Mendekati akhir tahun anggaran fenomena kontrak seperti tahun-tahun sebelumnya menyeruak. Dalam tulisan singkat kali ini saya ingin menanggapi sebuah kasus yang dikeluhkan penyedia terkait dengan perbedaan masa pelaksanaan pekerjaan antara Dokumen Pemilihan dan realita dalam bukti perjanjian atau kontrak.

    Ilustrasi kasus :

Pada saat pemilihan dokumen pemilihan masa pelaksanaan, sebagaimana penetapan PPK, adalah 70 hari. Kemudian setelah proses penetapan pemenang dan penunjukan penyedia, PPK meminta kepada penyedia untuk bersedia merubah masa pelaksanaan dari 70 hari menjadi 60 dalam kontrak yang akan ditandatangani. Perubahan masa pelaksanaan pekerjaan sebelum tandatangan kontrak inilah yang kemudian dikeluhkan oleh penyedia. PPK beralasan bahwa jika masa pelaksanaan pekerjaan 70 hari maka akan melewati bulan Desember.

    Pertanyaan yang harus dijawab dari kasus ini adalah :

  1. Apakah proses perubahan masa pelaksanaan pada saat penandatanganan kontrak awal diperbolehkan aturan?
  2. Apakah penyedia boleh menolak perubahan ini?

Untuk menjawab pertanyaan pertama mari kita cari landasan aturan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres 4/2015.

Runtutan tahapan pengadaan adalah proses pengadaan adalah dimulai dari persiapan, pemilihan dan kontrak. Persiapan ditandai dengan dokumen perencanaan dimulai dari perencanaan umum (RUP), perencanaan pelaksanaan (RPP) dan Rencana Pemilihan. Pemilihan ditandai dengan dokumen pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan, Kualifikasi, SSUK dan SSKK dan lainnya. Sedangkan kontrak ditandai dengan dokumen kontrak dan seluruh perubahannya.

Nah Masa Pelaksanaan Pekerjaan sebelum tahapan kontrak tertuang dalam Dokumen Pengadaan. Terhadap kondisi ini Pasal 79 ayat 2 menegaskan bahwa Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Dalam penjelasan disebutkan Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Dengan demikian pada tahapan pemilihan dilarang melakukan post bidding. Sebelum masuk tahapan kontrak berarti masih berada dalam wilayah tahapan pemilihan, meskipun kewenangan PPK sudah ada sejak SPPBJ. Dengan demikian sebelum tanda tangan kontrak dokumen pemilihan tidak boleh dilakukan perubahan termasuk konten didalamnya.

Apakah kemudian perubahan sebelum tandatangan kontrak tidak diperbolehkan karena akan dianggap post bidding? Ternyata tidak! Ada kesepakatan lain yang diatur secara khusus oleh Perka 14/2012 yang merupakan petunjuk teknis Perpres 70/2012, dimana klausul ini belum diubah dengan Perpres 4/2015, menyatakan pada bagian penandatanganan kontrak:

b. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

Poin b mengamini diperbolehkannya perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan, berupa pengurangan waktu pelaksanaan. Dengan demikian perubahan waktu pelaksanaan dari 70 hari, saat pemilihan, berkurang menjadi 60 hari saat tanda tangan kontrak awal. Yang diijinkan adalah pengurangan waktu bukan penambahan waktu. Dan klausul ini ternyata telah dituangkan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada pasal Penandatanganan Kontrak sehingga sah lah bahwa mempersingkat waktu pelaksanaan karena alasan akan melewati tahun anggaran tanpa mengurangi kualitas output pekerjaan.

Catatan-catatan lain terkait pengurangan waktu pelaksanaan pada masa pemilihan adalah:

  1. Perubahan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, bukan hak otoriter PPK saja.
  2. Tidak menyebabkan perubahan lain pada saat tanda tangan kontrak (awal) seperti volume, jenis, spesifikasi apalagi nilai satuan atau nilai total kontrak.

Bagaimana jika penyedia tidak sepakat dengan pengurangan waktu pelaksanaan tersebut? Jika penyedia tidak sepakat. Karena pengurangan waktu bukan kesalahan penyedia maka penyedia berhak mendapatkan kompensasi yaitu mengundurkan diri sebagai pemenang tanpa dikenakan sanksi apapun termasuk pencairan jaminan.

    Bagaimana kalau kemudian penyedia sepakat namun dengan syarat-syarat tertentu. Misal harus dilakukan perubahan metode pelaksanaan pekerjaan dimana berdampak pada penambahan biaya atau total kontrak?

    Jika hal ini disepakati oleh PPK, maka tidak ada jalan lain perubahan ini harus disepakati setelah kontrak awal ditandatangani. Kesepakatan-kesepakatan perubahan disepakati dahulu oleh kedua belah pihak dalam Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak. BA ini sebagai jaminan untuk penyedia bahwa pengurangan waktu pelaksanaan yang diminta PPK sah dan disetujui penyedia jika syarat-syarat yang diajukan penyedia dilaksanakan.

Tentu kesepakatan-kesepakatan ini dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan perubahan kontrak. Untuk itu para pihak harus memperhatikan pasal 87 Perpres 54/2010 dan perubahannya.

  1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
    2. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
    4. mengubah jadwal pelaksanaan.

    (1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

  2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
    2. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
  3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
  4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
  5. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Jika kesepakatan yang diminta tidak bertentangan dengan pasal 87, maka secara administratif nantinya perubahan dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak. Artinya kontrak awal ditandatangani terlebih dahulu dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari. Kemudian perubahan-perubahan lainnya dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak.

    Kenapa penyedia berhak meminta atau mengajukan persyaratan-persyaratan? Ini karena permintaan pengurangan waktu pelaksanaan adalah permintaan PPK sehingga penyedia berhak mendapatkan kompensasi seperti yang tertuang dalam SSUK. Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan Penyedia dalam hal sebagai berikut:

  1. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan Penyedia;
  2. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
  5. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;
  6. Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

Kesimpulan :

  1. Proses perubahan masa pelaksanaan pada saat penandatanganan kontrak awal yang diperbolehkan aturan adalah pengurangan waktu pelaksanaan jika jadwal pelaksanaan diperkirakan melewati tahun anggaran.
  2. Penyedia boleh menolak atau menerima perubahan sesuai hak mendapatkan kompensasi yang dijamin dalam SSUK baik dalam dokumen pengadaan maupun kontrak.

Demikian untuk didiskusikan lebih jauh dan dikoreksi jika keliru.

Print Friendly