(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 2)

PPTK yang akan dibahas disini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan rasa PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bukan PPTK rasa Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015. Atau PPTK rasa PermenPU 45/2007. Meskipun nanti dalam rangka menawarkan solusi, benchmark dari aturan-aturan di atas dapat dipergunakan.

Salah satu diskusi krusial terkait perubahan PP 58/2005 adalah tentang tugas dan fungsi PPTK dalam hubungannya dengan pengadaan barang/jasa. Pertanyaan mendasar bagaimana peran PPTK sejak persiapan hingga ke pengendalian kontrak dan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa?

Jika merujuk pada PP 58/2005 maka peran PPTK hanya diwilayah uang. Disisi teknis diturunkan pada Permendagri 13/2006, khusus terkait pengadaan, adalah saat administrasi pembayaran. Salah satunya sebagaimana tertuang pada pasal 205 ayat 1 disebutkan bahwa PPTK menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. Lebih jauh kepada otorisasi pembayaran kewenangan sudah ada pada PA/KPA melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).

Disisi persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkup aturan uang, PP 58/2005 dan Pasal 22 Permendagri 13/2006 disebutkan PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Dirinci pada pasal 12 ayat 5 dan 6 Permendagri 13/2006 bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:

  1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi PPTK kewenangannya hanya sampai pada dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi
pembayaran. Selebihnya menjadi tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melengkapi kebutuhan dokumen administrasi pembayaran dengan mempersiapkan kelengkapan bukti perjanjian hingga serah terima pekerjaan.

Dari runtutan ini maka fungsi PPTK adalah koordinator atas kerja PPK disisi administratif atas nama PA/KPA. Artinya kedudukan administratif lebih tinggi atau minimal sama dengan PPK.

Tanpa menafikan fakta bahwa dibeberapa daerah PPTK sangat powerfull, bahkan kadang-kadang seolah melebihi kewenangan PA/KPA, kondisi umumnya dilapangan PPTK diperankan sebagai staf pendukung PPK.

Apalagi jika yang bertindak sebagai PPK adalah PA/KPA, kondisinya semakin parah. Tanpa memperhatikan kemampuan baik beban kerja, rentang kendali apalagi kompetensi PPTK di-kerjapaksa-kan sebagai pelaksana tugas ke-PPK-an atas nama PA/KPA. Bahkan kebanyakan tanpa Surat Keputusan (SK) Khusus sebagai Staf Pendukung PPK yang kemudian hari menjadi titik lemah ketika terjadi kasus hukum.

Kedudukan PPTK diwilayah aturan keuangan jika dilihat dari klausul pembagian kewenangan sedikit lebih tinggi dibanding PPK, meskipun yang menjadi PPK adalah PA/KPA. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut :

Pertama, dari sisi hirarki peraturan, PPTK diatur melalui PP atau Peraturan Pemerintah. Sedangkan kewenangan ke-PPK-an diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Sesuai Pasal 7 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP lebih tinggi dari Perpres.

Kedua, dari sisi pembagian kewenangan. PPTK ditunjuk oleh PA/KPA kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 PP 58/2005 dan Pasal 87 Permendagri 13/2006. Sedangkan PPK sesuai Pasal 8 ayat 1 huruf c Perpres 54/2010 ditetapkan langsung oleh PA/KPA.

Ketiga, jika kita lihat pula dari Pasal 1 angka 16, PP 58/2005, yang dapat menjadi PPTK adalah Pejabat Pada Unit SKPD. Dipertegas pada pasal 12 ayat 1, Permendagri 13/2006, bahwa PA/KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. Ini menegaskan bahwa PPTK adalah jabatan yang mengikat pada jabatan struktural esselonair. Berbeda dengan ke-PPK-an yang merupakan unsur fungsi yang mengikat pada kompetensi (sertifikasi) dan manajerial.

Dengan demikian meskipun PA/KPA bertindak sebagai PPK tidak serta merta kemudian PPTK menjadi staf pendukung tugas ke-PPK-annya. Karena benar yang menunjuk adalah PA/KPA, namun yang menetapkan adalah Kepala Daerah. Sehingga penugasan PPTK diluar wilayah tanggungjawab yang dilimpahkan oleh PP 58/2005, harus mendapatkan penetapan/persetujuan Kepala Daerah atau paling minimal atas SK yang berbeda oleh PA/KPA.

PPTK versi Kemendagri (Permendagri 1/2015)

Sebagai bahan pembanding, dalam rangka membaca arah perubahan PP 58/2005, maka kita perlu melihat bagaimana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menterjemahkan posisi PPTK untuk dirinya sendiri (Kementerian Dalam Negeri). Uniknya dilevel Kementerian dan Lembaga hanya Kemendagri yang begitu keukeuh mempertahankan keberadaan PPTK. Ngototnya Kemendagri mempertahankan PPTK adalah misteri tersendiri yang sampai saat ini belum ditemukan alasan yuridis dalam aturan yang lebih tinggi.

Melalui Permendagri 1/2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri 67/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tetap memepertahankan keberadaan PPTK. Padahal secara tegas pada konsideran menimbang Permendagri 1/2015 adalah aturan turunan dari PP 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

PP 45/2013 sama sekali tidak menyebutkan nomenklatur PPTK, yang ada justru nomenklatur PPK. Pasal 1 angka 23 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Peran PPK pada PP 45/2013 diperluas tidak lagi hanya terkait pelaksanaan pengadaan (perjanjian) tapi juga pelaksanaan kegiatan hingga pengesahan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang notabene adalah kewenangan PPTK versi Kemendagri dan PP 58/2006.

Tidak seperti Permendagri 13/2006 yang sangat enggan menyebutkan istilah PPK, untuk mengatur dirinya sendiri Kemendagri tampaknya terpaksa manut dengan PP 45/2013. Ini tampak pada masuknya istilah PPK yang sangat akomodatif dengan bahasa aturan pengadaan. Definisi PPK pada Permendagri 1/2015 sama persis dengan PP 45/2013.

Pasal 1

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Hanya pada bahasan tugas dan wewenang ditambahkan poin huruf a dan n dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 11

  1. Dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf huruf e dan huruf g, PPK memiliki tugas dan wewenang:
    1. menetapkan PPTK;
    2. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
    3. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
    4. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
    5. melaksanakan Kegiatan swakelola;
    6. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
    7. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
    8. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
    9. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
    10. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
    11. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
    12. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan;
    13. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara; dan
    14. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
      1. spesifikasi teknis Barang/Jasa
      2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
      3. rancangan Kontrak.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dibantu oleh PPTK.
  3. Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
    1. menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana kepada Kepala Satuan Kerja;
    2. menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan
    3. mengusulkan revisi POK/DIPA kepada Kepala Satuan Kerja.
  4. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, PPK menguji:
    1. kelengkapan dokumen tagihan;
    2. kebenaran perhitungan tagihan;
    3. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
    4. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
    5. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; dan
    6. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.

Pasal 12

  1. PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil, keabsahan, dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
  2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dan huruf h dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

Posisi PPTK di Kementerian Dalam Negeri berbanding terbalik dengan PPTK di Pemerintahan Daerah (PP 58/2005). Jika PPTK versi daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas penunjukan dari PA/KPA, PPTK versi Kemendagri langsung ditetapkan oleh PPK, PPK sendiri ditetapkan oleh KPA (Pasal 8, Permendagri 1/2015). PPTK versi Kemendagri adalah staf dari PPK!

Yang menjadi catatan adalah Permendagri 1/2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri 67/2015 mencampurbaurkan pakem bahasa uang dan bahasa pengadaan dalam satu peraturan. Jika perubahan PP 58/2005 mengikuti maka akan berhadapan dengan “adat istiadat” daerah yang sudah terbentuk sejak 2005. Tentu untuk satu kebaikan mestinya tidak menjadi masalah.

Lihat saja Pasal 18 ayat 3 Permendagri 1/2015 yang menjelaskan tugas PPTK yang sedemikian luas di area aturan uang dan pengadaan:

  1. PPTK mempunyai tugas:
    1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    2. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
    3. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
    4. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
    5. membuat dan menandatangani SPP;
    6. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
    7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap dengan format PP 58/2005

Peran dan fungsi PPTK versi PP 58/2005 ada diwilayah aturan uang. Rentang kendali dan beban kerja PPTK sangat dekat dengan tugas-tugas struktural. Dengan demikian sebaiknya dalam rencana perubahan PP 58/2005 adalah penegasan tugas dan fungsi PPTK diwilayah aturan uang. Penegasan bahwa rentang kendali kewenangan PPTK hanya pada administratif kegiatan dan administratif pembayaran sedangkan pengadaan barang/jasa diserahkan sepenuhnya pada organisasi pengadaan barang/jasa yaitu PA/KPA, PPK dan PPHP.

Dengan opsi ini maka peran dan fungsi pengendalian pekerjaan sejak tanda tangan kontrak hingga serah terima pekerjaan bersifat sangat teknis fungsional. Menjadi beralasan kalau kemudian petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan peran dan fungsi ke-PPK-an adalah pejabat fungsional pengadaan.

Bagi daerah opsi ini jauh lebih familiar dan mudah untuk diimplementasikan, selama penafsiran aturan turunan dari PP 58/2005 perubahan nanti lebih konsisten. Permendagri 13/2006 terbukti masih belum mampu membangun disiplin bahasa aturan yang baik. Hal ini terbukti dengan peraturan perubahan yang justru menabrak disiplin bahasa aturan keuangan sehingga mengintervensi aturan pengadaan bahkan aturan barang.

Misal Permendagri 21/2011 yang merespon Perpres 54/2010 dengan menekankan bahwa PA/KPA bertindak sebagai PPK. Padahal jika dirunut PA/KPA aturan pengadaan (Perpres 54/2010) dari sisi fungsi dan peran berbeda dengan PA/KPA aturan uang. Meski memang PA/KPA aturan pengadaan sesungguhnya bagian irisan dari kewenangan PA/KPA aturan uang. Dampaknya di daerah muncul pemahaman bahwa PPK wajib dijabat oleh PA/KPA yang notabene bertentangan dengan aturan pengadaan.

Belum lagi persoalan daerah menterjemahkan dan menafsirkan Permendagri 13/2006 ke dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maupun Peraturan Daerah (Perda) tanpa memperhatikan irisan yang tegas antara kewenangan uang dan pengadaan. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri hingga membatasi fleksibilitas manajemen pengadaan. Misal soal satu rekening belanja tidak boleh terbagi atas beberapa bukti perjanjian dan lain sebagainya.

Untuk itu opsi Perubahan PP 58/2005 adalah memantapkan dan memperjelas lingkup bahasa aturan uang. Diantaranya penegasan tugas pokok dan fungsi PPTK sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan saja, dalam rangkaian Visi, Misi, Target dan Sasaran, Program dan Kegiatan. Sedangkan teknis pelaksanaan kegiatan dalam paket-paket pengadaan dan paket pekerjaan sepenuhnya diserahkan pada organisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur Perpres 54/2010 atau Perpres Penggantinya.

Untuk memperkuat legitimasi kontraktual serta harmonisasi lingkup tanggungjawab, kewenangan penandatanganan kontrak pun mestinya tidak lagi dilakukan oleh PPk tapi oleh PA/KPA. Sehingga runtutan kewenangan pada aturan pengadaan dan aturan barang menjadi lebih harmonis. Yang berjanji adalah sekaligus yang berwenang untuk membayar. Dengan kata lain PPK adalah tim pendukung PA/KPA diwilayah pengadaan. PPTK adalah tim pendukung PA/KPA diwilayah keuangan.

Mengadopsi Permendagri 1/2015

    Kelihatannya opsi ini akan menjadi nominator dalam rencana perubahan PP 58/2005 kedepan. Posisi PPK akan semakin manajerial dan PPTK menjadi sangat teknis. Untuk uraiannya sebagaimana dibagian sebelumnya. Dengan posisi ini harusnya nanti pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa saja hanya ada satu PPK dengan beberapa PPTK dibawahnya. Tentu pada akhirnya PPTK harus mempunyai kompetensi teknis pengadaan barang/jasa. Pertanyaannya adalah apakah PPTK perlu memiliki sertifikasi baik sertifikasi teknis terkait jenis pengadaan atau sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa?

Jika berkaca pada Permenpu 45/2007 yang mewajibkan Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) konstruksi wajib memiliki sertifikat pelatihan maupun tenaga fungsional PTK, maka semestinya PPTK yang dituntut memiliki syarat tersebut. Bahkan ruang ini dapat diisi oleh fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Ditambah lagi jika kita melihat formulasi tugas PPTK yang begitu luas pada pasal Pasal 18 ayat 3 Permendagri 1/2015.

Menghapus Istilah PPTK

Diskusi yang mengemuka dikalangan praktisi pengadaan barang/jasa di daerah adalah ide menghapuskan PPTK. Ini agar mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan perbendaharaan keuangan daerah selaras dengan mekanisme APBN.

Bahkan muncul pemikiran agar tata cara dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara administratif dan teknis mengacu pada pengelolaan APBN yang dikomandoi oleh Kementerian Keuangan.

Tugas pelaksanaan teknis kegiatan yang sangat terkait dengan tupoksi struktural diserahkan sepenuhnya kepada jabatan yang tersedia pada setiap SKPD. Ini juga merupakan bagian dari optimalisasi struktur organisasi yang ada. Fungsi administratif kesekretariatan yang ada pada Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah atau dibagi ke struktur yang telah ada.

Patut dimaklumi karena selama ini selalu saja terjadi perdebatan ketika disisi aturan uang menggunakan mazhab pengelolaan keuangan daerah sementara peraturan pengadaan generik baik APBN atau APBD. Apa yang bisa dengan mudah dilaksanakan pada mekanisme APBN ternyata tidak mudah dilaksanakan didaerah.

Misal terkait pelaksanaan pekerjaan yang terlambat dan melewati tahun anggaran. Disisi APBN telah difasilitasi dengan PMK 243/2015. Sementara daerah terikat dengan pakem yang kaku dan administratif, sehingga fenomena keterlambatan yang hampir pasti selalu ada menjadi celah kasus hukum yang tidak berkesudahan. Masih banyak lagi contoh lain yang akan sangat panjang jika kita urai disini.

Tentu dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang ada masih terdapat opsi lain yang bisa jadi lebih baik. Namun setidaknya artikel ini ditujukan sebagai bagian kontribusi pemikiran kearah perubahan yang lebih baik. Semangatnya tetap menjaga akuntabilitas keuangan daerah dengan tetap memperhatikan fleksibilitas manajemen pengadaan. Sehingga tujuan optimal pengelolaan pembelian dan manajemen pasokan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dapat tercapai.

Setidaknya ada 3 opsi reposisi peran PPTK yang diurai pada artikel kali ini yaitu:

  1. Mempertahankan peran PPTK sesuai dengan PP 58/2005 dengan memperjelas ruang lingkup tugas pokok dan fungsi dalam ranah pelaksanaan teknis “KEGIATAN” dan menyerahkan wilayah pelaksanaan pekerjaan pada organisasi pengadaan barang/jasa. Termasuk didalamnya memperbaiki secara luas konsistensi bahasa aturan dalam aturan turunan PP 58/2005 seperti Permendagri 13/2006, Perda dan Perkada pengelolaan keuangan daerah.
  2. Mengadopsi tugas dan fungsi PPTK yang diimplementasikan dilingkungan Kemendagri melalui Permendagri 1/2015 dan perubahannya. Dengan catatan membekali PPTK dengan kemampuan manajerial dan teknis yang diperlukan.
  3. Menyerahkan kewenangan pelaksanaan teknis kegiatan kepada struktur organisasi yang telah tersedia pada setiap organisasi perangkat daerah. Artinya tidak perlu ada PPTK dengan pertimbangan optimalisasi struktur organisasi yang pada akhirnya dapat mendorong efisiensi. Disisi lain perlu penyelarasan mekanisme pengelolaan keuangan daerah (APBD) dengan keuangan pemerintah (APBN) sehingga fleksibilitas dan pola pengelolaan keuangan tidak berbeda terlalu jauh seperti yang selama ini terjadi.

Demikian sedikit bahan pemikiran semoga menjadi manfaat dan tentu tidak lupa koreksi dan saran konstruktif jika terdapat kekeliruan. Wallahualambissawab

Print Friendly, PDF & Email