Sun. Jun 24th, 2018

Serial Perpres 4/2015 : Peta Pikir Dasar Perpres 54/2010 tentang E-Procurement

012615_0201_SerialPerpr1.jpgDengan terbitnya Perpres 4/2015 tentang Perubahan ke-4 Perpres 54/2010 tampaknya semakin membuka diskusi mendalam tentang pengadaan barang/jasa. Rutinitas praktis pengadaan barang/jasa ketika “bertabrakan” dengan perubahan kebijakan bagi sebagian besar pelaku pengadaan barang/jasa memunculkan energi magnetik untuk berdiskusi tentang substansi. Ini hal yang menggembirakan karena sejatinya proses itu terdiri dari rutinitas dan tuma’ninah.

Dari sekian banyak diskusi disela turbulensi akibat Perpres 4/2015 bolehlah kita berdiskusi tentang peta pikir Perpres 54/2010 tentang Pengadaan. Artikel ini sebagai salah satu episode dari serial Perpres 4/2015. Sebagai bahan diskusi utama bisa kita lihat pada bagan berikut :

Jika dikupas dari Batang Tubuh Perpres 54/2010 pasal 1 maka sejatinya pengadaan barang/jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga yang terpenting bukanlah barang/jasa itu sendiri melainkan terpenuhinya kebutuhan. Untuk itulah kebutuhan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan dijelaskan sejelas-jelasnya J

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut diadakan barang/jasa baik dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia. Untuk pembahasan swakelola telah dikupas dalam berbagai artikel bahkan telah jadi buku Bacaan Wajib Swakelola PBJP. Yang kini menjadi topik utama ternyata justru tentang pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

Dalam masa transisi seperti ini wajar terjadi kebingungan. Peraturan memang tidak selalu bisa memenuhi keinginan semua pihak apalagi dalam proses transisi. Roadmap perbaikan yang harus terus dijaga oleh semua pihak, tidak hanya LKPP sebagai lead sector tapi juga seluruh stake holder.

Instruksi Presiden No. 1/2015 tentang percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin Kedua angka 3 menegaskan bahwa Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).

Lalu apakah yang dimaksud dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement)? Definisi e-Procurement ini telah ada dalam Perpres 54/2010 sejak awal. Pasal 1 angka 37 menyebutkan bahwa Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan pendefinisian ini maka sebenarnya konstruksi peta pikir Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa terdiri atas 2 bagian yaitu Pengadaan Secara Elektronik dan Pengadaan Non Elektronik (Manual). Atau dalam artikel ini pekenankan saya gunakan istilah eProc dan Non eProc.

Metode penyusun kebijakan tampaknya menggunakan push and pull strategy seperti yang diterapkan dalam Suplly Chain Management Concept. Sejak awal eProc disetting untuk melahap proses pengadaan barang/jasa non eproc. Maka dari itu mindset pelaku pengadaan harus juga bersiap-siap dengan lompatan demi lompatan, sembari tetap tersadar, agar jangan sampai kita kebablasan dan lupa arah pengembangan sebenarnya.

Kita semua diajak untuk memilah pemahaman antara eProc dan Non eProc. Seperti yang tergambar dalam bagan peta pikir. Istilah non eProc tidak akan pas jika dipadukan dengan istilah eProc.

Dalam konstruksi peta pikir Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 pembahasan Non eProc secara definisi masih mendominasi pasal 1. Artinya secara umum (lex generalis) hal ini sesuai dengan definisi pasal 1 ayat 1. Bahwa pengadaan barang/jasa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Sedangkan untuk eProc menjadi lex specialis atau aturan khusus. Aturan khusus ini tertuang dalam BAB XIII yang terdiri dari 5 bagian dan 6 pasal bahkan sekarang ditambah 1 pasal yaitu pasal 109A melalui Perpres 4/2015.

Implementasi eProc sesuai pasal 106 ayat 2 adalah dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Sesuai dengan sifat kekhususannya maka dalam eProc tidak dikenal lagi yang namanya pelelangan umum dan lainnya. Untuk e-Tendering terbagi atas 2 metode pemilihan penyedia yaitu e-Lelang untuk barang/jasa non konsultansi dan e-Seleksi untuk Jasa Konsultansi. Tentang ini diatur dalam Perka 18/2012 tentang e-Tendering.

Selain metode pemilihan penyedia dalam eProc juga ada e-Purchasing yang didefinisikan bukan sebagai metode pemilihan penyedia tetapi sebagai tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik (Pasal 1 angka 41). Kemudian untuk teknisnya diatur dengan Perka 17/2012.

Untuk itu dalam memahami perubahan pasal dalam ruang lingkup BAB XII tentang eProc hanya bisa dikaitkan dengan e-Tendering dan ePurchasing. Misal dalam perubahan Perpres 4/2015 pasal 106 ayat (1) disebutkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. Maka Sekarang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan eProc. Yang diatur dengan eProc adalah e-Tendering dan e-Purchasing. Maka pengadaan barang/jasa pemerintah e-Tendering melalui e-Lelang dan e-Selection. Kemudian untuk yang sudah ada di e-Katalog menggunakan e-Purchasing.

Kemudian perubahan pasal 109 pasal (7) bahwa Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
  2. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
  3. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
  4. tidak diperlukan sanggahan banding;
  5. untuk pemilihan Penyedia Jasa konsultansi:

    1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;

    2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

Ketentuan diatas hanya berlaku untuk e-tendering tidak untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, kontes atau sayembara yang sampai saat ini belum difasilitasi menggunakan sistem elektronik. Bisa saja suatu saat dalam klausul e-Tendering melalui perubahan Perka 18/2012 dimasukkan klausul e-Pengadaan Langsung atau e-Penunjukan Langsung. Atau bahkan nanti ada perubahan Perpres 54/2010 yang kontennya 80% eProc. Sehingga nantinya selain e-Tendering ada e-Pengadaan Langsung atau e-Penunjukan Langsung.

Jika kita lihat perubahan Perpres 4/2015 pasal 55 ayat (6) sudah tersurat tentang pembelian secara online ditambah perubahan penjelasan pasal 89 ayat (4) huruf b sudah disebutkan belanja online. Jadi tidak menutup kemungkinan belanja online akan difasilitasi dalam bentuk Perka LKPP seperti juga aturan teknis lainnya sebagaimana amanat Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015.

Untuk itu mari kita tunggu perkembangan selanjutnya, sangat terbuka kemungkinan terbit perubahan Perpres 54/2010 ke-5 diwaktu yang akan datang. Didukung dengan kesiapan aplikasi yang saat ini memang banyak dikeluhkan. Kita dorong dan dukung bersama agar LKPP mampu mengawal perubahan sistem pengadaan kearah yang lebih baik. Indonesia memerlukan optimisme dan rasa percaya diri kita bahwa kita bisa berbuat baik.

Print Friendly, PDF & Email

20 thoughts on “Serial Perpres 4/2015 : Peta Pikir Dasar Perpres 54/2010 tentang E-Procurement

  1. waduh..:
    jadi tidak ada lagi sanggah banding pak..???, sudah ada yang menjamin kompetensi dan integritas panitia ..? terus kalau jawaban sanggah tetap beertentangan dengan aturan yg ada bagaimana pak..?

    1. Pak dex_ley: Sampai saat ini saya belum dapat penjelasan dan analisa yang cukup terkait hal ini. Jika melihat Inpres 1/2015 nuansa percepatan mengemuka salah satu yang mungkin dianggap sebagai penghalang adalah karena sanggah banding yang menghentikan proses. Perbaikan penanganan pengaduan jadi konsekwensinya.. terus terang saya termasuk yang belum bisa sependapat 100% tentang dihapuskannya sanggahan banding.

  2. ULP Kab. Minahasa Selatan akan mlksanakan proses pengadaan, namun aplikasi SPSE yg digunakan msh SPSE v.3.5 yg sdh tidak sesuai dengan Perpres 4.. mohon ptunjuk bagaimana solusinya??? tq..

  3. saya sudah baca sosialisasi LKPP ttg Perpres4, sanggah banding dihapuskan hanya untuk e-tendering cepat ( SiKap) namun baru saja Perpres 4 disosialisasikan, awal 2015 di daerah e-procurement sudah meng-kanibal “sanggah banding”, sementara posisi APIP masih sembunyi-sembunyi , pintu pengaduan dibuat samar samar..kejaksaan dan kepolisian nggak ngurusin “penyimpangan administrasi”,

    bapak pasti tau kenapa pokja bisa langsung merespon ttg kenibal sanggah banding..hehehe… semakin gelap PBJ.. jawaban sanggahan yang ngalor ngidul pun jadi senjata ampuh, sebab pencegahan proses PBJ yg menyimpang selagi tidak ada indikasi “transaksi uang” maka tidak bisa dihentikan pihak manapun..

    saya mohon dipertegas ke LKPP, penghilangan “sanggah banding hanya untuk lelang yg seperti apa..??

    1. Pak Dex_Ley: jika saya membaca Perpres 4/2015 perubahan pasal 109 ayat 7 maka sanggah banding dihapuskan bukan saja untuk e-Tendering Cepat tapi untuk E-Tendering biasa. E-Tendering cepat ada dipasal 109A.

  4. Assalamualaikum wr.wb Pak Samsul Ramli yth. Mohon penjelasan bagaimana menurut Bapak yang dijadikan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah kita ini Perpres atau Perka LKPP, karena ada perbedaan khususnya dalam hal sanggah banding. Kalau dalam Perpres 70 dan perubahan 54 selanjutnya Pasal 81-82 tentang sanggah banding tidak dihapus, sedangkan Perka LKPP No. 1 2015 jika dibandingkan dengan Perka LKPP No. 18 2012 tentang E-Tendering, perihal sanggah banding sudah tidak ada lagi (lampiran perka 18 2012 tentang tata cara e-tendering halaman 7 2.Pelaksanaan Pemilihan a. Pembuatan paket dan pendaftaran 6) Dalam alokasi waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) Pokja ULP harus menyediakan paling kurang 2 (dua) hari kerja untuk tahapan : a) Pemasukan dokumen penawaran untuk paket yang mensyaratkan jaminan penawaran;dan b) Sanggah Banding. DAN halaman 14 point f. sanggahan 5) Dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan memberitahukan sanggahan banding tersebut kepada Pokja ULP melalui fasilitas yang telah tersedia dalam aplikasi SPSE).
    Hehehe… mohon penjelasannya pak kita ikutin yang mana?? Terima kasih.

    1. Pak Fadhil: tentu kita harus mengikuti aturan yg terbaru terkait hal2 yg berubah.. perka 14/2012 mengatur hal2 yg masih berlaku dalam perpres 70 sedang yg tidak berlaku lagi mengikuti perpres 4… jika pelelangan elektronik maka hal2 yg diatur p70 melalui perka 14 tidak berlaku lagi utk yg dirubah dgn p4..
      Misal ditiadakannya sanggah banding pada lelang elektronik maka dalam tata cara lelang khusus utk sanggah banding jg dihapuskan…

  5. Assalamualaikum wr.wb…salam pengadaan,menyambung pertanyaan p’fadhlil tersebut diatas dlm prakteknya dilapangan kita harus mengikuti yang mana pak samsul karena didalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dalam pasal 81-82 mengenai sanggah banding masih ada belum dihapus (seperti dalam artikel bapak cara mudah membaca peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah) tetapi dalam perka LKPP No.1 tahun 2015 hal tersebut masih “bertentangan”..jadi kita dalam prakteknya mengikuti Perpres atau Perka pak samsul…thx, mohon pencerahannya…salam pengadaan

    1. Pak Edwin: seperti saya uraikan dalam artikel harus dipilah antara lex generalis bab VI dengan Bab XII yang specialis. Pasal 82-83 berada di area generalis sehingga jika kita menggunakan pelelangan elektronik (e-Tendering) yang berlaku adalah yang diatur oleh Bab XIII (tidak diperlukan sanggah banding). Perpres 4/2015 harus disadari bukan perpres yang murni elektronik hal ini karena P4/2015 bukan perubahan menyeluruh (menurut info setelah april akan ada perubahan menyeluruh).

  6. Mungkin yang lebih tepat Lex posterior derogat legi priori yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (priori) bukan lex spesialis derogat legi generalis (yang khusus mengesampingkan yang umum).

    Tidak ada yang kekhususan dalam peraturan yang sedang didiskusikan karena semuanya mengatur hal yang sama, yang terjadi adalah pembaruan (perubahan) peraturan dan oleh karenanya berlaku posterior mengesampingkan priori. Hanya saja untuk membandingkan peraturan harus sama hirarki keduanya. Sementara itu peraturan yang dibawah sebagai aturan pelaksanaan (mis : per LKPP) dapat mengatur hal-hal yang belum secara rinci dijelaskan dalam peraturan diatasnya selama itu tidak bertentangan.

    kalau saya melihat bahwa perpres 4 tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan inpres nomor 1 tahun 2015 “jiwa”nya lebih pada bagaimana pengadaan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien khususnya berkaitan dengan waktu dengan memanfaatkan e-proc. Oleh sebab itu perpres 4 tahun 2015 memberikan “stimulan” bagi yang menggunakan e-proc dengan menghapus beberapa persyaratan dan proses. Dan salah satunya adalah tidak ada sanggahan banding.

    Logika penghilangan sanggahan banding saya pikir bisa diterima, karena ketika proses sudah melalui SPSE maka secara prosedural sangat kecil sekali terjadi kesalahan dan kalaupun terjadi maka cukup melalui sekali sanggahan. Apabila jawaban atas sanggahan tersebut masih belum bisa diterima maka dengan tidak adanya sanggahan banding proses selanjutnya bisa dilakukan melalui pengaduan yang disampaikan kepada APIP dan ini tidak lagi menghentikan proses pengadaan.

    Dengan demikian harapan pemerintah mempercepat proses pengadaan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa terwujud

    1. Pak Inspektur: terimakasih tanggapannya jika didekatkan dengan istilah hukum dan kesejajaran peraturan sepakat sekali.. mungkin tulisan ini tidak terlalu jelas maksud dari penggunaan lex spesialis dan lex generalis sebagai istilah hukum atau sebagai style penulisan. Penggunaan lex specialis yang saya dekatkan dengan Bab XIII Perpres 54/2010 dan seluruh perubahan adalah aturan khusus yang mengatur Pelelangan Secara Elektronik. Sedangkan lex generalis saya tujukan untuk Non Bab XIII (Bab VI)… sehingga mungkin lebih tepatnya hanya ingin mengajak peta pikir bahwa ada ada aturan baru yang mengatur khusus dan umum dalam satu peraturan karena konstruksi pikir penyusun seperti demikian…

      Semangat efisien dan efektif setuju sekali. Apakah efisien dan efektif ini akan sama dengan percepatan atau kecepatan atau lebih cepat tentu memerlukan beberapa persyaratan. Jika dianalogikan dengan kendaraan bermotor canggih yang mendukung kecepatan tinggi dengan segala kecanggihannya maka memerlukan pengendara yang terlatih dan terlindungi keselamatannya… Jika ini terpenuhi maka efisien dan efektif akan tercapai dengan kecepatan…

      Dari beberapa diskusi yang disampaikan teman2 auditor justru kebingungan menanggapi sedemikian banyak pengaduan ditambah lagi permintaan pertimbangan daftar hitam… Belum lagi persoalan kesejahteraan, keamanan dan lain-lain.. Bahwa ini adalah proses sepakat.. namun menimbang pergerakan dengan kemampuan adalah penting dalam mengatur kecepatan..

      Jika progress peningkatan kemampuan pelaksana tidak seimbang dengan peningkatan kualitas peralatan terlalu banyak kecelakaan yang justru akan menghambat pembangunan..

      Namun begitu ini juga hanya analisa semoga salah.. Apapun itu tugas kita bersama meminimalisir dampak negatif dengan kemampuan yang ada..

      1. Perpres 4 /2015 yang dibarengi dengan Inpres 1/2015 terlihat benang merahnya tentang apa yang yang dimaksud dengan “efisiensi”, saya sengaja tidak menggunakan terminologi “percepatan waktu” karena itu tidak ada dalam prinsip pengadaan PBJ. Tujuan adanya “efisiensi”pun, juga sudah jelas dalam aturan tersebut. Dan Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi para pelaksananya, sehingga aman bagi pelaksananya.

        Dibanding negara lain, peraturan Indonesia katanya sudah sangat detail dan rigid. Namun sehebat apapun peraturan tetapi tidak dibarengi adanya komitmen dan integritas, maka peraturan yang sudah rincipun akan selalu di-akal2-i dan hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan. Sebaliknya, dengan aturan yang sederhanapun bisa dioperasionalkan bila dilandasi dengan integritas yang tinggi dari seluruh pihak baik pelaksana kegiatan, APIP dan APH.

        Saya tidak tahu di auditor mana yang kebingungan dengan adanya pengaduan tentang PBJ, tetapi Inspektorat Banjar sudah terbiasa dengan pemeriksaan atas pengaduan dari mulai pra kontrak sampai pelaksanaan kontrak bahkan sampai pemeriksaan usulan permintaan rekomendasi pencantuman dalam daftar hitam sesuai Perka LKPP nomor 18/2014 karena semua sudah ada SOP nya.

        Yang membingungkan bagi Inspektorat Banjar adalah PERTAMA, mengapa didalam Perka LKPP 18/2014 itu bukan sekedar mengatur kewajiban Inspektorat selaku APIP tetapi juga mengatur PEMBERIAN SANKSI BAGI APIP. Terus terang dari puluhan peraturan ( dari mulai UU, bahkan perpres tentang pengadaan PBJ sampai Peraturan Menteri ) yang memberikan atribusi wewenang kepada APIP, tidak ada satupun yang juga mengatur pemberian sanksi.

        Saya tidak mengecilkan kelembagaan LKPP, tetapi sudah benarkah LKPP mempunyai fungsi legislasi yang boleh mengatur intitusi lain ??????? APIP bukan struktur organisasi pengadaan. Kalau memang itu benar, mungkin akan menjadi “amat sangat baik” untuk mengurangi risiko terjadinya penyelewengan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh para pelaksana pengadaan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH). Sama seperti APIP, perlu diatur juga pemberian sanksi kepada APH apabila tidak melaksanakan pasal-pasal yang diatur oleh Peraturan Kepala LKPP.

        KEDUA, para pelaksana pengadaan adalah pegawai yang sudah mendapat sertifikat keahlian dari LKPP dan terus dibina oleh LKPP. Kemudian menjadi “lucu” ketika para pelaksana pengadaan yang akan membuat sebuah keputusan harus meminta rekomendasi APIP yang notabene “keahliannya” jauh dibawah para pelaksana pengadaan. Ini sama dengan mencari alat keselamatan untuk lalu lintas tetapi dengan HELM BERBAHAN KERUPUK. Yang pasti helm yang tidak tahu apa2 akan hancur lebih dahulu.

        Kasihan APIP yang tidak memiliki SDM pengadaan, bagaimana mungkin mereka melaksanakan Perka tersebut ? Apakah kemudian hanya formalitas saja karena kalau tidak dilakukan akan mendapat sanksi ? atau sengaja dijadikan TUMBAL? memangnya tugas APIP hanya ngurusi PBJ ? Sampai saat ini Inspektorat Banjar masih menunggu konfirmasi dari LKPP perihal Perka 18/2014, dan Inspektorat banjar tetap berkomitmen untuk melaksanakan perka tersebut tanpa peduli dengan sanksi, yaitu dengan menjabarkan kembali dalam SOP yang sudah disampaikan kepada semua PA di lingkungan Pemkab Banjar.

        1. Sepakat sekali Pak Inspektur alhamdulillah utk Kab. Banjar relatif tidak ada keluhan karena SDM n perangkat sdh cukup baik..

          Ulun melihat seiring dgn peningkatan kompetensi SDM mestinya aturan pbj semakin sederhana..

          Alhamdulillah ulun pikir tdk ada yang mempertanyakan tentang kewenangan LKPP mencoba mengatur APIP.. InsyaAllah menjadi bahan kajian buat ulun n kawan2 di P3I utk disampaikan ke LKPP..

          Semoga APIP Banjar nisa terus aktif dalam forum APIP yg digagas LKPP agar kontribusi pemikiran bisa disampaikan..

  7. Izin tanya pak Samsul,,mengenai e-tendering dan e-purchasing,,sbagaimana kita tahu bahwa untuk pengadaan barang elektronik,alat kesehatan,obat2an, kendaraan bermotor, IT dll skr sdh hrs dlakukan secara e-purchasing dengan mengacu kepada e-katalog,,
    1. pertanyaan sya yg pertama apakah e-purchasing sdh mengakomodir pihak ketiga pada UKM?krna salah satunya dalam kasus pengadaan barang IT yang ada pada e-katalog hanya ada 1 penyedia yaitu bhinneka.com,,
    2. pertanyaan kedua apakah pengadaan barang masih bs dlakukan secara e-tendering jika melihat kasus di atas?
    3. pertanyaan ketiga ketika panitia lelang sudah mengumumkan e-tendering dan ditayangkan pada LPSE,lalu para penyedia yg mendaftar sudah melakukan uploading penawaran,panitia sdh melakukan evaluasi kualifikasi dan penawaran,lalu tiba2 lelang dibatalkan dengan alasan pengadaan akan dilakukan dengan cara e-purchasing sesuai dengan peraturannya,bukankah hal ini bagi penyedia adalah suatu kerugian?krna kita sebagai penyedia sudah mengeluarkan tenaga,pikiran dan materi untuk penawaran tersebut. Bagi panitia apakah ada pelanggaran yg mereka lakukan dalam kasus tersebut?jika ada, adakah peraturan yg mereka langgar menurut undang2 pengadaan atau Perpres?terakhir apakah penyedia dapat menuntut hal tersebut kepada panitia jika ada pelanggaran pada kasus tersebut?
    Mohon pencerahannya pak Samsul,,
    Thx

    1. Sebagai tambahan untuk point pertanyaan no.3 itu kejadiannya dilakukan pada tahun 2016 ini.e-purchasing sudah haarus diberlakukan sejak dikeluarkannya Perpres yg mengatur mengenai e-purchasing yaitu tahun 2015. Dengan begitu seharusnya panitia lelang sudah tahu jika pengadaan alat IT harus dilakukan dengan tata cara e-purchasing,tp kenapa tetap dilakukan dengan tata cara e-tendering jika pada akhirnya balik lg ke e-purchasing?

    2. Pak rama: 1. Sekarang bukan cuma bhinneka sdh ada yang lain..
      2. Jika sdh ada dalam katalog brg yg dibutuhkan wajib katalog
      3. Jika sdh dilakukan pelelangan barangnya baru muncul katalog..jika sdh lewat bataa akhir pemasukan penawaran maka tetap harus dilanjutkan. Kecuali dalam dokumen pengadaan dituangkan dgn jelas pelelangan bersifat tidak mengikat seperti pelelangan mendahului anggaran… penyedia bisa melakukan pengaduan dan bahkan gugat PTUN atas pembatalan…

      1. Pak Samsul : 1 dan 2 bagaimana tata cara kami sebagai pihak penyedia dapat masuk ke dalam e-katalog tersebut?
        3. untuk lelang tersebut didalam dokumen tidak tertuang bahwa pelelangan bersifat tidak mengikat. Lelang sudah melampaui jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran, sudah ditayangkan harga penawaran dan koreksi aaritmatiknya, dan sudah memalui tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi. Hanya pada saat tahap pembuktian kualifikasi langsung disebutkan lelang dibatalkan dengan alasan e-purchasing tersebut,,trima kasih atas pencerahannya

Leave a Reply