Sekedar diskusi ringan tentang persyaratan penyedia yang diatur Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010). Sebenarnya pengen sekali membahas secara komprehensif pasal 19 ini, namun tidak memungkinkan. Pasti tidak akan cukup dalam 1 kali kesempatan bahkan mungkin menjadi 1 bab khusus.

    Sebelum masuk kedalam pasal mungkin perlu kita kembali ingat dalam materi tingkat dasar bahwa pada prinsipnya pengadaan melalui penyedia (pasal 3 Perpres 54/2010) dilakukan untuk memilih penyedia dan memilih barang/jasa. Untuk itu proses evaluasi juga dilakukan terhadap persyaratan sebagai penyedia (ini disebut dengan persyaratan kualifikasi) dan proses evaluasi dilakukan terhadap persyaratan kemampuan menyediakan barang/jasa (ini disebut dengan persyaratan penawaran).

    Pemahaman ini juga kalau didekatkan dengan teori Purchase & Supply Chain Management (PSCM) juga bersesuaian yaitu supply (barang/jasa) dan supplier (penyedia). Untuk itu dalam teori PSCM dikenal SPM yaitu Supplier Perception Model (Penyedia) dan Supply Positioning Model (Barang/Jasa). Kiranya cukup sekian untuk konektivitas Perpres 54/2010 dengan teori PSCM takut kebablasan malah gagal fokus 😀

    Kiranya dalam memahami proses pengadaan barang/jasa mendasar sekali kita tetap fokus pada dua hal yaitu proses memilih penyedia dan memilih barang/jasa-nya.


    Perlu disadari bahwa unsur kualifikasi pada dasarnya dalam ruang lingkup administratif. Sehingga jika disebut pembuktian kualifikasi maka pembuktian tersebut adalah pembuktian berdasarkan dokumen asli dan isian. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 pasal 56.11.b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. Ini penting untuk membedakan antara klarifikasi penawaran dengan pembuktian kualifikasi. Sesuai nomenklaturnya pembuktian kualifikasi sebenarnya adalah tahap verifikasi saja. Sedangkan klarifikasi lebih mendalam lagi tidak hanya melihat bukti dokumen namun juga bisa sampai tahap pembuktian lapangan.

    Dari sisi penilaian kualifikasi jelas ada 2 hal yang harus dinilai yaitu:

  1. Persyaratan administratif sebagai penyedia secara umum (Penyedia); dan
  2. Persyaratan teknis sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan (Barang/Jasa).

Istilah umumnya kita tidak sekedar mencari penyedia saja tetapi mendapatkan penyedia yang benar-benar mampu menjadi penyedia pelaksana pekerjaan.

    Dengan demikian ketika kita mencoba memahami pasal 19 persyaratan sebenarnya dikelompokkan secara hirarkis piramida terbalik. Artinya disusun berdasarkan runtutan persyaratan umum sebagai penyedia kemudian menukik persyaratan khusus sebagai penyedia pelaksana pekerjaan.

Untuk mempersingkat bahasan maka fokus pada pasal 19.1.c dan d versus pasal 19.1.h saja.


Pasal 19.1.c dan d pada dasarnya adalah persyaratan administratif sebagai penyedia saja. Maka dari itu untuk memahami dan menjalani proses evaluasi pasal 19.1.c dan d jangan dulu dicampuradukkan dengan pemenuhan persyaratan yang lain.

Pada beberapa artikel terdahulu secara khusus pasal 19.1.c dan d. dengan judul Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis?
Namun dengan terbitnya Permen PU 14/2013 sebagaimana diubah lagi melalui Permen PU 7/2014. Terkhusus untuk Jasa Konstruksi Pasal 19.1.c mendapatkan penegasan baru.


Perubahan kalimat dari “memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan…” diperdalam lagi pada jenis pekerjaan, dengan kalimat “memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi …”

    Secara substansi saya sepakat dengan penegasan ini. Mengingat Jasa Konstruksi jauh lebih kompleks dibanding pengadaan barang. Dengan demikian syarat sebagai penyedia pada jasa konstruksi adalah penyedia yang memang secara administratif bergerak dalam Jasa Konstruksi. Yang saya kurang sepakat adalah memasukkan nomenklatur “pengalaman” hal ini membuat pemahaman yang bias antara persyaratan pasal 19.1.c dan d (Administratif) dengan pasal 19.1.h (Teknis) tentang Kemampuan Dasar. Saya lebih sepakat jika kalimatnya tetap menggunakan nomenklatur pasal 19.1.c dan d Perpres 54/2010, sehingga pengennya permen PU 14/2013 berbunyi :

“Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan konstruksi sebagai penyedia dalam kurun waktu…”

Apakah memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sama dengan pengalaman? Sebagian besar iya tapi ada irisan luar yang juga harus dilihat. Jika disebut pengalaman maka penilaiannya berdasarkan data isian kualifikasi dalam tabel pengalaman yang harus dibuktikan dengan Pokok Kontrak dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Bagaimana kalau penyedia yang bersangkutan sedang melaksanakan pekerjaan pada proyek non pemerintah?

Jika kalimatnya “memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan” maka
tabel pekerjaan yang sedang dilaksanakan baik yang kontraktual publik, private atau non kontraktual dapat menjadi pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. ! ingat baru sebagai penyedia, lho !

Dengan demikian karena pasal 19.1.c lekat dengan pasal 19.1.d yang berbunyi “kecuali untuk bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun” dapat dipahami sebagai persyaratan administratif umum sebagai penyedia. Artinya untuk persyaratan “Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan…” diabaikan, untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Secara administratif perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun memenuhi persyaratan pasal 19.1.c dan d untuk menjadi penyedia.

Yang jadi persoalan kemudian persyaratan administratif ini digunakan untuk menilai persyaratan teknis kualifikasi seperti pasal 19.1.h.


Dalam bahasa mudahnya, Pasal 19.1.h digunakan untuk menilai apakah penyedia, yang sah secara administratif tadi, benar-benar mampu menjadi penyedia pelaksana pekerjaan atau tidak?

Output pengadaan barang/jasa adalah barang/jasanya (produk), untuk itu dalam menilai kualifikasi harus disesuaikan dengan kompleksitas barang/jasa-nya. Kompleksitas barang/jasa ini melahirkan 2 klasifikasi paket pekerjaan. Pada Perpres 54/2010 dikelompokkan dalam paket usaha kecil dan peket usaha non-kecil.

Penetapan sebagai paket nonkecil tentu telah mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan (barang/jasa). Kompleksitas pekerjaan indikatornya ada 2 yaitu nilai dan/atau risiko, dampak dan tantangan pekerjaan.

Pada Perpres 54/2010 pasal 100 ayat 3, Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Dari sini dapat diambil kategori paket pekerjaan sebagai berikut :

  1. Nilai s/d 2,5 Milyar dan kompetensi teknis yang dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil è
    Paket Usaha Kecil
  2. Nilai s/d 2,5 Milyar dan kompetensi teknis tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil è
    Paket Usaha Non-Kecil
  3. Nilai lebih dari 2,5 Milyar dan kompetensi teknis dapat atau tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil è
    Paket Usaha Non-Kecil
  4. Nilai lebih dari 2,5 Milyar dan kompetensi teknis tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil è
    Paket Usaha Non-Kecil

Penegasannya tidak semua nilai sampai 2,5 Milyar adalah paket usaha kecil!

Yang jadi masalah adalah aplikasi mengeluarkan nomenklatur berbeda terkait klasifikasi paket ini. Perpres 54/2010 mengeluarkan nomenklatur paket usaha kecil dan paket usaha non-kecil. Pada aplikasi malah menggunakan istilah perusahaan kecil dan perusahaan non kecil.

Terus terang nomenklatur baru ini membingungkan. Mengingat tidak ada dasar aturan yang dapat menjelaskan. Jikapun ada, akan tidak bersesuaian dengan Perpres 54/2010. Semoga menjadi PR ke depan agar tidak terjadi silang sengketa antar satu aturan dengan aturan yang lain termasuk juga aplikasi menggunakan nomenklatur baku sesuai autran. Kasihan pelaksana teknis lapangan, karena kesalahan sedikit saja sudah pasti dijahatkan.

Secara tegas aplikasi hanyalah alat untuk menjalankan aturan. Jika aplikasi dan Perpres 54/2010 berbeda, maka gunakan definisi yang paling sesuai dengan Perpres 54/2010. Untuk Pokja sebaiknya tidak menggunakan pengklasifikasian “Perusahaan Kecil” “Perusahaan Non Kecil” agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah. Jika sudah terlanjur maka pemahaman yang terdekat adalah paket usaha kecil atau usaha non kecil.

Back to laptop. Orang yang kuat tidak bisa dilihat hanya dari tampilan berotot, namun harus dibuktikan secara teknis kuat atau tidak. Nah, hal ini dapat dinilai dari penilaian teknis seperti pengalaman.


Ini gambaran tepat munculnya pasal 19.1.h tentang Kemampuan Dasar (KD). Untuk menentukan batasan KD yang dinilai adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan pada subbidang yang sejenis. Pasal 19.1.h tidak hanya terkait persyaratan sebagai penyedia pelaksana pekerjaan namun juga menukik pada kebutuhan kompleksitas pekerjaan (barang/jasa). KD hanya diterapkan pada paket pekerjaan dengan klasifikasi nonkecil konstruksi atau jasa lainnya.

Analogi logisnya. Untuk output yang sedemikian kompleks (non kecil konstruksi/jasa lainnya), apakah kita yakin jika diserahkan pada penyedia baru yang datang tanpa pengalaman? Penyedia baru yang datang hanya dengan kelengkapan administratif saja? Penyedia baru yang hanya memiliki peralatan dan tenaga kerja saja? Jika ya, maka dapat dipastikan kita sedang nekat. Tentang ini tentu nafsi-nafsi pilihan ada pada PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan.

Jika tidak nekat, maka tentu penyedia yang lulus persyaratan pasal 19.1.c tidak serta merta lulus pada persyaratan pasal 19.1.h. Karena bisa saja penyedia yang lulus pasal 19.1.c mempunyai pengalaman, tetapi Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT)-nya tidak memenuhi syarat KD. Apalagi bagi penyedia yang lulus pasal 19.1.d (perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun) artinya penyedia yang tidak berpengalaman sama sekali, pastilah tidak memenuhi syarat KD.

Titik masalah yang sering misleading atau salah paham adalah kalimat pada pasal 19.1.h yang berbunyi, “memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil”. Kalimat ini kemudian dipahami bahwa untuk usaha kecil tidak dipersyaratkan KD. Ini pemahaman yang keliru. Kalimat “usaha nonkecil” bukan mendefinisikan kualifikasi usaha. Karena kualifikasi usaha tidak diatur oleh Perpres 54/2010 tapi oleh UU 20/2008 tentang UMKM dimana disebutkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, tidak disebutkan sama sekali Kualifikasi Usaha Non kecil.

Kenapa Perpres tidak mengatur kualifikasi usaha? Karena sudah tegas diatur oleh aturan yang lebih tinggi. Kemudian Perpres 54/2010 bukan Peraturan Penyedia Barang/Jasa tetapi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian kalimat “usaha nonkecil” pada pasal 19.1.h mengikat pada paket pekerjaan. Jika Paket Pekerjaan sudah ditetapkan Paket usaha non kecil maka perusahaan dengan kualifikasi apapun wajib memenuhi persyaratan KD.

Kembali kita lihat penjelasan sebelumnya. Penyedia baru berdiri kurang dari 3 tahun bisa saja lulus persyaratan pasal 19.1.c dan d namun tidak serta merta lulus pada persyaratan pasal 19.1.c. Alasannya adalah karena tidak mempunyai Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT). Lulus syarat administratif kualifikasi bukan berarti lulus syarat teknis kualifikasi apalagi syarat teknis khusus yang mengikat pada kompleksitas pekerjaan.

Poin pokok ada pada penetapan paket pekerjaan, berdasarkan kompleksitas pekerjaan, oleh PPK. Jika PPK berdasarkan pertimbangan teknis memerlukan penyedia yang tidak hanya sekedar mampu, tapi juga berpengalaman maka wajar paket ditetapkan sebagai paket nonkecil.

Kesimpulan:

  1. Perusahaan baru berdiri kurang dari 3 tahun bisa saja lulus persyaratan administrasi pasal 19.1.c yaitu tidak dipersyaratkan mendapatkan minimal 1 pekerjaan non konstruksi atau memiliki 1 pengalaman pekerjaan konstruksi. Meski demikian bisa dipastikan perusahaan yang tidak punya pengalaman sama sekali tidak akan dapat dimenangkan pada persyaratan teknis KD pasal 19.1.h karena tidak memiliki NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) yang mencukupi. Perusahaan baru tidak akan lulus persyaratan KD.
  2. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010 dan seluruh turunannya dan PermenPU 7/2011 dan seluruh turunannya) tidak mengatur kualifikasi perusahaan. Dan dalam kualifikasi perusahaan sebagaimana diatur (UU 20/2008 tentang UMKM dan UU 18/1999 melalui Permen PU 8/2011 dan turunannya) hanya mengenal Mikro/Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar bukan Perusahaan Kecil atau Perusahaan Non Kecil. Jadi penyebutan Perusahaan Non Kecil sangat lemah dasar hukumnya.
  3. Untuk memudahkan pelaksanaan teknis dilapangan dan menghindarkan pelaksana dari tafsiran hukum yang bias sebaiknya peraturan menggunakan definisi atau nomenklatur yang konsisten.

    Demikian pemahaman saya, semoga dapat bermanfaat. Wallahualam bissawab.

Print Friendly