Sesuai janji saya melanjutkan bahasan tentang Genre Klasik dan Dangdut dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka kali ini membahas Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) menjadi sangat penting, menurut saya.

    PPTK adalah jabatan diwilayah klasik. Ini karena PPTK hanya muncul dalam aturan pengelolaan keuangan daerah yang digawangi oleh PP 58/2005 turunannya Permendagri 13/2006 dan seluruh perubahannya. PP 58/2005 pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

    Kemudian pada Bagian Kelima melalui pasal 12 dan 13 tugas dan wewenang PPTK dijelaskan secara umum. Pada pasal 12 ayat 2 tugas PPTK sebagaimana dimaksud mencakup:

  1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kemudian pada penjelasan pasal 12 ayat 2 merujuk pada huruf c ditegaskan bahwa Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pasal 13 ayat 1 menyebutkan pula Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

    Maka catatan pokok yang harus kita lihat adalah bahwa PPTK terutama bertugas diwilayah pelaksanaan teknis “KEGIATAN”. Untuk itu dasar pertimbangan penunjukan PPTK lebih kepada Kompetensi Jabatan bukan kompetensi teknis fungsi/pekerjaan. Kegiatan tertuang didalam Dokumen Anggaran. Dokumen anggaran dimana kegiatan ini ada tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dalam 1 berkas DPA mewakili 1 Kegiatan. 1 Kegiatan bisa saja terdiri dari 1 atau beberapa pekerjaan.

    Kegiatan merupakan turunan langsung dari Program Pembangunan. Sehingga wajar genre musik yang di-imani oleh PPTK adalah klasik. PPTK acuannya jelas Dokumen Anggaran. Dokumen Anggaran dari sisi pertanggungjawabannya terdiri dari laporan progres fisik “KEGIATAN” dan laporan serapan keuangan “KEGIATAN”.

    Salah satu tugas dari PPTK adalah sesuai pasal 92 ayat (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. Kemudian ayat (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada penjelasan tentang kelengkapan persyaratan adalah
seperti:

  1. dokumen kontrak yang asli;
  2. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;
  3. berita acara kemajuan / penyelesaian pekerjaan yang asli.

Intinya fokus utama tugas PPTK pada kegiatan adalah administratif terkait pembayaran dan ini persoalan Musik Klasik.

Bandingkan dengan PPK. Pada Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPK ruang lingkupnya lebih teknis kepada pengadaan barang/jasa-nya saja. Tidak ada ruang untuk PPK berurusan dengan progres pembayaran atau keuangan. Karena memang PPK adalah penikmat aliran musik dangdut yang orientasinya bukan serapan anggaran namun tersedianya barang/jasa sesuai kebutuhan Pengguna Anggaran.

Maka dari itu PPK tugas pokoknya melaksanakan pekerjaan bukan kegiatan. Yang dipertanggungjawabkan 1 orang PPK adalah pelaksanaan teknis pekerjaan yang merupakan bagian dari Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran. Pekerjaan ini secara administratif dibuktikan dengan bukti perjanjian dan ini wilayah Musik
Dangdut.

Kewenangan ke-PPK-an dan kewenangan ke-PPTK-an dibagikan Pengguna Anggaran berdasarkan prinsip kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Hemat saya munculnya pemahaman minstream tentang keterlibatan PPTK dalam wilayah “dangdut” adalah adanya nomenklatur “Pengelola Teknis” pada Konstruksi yang kemudian dipahami sama dengan PPTK. Padahal “Pengelola Teknis” sebagaimana diatur melalui Permen PU 45/2007 tentang bangunan gedung adalah “Pengelola Teknis” Konstruksi bukan “Pelaksana Teknis Kegiatan”

Dengan demikian PPTK sama sekali tidak berwenang dalam menetapkan Spesifikasi, HPS atau Kontrak sebagaimana tugas PPK. Hal ini karena PPTK berada diwilayah Klasik dan PPK ada diwilayah Dangdut. PPTK tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan kewenangan ke-PPK-an.

Demikian semoga menjadi bahan pemahaman bersama.

Print Friendly, PDF & Email