Dalam sebuah postingan forum diskusi seorang teman mengeluhkan nasib ketua Kelompok Kerja (pokja) yang menjadi tersangka bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akibat penetapan HPS yang diduga terdapat unsur Mark Up. Ketika membaca posting ini teringat dengan niat menuliskan mitos-mitos yang berkaitan dengan poin-poin penting case ini.

Mitos “Ketua Pokja adalah Pemimpin”

Pertama tentang tentang Ketua Pokja. Dari pengalaman menjadi terperiksa dalam sebuah proses hukum, soal ini sempat menjadi bahan diskusi. Banyak yang berpemahaman bahwa Ketua Pokja-lah yang bertanggungjawab atas seluruh proses pemilihan penyedia. Pemahaman ini muncul atas dasar UU Kebiasaan atau sangka buruk. Kebiasaan yang dijalankan selama bertahun-tahun. Perlu diingat Kata Ketua Panitia Pengadaan memang terdapat pada Lampiran Keputusan Presiden (Keppres) 80/2003.

Namun demikian sejak digantikan Perpres 54/2010 kata ketua panitia tidak lagi muncul. Semenjak Panitia Pengadaan diganti dengan Kelompok Kerja (Pokja) sama sekali tidak disebutkan “Ketua Pokja” dalam batang tubuh, lampiran ataupun petunjuk teknis Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Bahkan dalam petunjuk teknis e-Tendering tidak disebutkan sedikitpun kata “ketua” dilekatkan dengan Pokja ULP.

Jika kata “ketua pokja” sama sekali tidak disebutkan dalam peraturan-peraturan pokok, kenapa kemudian seluruh tanggungjawab ditimpakan pada seseorang yang diberi sebutan “ketua pokja”? Bahwa titel “Ketua Pokja” terdapat dalam surat tugas, surat keputusan maupun tata cara penggunaan aplikasi. Apakah kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat? Sementara aturan diatasnya sama sekali tidak mengamanatkan hal tersebut. Disinilah pentingnya membuat kelengkapan regulasi yang konsisten dan tidak gagal substansi.

Jelas sekali bahwa menumpukan satu keputusan kolektif hanya kepada “Ketua” adalah sebuah kesalahan. Kelompok kerja terdiri dari individu yang mempunyai hak memutuskan secara independen. Oleh karenanya jika disebutkan Keputusan Pokja pastilah merupakan keputusan minimal ½ dari anggota pokja yang berjumlah gasal.

Disisi lain “Ketua” bukanlah penanggungjawab keputusan tapi hanyalah perwakilan penyampai putusan atau dari sisi teori disebutkan sebagai pimpinan. Berbeda dengan “Kepala” yang bersifat kepemimpinan atas sebuah tim atau organisasi. Pemimpin lahir atas dasar pengakuan kapabilitas dan kompetensi lebih dibanding anggota. Sedangkan pimpinan lahir atas dasar pengakuan anggota berdasarkan kesediaan atau kemauan. Seorang Ketua RT kerap lahir bukan karena kompetensi namun karena mempunyai waktu lebih lega untuk mengurus warga. Bahkan kadang menjadi pelayan dari warganya yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang lebih baik.

Semoga menjadi clear bahwa Ketua Pokja adalah pemimpin itu mitos.

Mitos “Pokja Wajib Survey Turun ke Pasar”

Keppres 80/2003 Pasal 13 ayat 2 tegas menyebutkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tidak kurang dari tujuh tahun kebiasaan ini dilakukan. Setidaknya cukup mematri kebiasaan pemahaman bahwa Pokja adalah aktor yang sangat erat kaitannya dengan HPS. Hingga ketika Perpres 54/2010 menggantikan kebiasaan ini masih saja terbawa.

Tidak ada sedikitpun kalimat Perpres 54/2010 yang menyebutkan salah satu tugas pokja adalah menyusun HPS ataupun menentukan perubahan HPS. Perpres 54/2010 menghilangkan mindset aturan penyusunan HPS dilakukan oleh pokja dan meninggalkan penetapan HPS oleh PPK. Seperti bunyi pasal 66 ayat 1 bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

Kemudian Pasal 17 ayat (3) tegas menyebutkan selain tugas pokok dan kewewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

  1. perubahan HPS; dan/atau
  2. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

Terdapat klausul “dalam hal diperlukan” , “dapat”
dan “mengusulkan“. Sehingga jelas dan tegas pasal ini mengatakan betapa sangat kecilnya kewajiban Pokja mencampuri urusan HPS dan Spesifikasi yang penetapannya adalah wewenang penuh PPK.

Kapan diperlukan Pokja dapat mengusulkan perubahan HPS? Adalah jika Pokja mengetahui bahwa HPS yang diajukan PPK tidak sama dengan data dan informasi yang dimiliki Pokja. Darimana Pokja mendapatkan data dan informasi? Pokja yang berpengalaman melaksanakan pemilihan penyedia atas barang/jasa sejenis atau material sejenis tentu mempunyai data penawaran yang masuk. Data ini tentu dapat dijadikan referensi yang valid terkait harga pasar material, upah dan/atau pekerjaan pada pelelangan terdahulu. Apalagi kalau waktunya berdekatan.

Jadi bukan dari survey turun ke pasar. Meski bisa saja pokja berinisiatif melakukan ini, kan ada klausul “dapat”, dilaksanakan berpahala jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Apalagi jika disediakan waktu dan anggaran yang cukup, akan lebih bagus lagi. Ini juga sekali lagi jika dipandang perlu!

Semoga menjadi clear bahwa Pokja Wajib Survey Turun ke Pasar itu mitos.

Mitos tentang “Mark Up Adalah Pasti Kejahatan”

Seringkali kita dzolim terhadap kata, padahal kata tidak selalu punya pretensi buruk terhadap penggunanya. Sebuah kata yang mempunyai arti positif dengan semena-mena kita konotasikan dengan perbuatan jahat hanya untuk alasan mudah, biasa atau suka-suka gua. Untungnya kata hanya kata bukan mahluk sosial seperti manusia. Namun ada kalanya justru karena kedzoliman kita dampak buruk kata itu kembali kediri kita sendiri.

Seperti halnya kata “mark up” entah kenapa kemudian konotasinya cenderung negatif. Bahkan dalam pengadaan barang/jasa Mark Up, atau sering ditulis markup, diidentikkan dengan kemahalan yang berujung pada dugaan merugikan keuangan negara. Mark Up tidak identik dengan kemahalan.

Dalam kamus bisnis disebutkan bahwa Mark Up adalah perbedaan antara biaya modal dengan harga jualnya atau selisih antara harga jual dengan biaya modal produksi. Dengan demikian Mark Up belum bernilai negatif atau jahat. Menjadi satu kejahatan jika selisih (Mark Up) ini didasari atas niat jahat. Dalam dunia bisnis margin dan mark up yang telah disepakati berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil dan jujur adalah sebuah praktik legal dianggap wajar.

Seperti halnya bahasan saya dalam beberapa artikel seperti Keuntungan Penyedia Tidak Boleh Lebih dari 15%? Ngawur?, Harga Satuan Timpang itu Harus dibayar !, Diskon dalam HPS, Lika-Liku Menyusun HPS, Mengenal Overhead dalam Perhitungan HPS dan beberapa lainnya menegaskan tentang betapa tidak mudahnya menetapkan kejahatan dalam sebuah penetapan HPS.

Harga Perkiraan sangat potensial mengandung kesalahan. Bahkan jika HPS tepat dan benar justru terindikasi tidak wajar dan jahat. Tidak ada mahluk yang dapat memperkirakan dengan tepat. Lagi pula jika HPS tepat bukan harga perkiraan tapi Harga Pasti.

Maka dari itu Perpres 54/2010 pada pasal 66 ayat 5 menyebutkan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. Artinya jika harga penawaran dibawah HPS oleh Perpres 54/2010 dianggap wajar. Jika penawaran lebih tinggi dari HPS dianggap tidak sah.

Bagaimana kalau harga penawaran tepat sesuai HPS? Justru pasal 83 ayat 1 huruf e angka 2 menyebutkan bahwa seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS adalah indikasi persekongkolan. Mendekati saja sudah merupakan indikasi kejahatan apalagi tepat sekali. Ditambah lagi penjelasan pasal 66 ayat 3 menyatakan bahwa rincian HPS adalah rahasia. Jika penawaran tepat sama persis dengan HPS kuat dugaan rincian HPS telah bocor. Serba salah deh.

Poinnya jelas kesalahan dalam penyusunan HPS adalah sebuah keniscayaan. Maka dari itu menurut pasal 66 ayat 6 HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

Mark Up dalam HPS bukanlah kejahatan selama dapat dipertanggungjawabkan seperti perintah Pasal 66 ayat 7 bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh Mark Up yang diperbolehkan seperti amanat pasal 66 ayat 8 yaitu HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Bahwa bukti-bukti Kejahatan dalam menyusun HPS disimpulkan berdasarkan sekumpulan kesalahan yang cukup kuat adalah pasti. Namun demikian tidak setiap kesalahan dalam penyusunan HPS adalah sebuah kejahatan.

Semoga menjadi clear bahwa Mark Up Adalah pasti Kejahatan itu mitos.

Setidaknya dari 3 mitos ini proses membuktikan adanya kejahatan para pihak pengadaan dalam proses penyusunan HPS, terkhusus soal keterlibatan Ketua Pokja ULP, diharapkan dapat dilakukan dalam koridor yang berkeadilan.

Ulasan terkait 3 mitos ini bukan untuk meniadakan kemungkinan kejahatan dalam penetapan HPS atau keterlibatan pokja dalam kejahatan terkait HPS. Keterlibatan pokja dalam penyusunan HPS bisa dan sangat mungkin. Dalam Perpres 54/2010 dan seluruh aturan perubahan maupun turunannya tidak mengatur dilarangnya keterlibatan Pokja dalam menyusun HPS. Yang tegas diatur hanyalah penetapan HPS adalah wewenang PPK. Sehingga keterlibatan pokja dalam kejahatan penyusunan HPS juga sangat mungkin. Namun demikian menemukan kejahatan dalam penyusunan dan penetapan HPS bukan perkara mudah.

Amat sangat berat tugas aparat hukum dan auditor dalam mengamankan uang negara atau kepentingan negara. Karena tidak sekedar berhenti pada titik menemukan dan membuktikan kesalahan saja, tapi lebih jauh dari itu yaitu membuktikan adanya kejahatan. Kalau hanya menemukan kesalahan itu mah pekerjaan yang mudah bukankah manusia itu sudah ladangnya kesalahan. Memerlukan kualitas setara malaikat untuk membuktikan adanya niat jahat sekaligus perbuatan jahat yang letaknya amat sangat tersembunyi.

Salah sedikit saja maka dosa jariyah atas pendzoliman menanti. Pertanggungjawabannya kadang tidak hanya diakhirat, tapi kerap mewujud nyata di alam fana. Adalah tugas kita bersama untuk mendukung tugas sesama abdi negara. Tujuannya adalah sama, demi kemaslahatan bangsa dan negara. Wallahualambissawab.

Print Friendly