012615_0201_SerialPerpr1.jpgPerpres 4/2015 meskipun digadang bukanlah Perpres pamungkas namun telah memasuki wilayah gradasi praktik pengadaan yang strategis. Setelah memunculkan e-Katalog yang dibangun sejak 2013 kini muncul konsep Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). SIKAP adalah implementasi Vendor Management System (VMS) yang telah diaplikasikan dalam sistem procurement banyak negara.

    Ini bukanlah hal yang baru sebenarnya karena dalam arsitektur e-Procurement yang digadang oleh LKPP-RI. Seperti terlihat dari bagan berikut yang diambil dari paparan sosialisasi tentang e-Procurement.

    Jika dilihat dari bagan diatas maka secara strategis sebenarnya SIKAP menjadi salah satu kunci pengembangan
sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia utamanya bertujuan untuk mendapatkan 2 hal. Pertama mendapatkan “penyedia” yang berkompeten dan kedua mendapatkan “barang/jasa” sesuai kebutuhan. Secara runtutan proses harus didapatkan penyedia yang berkompeten untuk menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan. Tidak bisa sebaliknya barang/jasa didapatkan dulu sebelum penyedianya, jika ini terjadi maka dipastikan proses bermasalah.

    Proses pemilihan, dari bagan diatas, melalui tahapan proses memastikan kompetensi penyedia yaitu disebut dengan kualifikasi. Kualifikasi penyedia dinilai dari sisi administratif dan teknis yang kerap kita sebut dengan administratif kualifikasi dan teknis kualifikasi.

    Kemudian terkait kemampuan penyedia menyediakan barang/jasa dinilai dari penawaran. Penawaran dinilai dari pemenuhan persyaratan administratif, teknis dan harga.

    Kedua tahap ini menjadi satu kesatuan proses yang nantinya menjadi dasar untuk memastikan penyedia mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

    Dalam kerangka percepatan pengadaan barang/jasa proses pemilihan oleh Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 dimunculkanlah istilah e-Lelang Cepat dan e-Seleksi Cepat. Boleh juga disebut sebagai e-Tender Express.

    Pasal khusus tentang ini adalah pasal 109A :

  1. Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa
  2. Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga
    untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.
  3. Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
    1. undangan;
    2. pemasukan penawaran harga;
    3. pengumuman pemenang.

Untuk memahami tentang kemungkinan tentang e-Tender Express maka secara substansi dapat kita lihat dari proses pemilihan. Pasal 109A memangkas penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis sehingga tertinggal harga saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Silakan kita lihat dari bagan berikut.

e-Tender Express bisa terwujud apabila kualifikasi administratif dan kualifikasi teknis penyedia sudah terjamin melalui SIKAP. Kemudian untuk teknis penawaran sudah terjamin melalui e-Katalog atau spesifikasi teknis sederhana atau sudah memiliki standar acuan yang jelas dipasaran. Bisa dicontohkan spesifikasi sederhana ini adalah laptop, komputer, konsultan perorangan, EO, konstruksi puskesmas sederhana dan lainnya. Persaingan atau kompetisi hanya ada pada harga penawaran pada akhirnya.

Tentu saja e-Tender Express memerlukan data SIKAP yang valid. Membangun ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bagaimanapun harus dimulai karena tantangan didepan mata. Untuk itu dari Dokumen e-Tender Express (yang diunggah pada website http://inaproc.lkpp.go.id) masih terdapat pasal transisi yang memungkinkan verifikasi kepada penyedia jika data dalam SIKAP belum dapat di verifikasi. Hasil dari verifikasi ini nantinya diinput ke SIKAP oleh Pokja.

Kiranya demikian sedikit gambaran sistem e-Tender Express yang dapat saya ulas sembari menunggu berbagai referensi dan diskusi terkait implementasi e-Tender Express.

Print Friendly