Sun. Jun 24th, 2018

PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab.

    Namun ada baiknya kita menelusuri PPHP dari Perpres 54/2012 jo Perpres 70/2012:

Pasal 1 ayat 10 bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

    Kemudian Pasal 7 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa PPHP merupakan bagian dari organisasi pengadaan.

    Pasal 8 ayat 1 huruf e menjelaskan bahwa PPHP adalah merupakan salah satu yang ditetapkan oleh PA/KPA.

    Kemudian penjelasan rinci terdapat khusus pada Bagian Keenam yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 18.

  1. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  2. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
  3. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
  4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
    2. memahami isi Kontrak;
    3. memiliki kualifikasi teknis;
    4. menandatangani Pakta Integritas; dan
    5. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
  5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
    1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
    2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
    3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  6. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  7. Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
  8. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Sampai disini yang saya pahami adalah bahwa PPHP ditetapkan oleh PA/KPA sejak awal dalam organisasi pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola maupun pemilihan penyedia. Posisi ini sejajar dengan PPK ataupun pejabat pengadaan.

Diagram 1: Hubungan Kerja Para Pihak


    Tugas pokok dan kewenangan PPHP dalam ruang lingkup Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. Dalam proses pemeriksaan PPHP dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yang ditunjuk PA/KPA.

Apabila hasil pekerjaan telah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, PPHP menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Apabila hasil pekerjaan belum atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak maka PPHP tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Namun menyampaikan kepada PPK bahwa hasil pekerjaan penyedia masih terdapat kekurangan.

Kemudian terkait serah terima pekerjaan ada baiknya pula kita memperhatikan Pasal 95 tentang Serah Terima Pekerjaan:

  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  2. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
  3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
    melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
  4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
  5. Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
    1. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
    2. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
    3. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
  6. Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
  7. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
  8. Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).
  9. Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dari pasal ini runtutannya Penyedia secara tertulis meminta PPK untuk mengadakan acara penyerahan pekerjaan. Kenapa demikian? Karena sudah jelas yang melakukan ikatan perjanjian adalah penyedia dan PPK. PPK sebagai pihak I dan Penyedia pihak II.

Ketika surat permintaan disampaikan, PPK selaku pihak yang ditetapkan oleh PA/KPA menyampaikan permintaan ini kepada PA/KPA. PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran dan mempunyai kewenangan penuh terkait pembayaran, wajib berhati-hati dan memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan, baik secara administratif maupun teknis. Untuk itu PA/KPA menunjuk PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

PPHP dan PPK berkoordinasi dalam rangka memastikan hasil pekerjaan dapat diterima. Apabila hasil pekerjaan tidak/belum sesuai dengan kontrak maka PPHP menyampaikan kepada PPK, selaku yang berikat janji dengan penyedia. PPK sesuai dengan wewenang yang diatur dalam kontrak/perjanjian memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Kenapa PPHP tidak langsung meminta penyedia untuk melakukan perbaikan atau melengkapi kekurangan? Ini logis karena PPHP bukanlah pihak yang tertuang didalam kontrak.

Analoginya apabila Penyedia, yang melakukan akad nikah dengan PPK, melaporkan hasil pekerjaannya justru langsung kepada PPHP maka potensi “perselingkuhan” sangat mungkin terjadi. 😀

Hal yang menarik pula dicermati adalah tentang terminologi “hasil pekerjaan” dengan “pekerjaan”. Pada penjelasan tentang wewenang tugas PPHP selalu disebutkan “hasil pekerjaan”. Sementara untuk PPK selalu disebutkan “pekerjaan”.

Dari sini saya memahami bahwa PPHP bertugas memeriksa “hasil pekerjaan” bukan menerima pekerjaan-nya. Dalam bahasa mudahnya pekerjaan adalah barang/jasa-nya yang tetap diterima oleh PPK selaku yang berikat kontrak dengan penyedia, bukan diterima oleh PPHP.

“Hasil pekerjaan” yang diperiksa dan diterima PPHP adalah kesesuaian secara administrasi dan teknis dari proses penyelesaian pekerjaan dan fisik pekerjaan dengan kontrak untuk kemudian dibuatkan BAST hasil pekerjaan.

Pertanyaan yang juga sering disampaikan. Siapa yang bertandatangan dalam BAST Hasil Pekerjaan? Ada beberapa pendapat terkait ini. Namun yang dapat ditekankan berdasarkan Pasal 18 ayat 5, PPHP bertandatangan pada BAST Hasil Pekerjaan. Kemudian terkait Serah Terima Pekerjaan maka sewajarnyalah PPK dan Penyedia bertandatangan dalam BAST Pekerjaan.

Dalam kerangka efisiensi menurut saya BAST Hasil Pekerjaan dan BAST Pekerjaan dapat dijadikan dalam satu format. PPHP menandatangani dan membuat BAST Hasil Pekerjaan dan menyerahkan kepada PPK untuk kemudian ditandatangani PPK bersama Penyedia sebagai BAST Pekerjaan.

Satu hal lagi. Tentang apakah PPHP didampingi penyedia pada saat proses pemeriksaan hasil pekerjaan? Saya belum menemukan referensi yang mengharuskan juga melarang. Sehingga dikembalikan kepada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, selama tidak ada potensi melanggar etika, seperti Conflict of Interest, dan memang dibutuhkan dalam rangka efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan hasil pekerjaan. PPHP didampingi penyedia atau tidak tentu tidak menjadi persoalan.

Untuk lebih meyakinkan kita coba buka petunjuk teknis pelaksanaan P70/2012 yaitu Perka 14/2012.

BARANG

KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

KONSULTANSI

Serah Terima Barang

  1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
  2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  3. PPK melakukan penilaian terhadap
    hasil pekerjaan
    yang telah diselesaikan
    oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
  4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
    1. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
    2. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Pembayaran Barang

  1. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
Serah Terima Pekerjaan
  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
  4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan
    setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak
    dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  5. …..

Pengawasan dan Pemeriksaan

Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/meminta
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
Penyelesaian Pekerjaan

  1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan, Penyedia wajib menyelesaikannya.
  2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Pengawasan dan Pemeriksaan

Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/meminta panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

Dari perbandingan antar jenis barang/jasa pada Perka 14/2012 terkait PPHP diatas, apa yang saya sampaikan terdahulu mendapatkan penguatan.

    Hasil Pekerjaan diperiksa oleh PPHP adalah terkait proses penilaian. Sedangkan Pekerjaan-nya tetap diterima oleh PPK selaku pemilik pekerjaan. Yang mungkin perlu mendapatkan perhatian adalah kalimat: Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

    Kata “menugaskan” agak kurang “sreg” mengingat posisi PPK dan PPHP sejajar sebagai pihak yang sama-sama ditetapkan oleh PA/KPA. Sehingga menugaskan ini dikembalikan pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh PA/KPA.

    Fakta lain yang juga menggelitik adalah pembentukan PPHP yang “biasa” nya diakhir pekerjaan atau setelah pekerjaan 100%. Untuk pengadaan barang yang berorientasi pada output saja proses penilaian hasil pekerjaan dapat dilakukan. Namun untuk pekerjaan yang merupakan satu kesatuan proses input, proses dan output tentu melihat hasil pekerjaan hanya dari produk akhir sangatlah riskan. Untuk itu PPHP tidak hanya dituntut mampu memeriksa output namun juga menilai input dan proses. Tentu saja tetap wewenang PPHP muncul setelah diperlukan oleh PA/KPA melalui PPK.

Merujuk Pasal 7 tentang organisasi pengadaan barang/jasa maka seyogyanya PPHP telah dibentuk sejak awal. Ini agar PPHP dapat minimal memantau proses pekerjaan meski belum berwenang melakukan pemeriksaan. Seperti dituangkan oleh Perka 14/2012, PPHP juga dilibatkan dalam Pengawasan dan Pemeriksaan, “Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/meminta
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.”

Sebagai bahan masukan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dari BRR NAD-NIAS, yang didapat dari internet mungkin dapat dijadikan benchmark. Kebetulan PPHP masih menggunakan nomenklatur PHO dan FHO. Silakan didownload disini.


Print Friendly, PDF & Email

97 thoughts on “PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  1. nanya lagi pak, masalah tim pho/fho….
    apakah mutu dari suatu pekerjaan menjadi tangung jawab dari tim pho/fho? padahal disaat melaksanakan pemeriksaan tim pho/fho tidak membawa alat test dan juga tidak mengikuti proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan. sehingga bisa saya simpulkan tim pho/fho tidak bisa memastikan mutu dari pekerjaan tersebut. masalahnya jika ada pemeriksaan dari instansi berwenang mutu sering di pertanyakan pada tim pho/fho.
    tx pak.

    1. Kalau mencermati Persyaratan seorang anggota PPHP dalam pasal 18 ayat 4 dimana disebutka bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
      memahami isi Kontrak;
      memiliki kualifikasi teknis;

      Kemudian pasal 5 huruf b bahwa tugas pokok PPHP adalah menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian

      Maka tanggungjawab PPHP adalah memastikan hingga mutu barang/jasa atau pekerjaan sesuai dengan kontrak. Antisipasinya jika PPHP merasa tidak sanggup secara keahlian dapat meminta kepada PA/KPA untuk dibantu tim ahli. Kemudian sesuai bunyi Perka 14/2012 tentang pemeriksaan dan pengawasan bahwa Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/meminta panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. saya menangkap kalimat ini tidak mengharamkan PPHP mengawasi pelaksanaan pekerjaan tidak hanya diakhir.

  2. Salam sejahtera Bang Samsul,
    Saya mau tanya perihal tarik ulur kewenangan antara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perpres 54 th 2010) dengan Penyimpan Barang (Permendagri 17 th 2007).
    Dalam Permendagri 17 th 2007 Tentang Pengelolaan BMD disebutkan Tugas Penyimpan Barang (huruf C) adalah meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan. Pertanyaan ;
    1. Bukankah hal ini agak mirip dengan Perpres 54 th 2010 yang menyebutkan tugas dan kewenangan Pejabat PHP ?
    2. Dalam hal pengadaan barang / jasa baik Persediaan maupun Belanja Modal, siapa yang berwenang membuat berita acara Penerima/Pemeriksa Barang ?
    Thanks.
    Mohon Pencerahan

    1. Menurut saya wilayahnya berbeda…
      PPHP dalam kaitan verifikasi terkait kesesuaian barang/jasa yang direalisasikan dengan kontrak dan tujuannya adalah pembayaran…
      Penyimpan barang berada diluar wilayah pengadaan karena barang sudah diserahterimakan penyedia… tugasnya adalah memverifikasi barang yang telah diterima PA/KPA telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan pengadaan. Penyimpan barang tidak berorientasi pada pembayaran namun kebenaran barang yang nantinya akan dikelolanya dengna dokumen pengadaan…

      1. Menarik sekali pembahasan Anda, saya juga mempunyai pandangan yang hampir sama dengan penanya, mengenai wewenang dari PPHP dengan Penyimpan Barang yang sepertinya hampir sama, apakah hasil pekerjaan (barang) yang sudah diperiksa oleh PPHP masih perlu diperiksa oleh penyimpan barang?
        anda menyatakan bahwa barang diterima oleh penyimpan barang setelah barang diserahterimakan penyedia ke PA/KPA apakah berarti penyimpan barang menerima barang setelah adanya BAST Pekerjaan?

        1. Pak Riyono: Penyimpan Barang saat ini masih berada diluar wilayah pengadaan sehingga penyimpan barang sifatnya menerima barang dari PA/KPA bukan dari PPK. PPK dalam pengadaan barang/jasa menyerahkan barang kepada PA/KPA. PPHP bertugas menyatakan barang bisa didterima dan dibayar oleh PA/KPA. Setelah PA/KPA membayar dan menerima barang kemudian dikelola oleh penyimpan barang. Jika runtutannya seperti ini maka barang yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada penyimpan barang adalah barang yang sudah memiliki BAST dll…

          1. Oh begitu..
            Kalau ditempat saya, penyimpan barang menerima barang sebelum pekerjaan diserahkan ke PPK, jadi BA penerimaan sebagai syarat pengeluaran BAST pekerjaan, mungkin memahami aturannya berbeda.

          2. Tidak pak ramli, pphp ada tersendiri, penyimpan menerima setelah barang diperiksa oleh pphp, jadi ada basthp, bapb, dan bastp, mungkin di pemda lain ada juga yang menyikapi lain.
            Sedikit keluar dari topik menurut bapak barang sudah berpindah status kepemilikan sejak kapan?

          3. Pak Riyono: Jika melihat pasal 4 Permendagri 17/2007 pasal 4 ayat 2 bahwa (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
            a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
            b. pengadaan;
            c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
            d. penggunaan;

            Maka PPHP berada diwilayah huruf b. Pengadaan sehingga barang berpindah dari penyedia ke PPK kemudian diserahkan ke PA/KPA (Perpres 54/2010 dan turunannya). Tata aturan ini juga dijembatani pada BAB IV (Pasal 11-15). PA setelah menerima Hasil Pengadaan dari PPK dan membayar kepada penyedia pada pasal 15 wajib Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pengelola dalam hal ini adalah (Sekda/DPKA) kemudian sebagai unit organik di SKPD adalah Penyimpan barang.

            Dari sini maka sebenarnya perpindahan kepemilikan barang secara administratif dari wilayah pengadaan adalah sejak barang diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA setelah sebelumnya atas permintaan PA/KPA diperiksa dan dinyatakan diterima oleh PPHP.

            Masuk ke Pasal 16 PA/KPA sebagai penanggungjawab Pengadaan menyerahkan kepada Pengelola terkait Penerimaan dan Penyaluran disinilah wilayah tugas penyimpan Barang.

            Demikian pemahaman saya atas Permendagri 17/2007

          4. Pak Riyono: Jika yang dimaksud laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa maka PPK membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan kepada PPK kemudian PA/KPA didukung stafnya membuat Laporan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Daerah melalui pengelola

          5. Kalo boleh saya ikut nimbrung pak,
            Berkaitan dengan penjelasan bapak bahwa penyimpan barang tidak berada diranah pengadaan barang, namun penerimaan. Sehingga PPHP/ PPK merupakan pihak yang paling berperan dalam hal penerimaan hasil pengadaan.
            Pertanyaannya, bagaimana dengan hasil pengadaan barang yang tidak melalui mekanisme Kontrak/SPK/SP yang dibuat antara PPK dan Penyedia Barang ? biasanya dengan mekanisme pembayaran UP/GU.
            Apakah PPHP harus melaksanakan pemeriksaan atas barang ? lalu siapakah yang akan menerima barang dari Penyedia Barang ?

          6. Pak nyoman: semua pengadaan barang jasa pasti ada kontrak, kontrak berisi salah satunya bukti perjanjian baik itu bukti pembelian, kuitansi, SPK, SP atau Surat pesanan… kemudian utk PPHP tetap diperlukan oleh PA utk bukti pembelian atau kuitansi.. PPHP ini bisa pejabat atau panitia.. setelah barang dibayar oleh PA maka produk atau barang tadi oleh PA diperintahkan kepada pejabat penerima/pengelola aset/barang utk di kelola disisi manajemen aset setelah proses pengadaan selesai dibayar dan diterima…

          7. Misalnya Pak, pembelian materai di kantor pos senilai 1 juta, apakah tetap diperlukan Berita Acara dari PPHP ?
            Pada Lampiran Permendagri 17 Tahun 2007 ada satu blanko (format) Berita acara Penerimaan barang (BAPB) yang ditandatangani oleh tiga orang, Penyedia barang, Penyimpan Barang dan Persetujuan dari Pengguna Barang, bagaimana dengan hal ini pak ? kami harus ikut yang mana ? ato dua-duanya kami buat aja ?

          8. Substansinya tetap diperlukan PPHP namun demikian ini tergantung keyakinan PA, jika PA merasa yakin dengan hasil pekerjaan bisa saja tidak memerintahkan PPHP untuk memeriksa materai tersebut dan percaya saja dengan pihak PPK yang bertransaksi….Permendagri 17 administrasi terkait aset jadi diikuti saja.. penyimpan barang belum tentu PPHP.. alurnya berbeda.. PPHP terkait pembayaran sedang penerima barang terkait adm aset… setelah barang selesai dikerjakan, penyedia menyerahkan barang ke ppk utk dibayar kemudian PA dibantu PPHP memeriksa utk menerima barang utk dibayar, setelah dibayar barang diserahkan ke penerima barang utk dikelola…

          9. Tepatnya pada Lampiran 7, Permendagri N0 17 Tahun 2007, saya koreksi pak, yang tanda tangan hanya 2 orang yaitu Penyedia Barang dan Penyimpan Barang

          10. Maaf saya agak bingung pak, di artikel ini ada kalimat bapak sbb : “Kemudian terkait Serah Terima Pekerjaan maka sewajarnyalah PPK dan Penyedia bertandatangan dalam BAST Pekerjaan”.
            Nah kalau PPHP membantu PA/KPA untuk memeriksa barang, maka BAST bukannya ditandatangani oleh PPHP dan Penyedia Barang ? trus kapan Barang ini diserahkan ke PA/KPA ? trus kapan juga Barang tersebut diterima oleh Penyimpan Barang ? Sebagai bentuk tanggung jawab yang melekat, maka setiap ada penyerahan barang mestinya ada BAST.
            Apakah BAST pertama antara Penyedia dan PPHP ? trus yang kedua antara PPHP dan Penyimpan Barang ? …..@$%#^#&

          11. Pak Nyoman: jika alurnya diurai dgn tenang tdk perlu terjadi kebingungan… BAST pekerjaan adalah wilayah yg berkontrak siapa yg berkontrak ya PPK dan penyedia…

            PPHP betanggungjawab kepada PA dalam kaitan membantu PA memastikan barang yg tertuang dalam BAST PPK dan penyedia adalah benar sesuai kontrak baik adm, visual dan atau terukur sehingga PA bisa dengan yakin membayar…

            Dengam demikian sebenarnya wilayah PPHP adalah menandatangani BA Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan… menyatakan menerima hasil utk dibayar bukan berarti PPHP menerima produk pekerjaannya.. jika saya boleh menganalogikan seperti Dokter kandungan yg menyatakan hasil test positif melalui pemeriksaan.. bukan berarti si dokter yg menerima bayi yg dilahirkan.. tentu tetap PPK dan penyedia yg bertanggungjawab kepada PA… hanya saja dalam kerangka efisien dan efektif… jika hasil dapat diterima maka BAST dapat sekaligus sebagai BAPHP sehingga yg ber ttd PPK, penyedia dan PPHP utk disetujui PA membayar…

            Nah setelah PA membayar tentu barang yg telah selesai diperjanjikan dan dibayar diserahkan Penyedia ke PA melalui PPK… kemudian PA kan tdk mungkin mengelola penyimpanan brg tsb maka ditunjuklah pengelola barang.. tentu pengelola/penyimpan barang memerlukan administrasi yg diatur permendagri 17 seperti yg bapak sebut… jd PPHP tdk berhubungan dgn penyimpan barang…

          12. Terima kasih penjelasannya pak, kalo penyimpan barang sebagai anggota PPHP kayaknya lebih bagus kali ya …?

          13. Tidak masalah pak, bisa jadi lebih bagus. Selama tetap dipahami bahwa ruang lingkup aturan dan wilayah tanggungjawabnya berbeda antara sebagai PPHP dan sebagai penyimpan barang.

  3. Salam Sejahtera, Saya mau bertanya pak,,
    1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia
    mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
    penyerahan pekerjaan.
    2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan
    Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
    dan Tugas PPHP salah satunya adalah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
    Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dimaksud apakah termasuk tanda tangan untuk berita acara FHO pada masa pemeliharaan ?
    Pada berita acara serah terima selesai pekerjaan (PHO), PPHP sudah menilai 100% pekerjaan. Pada akhir masa pemeliharaan apakah masih menjadi kewenangan PPHP untuk memeriksa? terima kasih pak,

    1. PPHP bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang dapat dibayar… pada BAST1 (PHO) progres fisik memang 100% namun belum dibayar penuh secara nyata karena ada retensi/jaminan pemeliharaan (5%) sehingga utk memastikan pekerjaan telah selesai dan berfungsi 100% sesuai ketentuan kontrak PPHP tidak hanya melakukan PHO tapi juga FHO…

  4. apakah ada dua panitia pemeriksaan hasil pekerjaan yaitu PPHP dan Tim PHO/FHO ?
    Kalau didaerah saya yang memeriksa hasil pekerjaan khusus Kontruksi/Fisik adalah Tim PHO/FHO yang dikoordinir oleh Bag.Administrasi Pembangunan Setdakab dan kalau pengadaan barang/Jasa lainnya dilaksanakan oleh PPHP dari DPKKD.
    menurut saya cukup satu saja baik Fisik maupun Barang/Jasa lainnya dilaksanakan oleh PPHP sesuai dengan Perpres 54 dan perubahannya
    mohon penjelasan trims

  5. Apakah dengan adanya PPHP masih diperlukan adanya Pengawas Lapangan? (Untuk pekerjaan konstruksi). Di SKPD saya saat ini dalam struktur pengadaannya saya lihat ada Pengawas lapangan. Padahal setahu saya istilah pengawas lapangan tidak ada dalam prepres 54/2010 atau perpres 70/2012. Terima Kasih

    1. Dalam konstruksi para pihak yang mewakili pihak yang berttd kontrak memang beragam sesuai kompleksitas pekerjaan semisal direksi teknis, direksi lapangan/pengawas lapangan dll… Sedangkan PPHP bukan bagian dari para pihak dalam kontrak karena PPHP adalah bagian dari PA/KPA yang bertugas meyakinkan PA/KPA dalam rangka membayar. Sehingga pengawas lapangan tidak bisa menggantikan PPHP atau sebaliknya.

  6. saya mau tanya pak samsul tentang Jasa Penilaian Barang Milik Daerah yang dikerjakan oleh tim Independen yang berserifikat. pertanyaan saya pak, apa-apa saja yang diperiksa/uji oleh PPHP dalam Pekerjaan jasa penilaian Barang Milik Daerah?

  7. pekerjaan suatu proyek yang diterima oleh PPHP itu berdasarkan hasil dari bobot yang dibuat oleh jasa konsultansi pengawasan. apakah PPHP berhak buat bobot tersendiri sebagai pembannding dari pengawasan karena kita takut ada kesalahan pada pengawasan

    1. Pak Asra Muis: Yang kita lakukan adalah membandingkan antara laporan progress penyedia, progress riil lapangan dan kontrak. Dengan demikian bobot dari pengawas dibandingkan dengan kontrak dan riil dilapangan. PPHP tidak ada kewenangan membuat bobot sendiri.

  8. pagi pak samsul, saya mau bertanya pak, apakah PPHP masih punya kepentingan pada pemeriksaan barang/jasa luncuran? contoh ada proyek tahun 2010 sudah dibayarkan hanya sebesar 60% karena pekerjaan belum dapat diselesaikan tahun 2010 maka dibuat anddendum selama 50 hari setelah selesai tahun anggaran, nah setelah itu pihak penyedia barang/jasa diminta pembayaran sebesar 40% pada tahun 2011 karena pekerjaan tersebut sudah diselesaikan. apakah PPHP yang di SK kan tahun 2010 yang menandatangani berita acara pemeriksaan barang/jasa tersebut atau PPHP yang di SK kan tahun 2011? karena PPHP 2010 yang di SK kan beda dengan PPHP tahun 2011?

    1. Pak Jon: PPHP intinya membantu PA/KPA memastikan bahwa barang/jasa yang diserahkan layak untuk dibayar.. maka dari itu tergantung pada perintah PA/KPA.. Perpres tidak membatasi masa tugas organisasi pengadaan dengan Tahun Anggaran jadi bisa saja PPHP 2010 yang memeriksa selama SKnya tidak dicabut.. jika dicabut berarti digantikan PPHP yang baru..

  9. Bagaimana kalau tim PPHP berjumlah 3 orang,dan dari 3 orang pphp tersebut salah satu dari tim pphp tidak menanda tanggani berita acara pemeriksaan?,tapi ada paraf dari yang bersangkutan!!

    1. Pak Irwan: idealnya didalam berita acara dijelaskan kronologis termasuk klausul ketidaksetujuan salah satu anggota tsb.. sehingga jelas statusnya kemudian semua anggota TTD dlm berita acara.. kalau tidak ada dalam BA kemudian tdk TTD maka status hukumnya tdk jelas setuju atau tidak.. d alam ketentuan collective colegial ber TTD atau tidak kalau qourum berarti semua setuju…

      1. malam pak, ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan pak, berhubung saya masih baru dalam tim pphp, mohon maaf kalo pertanyaanyan sangat mendasar.
        1. berapakah jumlah yang sebenarnya anggota pphp, apakah 3/5/7? dan apakah disesuaikan dengan jumlah pagu kontrak?
        2. apakah semua pengadaan barang dan jasa di pphp kan? apa bila ia, apa termasuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan?
        3. apakah pphp bertanggung jawab mutlak terhadap mutu pekerjaan, mengingat konsultan pengawas juga ikut serta mengawasi?

        mungkin itu saja pak, terimakasi banyak atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan sebelumnya.

        wassaalam
        mahlil

        1. Pak Mahlil:
          1. Disesuaikan dgn kompleksitas pekerjaan dan prinsip efisien dan efektif.
          2. Semua termasuk perencanaan dan pengawasan
          3. PPHP bertanggungjawab secara administratif terhadap output pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak termasuk memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan konsultan perencana dan pengawas dengan klausul kontrak dan hasil pekerjaan. Justru PPHP lah yang membandingkan laporan pengawas dengan hasil pekerjaan sesuai klausul kontrak.

  10. Pak Samsul,
    sya ingin bertanya.
    apakah pengadaan barang melalui pembelian langsung dgn kuitansi harus melalui pemeriksaan pphp? Klo bsa bagaimana prosesnya dan syarat2nya?
    Terima kasih.

    1. Pak Alduran: Untuk pengadaan langsung cukup oleh Pejabat PHP saja.. proses PPHPnya dengan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas barang/jasa baik secara langsung atau kolektif perperiode utk yang menggunakan UP…

      1. Maaf Pak. mo ty lagi. Apa Pejabat php apa sama dgn panitia penerima hasil pekerjaan?
        trus dasar pemeriksaannya apa hanya berdasarkan bukti kuitansi pembelian itu saja? Klo berdasarkan kuitansi, apakah berarti kuitansi harus mencantumkan spek barang tsb?
        Terima kasih Pak Samsul.

        1. Pak Alduran: PPHP adalah Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.. tugasnya melakukan pengecekan apakah barang/jasa yang diserahkan PPK dan Penyedia sudah sesuai dengan kontrak dan bisa dibayar oleh PA/KPA..

  11. Pak Samsul,
    saya ingin bertanya.
    apakah dalalam BAST, PPHP dapat menyampaikan progres lapangan (menggantikan kata ….PPHP menerima/tidak menerima pekerjaan ….) ?

    1. Pak Sigit: PPHP bertugas memeriksa hasil akhir pekerjaan jadi tidak menyampaikan progres lapangan karena selama kontrak belum 100% masih tanggungjawab para pihak yang berkontrak…

  12. Saya mohon pencerahan pak… Mungkin agak keluar konteks
    Saya melihat dalam kegiatan pembangunan gedung kantor di tempat saya, terdapat konsultan pengawas (Pihak ketiga) dan staf pengawas lapangan (dari PNS). Apakah beda keduanya?
    Apakah ada acuan tugas dan tanggungjawab staf pengawas lapangan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku?
    Terimakasih

    1. Pak yhudie: Konsultan pengawas dari penyedia bertugas secara kontraktual dengan PPK untuk mengawasi mutu dan kualitas pekerjaan. Sedangkan staf pengawas lapangan biasanya berfungsi sebagai pendamping PPK dari sisi pemerintah yang sekaligus juga mengawasi kinerja konsultan pengawas. Kemungkinan PPK memerlukannya sebagai check and balance terhadap laporan konsultan pengawas.

  13. tanya pak,
    tugas pphp bisa dibantu oleh tenaga ahli, itu maksudnya gimana ya pak? apa tenaga ahlinya langsung duduk sebagai anggota pphp atau hanya sebatas memberi advice kepada pphp atau bagaimana? dan secara honor nya gimana untuk tenaga ahli tersebut pak

    1. Pak Doni: Tim Teknis/Tim Ahli yang dapat membantu PPHP dapat bersifat internal (honor) atau eksternal (upah) sesuai dengan ketersediaan tenaga ahli/teknis yang dibutuhkan. Tentu penganggarannya harus sudah tertuang dalam RKA. Maka dari itu kebutuhan tim teknis/tim ahli sudah dapat diidentifikasi sejak awal (RUP).

  14. Tanya bg ramli,apakah seorang pptk di salah satu bidang (cipta karya/bina marga ataupun pengairan) bisa menjabat anggota di pphp kegiatan dinas yg mencakup semua pekerjaan di semua bidang tsb,?trm ksh.

    1. Pak Jeff : saya harus pertegas nanti penjelasan saya terkait PPTK adalah PPTK diwilayah PP 58/2005 keuangan daerah bukan Pengelola Teknis dalam ranah UU Jaskon. Jadi untuk PPTK apakah boleh merangkap sebagai PPHP menurut saya dikembalikan kepada etika menghindari pertentangan kepentingan. Selama tidak ada potensi pertentangan kepentingan tidak masalah. Dan menurut saya PPTK juga berada diwilayah administratif pembayaran semestinya tidak masalah merangkap sebagai PPHP. Terkecuali PPTK tersebut juga menjadi tim pendukung PPK maka akan terjadi pertentangan kepentingan. Demikian hemat saya.

  15. Selamat pagi pak..
    Sy termasuk salah satu pengagum pak syamsul dr dulu.. ada yg ingin sy tanyakan :
    1. Apakah dalam pengadaan jasa lainnya contoh perjalanan umroh perlu dibentuk pphp.
    2. Apakah ada sangsinya (dasar) bila pphp tidak dibentuk..
    3. Apabila pekerjaan tsb. tidak diperiksa oleh pphp melainkan oleh ppk apakah pembayaran terhadap penyedia dapat dikatakan tidak sah..

    Terima kasih banyak pak semoga allah swt senantiasa memberi berkah buat bapak..

    1. Pak Prasetia: Terimakasih sebelumnya Pak sy tdk merasa pantas dikagumi, tapi tetap alhamdulillah 🙂
      1. Tetap harus ada PPHP nya pak karena untuk kepentingan pemeliharaan.
      2. Tanggungjawab ini ada di PA/KPA karena PPHP dibentuk oleh PA/KPA
      3. Justru ini yang menurut saya keliru, tugas PPHP tidak bisa sekaligus dilaksanakan oleh PPK. PA/KPA dalam rangka membayar wajib memeriksa hasil pekerjaan sebelum diterima untuk itulah perlu PPHP. Jadi nanti jika ada hasil pekerjaan yang tidak sesuai dan telah dibayar maka tanggungjawab sepenuhnya ada di PA/KPA.

  16. sy mau tanya pak,,
    jika dalam 1 proyek,,,kontrak konsultan pengawas telah selesai sedangkan pekerjaan fisik masih berjalan karena adanya keterlambatan pekerjaan,,
    siapakah yang berhak membentuk tim pengawas independen atau internal untuk melanjutkan pengawasan pada pekerjaan tersebut? terdiri dari siapakah tim pengawas tersebut,,jika ada aturan yang bisa dijadikan dasar pembentukan tim tersebut?

    1. Mba Naning: pertanyaannya seperti ini sangat kasuistik sekali jadi memang harus meneliti kronologisnya. Dalam pemahaman saya Konsultan Pengawas sesuai kontrak bertanggungjawab sampai dengan FHO namun demikian dilapangan sering penggunaan jenis kontrak yang membatasi. Saya mencoba meraba kondisi yang ada jika dalam masa keterlambatan ini konsultan pengawas sudah bekerja maksimal sesuai kontrak maka dapat dilakukan addendum kontrak pengawasan dengan penambahan masa pelaksanaan pengawasan selama nilai kontrak tidak bertambah lebih dari 10%. Jika bertambah dapat dilakukan pemilihan dan kontrak baru dengan pengawas yang ada. Untuk pengalihan kepada tim pengawas dan lainnya menurut saya bisa saja dilakukan selama punya tenaga teknis yang punya Keahlian sebagai pengawas bangunan, mekanisme swakelola.

    1. Pak Wayan: ruang lingkup tugas PPHP/PHO sesuai dengan perintah dari PA/KPA dan ruang lingkup yang ditugaskan. Jika memang ditugaskan seperti itu tidak masalah dituangkan dalam SK nya…

  17. Mohon pencerahan pak Samsul Ramli…

    Kami di Bagian Pengendalian Pembangunan Setda, yang sekaligus ULP dan salah satu tupoksi kami di Bagian Pembangunan adalah melakukan pengendalian kegiatan fisik di seluruh SKPD.

    pertanyaan saya :

    Karena sesuai tupoksi tersebut kami melakukan pengendalian apakah boleh Bagian Pengendalian Pembangunan diikut sertakan menjadi PPHP terhadap kegiatan yang dikendalikan di seluruh SKPD di luar Bagian Pengendalian Pembangunan dan apabila diperbolehkan apa tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tupoksi selaku pengendali pembangunan dan selaku ULP. Mohon dijelaskan boleh atau tidaknya sesuai dasar peraturan yang ada, untuk kami pakai/bahan masukan kepada SKPD terkait, selain hal merupakan temuan dari IRDA Provinsi bahwa Pengawas dan Pejabat Pengadaan tidak boleh diikutsertakan menjadi PPHP….
    Terima kasih…

    1. Bli I Gede Sutama: Selama yang bersangkutan tidak menjadi Pokja/PPK pada paket pekerjaan yang dikendalikan tidak masalah. ULP kan terdiri dari unsur kesekretariatan dan pokja jadi hanya pokja yang memiliki keterbatasan.

  18. asslamaulaikum pak……saya mau bertanya di dinas saya bekerja ada pekerjaan rehab ruko pemda yang telah selesai dikerjakan bulan juni kemarin dan penarikan uang telah 100% tetapi menurut saya ada sedikit kejanggalan karena yang menerima hasil pekerjaan bukan panitia/PPHP tetapi pejabat pemeriksa barang……apakah boleh pak pemeriksa barang menerima hasil pekerjaan….

  19. Pak Samsul, saya ingin tanya. dalam proses pengadaan barang pemerintah, pada kontrak ada salah satu syarat sebelum barang diserahkan yaitu untuk melaksanakan inspeksi dan uji barang kontrak (Factory Acceptance Test) di pabrik pembuat. kegiatan ini apakah termasuk dalam kegiatan tanggung jawab PPHP? ataukah dapat di tunjuk team sendiri seperti team FAT dan Pre shipment. Kemudian siapakah yang bertanggung jawab menunjuk team FAT tersebut PPK ataukah KPA/PA? mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih.

    1. Pak Suhirwan: jika wilayahnya masih dalam wilayah tanggungjawab kontrak maka hal tersebut wilayah tanggungjawab PPK. Untuk keperluan ini boleh dibentuk tim seperti yang Bapak sebut atas prakarsa PPK. Namun demikian dalam kaitan tanggungjawab pemeriksaan dan penerimaan hasil akhir pekerjaan tim PPHP bisa saja diikutsertakan dalam inspeksi tersebut namun sifatnya hanya monitoring/mengetahui saja.

      1. Pak Syamsul: Mohon pencerahan, BA Hasil pekerjaan oleh PPHP setelah ditanda tangani diserahkan kepada siapa? Kepada PPK atau kepada PA/KPA sebagai pembuat perintah team PPHP?

  20. bagaimana tindak lanjut PPK jika tim P2HP menemukan kekurangan volume pekerjaan sebanyak 8% dr nilai kontrak, sedangkan dilapangan tidak ada lagi pekerjaan yang bisa ditambah?? berapa yang harus dibayar ke rekanan dan bagaimana proses administrasi pembayarannya????

    1. Kang mas ase: jika PPHP menemukan kekurangan maka rekomendasi kepada PA adalah penyedia harus menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut, mestinya PA memerintahkan PPK untuk memaksa penyedia menyelesaikan. Kalau volume kurang mestinya ditambah kenapa harus mencari pekerjaan tambah? terkecuali PA menganggap kekurangan tersebut bisa diterima maka PA memerintahkan PPK untuk melakukan perubahan kontrak dengan mengurangi 8% tersebut sebagai bagian prestasi pekerjaan total maka setelah itu PPHP baru dapat menerbitkan BA Pemeriksaan Penerimaan Hasil berdasarkan kontrak perubahan.

  21. Mohon pencerahan pak…sy menyimak pada perka 14/2012 ada klausul tentang pelibatan PPHP dalam pengawasan dan pemeriksaan. Pertanyaan saya adalah 1. pada proses pencairan uang muka apakah dengan klausul ini PPK dapat memerintahkan PPHP untuk memeriksa kesesuain jaminan uang muka dan rencana penggunaan anggarannya sebagaimana ketentuan kontrak? 2. Penggunaan jaminan pemeliharaan, apakah dengan klausul ini PPK jg bisa meminta PPHP untuk memeriksa kesesuaian jaminan pemeliharaan sebagaimana ketentuan dalam kontrak pada saat kontraktor ingin mencairkan termyn terakhir sebesar 5% sebelum masa pemeliharaan berakhir? Trimakasih

  22. Mohon pencerahan pak….menyimak perka 14/2012 yang salah satunya terdapat klausul pelibatan PPHP dalam pengawasan dan pemeriksaan…ada beberapa pertanyaan yg ingin sy dapatkan pencerahan..1. Dalam proses pencairan uang muka PPK hrs memastikan bahwa jaminan uang muka dan syarat lainnya sesuai dengan kontrak….nah apakah dengan klausul pada perka tadi apakah PPK bisa memerintahkan/meminta PPHP untuk memeriksa kesesuaian jaminan uang muka dan dokumen pendukungnya dengan ketentuan kontrak…? 2. dalam klausul kontrak kontraktor bisa mencairkan uang termyn terakhir sebesar 5% sebelum masa pemeliharaan selesai…apakah dengan klausul perka tadi PPK jg bisa memerintahkan/meminta PPHP untuk memeriksa kesesuaian jaminan pemeliharan sesuaibketentuan dalam kontrak..? Thx

  23. Mohon pencerahannya pak. Bagaimana pengadaan jasa penyedia makan minum yg kegiatannya dilaksanakan diluar daerah tetapi karena keterbatasan anggaran anggota PPHP tdk sempat ikut. Gimana solusinya pak, jika kemudian PPHP disodori berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan?

    1. Pak Hamzah: tidak sempat atau tidak dianggarkan? Kalau memang tidak dianggarkan maka perlu disusun tata cara pphp sejak awal dgn PPK misal dgn memanfaatkan kuisioner yg wajib diisi oleh peserta atau mekanisme lain yg bisa dipertanggungjawabkan…

  24. Mohon pencerahannya pak. Klo tim PPHP berjumlah 7org. Dan hanya 5 yg tanda tangan. Apakah BAPP tersebut sah pak.? Untuk pencairan anggaran 100% oleh PPK.

  25. mohon infonya pemeriksaan pekerjaan makan minum.
    1. Bagaimana mengetahui jumlah/porsi makanan yang disajikan secara mudah dan akurat?
    2. Bagaima jika pengadaan makan minum tidak memungkinkan kita untuk melakukan pemeriksaan?
    terima kasih

  26. Selamat sore pak Ramli
    Ingin tanya ne Pak Samsul, dalam hal Serah Terima barang/jasa Pemerintah, terdapat beberapa tahap/proses sampai akhirnya dilakukan Serah Terima, diantaranya;
    1. Permintaan Serah terima tertulis dari Penyedia kepada PPK (Psl 95 (1) Perpres 54/2010);
    2. Berdasrkan Permintaan Penyedia tsb. PPK meminta PPHP untuk menilai hasil pekerjaan (psl 95 (2) Perpres 54/2010);
    3. PPHP melakukan Penilaian Jika diterima diterbitkan BAPPHP, Jika tidak maka PPHP melalui PPK memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, memenuhi kekurangan (Psl 95 (3) Perpres 54/2010);
    4. Berdasrkan BA PPHP (dalam hal dapat diterima), maka Pekerjaan dapat dinyatakan Selesai dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Pekerjaan, dibuat oleh PPK yang ditanda tangani oleh PPK dan Penyedia;
    5. kemudian tahap serah terima pekerjaan yang mana di tuangkan dalam BA ST.
    jadi setidaknya terdapat 5 tahap secara administrasinya ; 1. Surat Permintaan Serah terima; 2. Surat Permintaan PPK kepda PPHP untuk Memeriksa; 3. BA PPHP; 4. BA Penyelesaian dan 5. BA ST.
    Yang ingin saya tanyakan pak,
    1). Kapan masa tahap serah terima ini dilakukan, apakah dalam masa kontrak atau setelah masa kontrak?
    misalnya kontrak berakhir tgl 30 sept,
    2). Apakah ada aturan yang mengatur hal ini selain Kontrak, untuk semua jenis pengadaan (Barang,Pekerjaan Konstruksi,Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya) ?
    mohon sudi kiranya ditanggapi pak…

    1. Pak Ezar: 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan masa pelaksanaan adalah termasuk masa PHO/PHP maka tahapan serah terima ada dalam masa pelaksanaan sebelum tanggal 30 Sept
      2. Semua tertuang dalam kontrak dan secara teknis diatur dalam Perpres 54/2010 ~ Perpres 4/2015 PAsal 93 ayat 2a, Standar Dokumen Pengadaan Perka 1/2015 dan juga Permenpu 31/2015 untuk jasa konstruksi.

  27. Mau menanyakan pak, apakah kita bisa menolak tugas pimpinan/ SK direktur SKPD sebagai PPHP panitia penerima hasil pekerjaan ? dengan alasan masih banyak orang lain yang berkompeten yang bisa ditunjuk ditambah pekerjaan fungsional JFT yang terbengkalai ketika mengerjakan tugas PPHP ini. Terimakasih

      1. Selain itu honor PPHP kecil banget, malahan juga tidak ada honornya. Tidak sebanding dengan resikonya disamakan dengan PPK. Bimtek PPHP juga nggak pernah ada, atasan terkesan asal tunjuk.

  28. mau nanya pak,sy pemeriksa barang di bawah 50 jt,yang di ber sk kepala skpd,apakah say masuk PPHP, sesuai aturan bahwa pemeriksa diatas 50 jt ada 5 orang dri biro aset di tambah satu orang dari skpd terkait?, soalnya selama ini yang bertanda tangan di pemeriksa barang untuk 50 jt keatas adalah 5 org dri aset di tambah bendahara barang saya yg di kantor apakah itu sdah betul pak dan tidak melanggar..///

  29. askm,,,Pak Samsul Ramli Mau nanya Pak,,,,Kita pernah mengikuti Ujian Bintek Sertifikasi Barang dan Jasa, Kalau kita hanya cuma megang Sertifikat Bintek aja…Bolehkah kita menjadi Pejabat Pngadaan Pak,,? kalau boleh pengadaan dengan nilai berapa Pak….mhn pencerahan Pak,,,mksh

Leave a Reply