P54 Update copy

Pasal 22 ayat 3 huruf c angka 4

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

c. menetapkan kebijakan umum tentang:

1) pemaketan pekerjaan;

2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;

4) penetapan penggunaan produk dalam negeri.

 PA/KPA dalam menyusun rencana umum pengadaan sejak awal menetapkan tentang paket pekerjaan menggunakan produk dalam negeri.

 Pasal 23

(1)  Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

(2)  K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:

a.      honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
b.     biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
c.      biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
d.     biaya lainnya yang diperlukan.

(3)  K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

(4)  K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Ayat 1 mengamanatkan percepatan penyusunan RUP dilakukan pada TA sebelumnya. Artinya RUP sudah dapat disusun sejak Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun, sehingga ketika APBN/APBD ditetapkan diawal tahun maka RUP juga tepat diawal tahun.

Ayat 2 dan 3 mengamanatkan agar biaya pendukung seperti honorarium dan operasional lainnya disediakan dalam APBN/APBD. Terkait honorarium K/L/D/I diberikan mandat dalam  ayat 4, untuk dapat mengusulkan besaran standar biaya dalam standar biaya umum pemerintah atau daerah.

 Pasal 25 ayat 1a, 1b, 3

(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

(3)     Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi45 masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Ayat 1a merubah ketentuan bahwa proses pengadaan segera dapat dimulai sejak RKA disetujui oleh DPRD maju menjadi sejak APBD disetujui oleh DPRD. Boleh dibilang ini sebagai kemunduran dari upaya percepatan proses pengadaan.

Ayat 1b menegaskan bahwa RUP bukan dokumen statis namun masih bisa dirubah untuk kemudian diumumkan kembali.

Ayat 3 menegaskan tentang website K/L/D/I bagi daerah tempat pengumuman pengadaan adalah website Pemerintah Daerah bukan website SKPD atau unit kerja.

Print Friendly