P54 Update copy

Pasal 55 ayat 1, 2,3,4,5

(1)      Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a.      bukti pembelian;
b.     kuitansi;
c.      Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d.     surat perjanjian

Perubahan krusial pada pasal ini adalah perubahan batas atas penggunaan masing-masing bukti perjanjian terkait pengadaan barang/jasa non konsultansi yaitu :

–          Bukti Pembelian dari s/d Rp.5.000.000,- menjadi s/d Rp.10.000.000,-.

–          Kuitansi dari s/d Rp.10.000.000,- menjadi s/d Rp.50.000.000,-.

–          SPK dari s/d Rp.100.000.000,- menjadi s/d Rp.200.000.000,-.

–          Surat Perjanjian diatas Rp.100.000.000,- menjadi diatas Rp.200.000.000,-.

 

Pasal 56 ayat 4 huruf d dan 4a

(4)      Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:81

d. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.

(4a)    Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.

Ayat 4 huruf d dan ayat 4a saling menjelaskan bahwa proses pengadaan langsung untuk Jasa Konstruksi dan Konsultan dilakukan dengan prakualifikasi. Sedangkan untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya tidak diperlukan.

 Pasal 57

(5)      Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a.      pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
b.     permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Dalam pasal ini terdapat tiga perubahan penting yaitu:

1.       dihapuskannya tahapan penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dalam tahap pemilihan karena tahap ini diluar wilayah pemilihan penyedia yang ada pada kewenangan Pokja/Pejabat Pengadaan.
2.       Pada Pelelangan Umum pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap dilakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan,  kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai.
3.       Penjelasan tentang metode pengadaan langsung dilakukan dengan dua cara yaitu:

a.       Pembelian/Pembayaran Langsung menggunakan bukti pembelian dan kuitansi untuk barang/jasa lainnya.

Pembelian/Pembayaran Langsung menggunakan kuitansi untuk konstruksi.

Sedangkan untuk Pengadaan Konsultan tidak dapat dilakukan dengan pembelian/pembayaran langsung menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

b.       Permintaan penawaran disertai klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk semua jenis barang/jasa yang menerapkan pengadaan langsung menggunakan SPK.

 Pasal 66 ayat 1, 4 huruf b,7 dan 7a

(1)      PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian

(4)      HPS ditetapkan:

b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

 (7)     Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;

(7a)    Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.

 Ayat 1 HPS tidak diperlukan untuk pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian. Yang menjadi patokan adalah harga terendah untuk kualitas barang/jasa yang terbaik sesuai kebutuhan.

Ayat 4 huruf b menjelaskan tentang waktu penetapan HPS untuk proses prakualifikasi yaitu 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah lamanya waktu proses prakualifikasi.

Pada ayat 7 Perpres 54/2010 sebelum perubahan  harga pasar menjadi komponen utama penyusunan HPS. P70/2012 menempatkan harga pasar menjadi satu dari komponen data penyusun HPS. Perubahan ini mensejajarkan seluruh sumber data sebagai pembentuk HPS dengan syarat menggunakan sistem perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai keahlian oleh PPK sehingga dapat menunjukan harga yang wajar.

Ayat 7a menjelaskan khusus untuk pelelangan/seleksi internasional penyusunan HPS dapat menggunakan data harga barang/jasa diluar negeri.

 

Print Friendly