012615_0201_SerialPerpr1.jpgDengan terbitnya Perpres 4/2015 tentang Perubahan ke-4 Perpres 54/2010 tampaknya semakin membuka diskusi mendalam tentang pengadaan barang/jasa. Rutinitas praktis pengadaan barang/jasa ketika “bertabrakan” dengan perubahan kebijakan bagi sebagian besar pelaku pengadaan barang/jasa memunculkan energi magnetik untuk berdiskusi tentang substansi. Ini hal yang menggembirakan karena sejatinya proses itu terdiri dari rutinitas dan tuma’ninah.

Dari sekian banyak diskusi disela turbulensi akibat Perpres 4/2015 bolehlah kita berdiskusi tentang peta pikir Perpres 54/2010 tentang Pengadaan. Artikel ini sebagai salah satu episode dari serial Perpres 4/2015. Sebagai bahan diskusi utama bisa kita lihat pada bagan berikut :

Jika dikupas dari Batang Tubuh Perpres 54/2010 pasal 1 maka sejatinya pengadaan barang/jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga yang terpenting bukanlah barang/jasa itu sendiri melainkan terpenuhinya kebutuhan. Untuk itulah kebutuhan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan dijelaskan sejelas-jelasnya J

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut diadakan barang/jasa baik dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia. Untuk pembahasan swakelola telah dikupas dalam berbagai artikel bahkan telah jadi buku Bacaan Wajib Swakelola PBJP. Yang kini menjadi topik utama ternyata justru tentang pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

Dalam masa transisi seperti ini wajar terjadi kebingungan. Peraturan memang tidak selalu bisa memenuhi keinginan semua pihak apalagi dalam proses transisi. Roadmap perbaikan yang harus terus dijaga oleh semua pihak, tidak hanya LKPP sebagai lead sector tapi juga seluruh stake holder.

Instruksi Presiden No. 1/2015 tentang percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada poin Kedua angka 3 menegaskan bahwa Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).

Lalu apakah yang dimaksud dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement)? Definisi e-Procurement ini telah ada dalam Perpres 54/2010 sejak awal. Pasal 1 angka 37 menyebutkan bahwa Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan pendefinisian ini maka sebenarnya konstruksi peta pikir Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa terdiri atas 2 bagian yaitu Pengadaan Secara Elektronik dan Pengadaan Non Elektronik (Manual). Atau dalam artikel ini pekenankan saya gunakan istilah eProc dan Non eProc.

Metode penyusun kebijakan tampaknya menggunakan push and pull strategy seperti yang diterapkan dalam Suplly Chain Management Concept. Sejak awal eProc disetting untuk melahap proses pengadaan barang/jasa non eproc. Maka dari itu mindset pelaku pengadaan harus juga bersiap-siap dengan lompatan demi lompatan, sembari tetap tersadar, agar jangan sampai kita kebablasan dan lupa arah pengembangan sebenarnya.

Kita semua diajak untuk memilah pemahaman antara eProc dan Non eProc. Seperti yang tergambar dalam bagan peta pikir. Istilah non eProc tidak akan pas jika dipadukan dengan istilah eProc.

Dalam konstruksi peta pikir Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 pembahasan Non eProc secara definisi masih mendominasi pasal 1. Artinya secara umum (lex generalis) hal ini sesuai dengan definisi pasal 1 ayat 1. Bahwa pengadaan barang/jasa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Sedangkan untuk eProc menjadi lex specialis atau aturan khusus. Aturan khusus ini tertuang dalam BAB XIII yang terdiri dari 5 bagian dan 6 pasal bahkan sekarang ditambah 1 pasal yaitu pasal 109A melalui Perpres 4/2015.

Implementasi eProc sesuai pasal 106 ayat 2 adalah dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Sesuai dengan sifat kekhususannya maka dalam eProc tidak dikenal lagi yang namanya pelelangan umum dan lainnya. Untuk e-Tendering terbagi atas 2 metode pemilihan penyedia yaitu e-Lelang untuk barang/jasa non konsultansi dan e-Seleksi untuk Jasa Konsultansi. Tentang ini diatur dalam Perka 18/2012 tentang e-Tendering.

Selain metode pemilihan penyedia dalam eProc juga ada e-Purchasing yang didefinisikan bukan sebagai metode pemilihan penyedia tetapi sebagai tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik (Pasal 1 angka 41). Kemudian untuk teknisnya diatur dengan Perka 17/2012.

Untuk itu dalam memahami perubahan pasal dalam ruang lingkup BAB XII tentang eProc hanya bisa dikaitkan dengan e-Tendering dan ePurchasing. Misal dalam perubahan Perpres 4/2015 pasal 106 ayat (1) disebutkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. Maka Sekarang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan eProc. Yang diatur dengan eProc adalah e-Tendering dan e-Purchasing. Maka pengadaan barang/jasa pemerintah e-Tendering melalui e-Lelang dan e-Selection. Kemudian untuk yang sudah ada di e-Katalog menggunakan e-Purchasing.

Kemudian perubahan pasal 109 pasal (7) bahwa Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
  2. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
  3. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
  4. tidak diperlukan sanggahan banding;
  5. untuk pemilihan Penyedia Jasa konsultansi:

    1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;

    2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

Ketentuan diatas hanya berlaku untuk e-tendering tidak untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, kontes atau sayembara yang sampai saat ini belum difasilitasi menggunakan sistem elektronik. Bisa saja suatu saat dalam klausul e-Tendering melalui perubahan Perka 18/2012 dimasukkan klausul e-Pengadaan Langsung atau e-Penunjukan Langsung. Atau bahkan nanti ada perubahan Perpres 54/2010 yang kontennya 80% eProc. Sehingga nantinya selain e-Tendering ada e-Pengadaan Langsung atau e-Penunjukan Langsung.

Jika kita lihat perubahan Perpres 4/2015 pasal 55 ayat (6) sudah tersurat tentang pembelian secara online ditambah perubahan penjelasan pasal 89 ayat (4) huruf b sudah disebutkan belanja online. Jadi tidak menutup kemungkinan belanja online akan difasilitasi dalam bentuk Perka LKPP seperti juga aturan teknis lainnya sebagaimana amanat Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015.

Untuk itu mari kita tunggu perkembangan selanjutnya, sangat terbuka kemungkinan terbit perubahan Perpres 54/2010 ke-5 diwaktu yang akan datang. Didukung dengan kesiapan aplikasi yang saat ini memang banyak dikeluhkan. Kita dorong dan dukung bersama agar LKPP mampu mengawal perubahan sistem pengadaan kearah yang lebih baik. Indonesia memerlukan optimisme dan rasa percaya diri kita bahwa kita bisa berbuat baik.

Print Friendly