Karena pertanyaan ini masih banyak sekali diajukan maka perlu kiranya menyampaikan pandangan yang semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Dikotomi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya (Perpres 54/2010) yang disusun LKPP-RI dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 (Permenpu 7/2011) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permenpu 31/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, memang sudah menjadi perdebatan khalayak pengadaan.

Artikel ini termasuk dalam mazhab yang mencoba mengambil jalan damai. Artinya tidak menjadikan dikotomi ini sebagai sebuah pertentangan aturan. Kenapa perlu ditegaskan seperti ini? Karena bagi yang sudah memutuskan kesimpulan ada pertentangan aturan, tentu artikel ini tidak akan cocok untuk diambil sebagai referensi putusan.

Apakah benar Permenpu 7/2011 tidak sejalan dengan Perpres 54/2010?

Dari sisi perkembangan perubahan peraturan ternyata se-iya sejalan. Buktinya Permenpu sangat-sangat merespon dan mendukung kebutuhan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dilapangan. Dapat kita lihat pada tabel berikut :

Perpres 54/2010

Permenpu 7/2011

Perpres 70/2012

Permenpu 14/2013

Permenpu 7/2014

Perpres 4/2015

Permenpu 31/2015

Jika dilihat dari tabel di atas Permenpu 7/2011 secara kuantitatif mengikuti perubahan Perpres 54/2010, bahkan Permenpu 7/2011 terbit tepat setahun setelah Perpres 54/2010. Ini menandakan bahwa tidak benar Permenpu tidak sejalan dengan Perpres.

Jika dari sisi kuantitatif sejalan, apakah daari sisi kualitatif konten Permenpu 7/2011 dan Perpres 54/2010 juga sejalan?

Dalam media yang sederhana ini untuk membahas konten tentu tidak akan putus dalam satu artikel. Akan lebih mengena jika yang dibahas adalah tentang substansi dasar pemikiran.

Permenpu 7/2011 terbit dalam rangka merespon Perpres 54/2010. Respon ini atas amanat Perpres 54/2010 yang tertuang dalam bagianmengingat”. Bagian “mengingat” dalam sebuah peraturan perundang-undangan sama dengan “dasar hukum”. Sebagaimana pranala hukumonline.com mengutip Maria Farida Indrati S. dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, menjelaskan bahwa bagian “mengingat” dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dasar hukum memuat:

  1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
  2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masih bersumber dari buku yang sama, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Bagian “mengingat” angka 3 Perpres 54/2010 menyebutkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);.

Ini bermakna bahwa dasar hukum Perpres 54/2010 terkait “Jasa Konstruksi” mengacu pada PP 29/2000. Tentu jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), PP lebih tinggi dari Perpres.

Apakah Perpres 54/2010 tidak menyadari hal ini? Jika dilihat dari Perpres 54/2010 pasal 1 angka 15 yang berbunyi Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Artinya Perpres 54/2010 menyebut nomenklatur Pekerjaan Konstruksi yang terbagi menjadi dua kategori yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan “pelaksanaan konstruksi bangunan” atau pekerjaan yang berhubungan dengan “pembuatan wujud fisik lainnya”.

Sementara jika kita simak definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dari sini irisannya mulai terlihat. Pekerjaan Konstruksi dalam lingkup Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud UU 18/1999 yang menjadi objek teknis PP 29/2000 adalah meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Diluar lingkup hal tersebut maka diatur melalui peraturan yang lain semisal Perpres 54/2010 dan seluruh turunannya.

Hal ini pun telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 huruf b yang menjelaskan secara panjang lebar. Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:

  1. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;
  2. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping);
  3. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
  4. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);
  5. reboisasi.

Atas dasar hal tersebut maka jelas secara kualitatif Perpres 54/2010 adalah pelaksanaan amanat PP 29/2000 dalam pelaksanaan jasa konstruksi dalam lingkup pelaksanaan konstruksi bangunan.

Kaitan dengan Permenpu 7/2011 kiranya tidak perlu dibahas mendalam. Karena tegas sekali bahwa Permenpu 7/2011 mengambil dasar hukum PP 29/2000. Hal ini jelas sekali termaktub dalam bagian “mengingat” Permenpu 7/2011 huruf b. Sebaliknya PP 29/2000 juga mengamanatkan bahwa pedoman, standarisasi dan/atau petunjuk teknis diatur melalui aturan turunan.

Kiranya cukup penjelasan bahwa Perpres 54/2010 dan Permenpu 7/2011 adalah sejalan dalam rangka mewujudkan tercapainya prinsip pengadaan barang/jasa.

Ketika muncul pertanyaan dalam proses pengadaan barang/jasa menggunakan Perpres 54/2010 atau Permenpu 7/2011 yang perubahan terakhirnya adalah Permenpu 31/2015, maka jika penjelasan di atas cukup jelas jawabannya adalah kedua-duanya harus diacu.

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dalam ruang lingkup pelaksanaan konstruksi bangunan maka tata cara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi mengacu pada ketentuan PP 29/2000 sebagaimana diuraikan dalam Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpu 31/2015. Sedangkah hal-hal teknis lain yang tidak diatur Permenpu 7/2011, tetap mengacu pada Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015. Misal terkait tata cara pelelangan elektronik mengacu pada Perpres 54/2010 yang turunannya adalah Peraturan Kepala LKPP-RI Nomor 1/2015 (Perka 1/2015) tentang E-Tendering.

Setidaknya ada dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. Perpres 54/2010 dan Permenpu 7/2011 saling melengkapi dan sejalan untuk dijadikan dasar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan.
  2. Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpu 31/2015 digunakan sebagai dasar penetapan tata cara teknis pelaksanaan konstruksi bangunan.
  3. Pokja dan PPK harus menggunakan Dokumen Pengadaan yang merupakan penggabungan saling melengkapi antara Perpres 54/2010 dan Permenpu 7/2011.
  4. Penggabungan persyaratan dokumen pengadaan harus disertai justifikasi yang kuat dan mendalam agar pengambilan kebijakan tidak justru melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan hukum. Untuk itu penting untuk ditetapkan dalam sebuah aturan turunan ditingkat daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Teknis dan LKPP-RI.

Demikian sedikit bahan pemikiran semoga bermanfaat. Wallahualambissawab.

Print Friendly, PDF & Email