Salah satu faktor yang menghambat proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang juga berdampak pada pelambatan progres pembangunan, adalah langkah hukum prematur yang ditujukan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Langkah hukum prematur ini misalnya masuknya proses pemeriksaan dugaan pidana sebelum adanya kontrak, adanya gugatan perdata terhadap proses pemilihan penyedia, adanya gugatan PTUN terhadap proses pemilihan dan lain sebagainya.

    Pembahasan kali ini adalah terkait langkah hukum prematur terkait gugatan PTUN kepada putusan yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja (Pokja). Pokja sesuai ketentuan Perpres 54/2010 adalah salah satu organ pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan output penetapan pemenang.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU 5/1986) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa “.. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”

Definisi Keputusan TUN pada UU PTUN jika diurai setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu:

  1. Penetapan Tertulis
  2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
  3. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final
  4. Berdampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata
  1. Penetapan Tertulis

Produk pokja adalah surat penetapan pemenang. Dengan demikian jelas ini adalah sebuah penetapan tertulis oleh Pokja.

  1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Apakah Pokja adalah Badan? Perpres 54/2010 pasal 15 ayat (3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Perpres 54/2010 pasal 1 angka Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Dari kedua pasal ini tegas bahwa Pokja bukan badan tapi kepanitiaan. ULP lah yang pantas disebut sebagai badan karena merupakan unit organisasi K/L/Pemda/Institusi. Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh Kepala ULP tetapi oleh Pokja sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh ½ dari anggota pokja.

Apakah Pokja adalah Pejabat? Definisi pejabat yang diatur oleh Perpres bisa dilihat dari Perpres 54/2010 pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Artinya ketika disebut pejabat maka dilaksanakan oleh 1 (satu) orang. Maka dari itu PPK pun disebut Pejabat Pembuat Komitmen karena dilaksanakan oleh 1 orang.

Seperti yang diungkapkan Perpres 54/2010 pasal 15 ayat (3) bahwa Pokja terdiri dari minimal 3 orang dan berjumlah gasal. Ini menandakan bahwa Pokja bukanlah Pejabat melainkan panitia. Sangat keliru jika kemudian disebut pejabat Pejabat Tata Usaha Negara, pejabat saja bukan. Terkecuali ada Pokja Tata Usaha Negara, sayangnya tidak.

  1. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final

Tindakan hukum yang masuk dalam kategori tindakan hukum TUN harus memenuhi keseluruhan dari 3 syarat, mengutip penjelasan UU 5/1986 dijelaskan bahwa:

  1. Kongkret artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja Pokja berupa surat penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu.
  2. Individual artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Surat Penetapan Pemenang yang dipertanggungjawabkan pokja memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada badan usaha perdata.
  3. Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatebel. Untuk itu perlu dibangun konstruksi pemahaman terhadap aturan yang tepat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah diatur mutlak oleh Perpres 54/2010 maka pondasi pemahaman harus berdasarkan Perpres 54/2010.
    1. Ruang Lingkup Proses Pemilihan Penyedia:

      Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) Pasal 1 angka 39, disebutkan bahwa E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

      Dalam alur pikir Perpres 54/2010, ruang lingkup proses pemilihan penyedia diatur pada BAB VI
      Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa,
      Bagian Kesepuluh tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa diatur dalam 11 Paragraf. Yaitu sejak Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
      (Pasal 73) sampai dengan Paragraf Kesebelas Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 86). Ini berarti menurut Perpres 54/2010 proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah sejak pengumuman pemilihan hingga penandatanganan kontrak.

      Ruang lingkup tugas Pokja dalam pemilihan penyedia adalah sejak pengumuman pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang, setelah melewati masa sanggah atau setelah sanggahan dijawab untuk kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

      Dengan demikian proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat tetap setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK. Sebagai pertanda PPK telah setuju dengan penetapan pemenang. Sebagaimana tertuang pada Perpres 54/2010 penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan, “Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.”

      Penetapan Pemenang bukan putusan final. SPPBJ adalah putusan final.

    2. Sifat Penetapan Pemenang:

      Penetapan Pemenang yang kemudian diumumkan Pokja masih bersifat sementara. Hal
      ini bisa dilihat dari konten pengumuman penetapan pemenang. Sebagaimana dijabarkan secara teknis pada Peraturan Kepala LKPP-RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 bahwa Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

      Dengan demikian tegas penetapan pemenang bukan satu putusan final/bersifat tetap. Penetapan pemenang tidak dapat dijadikan dasar keyakinan bagi siapapun, baik penyedia maupun masyarakat,
      pasti akan ditunjuk menjadi penyedia. Penetapan Pemenang hanya berisi usulan calon penyedia yang terdiri minimal 1 calon pemenang, maksimal 3 calon pemenang.

      Putusan
      pelelangan gagal yang ditindaklanjuti dengan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, pemilihan ulang atau pemilihan batal pun juga demikian tidak bersifat final atau tetap. Alasannya karena:

      Pertama, karena masih merupakan bagian proses awal yang belum selesai.

      Kedua, Perpres 54/2010 pasal 83 ayat (4) tegas melarang PA/KPA/PPK/ Kelompok Kerja ULP memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

  1. Berdampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata

    Setidaknya karena penetapan pemenang tidak memenuhi satu dari tiga syarat sebagai tindakan hukum TUN, yaitu bukan merupakan putusan yang bersifat final/tetap, maka mestinya penetapan pemenang belum berdampak hukum bagi penyedia.

        Untuk itu meskipun penyedia merasa dirugikan akibat adanya penetapan pemenang, tidak dapat melakukan gugatan ke PTUN. Karena PA/KPA/PPK/ Kelompok Kerja ULP “Dilarang” memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal (Perpres 54/2010 pasal 83 ayat (4)).

        Tata cara penyedia menyalurkan hak ketika merasa dirugikan akibat penetapan pemenang, telah diatur melalui tata cara administratif dalam dokumen pengadaan. Dan perlu juga diingat baik-baik bahwa dokumen pengadaan telah disepakati, melalui sebuah pakta integritas, pada saat penyedia mendaftar pada pemilihan. Hak ini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukan penawaran (Perpres 54/2010 Pasal 81) dan/atau Hak penyampaian pengaduan kepada APIP dan LKPP (Perpres 54/2010 Pasal 117).

    Justru ketika langkah sanggah dan pengaduan tidak dilakukan, kemudian penetapan pemenang digugat melalui jalur PTUN, maka pada saat itu penyedia telah mengingkari Pakta Integritas. Padahal pakta tersebut salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir secara tertib.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan penyedia, dengan output akhir surat penetapan pemenang, bukanlan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat final. Untuk itu tidak selayaknya dijadikan obyek sengketa tata usaha negara.

Output proses pemilihan penyedia yang memenuhi syarat sebagai putusan tata usaha negara adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Karena SPPBJ adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Demikian bahan pemikiran saya dengan tujuan untuk memperkuat langkah-langkah hukum para pihak. Tidak hanya untuk pelaksana pemilihan (Pokja dan PPK) terlebih lagi untuk penyedia barang/jasa. Agar langkah hukum yang bertujuan untuk menghindari kerugian justru lebih merugikan. Baik dari sisi biaya uang, waktu, pikiran dan tenaga. Langkah hukum yang tepat terhadap obyek yang tepat akan menghasilkan value yang tepat bagi para pihak dan negara.

Print Friendly, PDF & Email