Sun. Jun 24th, 2018

Perusahaan Baru versus KD (Analisis Pasal 19.1.c dan 19.1.d versus 19.1.h)

    Sekedar diskusi ringan tentang persyaratan penyedia yang diatur Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010). Sebenarnya pengen sekali membahas secara komprehensif pasal 19 ini, namun tidak memungkinkan. Pasti tidak akan cukup dalam 1 kali kesempatan bahkan mungkin menjadi 1 bab khusus.

    Sebelum masuk kedalam pasal mungkin perlu kita kembali ingat dalam materi tingkat dasar bahwa pada prinsipnya pengadaan melalui penyedia (pasal 3 Perpres 54/2010) dilakukan untuk memilih penyedia dan memilih barang/jasa. Untuk itu proses evaluasi juga dilakukan terhadap persyaratan sebagai penyedia (ini disebut dengan persyaratan kualifikasi) dan proses evaluasi dilakukan terhadap persyaratan kemampuan menyediakan barang/jasa (ini disebut dengan persyaratan penawaran).

    Pemahaman ini juga kalau didekatkan dengan teori Purchase & Supply Chain Management (PSCM) juga bersesuaian yaitu supply (barang/jasa) dan supplier (penyedia). Untuk itu dalam teori PSCM dikenal SPM yaitu Supplier Perception Model (Penyedia) dan Supply Positioning Model (Barang/Jasa). Kiranya cukup sekian untuk konektivitas Perpres 54/2010 dengan teori PSCM takut kebablasan malah gagal fokus 😀

    Kiranya dalam memahami proses pengadaan barang/jasa mendasar sekali kita tetap fokus pada dua hal yaitu proses memilih penyedia dan memilih barang/jasa-nya.


    Perlu disadari bahwa unsur kualifikasi pada dasarnya dalam ruang lingkup administratif. Sehingga jika disebut pembuktian kualifikasi maka pembuktian tersebut adalah pembuktian berdasarkan dokumen asli dan isian. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 pasal 56.11.b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. Ini penting untuk membedakan antara klarifikasi penawaran dengan pembuktian kualifikasi. Sesuai nomenklaturnya pembuktian kualifikasi sebenarnya adalah tahap verifikasi saja. Sedangkan klarifikasi lebih mendalam lagi tidak hanya melihat bukti dokumen namun juga bisa sampai tahap pembuktian lapangan.

    Dari sisi penilaian kualifikasi jelas ada 2 hal yang harus dinilai yaitu:

  1. Persyaratan administratif sebagai penyedia secara umum (Penyedia); dan
  2. Persyaratan teknis sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan (Barang/Jasa).

Istilah umumnya kita tidak sekedar mencari penyedia saja tetapi mendapatkan penyedia yang benar-benar mampu menjadi penyedia pelaksana pekerjaan.

    Dengan demikian ketika kita mencoba memahami pasal 19 persyaratan sebenarnya dikelompokkan secara hirarkis piramida terbalik. Artinya disusun berdasarkan runtutan persyaratan umum sebagai penyedia kemudian menukik persyaratan khusus sebagai penyedia pelaksana pekerjaan.

Untuk mempersingkat bahasan maka fokus pada pasal 19.1.c dan d versus pasal 19.1.h saja.


Pasal 19.1.c dan d pada dasarnya adalah persyaratan administratif sebagai penyedia saja. Maka dari itu untuk memahami dan menjalani proses evaluasi pasal 19.1.c dan d jangan dulu dicampuradukkan dengan pemenuhan persyaratan yang lain.

Pada beberapa artikel terdahulu secara khusus pasal 19.1.c dan d. dengan judul Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis?
Namun dengan terbitnya Permen PU 14/2013 sebagaimana diubah lagi melalui Permen PU 7/2014. Terkhusus untuk Jasa Konstruksi Pasal 19.1.c mendapatkan penegasan baru.


Perubahan kalimat dari “memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan…” diperdalam lagi pada jenis pekerjaan, dengan kalimat “memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi …”

    Secara substansi saya sepakat dengan penegasan ini. Mengingat Jasa Konstruksi jauh lebih kompleks dibanding pengadaan barang. Dengan demikian syarat sebagai penyedia pada jasa konstruksi adalah penyedia yang memang secara administratif bergerak dalam Jasa Konstruksi. Yang saya kurang sepakat adalah memasukkan nomenklatur “pengalaman” hal ini membuat pemahaman yang bias antara persyaratan pasal 19.1.c dan d (Administratif) dengan pasal 19.1.h (Teknis) tentang Kemampuan Dasar. Saya lebih sepakat jika kalimatnya tetap menggunakan nomenklatur pasal 19.1.c dan d Perpres 54/2010, sehingga pengennya permen PU 14/2013 berbunyi :

“Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan konstruksi sebagai penyedia dalam kurun waktu…”

Apakah memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sama dengan pengalaman? Sebagian besar iya tapi ada irisan luar yang juga harus dilihat. Jika disebut pengalaman maka penilaiannya berdasarkan data isian kualifikasi dalam tabel pengalaman yang harus dibuktikan dengan Pokok Kontrak dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Bagaimana kalau penyedia yang bersangkutan sedang melaksanakan pekerjaan pada proyek non pemerintah?

Jika kalimatnya “memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan” maka
tabel pekerjaan yang sedang dilaksanakan baik yang kontraktual publik, private atau non kontraktual dapat menjadi pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. ! ingat baru sebagai penyedia, lho !

Dengan demikian karena pasal 19.1.c lekat dengan pasal 19.1.d yang berbunyi “kecuali untuk bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun” dapat dipahami sebagai persyaratan administratif umum sebagai penyedia. Artinya untuk persyaratan “Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan…” diabaikan, untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Secara administratif perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun memenuhi persyaratan pasal 19.1.c dan d untuk menjadi penyedia.

Yang jadi persoalan kemudian persyaratan administratif ini digunakan untuk menilai persyaratan teknis kualifikasi seperti pasal 19.1.h.


Dalam bahasa mudahnya, Pasal 19.1.h digunakan untuk menilai apakah penyedia, yang sah secara administratif tadi, benar-benar mampu menjadi penyedia pelaksana pekerjaan atau tidak?

Output pengadaan barang/jasa adalah barang/jasanya (produk), untuk itu dalam menilai kualifikasi harus disesuaikan dengan kompleksitas barang/jasa-nya. Kompleksitas barang/jasa ini melahirkan 2 klasifikasi paket pekerjaan. Pada Perpres 54/2010 dikelompokkan dalam paket usaha kecil dan peket usaha non-kecil.

Penetapan sebagai paket nonkecil tentu telah mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan (barang/jasa). Kompleksitas pekerjaan indikatornya ada 2 yaitu nilai dan/atau risiko, dampak dan tantangan pekerjaan.

Pada Perpres 54/2010 pasal 100 ayat 3, Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Dari sini dapat diambil kategori paket pekerjaan sebagai berikut :

  1. Nilai s/d 2,5 Milyar dan kompetensi teknis yang dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil è
    Paket Usaha Kecil
  2. Nilai s/d 2,5 Milyar dan kompetensi teknis tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil è
    Paket Usaha Non-Kecil
  3. Nilai lebih dari 2,5 Milyar dan kompetensi teknis dapat atau tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil è
    Paket Usaha Non-Kecil
  4. Nilai lebih dari 2,5 Milyar dan kompetensi teknis tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil è
    Paket Usaha Non-Kecil

Penegasannya tidak semua nilai sampai 2,5 Milyar adalah paket usaha kecil!

Yang jadi masalah adalah aplikasi mengeluarkan nomenklatur berbeda terkait klasifikasi paket ini. Perpres 54/2010 mengeluarkan nomenklatur paket usaha kecil dan paket usaha non-kecil. Pada aplikasi malah menggunakan istilah perusahaan kecil dan perusahaan non kecil.

Terus terang nomenklatur baru ini membingungkan. Mengingat tidak ada dasar aturan yang dapat menjelaskan. Jikapun ada, akan tidak bersesuaian dengan Perpres 54/2010. Semoga menjadi PR ke depan agar tidak terjadi silang sengketa antar satu aturan dengan aturan yang lain termasuk juga aplikasi menggunakan nomenklatur baku sesuai autran. Kasihan pelaksana teknis lapangan, karena kesalahan sedikit saja sudah pasti dijahatkan.

Secara tegas aplikasi hanyalah alat untuk menjalankan aturan. Jika aplikasi dan Perpres 54/2010 berbeda, maka gunakan definisi yang paling sesuai dengan Perpres 54/2010. Untuk Pokja sebaiknya tidak menggunakan pengklasifikasian “Perusahaan Kecil” “Perusahaan Non Kecil” agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah. Jika sudah terlanjur maka pemahaman yang terdekat adalah paket usaha kecil atau usaha non kecil.

Back to laptop. Orang yang kuat tidak bisa dilihat hanya dari tampilan berotot, namun harus dibuktikan secara teknis kuat atau tidak. Nah, hal ini dapat dinilai dari penilaian teknis seperti pengalaman.


Ini gambaran tepat munculnya pasal 19.1.h tentang Kemampuan Dasar (KD). Untuk menentukan batasan KD yang dinilai adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan pada subbidang yang sejenis. Pasal 19.1.h tidak hanya terkait persyaratan sebagai penyedia pelaksana pekerjaan namun juga menukik pada kebutuhan kompleksitas pekerjaan (barang/jasa). KD hanya diterapkan pada paket pekerjaan dengan klasifikasi nonkecil konstruksi atau jasa lainnya.

Analogi logisnya. Untuk output yang sedemikian kompleks (non kecil konstruksi/jasa lainnya), apakah kita yakin jika diserahkan pada penyedia baru yang datang tanpa pengalaman? Penyedia baru yang datang hanya dengan kelengkapan administratif saja? Penyedia baru yang hanya memiliki peralatan dan tenaga kerja saja? Jika ya, maka dapat dipastikan kita sedang nekat. Tentang ini tentu nafsi-nafsi pilihan ada pada PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan.

Jika tidak nekat, maka tentu penyedia yang lulus persyaratan pasal 19.1.c tidak serta merta lulus pada persyaratan pasal 19.1.h. Karena bisa saja penyedia yang lulus pasal 19.1.c mempunyai pengalaman, tetapi Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT)-nya tidak memenuhi syarat KD. Apalagi bagi penyedia yang lulus pasal 19.1.d (perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun) artinya penyedia yang tidak berpengalaman sama sekali, pastilah tidak memenuhi syarat KD.

Titik masalah yang sering misleading atau salah paham adalah kalimat pada pasal 19.1.h yang berbunyi, “memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil”. Kalimat ini kemudian dipahami bahwa untuk usaha kecil tidak dipersyaratkan KD. Ini pemahaman yang keliru. Kalimat “usaha nonkecil” bukan mendefinisikan kualifikasi usaha. Karena kualifikasi usaha tidak diatur oleh Perpres 54/2010 tapi oleh UU 20/2008 tentang UMKM dimana disebutkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, tidak disebutkan sama sekali Kualifikasi Usaha Non kecil.

Kenapa Perpres tidak mengatur kualifikasi usaha? Karena sudah tegas diatur oleh aturan yang lebih tinggi. Kemudian Perpres 54/2010 bukan Peraturan Penyedia Barang/Jasa tetapi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian kalimat “usaha nonkecil” pada pasal 19.1.h mengikat pada paket pekerjaan. Jika Paket Pekerjaan sudah ditetapkan Paket usaha non kecil maka perusahaan dengan kualifikasi apapun wajib memenuhi persyaratan KD.

Kembali kita lihat penjelasan sebelumnya. Penyedia baru berdiri kurang dari 3 tahun bisa saja lulus persyaratan pasal 19.1.c dan d namun tidak serta merta lulus pada persyaratan pasal 19.1.c. Alasannya adalah karena tidak mempunyai Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT). Lulus syarat administratif kualifikasi bukan berarti lulus syarat teknis kualifikasi apalagi syarat teknis khusus yang mengikat pada kompleksitas pekerjaan.

Poin pokok ada pada penetapan paket pekerjaan, berdasarkan kompleksitas pekerjaan, oleh PPK. Jika PPK berdasarkan pertimbangan teknis memerlukan penyedia yang tidak hanya sekedar mampu, tapi juga berpengalaman maka wajar paket ditetapkan sebagai paket nonkecil.

Kesimpulan:

  1. Perusahaan baru berdiri kurang dari 3 tahun bisa saja lulus persyaratan administrasi pasal 19.1.c yaitu tidak dipersyaratkan mendapatkan minimal 1 pekerjaan non konstruksi atau memiliki 1 pengalaman pekerjaan konstruksi. Meski demikian bisa dipastikan perusahaan yang tidak punya pengalaman sama sekali tidak akan dapat dimenangkan pada persyaratan teknis KD pasal 19.1.h karena tidak memiliki NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) yang mencukupi. Perusahaan baru tidak akan lulus persyaratan KD.
  2. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010 dan seluruh turunannya dan PermenPU 7/2011 dan seluruh turunannya) tidak mengatur kualifikasi perusahaan. Dan dalam kualifikasi perusahaan sebagaimana diatur (UU 20/2008 tentang UMKM dan UU 18/1999 melalui Permen PU 8/2011 dan turunannya) hanya mengenal Mikro/Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar bukan Perusahaan Kecil atau Perusahaan Non Kecil. Jadi penyebutan Perusahaan Non Kecil sangat lemah dasar hukumnya.
  3. Untuk memudahkan pelaksanaan teknis dilapangan dan menghindarkan pelaksana dari tafsiran hukum yang bias sebaiknya peraturan menggunakan definisi atau nomenklatur yang konsisten.

    Demikian pemahaman saya, semoga dapat bermanfaat. Wallahualam bissawab.

Print Friendly, PDF & Email

56 thoughts on “Perusahaan Baru versus KD (Analisis Pasal 19.1.c dan 19.1.d versus 19.1.h)

  1. mohon pencerahannya pak samsul, ada kegiatan overlay jalan hot mix di pedesaan senilai 1, 2 M (kualifikasi usaha Kecil) dengan menggunakan material dari AMP dan peralatan yang hanya dipunyai oleh penyedia non kecil yaitu pemilik AMP berikut peralatannya, pada saat lelang disyaratkan peserta harus ada dukungan dari pemilik AMP dan peralatannya, namun secara teknis pelaksanaan semua dilaksanakan oleh penyedia non kecil tersebut (baik produksi material maupun penggunaan peralatan dilapangan), pertanyaan: 1. apakah pekerjaan tersebut dapat dianggap disub kontrakan ? dengan demikian pembayaran progress harus mengikuti klausul pasal 89 ayat 3 perpres 4 tahun 2015? 2. kalau ya, yang dibayar ke penyedia hanya nilai sub kontrak kepada pemilik AMP? 3. Untuk persyaratan kualifikasi pada pemilihan langsung apakah tetap usaha Kecil (K2/K3) atau harus Non Kecil (M1/M2/B1/B2), makasih atas pencerahannya.

    1. Pak Gancang Wicaksana: 1. menurut saya subkon hanya terkait penyediaan material AMP-nya saja sementara pekerjaan lainnya dikerjakan sepenuhnya oleh penyedia pemenang . Jika memang kompetensi usaha kecil tidak dapat memenuhi menurut saya sebaiknya paket ditetapkan non-kecil. Pasal 27.4.c: c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). 2. Sudah jelas melanggar ketentuan Perpres. 3. Pemilihan langsung dapat digunakan untuk paket kecil atau non kecil. Untuk kualifikasi usaha jika paket kecil hanya oleh Kualifikasi K saja baik K1,K2,K3. Jika paket non kecil tidak ada pembatasan. Demikian menurut saya.

  2. Penambahan nomenklatur baru, yang tidak terdapat dalam Perpres 54/2010, yaitu “perusahaan kecil/non kecil” adalah untuk mengakomodir nilai paket lelang <= Rp2,5 miliar yang tidak diyakini ada perusahaan kecil yang mampu. Misal (dulu sebelum e-purchasing) membeli 1 unit mobil dengan harga dealer yang dijadikan HPS-nya. Otomatis yang akan masuk dealer, namun karena HPS < Rp2,5 miliar, klasifikasi usahanya adalah kecil, tapi itu tadi ada pengecualian jika perusahaan kecil tidak mampu, boleh masuk perusahaan NK.

    Kenapa tidak dibikin klasifikasinya NK saja?
    Karena kita akan repot 'bertengkar' dengan auditor dan/atau penegak hukum benang basah, karena nilai paket < Rp2,5 miliar kok dibikin NK, akan ada kesalahan administrasi di situ, dan tidak menutup kemungkinan untuk menginap di hotel prodeo.

    *just my cent

    1. Pak Kujang101: sebenarnya sudah tegas pada penjelasan klasifikasi paket non kecil tidak ada pembatasan artinya perusahaan kecil bisa saja menawar jika mampu dan berpengalaman. Pembuatan nomenklatur baru ini yang membingungkan. Secara teoritis seperti saya uraikan pengklasifikasian paket didasari atas nilai dan/atau kompleksitas (ROI), disinilah kematangan PPK dalam mendefinisikan kompleksitas paket pekerjaan. Banyak paket yang dibilang kecil tapi mempersyaratkan Tenaga Ahli seabrek, jika demikian berarti sebenarnya paket ini non kecil.

      1. Bener, Pak Samsul.

        Seperti yang saya sebutkan di atas.
        Pokja malas ‘bertengkar’ dengan auditor dan penegak hukum yang kurang paham ttg pengadaan, tapi ketika melakukan pemeriksaan suka membaca aturan dengan memakai kaca mata kuda.

        Aturan jelas menyebutkan bahwa sampai dengan Rp2,5 miliar diperuntukkan bagi Usaha Kecil, kalau usaha kecil tidak mampu, maka usaha NK boleh masuk. Nah, maka dimunculkanlah pilihan itu. Ini termasuk salah satu permintaan kami selaku Panitia dulunya kepada LPSE (dan diteruskan ke LKPP). Ini membantu menghindari ‘pertengkaran’ yang saya sebutkan di atas.

        Memang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul udah bener, tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang telah ‘menjiwai’ dunia PBJ, bukan hanya sebatas bisa membaca peraturan di atas kertas. Dan sayangnya, banyak auditor dan penegak hukum yang melakukan pemeriksaan tidak ‘menjiwai’ dunia PBJ, hanya membaca hitam di atas putih saja.

        Dan lagi, tidak sedikit lho orang (termasuk Pokja sendiri) yang beranggapan bahwa kalau usaha kecil itu ngga boleh menawar di paket NK.

        Ini memang tugas berat untuk mengubah mindset.

        1. Pak Kujang : Menurut hemat saya mestinya aplikasi mengikuti aturan. Jadi jika ada kebutuhan tersebut mestinya aturan dasarnya yang diubah kemudian aplikasi menyesuaikan. Melanggar aplikasi tidak ada konsekwensi hukum tapi melanggar aturan ada konsekwensi hukum yang lain.

          1. Sip, Pak Samsul…

            Untuk hal ini saya sepakat untuk tidak sepakat dengan Bapak…

            Indahnya perbedaan… 🙂

    2. Maaf Pak Kujang, kalau untuk mobil bukannya memang untuk usaha non kecil ya berdasarkan Penjelasan Perpres 54 Pasal 100 ayat 3 ?

  3. Salam Pak Samsul,
    Bagaimana dengan pengadaan barang?, apakah persyaratan kualifikasi 19.1.c menambahkan klasifikasi usaha sesuai paket pengadaan ? Trms

      1. Benar, bhw hny di Permen PU 14 yg lngsng menegaskan pengalaman pekerjaan konstruksi. Maksud sy untuk pengadaan barang apakah dalam persyaratan kualifkasi perlu ditegaskan kembali pengalaman pengadaan barang + klasifikasi usaha ssi KBLI ? Tks

        1. Pak Panca: saya tidak melihat ada aturan terkait itu jadi menurut saya mengingat pengadaan barang jauh lebih sederhana dibanding pengadaan jasa konstruksi untuk pasal 19.1.c tidak terkait dengan pengalaman apalagi terkait bidang sub bidang.

          1. Selamat malam Pak Samsul.
            Mohon pencerahannya.
            Ada pengadaan barang dg pascakualifikasi sistem gugur ambang batas. Pengadaan barang tersebut customize dg jumlah 2500 dlm waktu 3 bln. Melihat hal tersebut maka panitia menilai bahwa pngadaan dimaksud bersifat kompleks shingga dibuatkan bobot dg besaran bobot pengalaman 30% dan barang contoh 30%.

            Dalam pelaksanaannya terdapat perusahaan baru yg notabene belum memiliki pengalaman turut menjadi peserta pengadaan dimaksud. Sehubungan dg perpres 54 th 2010 apakah perusahaan dimaksud dapat lulus persyaratan?

  4. Pak samsul ramli…menyimpulkan tulisan bapak diatas…semisal pada paket non kecil jika ada perusahaan baru berdiri tanpa memiliki pengalaman maka perusahaan tersebut memenuhi syarat di masalah memiliki pengalaman tapi tidak memenuhi syarat di penilaian KD nya..? Trims

    1. Pak Hery: saya luruskan sedikit lebih tepatnya memenuhi syarat administratif untuk penilaian pasal 19 ayat 1 huruf c tentang mendapatkan pekerjaan minimal 1 dalam kurun 4 tahun terakhir namun untuk persyaratan teknis Pengalaman Tertinggi (KD) tidak dapat diluluskan.

      1. Terima kasih atas pencerahan dan pengertian masalah Pengalaman Tertinggi (KD) nya untuk paket non kecilnya Pak Samsul Ramli, tergambar dengan jelas bahwa paket non kecil HARUS ada Pengalaman Tertinggi (KD), walaupun perusahaan tersebut berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, sekali lagi terima kasih pak.

  5. Salam Pak Samsul
    berhubung saya baru membaca catatan bapak mengenai KD ini ada yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan KD tersebut yaitu apabila perusahaan tersebut baru berdiri, belum punya pengalaman dalam pengadaan dan mengikuti paket <2,5M tentu saja pasti gugur dalam pasal mengenai KD tersebut namun apabila kita menggugurkan di pasal tersebut, bagaimana perusahaan tersebut memiliki pengalaman pak sedangkan bila mengikuti harus terkena pasal 19.1.

    1. Bu Mei: perusahaan menengah dan besar mestinya sudah berpengalaman, utk perusahaan menengah dan besar yg baru tdk harus mencari pekerjaan pada pemerintah, mestinya secara modal dan kemampuan justru mampu malang melintang diproyek2 swasta. Proyek pemerintah dari uang rakyat jadi harus dapat penyedia menengah dan besar yg berpengalaman tdk hanya sekedar perusahaan M dan B diatas kertas. Bahkan pemgalaman subkon pun dibuka peluang utk jadi pengalaman. Kalau paket kecil utk usaha kecil wajarlah tdk pakai syarat KD karena merangkak dari bawah ini kebijakan pemerintah. Utk menengah dan besar harus bersaing.

  6. Pak samsul, ada paket perkerjaan pembangunan pasar dengan nilai 2,520 m, karena nilai itu lebih dari 2,5 m, mestinya masuk pada kualifikasi non kecil, tetapi menurut saya itu merupakan pekerjaan konstruksi yang biasa, dalam arti bukan merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi dan komlek. kebetulan saya punya perusahaan baru 5 bulan untuk kualifikasi non kecil. apakah saya bisa mengikuti lelang tersebut, karena pada pasal 19.1 huruf d, berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. distu tidak ada tambahan untuk kualifikasi kecil dan non kecil. menurut pemahamanku pasal tersebut berlaku untuk keseluruhan kualiflasi, mohon pencerahannya, makasih

    1. Bagaimanapun sesuai nilai paket ini non kecil dan dipersyaratkan KD.. otomatis secara teknis penyediantdk berpengalaman tdk dapat menjadi penyedia pelaksana meskipun disisi administratif karena perusahaan baru kurang dari 3 tahun tdk harus mendapatkan minimal 1 pekerjaan… jadi tolong bapak cermati lagi pasal 19 dgn baik… mendapatkan minimal 1 pekerjaan tidak sama dgn pengalaman..

  7. Assalamualaikum wr.wb.. Pak Syamsul, terkait dengan pasal 19.1.c “memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak”, saya ingin sedikit pencerahan terkait hal ini yaitu jika pemilihan langsung dilakukan pada tahun 2016, dan peserta yang mengikuti proses pemeilihan tersebut sesuai akta pendirian berdiri pada tahun 2004 serta memiliki pengalaman pekerjaan sebagai penyedia pada tahun 2005, maka apakah peserta itu memenuhi persyaratan dalam evaluasi kualifikasi? Karena ada klausul “memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir”, yang dimaksud dengan 4 (empat) tahun terakhir itu seperti apa??… Terima kasih atas pencerahannya..

  8. siang pak samsul.. mohon arahannya.. bagaimana dengan paket pengadaan yang dibawah 2,5M tetapi dalam usulan KAK PPK dicantumkan bahwa kualifikasi pekerjaan yang salah satunya Memiliki pengalamaan sejenis yaitu dalam bidang renovasi bangunan/ruang perkantoran, minimal selama 1 tahun dengan nilai paket pekerjaan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta). apakah untuk peserta/penyedia yang baru berdiri (kurang dari 1 tahun) dan belum pernah dapat pekerjaan/pengalaman masih bisa ikut lelang atau digugurkan? terima kasih atas penjelasannya

        1. Pak dudhei: paket pekerjaan tdk hanya dinilai dari nilai paket, tapi jg kompleksitas. Jadi kalau memang paketnya kompleks maka wajar memerlukan personil yg tinggi dan alat yg kompleks meski nilai dibawah 2,5m bisa saja ditetapkan non kecil

          1. OK pak. terkait dengan pertanyaan saya diatas apakah untuk peserta/penyedia yang baru berdiri (kurang dari 1 tahun) dan belum pernah dapat pekerjaan/pengalaman masih bisa ikut lelang atau digugurkan? sedangkan di KAK tertuang secara jelas bahwa kualifikasi pekerjaan yang salah satunya Memiliki pengalamaan sejenis yaitu dalam bidang renovasi bangunan/ruang perkantoran, minimal selama 1 tahun dengan nilai paket pekerjaan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta). mohon arahanya apakah di gugurkan atau tidak? terima kasih atas penjelasannya.. tks

          2. Pak dudhei: saya tdk menemukan dasar hukumnya.. yg sy tau cukup berpengalaman mengerjakan pekerjaan konstruksi saja utk paket usaha kecil.. baru ada pengalaman sub bidang kalau paket menengah atau besar konstruksi

  9. Mohon penjelasan pak, ada paket jasa boga senilai 1.3 M dan dokumen pengadaan mensyaratkan pengalaman 1 M. Paket diperuntukan utk usaha kecil,, bagaimana menurut UU pengadaan pak?

    1. Mba Yuliharni.. UU Pengadaan belum ada jadi berdasarkan perpres 54/2010 pasal 19 jika paket dinyatakan adalah paket kecil maka tidak dipersyaratkan KD. Utk jasa lainnya KD = 5 Npt (Nilai Pengalaman Tertinggi 10 tahun terakhir) dengan demikian teliti dulu apakah paketnya kecil atau non kecil, jika paketnya adalah paket usaha kecil maka persyaratan pengalaman tersebut bertentangan dengan pasal 19 ayat 1 huruf G atau H

  10. “Perusahaan baru berdiri kurang dari 3 tahun bisa saja lulus persyaratan administrasi pasal 19.1.c yaitu tidak dipersyaratkan mendapatkan minimal 1 pekerjaan non konstruksi atau memiliki 1 pengalaman pekerjaan konstruksi. Meski demikian bisa dipastikan perusahaan yang tidak punya pengalaman sama sekali tidak akan dapat dimenangkan pada persyaratan teknis KD pasal 19.1.h karena tidak memiliki NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) yang mencukupi. Perusahaan baru tidak akan lulus persyaratan KD.”

    Berarti dengan kata lain perusahaan baru (dalam hal ini PT) tidak akan pernah dimenangkan karena terganjal persyaratan KD pak?

    1. Malam Pak Samsul,
      Mohon penjelasannya.
      Ada pengadaan barang dg nilai >10 m menggunakan pascakualifikasi sistem gugur ambang batas. Dgn kondisi barang yg bersifat customize dg jumlah barang sbyk 2500 bh dlm krun waktu 3 bln, maka panitia menganggap pengadaan tsb dlm kategori kompleks sehingga dalam evaluasi teknis dibuat bobot perhitungan yg didalamnya termasuk bobot pengalaman 30 dan bobot barang 40.

      Saat berjalan proses pemilihan terdapat perusahaan baru yg notabene belum memiliki pengalaman terdaftar sbg peserta. Terkait dg pasal 19 tersebut apakah perusahaan dimaksud ttp dpt dinyatakan lulus persyaratan?

        1. Ijin pak apakah penyedia tersebut seharusnya sdh gugur dari saat evaluasi administratif?

          Krn mengacu pada pasal 19 tadi sehingga panitia ttp meluluskan perusahaan dimaksud saat peniliaian administratif dg nilai pngalaman full krn perusahaan msh baru.

          1. Pengalaman dinilai pada evaluasi kualifikasi. Mengenai apakah gugurnya di administrasi atau kualifikasi tidak substansi karena substansinya penyedia tidak memenuhi syarat mutlak kualifikasi.

      1. Untuk pengadaan barang yang bersifat kompleks saya kira perusahaan tersebut gugur. Namun dalam pekerjaan non komplek dibawah 100 milyar, saya tidak melihat pasal yang menggugurkannya.

  11. Malam pak…saya mau nanya ni,,,
    Ad PT yg sudah berdiri dri thn 2013,,tp IUJK dan SBU ny bru terbit d thn 2017,dan belum mempunyai pengalaman,,bolehkah ikut paket lelang yg dana nya 5 M d thn 2017?
    Makasi

      1. Pak samsul, jika sudah terlanjur ditetapkan pemenang tanpa pengalaman krn perusahaan baru, utk paket non kecil dgn nilai 20M dan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan…. Dr sisi auditor, apakah penyedia bisa dibatalkan sbg pemenang? Mohon pendapatnya… Terimakasih

  12. Malam pak…saya mau nanya ni pak
    Ad PT yg sudah berdiri dri th 2013,,tp IUJK n SBU ny bru dbuat th 2017,,pengalaman blum ad,,boleh kah PT tersebut ikut lelang d thn 2017 dgn DPA 5 M?
    Makasi pak

  13. Harus dilihat dari isi dokumen jika dokumen mensyaratkan KD maka penetapan pemenang berpotensi dianggap tidak berhak menjadi pemenang.. karena sdh terlanjur kontrak dan pekerjaan selesai maka harus dilihat jika pemenang penawaran terendah mestinya tdk masalah.. tapi jika penawar peringkat bawah maka diserahkan kepada pertimbangan Audit.. dalam pandangan saya kalau pekerjaan selesai berfungsi operasional maka cukup pengembalian selisih antara pemenang dengan penyedia penawar terendah yang gugur… tentu hasil audit bisa berbeda potensi terberat seluruh keuntungan penyedia setelah perhitungan auditor dikembalikan…

  14. Pak mau tanya, Perusahaan kami dengan kualifikasi M1 belum 3 tahun berdiri, untuk memenuhi KD perusahaan M1, bolehkan perusahaan dengan kualifikasi M1 mengikuti PBJ dengan paket dibawah 2,5 M, terima kasih

  15. Pak Samsul, perusahaan kami kualifikasi M1 berdiri belum 3 tahun, untuk memenuhi KD apakah kami boleh mengikuti PBJ dengan nilai paket dibawah 2,5 M, mudah mudahan dapat pencerahan, terima kasih!

  16. Artinya penyedia yang baru berdiri dibawah 3 – 4 tahun tidak akan pernah menang tender dan tidak akan pernah mendapatkan pengalaman kerja tertentu klo persyaratan KD akan menggugurkan penawaran penyedia yg berumur kurang dri 4 tahun,

    1. Mendirikan Perusahaan Konstruksi tidak hanya target menang proyek pemerintah tapi juga swasta, dan sudah selayaknya negara mendapatkan penyedia terbaik yang teruji di lapangan utamanya dunia swasta yang kompetitif. Disamping itu pengalaman subkon masuh terbuka. Jadi jangan mempersempit pelaku usaha hanya sebagai pelaku usaha untuk proyek pemerintah.

Leave a Reply