Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab.

    Namun ada baiknya kita menelusuri PPHP dari Perpres 54/2012 jo Perpres 70/2012:

Pasal 1 ayat 10 bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

    Kemudian Pasal 7 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa PPHP merupakan bagian dari organisasi pengadaan.

    Pasal 8 ayat 1 huruf e menjelaskan bahwa PPHP adalah merupakan salah satu yang ditetapkan oleh PA/KPA.

    Kemudian penjelasan rinci terdapat khusus pada Bagian Keenam yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 18.

  1. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  2. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
  3. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
  4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
    2. memahami isi Kontrak;
    3. memiliki kualifikasi teknis;
    4. menandatangani Pakta Integritas; dan
    5. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
  5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
    1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
    2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
    3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  6. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  7. Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
  8. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Sampai disini yang saya pahami adalah bahwa PPHP ditetapkan oleh PA/KPA sejak awal dalam organisasi pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola maupun pemilihan penyedia. Posisi ini sejajar dengan PPK ataupun pejabat pengadaan.

Diagram 1: Hubungan Kerja Para Pihak


    Tugas pokok dan kewenangan PPHP dalam ruang lingkup Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. Dalam proses pemeriksaan PPHP dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yang ditunjuk PA/KPA.

Apabila hasil pekerjaan telah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, PPHP menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Apabila hasil pekerjaan belum atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak maka PPHP tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Namun menyampaikan kepada PPK bahwa hasil pekerjaan penyedia masih terdapat kekurangan.

Kemudian terkait serah terima pekerjaan ada baiknya pula kita memperhatikan Pasal 95 tentang Serah Terima Pekerjaan:

  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  2. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
  3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
    melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
  4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
  5. Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
    1. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
    2. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
    3. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
  6. Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
  7. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
  8. Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).
  9. Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dari pasal ini runtutannya Penyedia secara tertulis meminta PPK untuk mengadakan acara penyerahan pekerjaan. Kenapa demikian? Karena sudah jelas yang melakukan ikatan perjanjian adalah penyedia dan PPK. PPK sebagai pihak I dan Penyedia pihak II.

Ketika surat permintaan disampaikan, PPK selaku pihak yang ditetapkan oleh PA/KPA menyampaikan permintaan ini kepada PA/KPA. PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran dan mempunyai kewenangan penuh terkait pembayaran, wajib berhati-hati dan memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan, baik secara administratif maupun teknis. Untuk itu PA/KPA menunjuk PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

PPHP dan PPK berkoordinasi dalam rangka memastikan hasil pekerjaan dapat diterima. Apabila hasil pekerjaan tidak/belum sesuai dengan kontrak maka PPHP menyampaikan kepada PPK, selaku yang berikat janji dengan penyedia. PPK sesuai dengan wewenang yang diatur dalam kontrak/perjanjian memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Kenapa PPHP tidak langsung meminta penyedia untuk melakukan perbaikan atau melengkapi kekurangan? Ini logis karena PPHP bukanlah pihak yang tertuang didalam kontrak.

Analoginya apabila Penyedia, yang melakukan akad nikah dengan PPK, melaporkan hasil pekerjaannya justru langsung kepada PPHP maka potensi “perselingkuhan” sangat mungkin terjadi. 😀

Hal yang menarik pula dicermati adalah tentang terminologi “hasil pekerjaan” dengan “pekerjaan”. Pada penjelasan tentang wewenang tugas PPHP selalu disebutkan “hasil pekerjaan”. Sementara untuk PPK selalu disebutkan “pekerjaan”.

Dari sini saya memahami bahwa PPHP bertugas memeriksa “hasil pekerjaan” bukan menerima pekerjaan-nya. Dalam bahasa mudahnya pekerjaan adalah barang/jasa-nya yang tetap diterima oleh PPK selaku yang berikat kontrak dengan penyedia, bukan diterima oleh PPHP.

“Hasil pekerjaan” yang diperiksa dan diterima PPHP adalah kesesuaian secara administrasi dan teknis dari proses penyelesaian pekerjaan dan fisik pekerjaan dengan kontrak untuk kemudian dibuatkan BAST hasil pekerjaan.

Pertanyaan yang juga sering disampaikan. Siapa yang bertandatangan dalam BAST Hasil Pekerjaan? Ada beberapa pendapat terkait ini. Namun yang dapat ditekankan berdasarkan Pasal 18 ayat 5, PPHP bertandatangan pada BAST Hasil Pekerjaan. Kemudian terkait Serah Terima Pekerjaan maka sewajarnyalah PPK dan Penyedia bertandatangan dalam BAST Pekerjaan.

Dalam kerangka efisiensi menurut saya BAST Hasil Pekerjaan dan BAST Pekerjaan dapat dijadikan dalam satu format. PPHP menandatangani dan membuat BAST Hasil Pekerjaan dan menyerahkan kepada PPK untuk kemudian ditandatangani PPK bersama Penyedia sebagai BAST Pekerjaan.

Satu hal lagi. Tentang apakah PPHP didampingi penyedia pada saat proses pemeriksaan hasil pekerjaan? Saya belum menemukan referensi yang mengharuskan juga melarang. Sehingga dikembalikan kepada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, selama tidak ada potensi melanggar etika, seperti Conflict of Interest, dan memang dibutuhkan dalam rangka efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan hasil pekerjaan. PPHP didampingi penyedia atau tidak tentu tidak menjadi persoalan.

Untuk lebih meyakinkan kita coba buka petunjuk teknis pelaksanaan P70/2012 yaitu Perka 14/2012.

BARANG

KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

KONSULTANSI

Serah Terima Barang

  1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
  2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  3. PPK melakukan penilaian terhadap
    hasil pekerjaan
    yang telah diselesaikan
    oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
  4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
    1. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
    2. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Pembayaran Barang

  1. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
Serah Terima Pekerjaan
  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
  4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan
    setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak
    dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  5. …..

Pengawasan dan Pemeriksaan

Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/meminta
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
Penyelesaian Pekerjaan

  1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan, Penyedia wajib menyelesaikannya.
  2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Pengawasan dan Pemeriksaan

Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/meminta panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

Dari perbandingan antar jenis barang/jasa pada Perka 14/2012 terkait PPHP diatas, apa yang saya sampaikan terdahulu mendapatkan penguatan.

    Hasil Pekerjaan diperiksa oleh PPHP adalah terkait proses penilaian. Sedangkan Pekerjaan-nya tetap diterima oleh PPK selaku pemilik pekerjaan. Yang mungkin perlu mendapatkan perhatian adalah kalimat: Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

    Kata “menugaskan” agak kurang “sreg” mengingat posisi PPK dan PPHP sejajar sebagai pihak yang sama-sama ditetapkan oleh PA/KPA. Sehingga menugaskan ini dikembalikan pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh PA/KPA.

    Fakta lain yang juga menggelitik adalah pembentukan PPHP yang “biasa” nya diakhir pekerjaan atau setelah pekerjaan 100%. Untuk pengadaan barang yang berorientasi pada output saja proses penilaian hasil pekerjaan dapat dilakukan. Namun untuk pekerjaan yang merupakan satu kesatuan proses input, proses dan output tentu melihat hasil pekerjaan hanya dari produk akhir sangatlah riskan. Untuk itu PPHP tidak hanya dituntut mampu memeriksa output namun juga menilai input dan proses. Tentu saja tetap wewenang PPHP muncul setelah diperlukan oleh PA/KPA melalui PPK.

Merujuk Pasal 7 tentang organisasi pengadaan barang/jasa maka seyogyanya PPHP telah dibentuk sejak awal. Ini agar PPHP dapat minimal memantau proses pekerjaan meski belum berwenang melakukan pemeriksaan. Seperti dituangkan oleh Perka 14/2012, PPHP juga dilibatkan dalam Pengawasan dan Pemeriksaan, “Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/meminta
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.”

Sebagai bahan masukan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dari BRR NAD-NIAS, yang didapat dari internet mungkin dapat dijadikan benchmark. Kebetulan PPHP masih menggunakan nomenklatur PHO dan FHO. Silakan didownload disini.


Print Friendly