PPTK Tidak Berwenang Tanda Tangan HPS dan Spesifikasi, Apalagi Kontrak – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Mon. Jul 16th, 2018

PPTK Tidak Berwenang Tanda Tangan HPS dan Spesifikasi, Apalagi Kontrak

    

Sesuai janji saya melanjutkan bahasan tentang Genre Klasik dan Dangdut dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka kali ini membahas Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) menjadi sangat penting, menurut saya.

    PPTK adalah jabatan diwilayah klasik. Ini karena PPTK hanya muncul dalam aturan pengelolaan keuangan daerah yang digawangi oleh PP 58/2005 turunannya Permendagri 13/2006 dan seluruh perubahannya. PP 58/2005 pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

    Kemudian pada Bagian Kelima melalui pasal 12 dan 13 tugas dan wewenang PPTK dijelaskan secara umum. Pada pasal 12 ayat 2 tugas PPTK sebagaimana dimaksud mencakup:

  1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kemudian pada penjelasan pasal 12 ayat 2 merujuk pada huruf c ditegaskan bahwa Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pasal 13 ayat 1 menyebutkan pula Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

    Maka catatan pokok yang harus kita lihat adalah bahwa PPTK terutama bertugas diwilayah pelaksanaan teknis “KEGIATAN”. Untuk itu dasar pertimbangan penunjukan PPTK lebih kepada Kompetensi Jabatan bukan kompetensi teknis fungsi/pekerjaan. Kegiatan tertuang didalam Dokumen Anggaran. Dokumen anggaran dimana kegiatan ini ada tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dalam 1 berkas DPA mewakili 1 Kegiatan. 1 Kegiatan bisa saja terdiri dari 1 atau beberapa pekerjaan.

    Kegiatan merupakan turunan langsung dari Program Pembangunan. Sehingga wajar genre musik yang di-imani oleh PPTK adalah klasik. PPTK acuannya jelas Dokumen Anggaran. Dokumen Anggaran dari sisi pertanggungjawabannya terdiri dari laporan progres fisik “KEGIATAN” dan laporan serapan keuangan “KEGIATAN”.

    Salah satu tugas dari PPTK adalah sesuai pasal 92 ayat (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. Kemudian ayat (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada penjelasan tentang kelengkapan persyaratan adalah
seperti:

  1. dokumen kontrak yang asli;
  2. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;
  3. berita acara kemajuan / penyelesaian pekerjaan yang asli.

Intinya fokus utama tugas PPTK pada kegiatan adalah administratif terkait pembayaran dan ini persoalan Musik Klasik.

Bandingkan dengan PPK. Pada Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPK ruang lingkupnya lebih teknis kepada pengadaan barang/jasa-nya saja. Tidak ada ruang untuk PPK berurusan dengan progres pembayaran atau keuangan. Karena memang PPK adalah penikmat aliran musik dangdut yang orientasinya bukan serapan anggaran namun tersedianya barang/jasa sesuai kebutuhan Pengguna Anggaran.

Maka dari itu PPK tugas pokoknya melaksanakan pekerjaan bukan kegiatan. Yang dipertanggungjawabkan 1 orang PPK adalah pelaksanaan teknis pekerjaan yang merupakan bagian dari Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran. Pekerjaan ini secara administratif dibuktikan dengan bukti perjanjian dan ini wilayah Musik
Dangdut.

Kewenangan ke-PPK-an dan kewenangan ke-PPTK-an dibagikan Pengguna Anggaran berdasarkan prinsip kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Hemat saya munculnya pemahaman minstream tentang keterlibatan PPTK dalam wilayah “dangdut” adalah adanya nomenklatur “Pengelola Teknis” pada Konstruksi yang kemudian dipahami sama dengan PPTK. Padahal “Pengelola Teknis” sebagaimana diatur melalui Permen PU 45/2007 tentang bangunan gedung adalah “Pengelola Teknis” Konstruksi bukan “Pelaksana Teknis Kegiatan”

Dengan demikian PPTK sama sekali tidak berwenang dalam menetapkan Spesifikasi, HPS atau Kontrak sebagaimana tugas PPK. Hal ini karena PPTK berada diwilayah Klasik dan PPK ada diwilayah Dangdut. PPTK tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan kewenangan ke-PPK-an.

Demikian semoga menjadi bahan pemahaman bersama.

Print Friendly, PDF & Email

21 thoughts on “PPTK Tidak Berwenang Tanda Tangan HPS dan Spesifikasi, Apalagi Kontrak

  1. Melihat penjelasan pak Samsul tentang PPTK jadi mikir, apakah ini tidak mirip dengan PPK yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2012?
    Pada praktiknya di Satker, PPK yang dimaksud dalam PMK 190/2012 (PPK Keuangan) dan PPK yang dimaksud dalam ketentuan pengadaan (Perpres 54/2010) (PPK PBJ) dirangkap oleh orang yang sama. Hanya kasus tertentu saja PPK untuk pengadaan dipecah, ketika beban kerjanya tinggi karena banyak proyek. Walaupun dipecah, tetap saja PPK yang kebagian proyek pengadaan lebih kecil, merangkap PPK Keuangan.

    Salam

    1. Pak Agus: utk APBN memang demikian diatur melalui PMK… Tugas disisi pembayaran dalam APBN juga dirangkap oleh PPK.. sedangkan APBD disisi pembayaran dihandle oleh PPTK sehingga PPK hanya konsentrasi pada pengadaan..

      1. Julak Handak Takun Lagi Nah…Ketika Pelaksana/ kontraktor Sdh Ada Pemenang Dan Sampai Kontrak Sdh Jadi kontraknya dan disaat itu Proses Lelang Supervisi Masih Berjalan…Apakah Bisa Pelaksana Bekerja Tanpa Konsultan Supervisi..Terima Kasih Julak

        1. Om yusva: tanggungjawab supervisi sebelum ada konsultan ada di PPK.. kalo ppk berani melaksanakan sebelum konsultan supervisi ada maka jalan.. nanti begitu konsultan supervisi ada kontrak diamandemen utk menambahkan supervisi sbg para pihak ppk

  2. Memahami dari ulasan diatas, bagaimana dengan PPK yang diharuskan oleh KPA utk memaraf kwitansi pembayaran sebelum KPA menandatangani kwitansi tersebut, bukankah untuk pembayaran itu tugas dari PPTK bukan PPK dan apakah jika paket pekerjaan dlm suatu kegiatan tidak berjalan itu merupakan kesalahan dari PPK, bukankan PPTK berfungsi untuk mengendalikan suatu kegiatan yg di dalamnya terdiri dari beberapa paket pekerjaan. Tolong di klarifikasi pak samsul jika pemahaman saya ini salah. terima kasih.

    1. Pak Yudi : selama dala kegiatan tersebut terdapat bukti perjanjian pekerjaan ppk sebagai lampiran pertanggungjawaban maka tdk masalah ada paraf ppk pada bukti pembayaran.. namun demikian sesuai PP58 dan Permendagri 13 PPTK wajib berttd di Bukti Pembayaran sebagai tanda PPTK sdh memverifikasi adm pembayaran tsb..

      Utk pekerjaan yg ujungnya kontrak adalah tanggungjawab administrasi dan teknis dari PPK… PPTK hanya bertanggungjawab sebatas pengendalian adm kegiatan.. sanksi pptk jika PPK tdk becus adalah adm saja.. sedang PPK jika pekerjaan tidak dikendalikan dgn baik sanksinya adalah adm dan perdata bahkan sekarang beberapa berujung pidana jika ada perbuatan jahatnya

      1. Membahas pengadaan barang/ jasa tdk akan pernah ada habisnya pak. Untuk spesifikasi teknis, disini yang sepengetahuan saya ada spesifikasi teknis yang disusun oleh Pengguna Anggaran dan ini terdapat dalam KAK, ada lagi spesifikasi teknis yang disusun oleh perencana (estimator) dan yang terakhir adalah spesifikasi teknis yang disusun oleh PPK, Apakah perbedaan dari 3 spesifikasi teknis tersebut dan urutannya? karena bukan rahasia umum lagi KAK dibuat oleh PPK dan disusun ketika akan dimulainya suatu pelelangan (seharusnya sewaktu penyusanan DPA) dan anehnya lagi PPK menanyakan spesifikasi teknis kepada perencana (estimator) yang menyusun RAB, karena yang terjadi adalah perencana sewaktu menyusun RAB tidak pernah menyakan material/ bahan apa yang akan dipakai kepada PPK. Atas arahannya diucapkan terima kasih pak samsul.

        1. Pak Yudi: tentu secara hirarki ada perbedaan.. spektek dlm KAK bersifat umum dan referensi spesifik (misal referensi merk dll)… ppk mendetilkan spesifikasi dgn pertimbangan berbagai aspek misal aturan, persaingan penyedia, pasar barang dll… jika ppk tidak mempunyai kompetensi maka dihire ahli yg kemudian disebut konsultan.. dalam konstruksi ada perencana dan pengawas.. jadi perencana hanya membantu PPK.. dgn demikian jika seperti cerita bapak terlihat PPK tidak mempunya kapabilitas dan kompetensi sebagai perencana pelaksana..

          1. Secara aturannya bagus pak samsul, tetapi pelaksanaanya selama ini KAK yg seharusnya disusun oleh Pengguna Anggaran minimal oleh Kuasa Pengguna Anggaran diserahkan penyusunannya kepada PPK dengan kata lain sewaktu Pengguna Anggaran mengumumkan paket-paket pekerjaan didalam RUP, KAK dari paket-paket pekerjaan tersebut belum ada dan perencana didalam penyusunan RAB tidak pernah bertanya apa barang yg akan dipakai kepada PPK, sehingga ada perbedaan nilai yang singnifikan antara enggineer estimate yang disusun oleh perencana dengan owner estimate yang disusun oleh PPK, mungkin hal ini terjadi karena merk barang yg di dalam EE dgn yang didalam OW berbeda pak samsul.Terima kasih pak atas arahannya.

  3. terimakasih pak.sangat membantu sekali informasinya.
    tinggal bagaimana kami di daerah untuk merubah kebiasaan lama dengan tidak lagi menggunakan PPTK terlibat langsung di fisik pekerjaan. dan pemikiran kami didaerah yang selalu beranggapan bahwa kami di bawah pemerintahan daerah berpedoman pada permendagri. sehingga didaerah kami seringkali menggunakan pola apabila mempergunakan dana APBD menggunakan permendagri (PA, PPTK, direksi) dan apabila mempergunakan dana APBN merujuk pada pepres (KPA selaku PPK, PPTK, direksi). mungkin perlu diadakan sosialisasi di daerah-daerah pak mengenai keterlibatan PPTK

  4. Tidak masalah selama diijinkan pimpinan skpd dan tidak akan menghambat proses.. idealnya langsung saja PA atau KPA bertindak sebagai PPK sembari mempersiapkan personil skpd utk dididik menjadi ppk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.