal 2015, apabila kami hanya melampirkan pajak tahunan 2015 saja tanpa melampirkan fiskal 2015, apakah panitia berhak untuk menggugurkan, karena sesuai perpres no. 4/2015 hanya dicantumkan persyaratan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir saja tanpa ada tambahan harus melampirkan fiskal, mohon informasinya, terima kasih

  21. Izin bertanya Pak,
    1. Kami akan melalukan kontrak Jasa Lainnya sewa kendaraan Dinas utk operasional kantor. Pada ekatalog tidak tersedia mobil yang akan kami pilih. Apakah boleh kami lakukan melalui Proses Pengadaan Langsung tanpa melalui E-purchasing? Apakah proses ini menyalahi aturan?
    2. Apakah ada aturan yang mengatur tentang pembayaran sewa kendaraan adalah perbulan? Bagaimana jika kami bayarkan Pertahun.

    Terima kasih pak

  22. 1. Boleh jika memang justifikasi kebutuhannya mengikat merk.. tapi kalau tipe dan jenis pada katalog tersedia memenuhi kebutuhan maka sebaiknya via epurchasing..
    2. Tergantung ketentuan keuangan atau pembayaran

  23. Salam Pak. Mohon informasinya, kalau untuk pekerjaan jasa konsultasi hukum dengan nilai kontrak diatas 50 juta bolehkah melalui penunjukan langsung?

  24. Salam pak samsul
    mohon penjelasan mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan,
    apabila di lpse perusahaan kami sudah tayang dinyatakan sebagai pemenang pada suatu paket pekerjaan,
    akan tetapi belum dilakukan penandatanganan kontrak,
    apakah pekerjaan tersebut sudah termasuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan ?
    mohon penjelasan mengenai batasan pekerjaan yang sedang dilaksanakan tersebut, terima kasih

      1. Terima kasih atas pencerahannya p. samsul
        maaf mohon penjelasan lebih lanjut
        apabila dalam suatu lelang kami tidak memasukan paket pekerjaan yang sudah tayang menang di lpse
        akan tetapi belum dilaksanakan penandatangan kontrak sebagai pekerjaan yang sedang dilaksanakan
        apakah pihak pokja/panitia berhak menggugurkan kami dikarenakan paket pekerjaan tersebut diatas tidak dimasukkan sebagai pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam isian dokumen kualifikasi kami? mohon penjelasannnya

        1. Yang berpengaruh sebenarnya adalah apabila ada peralatan dan personil yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dipaket awal.. ternyata ditawarkan pada paket yang lain. Sementara masa berlaku penawaran masih mengikat pada paket yang dimenangkan sebelumnya. Jika tidak ada kaitannya maka saudara berhak menyampaikan sanggah

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.