Maraknya temuan kasus hukum yang menyangkutpautkan kesamaan IP Address penyedia sebagai indikasi persekongkolan membuat beberapa ahli pengadaan barang/jasa menerbitkan beragam artikel soal ini. Pada akhirnya pertanyaan ini sampai juga ke inbox saya. Kiranya menjadi penting untuk menjelaskan posisi pokja dan temuan kesamaan IP Address ini.

Penting dipertegas bahwa praktik persekongkolan terkait kesamaan IP Address umumnya, meski bukan keseluruhan, adalah bersifat horisontal. Persekongkolan horisontal adalah persekongkolan antar penyedia yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana tertuang pada UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Baru menjadi potensi pidana, jika di dalamnya ditemukan bukti persekongkolan vertikal dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Untuk itu ketakutan pokja terhadap sangkaan pidana, terkait IP address yang sama, mestinya tidak perlu ada. Dengan catatan tidak ada niat jahat dari pokja. Sayangnya upaya menemukan niat jahat (mens rea) kadang tidak didahulukan dalam penanganan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa. Ini kemudian menjadi biang ketakutan berlebihan Pokja pengadaan barang/jasa.

Implikasi dari ketakutan ini ditandai dengan pertanyaan, “apakah jika ditemukan kesamaan IP Address dalam proses pemeriksaan, Pokja juga akan dikenakan sanksi hukum pidana?”

Ranah Hukum Adminisrasi

Dalam kacamata UU 5/1999, jika benar ditemukan persekongkolan horisontal yang diperkuat dengan kesamaan IP address, maka konsekwensi hukum mengikat kepada pelaku kejahatan yaitu penyedia yang bersekongkol. Jika demikian Pokja semestinya tidak ikut dipersalahkan. Coba kita lihat definisi persekongkolan horisontal karena pelakunya pastilah penyedia maka pokja juga adalah korban.

Sesuai amanat UU 5/1999 yang berhak menetapkan sanksi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Untuk itu jawaban tentang apakah ada pengenaan sanksi pidana? Selama tidak ada persekongkolan vertikal yang bertujuan sengaja memperkaya diri dan orang lain maka masih wilayah hukum administrasi.

IP Address

Sebelum lebih jauh, ada baiknya kita pahami sedikit apa yang dimaksud dengan IP Address. Dari berbagai sumber dunia maya dapat dikutip bahwa IP Address kependekan dari Internet Protocol Address. IP address adalah suatu identitas numerik yang diberikan kepada semua alat yang terkoneksi dengan jaringan komputer berbasis Internet Protocol. IP address memiliki dua fungsi, yakni:

  1. Sebagai alat identifikasi host atau selayaknya nama untuk mengenali siapa orang tersebut.
  2. Sebagai alamat lokasi jaringan atau alamat rumah kita yang menunjukkan lokasi kita berada.

Pertanyaan mendasarnya apa mungkin dalam log system aplikasi SPSE tercatat IP Address yang sama? Berbagai teori teknis para ahli teknologi informasi dapat ditemukan didunia maya. Pada intinya menegaskan kemungkinan terekamnya IP yang sama pada Log System.

Misal dalam konfigurasi IP Dinamis, jika diakses dalam waktu yang berbeda dapat saja memberikan IP yang sama. IP Dinamis adalah pemberian IP address secara dinamis atau acak berdasarkan urutan akses. Dengan demikian IP yang sama meski sudah diberikan kepada client tertentu, dapat saja diberikan pada client lain pada waktu yang berbeda, jika sudah tidak terpakai lagi. Maka dari itu dalam log system akan tercatat penggunaan IP yang sama.

Satu IP Publik yang sama bisa diakses secara bersama-sama oleh banyak client dengan berbeda IP Address, namun dalam record log system yang tercatat adalah 1 IP Publik. Tipologi ini biasa dipakai pada ruang publik atau hotspot atau bidding room.

Ada banyak lagi penjelasan teknis yang akan sulit dipahami dengan mudah oleh awam. Salah satu link yang dapat di pelajari seperti http://www.howtogeek.com/195323/do-two-computers-on-the-same-wi-fi-network-have-the-same-ip-address/. Untuk itulah menelaah kesamaan IP Address bukanlah pekerjaan gampang seperti hanya membaca Log System. Perlu ahli Teknologi Informasi, bahkan mungkin saja harus mengandalkan ahli Cyber Crime. Sehingga sungguh berat bagi Pokja jika dibebani oleh hal-hal teknis seperti ini.

Atas dasar hal inilah hak akses kepada Log System tidak diberikan kepada Pokja atau sembarang orang. Dan sampai sejauh ini tidak ada satupun alat/menu pada aplikasi, yang diberikan kepada Pokja, untuk melihat atau mengetahui IP address dari penyedia.

Kewenangan Periksa IP Address

Hak melakukan pemeriksaan log system aplikasi dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik hanya diberikan kepada Auditor. Tentang e-Audit ini tertuang secara khusus dalam Lampiran Perka 1/2015 tentang e-Tendering Bagian III.


Ditambah lagi Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015, tidak sedikitpun menyebutkan bahwa ruang lingkup kewenangan pokja dalam menemukan indikasi persekongkolan adalah kesamaan IP Address. Hal ini seperti tertuang dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e, bahwa wewenang Pokja untuk menindaklanjuti indikasi persekongkolan adalah ketika menemukan minimal 2 indikasi sebagai berikut:

  1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
  2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
  3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
  4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
  5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Adalah berlebihan jika Pokja serta merta dimintakan pertanggungjawaban terkait ditemukannya kesamaan IP Address penyedia. Baik itu pada saat proses pemeriksaan (audit), penyelidikan maupun penyidikan. Yang dikhawatirkan jika Pokja melakukan tindakan yang melampaui hak akses aplikasi, seperti memeriksa IP Address, justru menjadi bumerang. Bisa saja Pokja dituduh melampaui kewenangan.

Sebab dan Akibat

Jika kita mencermati kronologi kasus yang ditangani oleh KPPU maka akan terlihat bahwa IP Address digunakan sebagai bahan memperkuat alat bukti yang sudah ditemukan terdahulu. Seperti penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e, jika pokja menemukan minimal 2 indikasi, maka penyedia dapat digugurkan. Namun demikian 2 indikasi ini belumlah cukup kuat sebagai alat bukti benar telah terjadi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Untuk memperkuat rekonstruksi perbuatan jahat, auditor sesuai kewenangannya adalah memeriksa, akan mengumpulkan alat bukti lain. Salah satu alat bukti tersebut adalah kesamaan IP addres.

Temuan kesamaan IP Address oleh auditor semestinya untuk memperkuat putusan pokja. Bahkan informasi IP Address juga dapat digunakan APIP memperkuat putusan PA dalam penetapan daftar hitam. Sebagaimana diatur dalam Perka 18/2014 tentang daftar hitam.

Jika kita cermati bersama, Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 Pasal 117 alurnya sangat jelas. Bahwa jika ditemukan indikasi penyimpangan maka melalui APIP dilakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan, sesuai Perka 1/2015, jika menemukan kesamaan IP Address misalnya, auditor dapat menemui Pokja untuk memperoleh informasi lebih jauh.

Hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh APIP, dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi. Jika disetujui hasil temuan diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. Jika ditemukan beberapa indikasi kuat adanya persekongkolan horisontal maka dapat dilaporkan kepada KPPU.

Sederhananya bukan karena kesamaan IP Address kemudian disebut persekongkolan. Tapi karena ditemukan indikasi persekongkolan maka ditemukan kesamaan IP Address. Kesamaan IP Address adalah akibat bukan sebab, jika ini alur pikir ini tidak dipegang maka yang terjadi adalah pendzaliman.

Dengan demikian sedikit kesimpulan yang dapat disampaikan:

  1. Kesamaan IP Address bukan suatu hal yang pasti dan serta merta menunjukkan adanya persekongkolan antar penyedia.
  2. Jikapun dalam temuan tindakan persekongkolan, kesamaan IP Address dijadikan satu alat bukti persekongkolan, bukan berarti pokja pasti terlibat. Karena bisa saja hanya persekongkolan horisontal.
  3. Pokja tidak diberikan kewenangan atau fasilitas pada aplikasi untuk mengetahui kesamaan IP Address. Untuk itu Pokja tidak adapat dimintakan pertanggungjawaban atas temuan kesamaan IP Address.
  4. Pokja tidak diberi kewenangan untuk menjadikan kesamaan IP Address sebagai salah satu indikasi persekongkolan yang dapat menggugurkan penawaran.
  5. Melakukan pemeriksaan kesamaan IP Address adalah kewenangan yang diberikan kepada auditor, bukan pokja.
  6. Kesamaan IP Address tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat telah terjadinya persekongkolan vertikal, tanpa didahului temuan minimal 2 indikasi sebagaimana tertuang pada penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 54/2010 atau pelanggaran ketentuan lainnya.

Demikian sedikit bahan pemikiran semoga bermanfaat.

Print Friendly, PDF & Email