PPHP bukanlah Panitia PHO/FHO – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Rab. Sep 19th, 2018

PPHP bukanlah Panitia PHO/FHO

(Serial #7 Perpres 16/2018)

Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa merubah istilah PPHP dari Panitia/Pejabat “Penerima” Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat “Pemeriksa” Hasil Pekerjaan.

Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP 9/2018 bagian 8.1.h tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan, disebutkan pemeriksaan administratif pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

Perpres 16/2018 mendefinisikan pada pasal 1 angka 15 bahwa PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam tata cara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada Perpres 16/2018 Bagian Ke Delapan pasal 57 dan 58 dirunut sebagai berikut:

Pasal 57

  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
  2. PPK
    melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
  3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58

  1. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
  2. PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
  3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dituangkan dalam Berita Acara.


Menelusuri PHO/FHO

    Pertanyaan yang menggelitik adalah benarkah pemahaman selama ini yang menyamakan tim yang melaksanakan Provisional/Final Hand Over (PHO/FHO) sama dengan PPHP?

    Dalam beberapa literatur Era Keppres 80/2003 PHO identik dengan beberapa istilah yaitu:

  1. Penyerahan Pertama (Keppres 80/2003)
  2. Serah Terima Pertama (Permen PU 45/2007 / Permen PU 43/2007)

Dari sekian banyak literatur tahapan PHO diartikan sebagai Serah Terima Pertama. Di era Keppres 80/2003 pelaksana PHO ini disebutkan sebagai panitia penerima pekerjaan (PPP). Yang paling tegas dan jelas adalah melakukan PHO adalah kewenangan PPK sebagai pejabat penandatangan kontrak.

PHO/FHO merupakan istilah pada pekerjaan konstruksi, sedangkan pada pekerjaan lain hanya dikenal dengan serah terima pertama atau penyerahan pertama. PHO/FHO dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Kualitas dan Kepastian Kualitas/Quality Control dan Quality Assurance/QA-QC dari manajemen mutu pekerjaan konstruksi.

Jika ditelusuri dalam modul-modul resmi Badan Pembinaan Konstruksi Dan Sumber Daya Manusia Pusat Pembinaan Kompetensi Dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin-KPK), 2005 pada BAB X: PENYERAHAN PEKERJAAN SELESAI secara tegas menyebut nomenklatur PHO/FHO.

Definisi Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) atau Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah suatu kegiatan serah terima dari seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa kepada direksi pekerjaan.

Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over-FHO) adalah suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharan. Berikut alur PHO dalam modul ini:



    Jika dilihat dari alur di atas maka PHO dan FHO berada dalam wilayah kontraktual artinya menjadi tanggungjawab PPK. Dalam 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara disebutkan bawah lingkup tanggungjawab Serah Terima Pertama adalah tanggungjawab kegiatan pengawasan konstruksi.

    Hingga masuk di era Perpres 54/2010 terwujud dalam Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpu 31/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sangat jelas bahwa Masa Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan) adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.

    Yang agak berbeda antara Era Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 adalah terkait kepanitiaan pada proses serah terima :

Serah Terima Pekerjaan Standar Dokumen Permenpu 43/2007 :

  • Pejabat Pembuat Komitmen membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis.
  • Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pertama pekerjaan.
  • Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan panitia penerima pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan.


Serah Terima Pekerjaan Standar Dokumen Permenpu 31/2015 :

  • Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  • Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
  • Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
  • PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.


Perbandingan :

Permen PU 43/2007

Permen PU 31/2015

PPK Membentuk Panitia Penerima

PA Menetapkan Panitia Penerima (Perpres 54/2010 Pasal 8.1.e)

Anggota Panitia Penerima adalah unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis

Anggota dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya

PPK Memerintahkan Panitia Penerima

PPK Menugaskan Panitia Penerima

Panitia Penerima Membuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan

Panitia Penerima membuat berita acara penyerahan pekerjaan

    Dari perbandingan ini terdapat kecanggungan aturan Permenpu 31/2015 dalam menyikapi Perpres 54/2010 khususnya menyikapi persoalan Panitia Penerima. Ketika Perpres 54/2010 pasal 8.1.e menyebutkan bahwa Panitia Penerima (PPHP) ditetapkan oleh PA maka seketika itupula tatanan yang telah lama berlaku terganggu. Jika selama Keppres 80/2003 atau bahkan sebelumnya Panitia Penerima dibawah komando PPK, tetiba Panitia Penerima harus ditetapkan oleh PA yang notabene tidak bertandatangan kontrak. Pertanda jelas kecanggungan ini adalah berubahnya kalimat “memerintahkan” menjadi “menugaskan” yang substansinya tetap menandakan Panitia Penerima masih dibawah komando PPK, padahal Panitia Penerima ditetapkan oleh PA yang notabene sama seperti PPK sendiri. Bagaimana mungkin antara pihak yang setara saling komando atau menugaskan.

 

PPHP dan PHO/FHO Perpres 16/2018

Perpres 16/2018 mencoba menghilangkan kecanggungan aturan terkait Panitia Penerima. Sebagaimana
tertuang dalam tata cara Serah Terima Hasil Pekerjaan padapasal 57 dan 58.


    Ada dua area penerimaan yaitu penerimaan disisi PPK dari penyedia (Pasal 57) kemudian penerimaan disisi PA/KPA dari PPK (Pasal 58). Tata cara ini merupakan kompromi yang tegas untuk memperjelas posisi PHO/FHO dan PPHP.

PHO/FHO adalah penerimaan disisi PPK dalam ruang lingkup kontrak dengan penyedia. Karena dalam wilayah kontrak maka lingkup yang diperiksa oleh panitia PHO/FHO mencakup mutu di sisi administrasi, visual dan kuantitas. Seperti disebutkan terdahulu Panitia PHO/FHO bertugas dalam kerangka Pengawasan Kualitas dan Kepastian Kualitas/Quality Control dan Quality Assurance/QA-QC.

PPHP atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah penerimaan disisi PA/KPA. PPHP bersifat administratif meliputi aspek-aspek administratif pelaksanaan kegiatan sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima pembayaran. PPHP bertugas membantu PA/KPA memastikan secara administratif unsur pertanggungjawaban kegiatan telah tersedia secara lengkap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

  1. PPHP tidaklah identik dengan Panitia PHO/FHO pada pekerjaan konstruksi.
  2. Panitia PHO/FHO dalam pekerjaan konstruksi, tetap dibutuhkan untuk membantu PPK dalam penjaminan mutu pekerjaan melalui Pengawasan Kualitas (QC) dan Kepastian Kualitas (QA).
  3. PHO/FHO bertugas atas kepentingan PPK dari sisi manajemen mutu dalam kontrak, sedangkan PPHP bertugas atas kepentingan PA/KPA dalam hal kelengkapan administrasi penerimaan hasil pekerjaan.
  4. PPHP bertandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, sedangkan Panitia PHO/FHO bertandatangan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan mewakili PPK.
Print Friendly, PDF & Email

4 thoughts on “PPHP bukanlah Panitia PHO/FHO

  1. Assalamu’alaikum.. Mohon maaf sebelumY pak

    Setelah membaca artikel di atas, saya menyimpulkan.. Berarti PPHP hanya sebatas memeriksa kelengkapan administrasiY saja, tidak lagi memeriksa barang dan melakukan uji fungsi (utk alkes contohY) begitu yaa pak?

    Kalo begitu tugas PPHP, berarti hanya perlu 1 org saja PPHP, Tp sayangY ada kata ‘panitia’ yg artiY harus ada struktur organisasi seperti (ketua, sekte & anggota)

  2. Maaf pak, pqda kesimpulan no 4, bukannya serah terima antara Penyedia dgn PPK. Panitia PHO/FHO hanya memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPk untuk ditindaklanuti oleh PPK dengan menerima hasil pekerjaan.

    1. Seperti judul tulisan PPHP dan PHO/FHO berbeda hanya memeriksa adalah tugas PPHP.. Sedangkan PHO/FHO adalah penerimaan pekerjaan dalam rangka diterbitkan BAST. Jadi panitia PHO/FHO berttd pada BAST bersama penyedia kemudian disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika penandatangan kontrak adalah PPK maka yg ber ttd pada persetujuan adalah PPK. Dalam hal ini PHO/FHO mewakili tugas PPK dalam menerima pekerjaan.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: