Serial Perpres 4/2015: Pejabat Pengadaan Ketiban “Beban” – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Wed. Jul 18th, 2018

Serial Perpres 4/2015: Pejabat Pengadaan Ketiban “Beban”

012615_0201_SerialPerpr1.jpgPepres 4/2015 mengubah peran Pejabat Pengadaan menjadi lebih luas. Dalam kerangka percepatan, perubahan ini ditujukan untuk efisiensi. Perubahan Pasal 1 Angka 9 menyebutkan Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing. Untuk pengadaan langsung tidak ada perubahan yaitu pengadaan barang/jasa non konsultan s/d 200jt dan konsultan s/d 50jt.

    Tambahan tugas Pejabat Pengadaan adalah :

  1. penunjukan langsung pengadaan barang/jasa non konsultan s/d 200jt dan konsultan s/d 50jt.
  2. E-Purchasing tanpa batasan nilai.

Untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung mungkin sudah cukup familiar karena sebelum Perpres 70/2012 terbit pejabat pengadaan hanya dibatasi oleh nilai yaitu s/d 200 juta.

Yang mengagetkan adalah pejabat pengadaan ditugaskan untuk melaksanakan e-Purchasing tanpa batasan nilai. Sebesar itukah beban yang ditanggung oleh Pejabat pengadaan? Asumsi yang digunakan adalah karena untuk e-purchasing tidak perlu dilakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi sehingga tugas pejabat pengadaan melaksanakan tugas yang sudah tersistem dalam aplikasi e-Purchasing.

Ada satu tahapan proses e-purchasing yang bisa menjadi titik krusial tanggungjawab pejabat pengadaan. Tahapan negosiasi teknis dan biaya. Disini pejabat pengadaan menjadi wakil pemerintah untuk melakukan negosiasi teknis dan biaya dalam rangka mendapatkan harga dan teknis yang efisien dan efektif.

Jika melihat pesan dari Inpres 1/2015 tentang percepatan pengadaan barang/jasa dimana salah satu poinnya adalah melakukan konsolidasi pengadaan, maka tugas pejabat pengadaan bisa saja mencapai nilai milyaran rupiah.

Ketika seluruh proses pengadaan kendaraan bermotor misalnya, telah terkonsolidasi dengan maksimal maka pejabat pengadaan harus mempunyai tugas untuk memperhatikan item teknis terkait layanan dan biaya dalam melakukan negosiasi. Pembelian kendaraan bermotor dalam jumlah besar didalamnya tentu terdapat syarat dan kondisi yang beragam.

Misalkan dalam 1 tahun instansi pemerintah daerah mengadakan 100 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ini tersebar dalam beberapa SKPD dan ditangani oleh beberapa PPK. Jika daerah punya kebijakan tentang penyeragaman, salah satu tools konsolidasi, bisa saja merek yang diminta berbeda-beda atau satu merek.

Sudah sepadankah beban berat yang ditanggung pejabat pengadaan dengan jaminan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi?

Jika melihat format PMK 53-2014 tentang Standar Biaya Masukan 2015 honor pokja dihitung dengan satuan OB atau Orang Bulan.


Dengan komposisi seperti ini 1 orang pejabat pengadaan yang melakukan 1 kali proses pembelian secara elektronik (e-Purchasing) dengan nilai kecil maupun besar adalah Rp. 680.000,-/bulan. Bagaimana dengan pengadaan obat, alat kesehatan atau alat berat dan lainnya?

Teringat anekdot tukang becak dan rem. Seorang calon penumpang meminta tukang becak mengantar ketujuan dengan cepat hanya bayar Rp. 5.000,-. Si tukang becak dengan santainya bilang, silakan naik pak tapi nanti gak pakai rem ya!

Tingginya kecepatan tidak sekadar memerlukan tools yang berkualitas. Jauh lebih penting dari itu pengguna harus benar-benar ahli. Selayaknya Valentino Rossy yang mampu mengendarai kendaraan super cepat dilintasan balap.

Untuk Pejabat Pengadaan APBN mungkin saja fokus kepada kegiatan rutin. Karena 200jt bagi APBN hanya untuk belanja operasional. Tapi bagi daerah s/d 200juta bisa untuk bangun jalan dan jembatan. Formulasi beban kerja berdasarkan OB tentu tidak akan pas dengan besarnya beban dan risiko yang ditanggung pejabat pengadaan APBD.

Untuk pejabat pengadaan belanja rutin menggunakan satuan OB sangat mungkin tepat. Namun demikian untuk pejabat pengadaan yang menangani belanja modal selayaknya lah berbasis Orang Perpaket (OP).

Untuk itu Kementerian Keuangan (APBN) dan Kementerian Dalam Negeri c.q Kepala Daerah (APBD) mengubah mindset sallary pengelola pengadaan barang/jasa kearah berbasis beban kerja. Sebagaimana telah diamanatkan Inpres 1/2015.

Disamping itu dukungan peningkatan kompetensi keahlian dan keamanan kerja pejabat pengadaan haruslah terus ditingkatkan. Kungkungan beban kerja yang tiada putusnya dapat membuat pengembangan kemampuan dan pengetahuan pejabat pengadaan menjadi stagnan. Disisi lain keamanan pejabat pengadaan dalam bekerja harus dapat dijamin dengan lebih baik.

Jangan sampai bertambahnya beban pejabat pengadaan tidak disertai dengan minimnya dukungan peningkatan kompetensi dan perlindungan. Ini sama seperti analogi penumpang becak yang bayar murah, pengen cepat, tanpa rem dan kendaraan Rossy yang dikendarai anak SMP tanpa helm dan pakaian khusus. Celakalah ujungnya. Tentu ini baru bercerita soal pejabat pengadaan belum pihak pengadaan yang lain.


Print Friendly, PDF & Email

47 thoughts on “Serial Perpres 4/2015: Pejabat Pengadaan Ketiban “Beban”

  1. wah – jadi ngeri dong pak – kalo pejabat pengadaan “melakukan transaksi” nilainya sampai milyaran… mestinya TETAP HARUS ada batasan menurut saya..

    bagaimana pendapat pak Samsul?

  2. Saya masih bingung, ‘Bagaimana caranya seorang pejabat pengadaan di SKPD mengkonsolidasikan pengadaan dari SKPD-SKPD lain?’.
    Contoh kasus pengadaan sepeda motor atau mobil dari beberapa SKPD. Atau sebagai pejabat pengadaan hanya bertanggung jawab dengan paket pengadaan di SKPD-nya saja.
    Artinya untuk e-purchasing sulit untuk dilakukan konsolidasi pengadaan sebagaimana amanat Inpres 1/2015.

    1. Pak Rekki : Konsolidasi adalah kebijakan sehingga tentu bukan pejabat pengadaan yang menetapkan, namun sebagai pelaksana teknis pejabat pengadaan mempunyai hak untuk memberikan telaahan. Jika konsolidasi ditetapkan maka secara teknis pejabat pengadaan menerima sesuai penugasan bisa itu datang dari PA/KPA SKPD masing-masing atau tugas dari unit SKPD pelaksana konsolidasi dimana pejabat pengadaan berada.

  3. pak mau tanya klo di daerah honor PPK dalam DPA satker/dinas boleh nerima lebih dari satu honor misal dalam kegiatan peninkatan jalan dan peningkatan jembatan kan beda kegiatan wlo satu DPA satker yang satu 12 bulan yang satunya lagi 9 bulan.. kan kita sebagai PPK tanggung jawabnya besar begitu jg dengan PPTK dapet 2x jg honornya.. boleh ga pak?klo ga boleh di peraturan yg mana yang tidak memperbolehkan.. trims

  4. Sesuai dengan pasal 55 Perpres 4/2015;

    *ayat 1 huruf e: “Tanda bukti perjanjian terdiri atas (salah satunya) Surat Pesanan”

    *ayat 6: “Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online”

    Nah, yang ingin ditanyakan:

    1. Di Aplikasi e-purchasing kendaraan bermotor, pada link download masih ada “Surat Perjanjian” disamping ada juga “Surat Pesanan”, apakah masih harus pakai “Surat Perjanjian” lagi atau cukup dengan “Surat Pesanan”?

    Menurut saya cukup dengan Surat Pesanan, tapi karena ragu (karena masih ada “Surat Perjanjian” di sistem), maka saya telepon Helpdesk LKPP di 021-29935577 ext. 3, dan dijawab bahwa Surat Perjanjian masih diperlukan, sedangkan aturan di atas menyebutkan bahwa tanda bukti perjanjian untuk e-purchasing cukup dengan Surat Pesanan.
    Bagaimana ini, Pak? Mohon bantuannya.

    2. Pada format Surat Pesanan yang telah saya download, pihak yang tanda tangan adalah Pejabat Pengadaan dan Penyedia. Saya call ke Helpdesk LKPP, memang iya Pejabat Pengadaan yang teken Surat Pesanan, katanya itu adalah karena yang buat paket di sistem adalah Pejabat Pengadaan.

    Apa boleh Pejabat Pengadaan mengikat kontrak dengan Penyedia?

    Terima kasih atas pendapatnya.

    1. Pak Kujang: Saya coba jawab semoga bisa menenangkan..
      1. Cukup surat pesanan
      2. Perpres 4/2015 jelas sekali bukti perjanjian terkait ePurchasing adalah surat pesanan. Surat Perjanjian sudah ada antara LKPP dan Pabrikan.
      3. Karena sifatnya surat pesanan menurut saya ketentuan yang mengikat tentang perjanjian memang bisa saja pejabat pengadaan. Namun demikian saya lebih yakin jika surat pesanan tetap PPK yang menandatangani. Untuk itu beberapa teman mengungkapkan utk ePurchasing langsung dilakukan oleh PPK.

  5. pak sam,…kalau di t4 saya lain lagi….SBM 2015 tidak berlaku, di ‘racik’ ulang oleh pemkot, sehingga pejabat pengadaan honornya 500 rb perbulan (9 OB), sementara Pokja ULP 1.650 rb perbulan (9 OB)….gmn pendapat pak samsul? hehehe…

    1. Pak Idris: Kalo pejabat pengadaan utk rutin sih masih layak pakai OB pak… tapi kalau untuk non rutin mestinya tetap perpaket… tapi kembali kepada apresiasi pemegang kebijakan tentang beban kerja dari pelaksana pengadaan..

  6. Salam Hormat Pak,,setelah sekian lama akhirnya ketemu juga web bapak yang baru,,saya mau bertanya pak tentang pengadaan website dan jaringannya.. dalam ketentuannya apakah masih berkemungkinan dengan kategori JASA KONSULTAN,,mohon pencerahannya pak..

    1. Pak Sadriyanto: iya pak migrasi ini. Kalau utamanya pada desain sistem dan website dimana yang paling diperlukan adalah tenaga ahli maka konsultan. Tapi kalau hanya mengaplikasikan template desain, hosting dan setting jaringan yang tidak perlu keahlian maka bisa jasa lainnya.

  7. Terimakasih atas balasannya pak,, sy sangat berterimakasih dan semoga bapak dilimpahkan rahmat kesehatan dan ilmu yg bermanfaat darinya Allah SWT.. Amiinn.

  8. bagaimana dengan e-purchasing pada pengadaan laptop yang jenis barangnya ada pada e-katalog sedangkan jumlah laptop hanya 2 unit,apakah tetap dilakukan pengadaan melalui e-purchasing sedangkan pemesanan barang ada di bhineka.com yang notabenenya berada di jakarta, sedangkan kami berada di sulawesi.

    1. Pak Ikbar: dengan kondisi aturan Perpres 4/2015 sekarang mewajibkan ePurchasing untuk barang yang termaktub dalam katalog maka mau tidak mau diutamakan ePurchasing meskipun cuma 2 unit. Terkecuali PA/KPA berani menjustifikasi berbeda, selama tidak merugikan keuangan negara, menguntungkan orang lain atau suap menurut saya tidak masalah. Dengan catatan ketika ada pemeriksaan dapat memberikan argumentasi dan justifikasi yang kuat dan risiko ditanggung semua pelaksana 🙂

  9. Klo pembelian 1 atau 2 unit barang semua melalui e katalog /e purchasing bisa2 smua usaha kecil/ toko kecil di daerah mati ini..kacau dah pemerintah skarang katanya mau mengembangkan UMKM kok malah mau mematikan jadinya..

    1. Pak Andre: mungkin saja terjadi atau bahkan mungkin juga tidak, sayangnya belum saya temukan hasil penelitian yang terpercaya tentang dampak pembelian pemerintah terhadap usaha kecil khususnya pembelian yang kecil2 karena kebanyakan yang mengakses pengadaan pemerintah CV2 yang tidak punya toko, atau toko2 malas naik pangkat jadi usaha kecil atau menengah. Ditempat saya justru ada toko yang besar hanya dari retail non pemerintah. Jadi memang perlu data obyektif. Semoga pemerintah bisa memnyajikan datanya.

  10. untuk kejelasan pak..beaarti untuk e-puschishing…proses pembelian boleh langsung di lakukan oleh PPK dengan login PPK..dalam hal ini ditempat kami PPK adalah PA..mohon jawabannya

  11. Dampak dari diberlakukannya e catalog di daerah sangat kami rasakan bagi kami pengusaha kecil/cv,sekarang yang datang ke dinas langsung orang pabrik,melobi dinas agar beli produknya mana yang fee nya lebih besar itu yang dipilih dinas, kami di daerah hanya jadi penonton.kami kira hanya kami yang merasakannya setelah kami baca koran dan di internet semua usaha kecil keberatan,akumindo ( asosiasi umkm indonesia) protes, gakeslab juga bahkan walikota tangerang juga ikut protes lkpp atas monopoli pihak pabrik..gmana daerah mau berkembang kalau usaha usaha didaerah yang mengerakkan ekonomi daerah mati..mohon agar bpak mungkin bisa mendengar dan menyampaikan keluhan kami,karena kalau tidak diubah aturannya,jangan tunggu tahun depan, tahun ini saja berapa ribu usaha kecil didaerah yang mati,,dan aneh rasanya kalau lkpp tidak merubah aturannya karena sudah banyak yang protes,kalaupun tetap dipertahankan pasti ada permainan apa lkpp dengan pabrikan??..

    1. Pak Ahmad : Saya sendiri tidak punya data ilmiah yang kuat tentang ketergantungan usaha mikro dan kecil terhadap paket lelang pemerintah, jadi saran saya dari asosiasi Usaha Kecil juga melakukan hal ini agar Pemerintah bisa melihat data yang valid. Sebatas kemampuan kami akan sampaikan kepada teman2 di LKPP, terimakasih.

  12. Saya ingin bertanya?kebetulan saya jadi ppk dinas yang ingin beli alat pertanian melalui e-catalog,saya sudah menghubungi 2 pabrik tetapi pabrik mengatakan barangnya kosong,mungkin karena kami hanya membeli 3 unit makanya kurang mendapat respon dari pabrik,sedangkan dipasaran/ditoko-toko didaerah kami,barang yang kami akan beli itu banyak beredar.bagaimana solusinya karena alat ini akan segera dipakai?,apakah boleh kami tidak mengunakan e-catalog,jangan sampai masalah ini berujung hukum untuk kami karena tidak membeli barang yang sudah ada di e-catalog..dan saya juga sudah bertanya di dealernya apa sanggup dengan harga di e-catalog,mereka semua tidak sanggup.tolong solusi agar jangan sampai petani yang dikorbankan karena aturan yang ada ini.

  13. pak samsul kalau boleh, mohon untuk mencantumkan alamat fb agar saya bisa konsultasi terkait pengadaan, karena saya masih baru belajar menjadi pejabat pengadaan pada SKPD. terima kasih atas perhatiannya.

  14. Saya kira pengunaan e-katalog ini membuat dinas (PPK) enak dan lebih aman melakukan korupsi dengan pabrik.Kalau lelang terbuka spesifikasi mengarah ke satu merk saja,kita bisa protes di aanweijing,mereka ada takutx Karena terbuka,dan yg bertugas menjalankan lelang adalah lpse,bukan PPKnya,sedangkan e katalog ini yg klik sendiri adalah PPKnya,bisa milih langsung pabriknya tanpa diketahui oleh umum.Didaerah saya sekarang banyak barang2 lewat ekatalog yang tidak bisa dipakai atau cepat rusak karena bukan barang yang baik dan laku dipasaran tapi yang dibeli produk dari pabrik yang berikan fee lebih besar ke dinas (PPK).

    1. Pak Agus wirawan: seperti halnya Bapak saya sendiri tidak punya data valid dan obyektif ttg perbandingan kejahatan pada epurchasing dgn yg konvensional utk itu pendapat Bapak mungkin benar tapi belum tentu tidak salah… jika Bapak mempunyai data valid silakam diadukan kepada pihak yang berwajib tentu konsekwensi hukum mengikat pada semua pihak…

  15. Ini LKPP membuat aturan e katalog aneh sekali,misalnya dinas mau beli barang 1 atau 2 unit yang sudah masuk di e katalog,kita harus belinya di pabrik.kan kasihan rekanan atau toko-toko yang tiap tahun,kita belinya disana,dan juga mau cepat jadi lambat kita,tunggu orang pabriknya ngerespon,padahal mau beli 2 unit.jangan LKPP menutup mata dengan hal ini berilah batasan pembelian melalui e katalog di pabrik.mungkin diatas 2,5 M agar ekonomi daerah juga dapat tumbuh.ato mungkin ini permainan LKPP dengan pihak pabrik,agar seluruh indonesia beli langsung ke Pabrik.

    1. Pak Marsono: memang banyak yg berpemahaman serupa dgn Bapak.. tapi jgn lantas berpikiran buruk atas kebijakan… sebaiknya kritik seperti ini dilandasi oleh data dan analisa yg valid… misal apakah pembelian langsung ke toko2 kecil itu benar2 menstimulasi toko2 tersebut 3 sd 5 th kedepan membuat mereka tumbuh menjadi usaha kecil dan menengah.. kalau ya berapa signifikansinya bagi perekonomian daerah dst… termasuk katalog ini masih tahap awal tentu belum tentu ini yg terbaik tapi patut dicoba utk diukur efektivitasnya…

      1. Jangan bpk menutup mata,lihat sekarang ekonomi kita terpuruk,apalagi di daerah kami NTT,yg perekonomiannya tergantung dari dana pemerintah.sekarang dengan e katalog semua dana baik yang APBD atau APBN yang sudah masuk e katalog harus beli di pabrik.toko-toko semakin banyak PHK karyawannya bahkan ada yang tutup karena tidak adanya perputaran uang di daerah kami.Jangan sampai kita menunggu kesenjangan ini berlanjut dan menunggu gejolak di daerah,baru aturan ini diubah.

        1. Pak Marsono: selayaknya bapak bisa menduga saya menutup mata padahal saya sedang membuka mata utk kondisi yang lebih obyektif menurut saya..jika bisa bapak mengatakan itu silakan paparkan datanya ke LKPP semakin valid maka semakin kuat sebagai justifikasi… apakah betul pondasi perekonomian NTT adalah penyedia2 pemerintah dst… ini yg diperlukan bukan hanya sekedar asumsi…

  16. Pak samsul….saya mau bertanya, kebetulan saya baru di tunjuk sebagai pejabat pengadaan Tahun kemarin, saya tidak mendapatkan honor sepeserpun…dari 100 paket pengadaan langsung yg kami lakukan d skpd saya, masalahnya ada di standarisasi…karena nilai dr 100 paket PL yg telah dilakukan tidak mencapai 50 juta per paketnya…. Jdi yg bisa di bayarkan 50 jt keatas itu bgmaina pak? Mohon masukannya pak… Terimakasih.

    Salam

    1. Yang jelas standarisasi tersebut tidak rasional, kemudian banyaknya jumlah paket pengadaan langsung merupakan indikasi adanya pemecahan paket menghindari pelelangan. Silakan telaah lagi secara bersama-sama besar kemungkinan dalam sekian ratus paket tersebut terdapat jenis barang/jasa yang sejenis atau bisa digabungkan dalam satu paket pekerjaan/pelelangan.

  17. Assalamualaikum.. Pak sy dri aceh, mau bertanya masalah biaya kontrak pak, yang mana penggandaan kontrak dri dinas tidak ada biaya pak. Trus dinas juga tdk ada yg ahli buat kontrak. Namun dinas meminta rekanan utk membuat kontrak dari pihak ke 3 yg mana memerlukan jasa dan biaya fhoto kopi serta cetak. Apakah itu dikatakan pungli??? Dan sebenarnya proses kontrak siapa yg buat dan biaya siapa yg tanggung pak?? Krn rekanan sendiri menyuruh dinas yg buat kontrak nanti biaya kita ksih.. Sementara dipihak luar itu menganggab pemungutan??? Trimakasih pak. Mohon dijawab

    1. Pasal 115 (1) K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Penyusunan kontrak adalah bagian dari tanggungjawab PPK bukan penyedia jadi jangan dibebankan kepenyedia

  18. Peyusunan benar dinas pak..biaya untuk percetakan kontrak gmna pak? Di dpa kita tdk ada biaya apapun buat percetakan kontrak dll. Yg ada cuma honor saja

  19. pak

    Mohon sharing…
    jika penyedia di eKatalog tidak bisa memenuhi pesanan, kemudian mengeluarkan surat penolakan paket. Apakah paket tersebut bisa di lakukan Penunjukan Langsung, mengingat di pasaran barang dimaksud masih tersedia..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.