012615_0201_SerialPerpr1.jpgPepres 4/2015 mengubah peran Pejabat Pengadaan menjadi lebih luas. Dalam kerangka percepatan, perubahan ini ditujukan untuk efisiensi. Perubahan Pasal 1 Angka 9 menyebutkan Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing. Untuk pengadaan langsung tidak ada perubahan yaitu pengadaan barang/jasa non konsultan s/d 200jt dan konsultan s/d 50jt.

    Tambahan tugas Pejabat Pengadaan adalah :

  1. penunjukan langsung pengadaan barang/jasa non konsultan s/d 200jt dan konsultan s/d 50jt.
  2. E-Purchasing tanpa batasan nilai.

Untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung mungkin sudah cukup familiar karena sebelum Perpres 70/2012 terbit pejabat pengadaan hanya dibatasi oleh nilai yaitu s/d 200 juta.

Yang mengagetkan adalah pejabat pengadaan ditugaskan untuk melaksanakan e-Purchasing tanpa batasan nilai. Sebesar itukah beban yang ditanggung oleh Pejabat pengadaan? Asumsi yang digunakan adalah karena untuk e-purchasing tidak perlu dilakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi sehingga tugas pejabat pengadaan melaksanakan tugas yang sudah tersistem dalam aplikasi e-Purchasing.

Ada satu tahapan proses e-purchasing yang bisa menjadi titik krusial tanggungjawab pejabat pengadaan. Tahapan negosiasi teknis dan biaya. Disini pejabat pengadaan menjadi wakil pemerintah untuk melakukan negosiasi teknis dan biaya dalam rangka mendapatkan harga dan teknis yang efisien dan efektif.

Jika melihat pesan dari Inpres 1/2015 tentang percepatan pengadaan barang/jasa dimana salah satu poinnya adalah melakukan konsolidasi pengadaan, maka tugas pejabat pengadaan bisa saja mencapai nilai milyaran rupiah.

Ketika seluruh proses pengadaan kendaraan bermotor misalnya, telah terkonsolidasi dengan maksimal maka pejabat pengadaan harus mempunyai tugas untuk memperhatikan item teknis terkait layanan dan biaya dalam melakukan negosiasi. Pembelian kendaraan bermotor dalam jumlah besar didalamnya tentu terdapat syarat dan kondisi yang beragam.

Misalkan dalam 1 tahun instansi pemerintah daerah mengadakan 100 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ini tersebar dalam beberapa SKPD dan ditangani oleh beberapa PPK. Jika daerah punya kebijakan tentang penyeragaman, salah satu tools konsolidasi, bisa saja merek yang diminta berbeda-beda atau satu merek.

Sudah sepadankah beban berat yang ditanggung pejabat pengadaan dengan jaminan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi?

Jika melihat format PMK 53-2014 tentang Standar Biaya Masukan 2015 honor pokja dihitung dengan satuan OB atau Orang Bulan.


Dengan komposisi seperti ini 1 orang pejabat pengadaan yang melakukan 1 kali proses pembelian secara elektronik (e-Purchasing) dengan nilai kecil maupun besar adalah Rp. 680.000,-/bulan. Bagaimana dengan pengadaan obat, alat kesehatan atau alat berat dan lainnya?

Teringat anekdot tukang becak dan rem. Seorang calon penumpang meminta tukang becak mengantar ketujuan dengan cepat hanya bayar Rp. 5.000,-. Si tukang becak dengan santainya bilang, silakan naik pak tapi nanti gak pakai rem ya!

Tingginya kecepatan tidak sekadar memerlukan tools yang berkualitas. Jauh lebih penting dari itu pengguna harus benar-benar ahli. Selayaknya Valentino Rossy yang mampu mengendarai kendaraan super cepat dilintasan balap.

Untuk Pejabat Pengadaan APBN mungkin saja fokus kepada kegiatan rutin. Karena 200jt bagi APBN hanya untuk belanja operasional. Tapi bagi daerah s/d 200juta bisa untuk bangun jalan dan jembatan. Formulasi beban kerja berdasarkan OB tentu tidak akan pas dengan besarnya beban dan risiko yang ditanggung pejabat pengadaan APBD.

Untuk pejabat pengadaan belanja rutin menggunakan satuan OB sangat mungkin tepat. Namun demikian untuk pejabat pengadaan yang menangani belanja modal selayaknya lah berbasis Orang Perpaket (OP).

Untuk itu Kementerian Keuangan (APBN) dan Kementerian Dalam Negeri c.q Kepala Daerah (APBD) mengubah mindset sallary pengelola pengadaan barang/jasa kearah berbasis beban kerja. Sebagaimana telah diamanatkan Inpres 1/2015.

Disamping itu dukungan peningkatan kompetensi keahlian dan keamanan kerja pejabat pengadaan haruslah terus ditingkatkan. Kungkungan beban kerja yang tiada putusnya dapat membuat pengembangan kemampuan dan pengetahuan pejabat pengadaan menjadi stagnan. Disisi lain keamanan pejabat pengadaan dalam bekerja harus dapat dijamin dengan lebih baik.

Jangan sampai bertambahnya beban pejabat pengadaan tidak disertai dengan minimnya dukungan peningkatan kompetensi dan perlindungan. Ini sama seperti analogi penumpang becak yang bayar murah, pengen cepat, tanpa rem dan kendaraan Rossy yang dikendarai anak SMP tanpa helm dan pakaian khusus. Celakalah ujungnya. Tentu ini baru bercerita soal pejabat pengadaan belum pihak pengadaan yang lain.


Print Friendly