Dari artikel “Putusan Pokja Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara” dan “SPPBJ, Putusan TUN yang Tidak Dapat Digugat PTUN” mengerucut pada bahasan putusan yang bagaimana, dalam proses pengadaan barang/jasa, yang paling tepat digugat secara PTUN.

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

    Sebelum membahas tentang putusan maka penting kiranya mengurai alur kewenangan dalam struktur organisasi pengadaan barang/jasa. Perpres 54/2010 pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa maupun Swakelola menempatkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai puncak dari struktur organisasi.

    Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia barang/jasa PA/KPA berwenang sebagai pengambil keputusan akhir. Hal ini terungkap dari pasal 8 ayat 1 huruf i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Kemudian pada Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan, “Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.”

    Dengan demikian tegas dalam organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah keputusan akhir ada PA/KPA.

Pejabat Tata Usaha Negara

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Pasal 1 angka 2 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) Pasal 1 angka 3 dan 5 menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan menjadi ukuran untuk disebut sebagai Badan/Pejabat TUN (R. Wiyono, 2009: 24).

Pada pasal 87 ditemukan pasal penghubung antara UU PTUN dan UU 30/2014 yang menyatakan dengan berlakunya UU 30/2014, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai :

  1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  4. bersifat final dalam arti lebih luas;
  5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bisa disimpulkan bahwa pejabat tata usaha negara dalam konsepsi aturan PTUN dan Administrasi Pemerintahan adalah Pejabat pelaksana urusan pemerintahan dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keputusan Tata Usaha Negara

Selanjutnya berbicara tentang keputusan yang memenuhi syarat sebagai keputusan TUN sebelumnya sudah banyak dibahas. Bahwa menurut UU PTUN Pasal 1 angka 3 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Perlu juga diingat bahwa keputusan untuk tidak mengeluarkan putusan pun jika sudah merupakan kewenangan pejabat TUN adalah juga sebuah keputusan TUN. Hal ini ditegaskan pada UU PTUN Pasal 3. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Batas waktu mengikat pada ketentuan batas waktu mengeluarkan putusan yang telah disepakati, jika tidak ditetapkan terlebih dahulu maka maksimal empat bulan sejak diterimanya permohonan, maka dianggap telah keluar putusan penolakan oleh Badan/Pejabat TUN.

UU 30/2014 pasal 1 angka 7 juga mencoba menegaskan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perluasan definisi final menjadi “bersifat final dalam arti lebih luas” pada pasal 87 huruf d dijelaskan termasuk keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian definisi keputusan TUN tidak berubah dari definisi UU PTUN pasal 1 angka 3, namun diperluas mencakup Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan/K.TUN hingga tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual (Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H. :2017).

Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata termasuk putusan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual.

Tidak semua keputusan PTUN dapat digugat PTUN. UU PTUN pasal 2 menjelaskan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara:

  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  7. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Alur Penanganan Administratif Putusan TUN

Jika putusan kelompok kerja (Pokja)/Pejabat Pengadaan tidak dapat digugat PTUN. Kemudian putusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga tidak dapat digugat PTUN. Bagi penyedia yang telah menjadi rekanan tentu ranahnya adalah keperdataan. Lalu kemana penyedia barang/jasa pemerintah, selain rekanan, yang notabene mempunyai risiko terbesar tidak puas atas putusan proses hasil pengadaan barang/jasa? Atau kemana lewat jalur mana masyarakat yang tidak puas terhadap proses pengadaan menyampaikan keberatannya?

Perbuatan tata usaha negara sebagaimana didefinisikan UU PTUN dan UU 30/2014 oleh Pasal 7. Ayat (2), huruf f dan g UU Nomor 30/2014 mewajibkan Pejabat Pemerintahan memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan serta wajib memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.

Perpres 54/2010 telah menjamin hak-hak administratif penyedia barang/jasa atau para pihak diluar organisasi pengadaan untuk menyampaikan keberatan atas hasil pengadaan melalui forum sanggah dan pengaduan. Kedua saluran ini adalah filter berjenjang agar proses pengadaan tidak selalu berakhir di peradilan. Proses peradilan baik itu peradilan umum atau peradilan PTUN diupayakan sebagai upaya akhir setelah upaya-upaya yang disediakan dalam dokumen pengadaan telah dilakukan dan tidak juga memenuhi rasa keadilan.

Hal ini selaras dengan ketentuan UU 30/2014 BAB X tentang Upaya Administratif Pasal

75 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

  1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
  2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. keberatan; dan
    2. banding.

    Jika seluruh upaya sanggah hingga pengaduan tidak juga memenuhi rasa keadilan maka masyarakat, dalam hal ini salah satunya penyedia barang/jasa, dapat mengajukan keberatan dan banding kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Disinilah diskusi mengemuka terkait siapa yang dimaksud dengan atasan pejabat dalam proses pengadaan barang/jasa. Jika merunut UU 30/2014 pasal 75 ayat 1 maka fokusnya adalah keputusan atau tindakan. Kemudian dalam pembahasan organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah pemegang keputusan akhir adalah PA/KPA.

Anggota Pokja meskipun secara struktural adalah organ dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) bukan bawahan dari PA/KPA, namun secara organisasi pengadaan barang/jasa dalam pengambilan keputusan bertanggungjawab pada PA/KPA.

Pokja/Pejabat Pengadaan diberi kewenangan untuk menangani keberatan dari penyedia barang/jasa. Dalam melayani upaya administratif (keberatan), Pokja diberikan kewenangan menerima dan menanggapi melalui forum sanggah.

    PPK sebagai pejabat yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam rangka terbitnya sebuah perikatan, juga bertanggungjawab kepada PA/KPA. Berbeda dengan Pokja/Pejabat Pengadaan, PPK tidak diberikan kewenangan melayani upaya administratif (keberatan) penyedia barang/jasa. Karena PPK adalah pemegang kewenangan keperdataan dalam perikatan dengan rekanan pemerintah.

    Dengan demikian segala tindakan pokja/pejabat pengadaan dan PPK, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dari sisi administratif pemerintahan bertanggungjawab pada PA/KPA.

    Warga Masyarakat, termasuk penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pokja/Pejabat Pengadaan atau PPK, dapat mengajukan Upaya Administratif Banding kepada PA/KPA.

    Meskipun pada Perpres 4/2015 forum sanggahan banding tidak lagi diperlukan dalam proses pengadaan, namun hak untuk menyampaikan banding tetap dapat dilakukan berdasarkan UU 30/2014 pasal 75 ayat 2. Perbedaannya upaya banding tidak dibebani biaya (pasal 75 ayat 5) dan tidak serta merta menghentikan proses (Pasal 75 ayat 3) sebagaimana sanggah banding. Sampai titik ini jelas benteng terakhir upaya administratif adalah upaya banding.

    UU 30/2014 Pasal 76 ayat 3 Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

    Tentang mekanisme penanganan keberatan dan banding dapat dipelajari pada UU 30/2014. Poin utama artikel ini adalah menjawab pertanyaan keputusan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai keputusan TUN yang dapat digugat melalui PTUN. UU 30/2014 Pasal 76 ayat 3 telah menjawab dengan tegas bahwa keputusan yang telah melewati proses penyelesaian banding oleh atasan pejabat. Artinya keputusan penyelesaian banding oleh atasan pejabat telah bersifat final. Dengan demikian pejabat tata usaha negara yang dapat digugat PTUN adalah PA/KPA. Dimana terkait jabatan struktural PA bisa saja mengikat pada Kepala SKPD/Kementerian/Lembaga.

    Beberapa simpulan yang dapat diambil adalah:

  1. Pejabat tata usaha negara adalah Pejabat pelaksana urusan pemerintahan dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata termasuk putusan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual.
  3. Tidak semua Keputusan TUN dapat digugat melalui Peradilan TUN.
  4. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan TUN dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada pejabat yang menetapkan atau banding kepada atasan pejabat yang menetapkan.
  5. Jika proses penyelesaian banding tidak dapat diterima maka masyarakat dapat mengajukan gugatan PTUN.
  6. Pejabat tata usaha negara yang dapat digugat PTUN dalam proses pengadaan barang/jasa adalah PA/KPA atas keputusan TUN yang dijadikan obyek banding. Termasuk putusan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual.

Demikian artikel terakhir dari trilogi Keputusana TUN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah atas pemahaman yang dibangun berdasarkan UU PTUN dan UU 30/2014. Semoga bermanfaat untuk telaah selanjutnya dan tentu untuk mendapat penyempurnaan. Wallahualam bissawab.

Print Friendly, PDF & Email