Dalam sebuah pesan BBM masuk sebuah pertanyaan yang menggelitik saya untuk kembali membuka-buka kasus lama, yang mengaitkan pengadaan barang/jasa dengan perpajakan. Essensi dari pentingnya persyaratan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa oleh Perpres 54/2010 ditempatkan pada poin kebijakan yaitu Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

    Diharapkan dengan dipersyaratkannya kewajiban perpajakan dalam pengadaan barang/jasa akan mendorong ketaatan pajak dari para pihak terutama penyedia barang/jasa. Jadi essensi syarat perpajakan adalah ketaatan pajak.

    Dalam pasal 19 ayat1 huruf l dan m bahwa sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

    Pemenuhan persyaratan perpajakan ini sepenuhnya didasarkan pada bukti pemenuhan kewajiban perpajakan seperti diatur dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diantaranya diatur pasal 1 ayat 11 s/d 14 menyebutkan:

  1. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
  2. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
  3. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
  4. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah yang paling umum dipersyaratkan.

Secara sekilas memang tidak ada yang perlu diwaspadai dalam menempatkan persyaratan ini. Dalam konsepsi “mudah” bisa saja kita terjebak pada “kekeliruan” kalau tidak mau dikatakan kesalahan. Karena mudah belum tentu benar.

    Kekeliruan yang kerap terjadi adalah mempersyaratkan tahun atau masa pelaporan tanpa memperhatikan waktu pelaksanaan pengadaan terkini. Misal batas akhir pemasukan penawaran tanggal 10 Maret 2013. Dipersyaratkan bukti pajak PPh Pasal 25 paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir. Kemudian dokumen pemilihan mempersyaratkan 3 bulan terakhir yaitu Maret, Februari dan Januari.

    Sekilas pintas memang tidak ada yang aneh. Keganjialan akan ditemukan ketika dilakukan sinkronisasi dengan UU 28/2007 pasal 3 ayat 3. Ayat ini mengamanatkan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

  1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
  2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
  3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Ketentuan ini dirinci dengan Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dirubah melalui PMK 80/PMK.03/2010. Sebagaimana tabel berikut :

JENIS PEMBAYARAN

BATAS PEMBAYARAN Selambat-lambatnya

Batas Pelaporan Selambat-lambatnya

PPh Pasal-21

Tgl 10 bln takwim berikutnya

20 hr stlh masa pajak berakhir

PPh Pasal 23/26

Tgl 10 bln takwim berikutnya

20 hr stlh masa pajak berakhir

PPh Pasal 25 WP OP/Badan

Tgl 15 bln takwim berikutnya

20 hr stlh masa pajak berakhir

PPh Pasal 22, PPN & PPn BM Impor

Dilunasi bersamaan saat pembyr Bea Masuk, jika Bea Masuk ditunda hrs dilunasi saat penyelesaian dokumen Impor

PPh Pasal 22, PPN & PPn BM Impor dipungut DJBC

Disetor dalam jangka waktu sehari stlh pemungutan dilkkn

7 hr stlh bts waktu penyetoran pajak berakhir

PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina

Dilunasi sblm Delivery Order ditebus

20 hr stlh masa pajak berakhir

PPh Pasal 22, Bendaharawan

Disetor pd hr yg sama dengan pelaksanaan pembyrn.

14 hr stlh masa pajak berakhir

PPh Pasal 22 Badan

Tgl 10 bln takwim berikutnya

20 hr stlh masa pajak berakhir

PPN/PPn BM oleh Bendaharawan APBN/D

Tgl 7 bln takwim berikutnya

14 hr stlh masa pajak berakhir

PPN & PPn BM

Tgl 15 bln takwim berikutnya

20 hr stlh masa pajak berakhir

Ambil contoh untuk PPh Pasal 25 badan 3 bulan terakhir, Pokja akan meminta SSP PPh Pasal 25 s/d bulan Maret. Padahal batas Pelaporan PPh Pasal 25 untuk mendapatkan SSP paling lambat tanggal 20 Maret. Dengan demikian para penyedia yang sebenarnya taat pajak, namun baru melaporkan pembayaran pajak diatas tanggal 10 Maret 2013, dianggap tidak memenuhi persyaratan kualifikasi. Alasannya mereka cuma bisa memberikan SSP s/d bulan Februari saja. Sementara sesuai aturan perpajakan tetap sah.

    Semestinya Pokja mempersyaratkan pajak 3 bulan terakhir melihat batas akhir pemasukan penawaran. Jika batas akhir pemasukan penawaran diatas tanggal 20 Maret, maka sewajarnya pajak 3 bulan terakhir s/d bulan Maret. Namun jika batas akhir pembukaan sebelum 20 Maret pajak 3 bulan terakhirnya hanya s/d Februari.

    Satu lagi yang sering juga keliru yaitu penetapan syarat SPT Badan untuk pelelangan yang dimulai sebelum bulan April. Semestinya Pokja tidak hanya mempersyaratkan SPT Tahun 2012 yang dianggap sah namun juga alternatif SPT Tahun 2011.

    Hal ini dikarenakan SPT Tahunan Badan batas akhir pelaporan adalah bulan April dan SPT Tahunan Perorangan batas akhir pelaporan adalah bulan Maret. Ini menurut UU 28/2007 pasal 3 ayat 3.

    Apabila Dokumen Pemilihan tidak mengindahkan hal ini, maka dokumen pemilihan akan berpotensi bertentangan dengan peraturan diatasnya. Terlebih lagi bertentangan dengan UU 28/2007. Dokumen pemilihan adalah dokumen kesepakatan yang harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.



Print Friendly