Kisruh pengadaan barang/jasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus mengemuka dengan trend yang sama layaknya pelakon dunia entertainment. Mulai kasus renovasi gedung hingga pengadaan kalender. Siklus berulang tanpa perbaikan. Kasus lama tertutup kasus baru sehingga hanya menjadi tumpukan tanpa makna.

Semua gugatan mengikuti pola yang sama. Begitu satu kasus muncul, semua ramai-ramai menghujat ‘harga’. Lihat saja headline “Wow! Biaya Perawatan Gedung DPR Rp 500 M” atau “Ruang baru tersebut menelan anggaran 20 Milyar Rupiah” masih banyak lagi.  Ini membuktikan bahwa semua pihak telah terjebak pada harga.

Harga adalah unsur materialistik, bagian paling rendah dalam komponen biaya. Ada perbedaan yang mendasar antara harga dan biaya. Harga hanya merepresentasikan nominal uang. Sedangkan biaya merepresentasikan nilai uang dari sisi kualitas, kuantitas, tempat, waktu dan harga itu sendiri.

Ketika pembangunan telah terjebak pada harga maka yang didapatkan hanya output bukan outcame apalagi benefit. Maka benarlah dugaan selama ini bahwa pembangunan kita adalah hanya soal bagaimana mendapatkan anggaran bukan bagaimana membangun demi kesejahteraan yang selama ini digaungkan. Kinerja berbasiskan anggaran bukan anggaran berbasis kinerja.

Berbeda bila basisnya adalah biaya. Unsur terpenting akan diatur oleh komponen kualitas bukan harga. Indikator dari pembangunan berbasis biaya adalah kejelasan tentang harga yang didapatkan berdasarkan ukuran kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi. Sesuatu yang jelas akan mudah diukur. Sesuatu yang mudah diukur akan mudah dikendalikan. Sesuatu yang terkendali akan mudah dikelola. Bukankah kita menginginkan pembangunan yang terkendali bukan yang berjalan dengan apa adanya.

Biaya kalau kita tarik lebih ke hulu akan berujung pada pemenuhan kebutuhan. Untuk itu secara tegas Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 (P54/2010) menyatakan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari perencanaan kebutuhan. Maka ketika pengadaan barang/jasa disorot publik hanya dari sisi harga, kemudian disisi pelaksana melaksanakan berdasar pertimbangan harga saja, dapat dipastikan tidak ada perencanaan kebutuhan disana. Yang ada adalah arus keinginan tak berbatas atau pembangunan yang mengikuti hawa nafsu. Kebutuhan adalah keinginan yang dibatasi oleh keterbatasan sumber daya dan dana sehingga yang muncul prioritas diujungnya.

Salah satu tanda pengadaan barang/jasa DPR-RI tidak didasarkan pada kebutuhan adalah tidak jelasnya spesifikasi. Lihat saja pernyataan dari perwakilan BURT DPR terkait perbaikan toilet. Dinyatakan bahwa menurut Kepala Biro Harbangin DPR “harga sudah sesuai spesifikasi”. Memang benar harga sesuai spesifikasi, hanya saja apakah spesifikasi itu disusun sesuai dengan identifikasi kebutuhan riil? Ini yang menjadi pertanyaan besar.

 

Unit Layanan Pengadaan

Kebutuhan akan mengacu pada pertanyaan mengapa. Mengapa toilet harus direnovasi? Mengapa harus seluruhnya direnovasi? Mengapa harus sekarang? Mengapa menggunakan bahan ini dan seterusnya.

Mengidentifikasi kebutuhan dan menekan keinginan memang bukanlah pekerjaan gampang. Apalagi kalau harus dituangkan kedalam sebuah spesifikasi. Masih ada soal pelaksanaan, kontrak, serah terima dan disposal. Untuk itu pengadaan harus diserahkan kepada ahlinya dan harus ada pemisahan proses dan tanggungjawab secara profesional.

Setidaknya ada 4 pihak dalam proses pengadaan yaitu user, buyer, purchaser dan supplier. Dalam P54/2010 ini diejawantahkan dalam fungsi dan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penyedia. Disisi pemerintah masing-masing pihak idealnya terpisah demi indepedensi.

Ide tentang memperkuat Unit Layanan Pengadaan harus segera dibahas dan diimplementasikan. Dengan ULP konsolidasi personil, metode, keahlian dan standar pengadaan barang/jasa dapat dilakukan. Konsolidasi ini menghasilkan manfaat besar secara strategis.

Target utamanya tidak lagi membiarkan proses pengadaan barang/jasa jadi  beban K/L/D/I. K/L/D/I mempunyai tugas struktural yang sangat penting dalam rangka pelayanan publik dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Ketika sumber daya lembaga struktural tidak lagi terkuras mengurus pengadaan, artinya hanya bertindak sebagai user atau end user, maka porsi pelayanan publik akan dapat optimal.

Disisi lain, pemusatan layanan pengadaan memudahkan manajemen data terkait standar spefisikasi, dokumen pengadaan, kontrak dan hasil. Sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan secara berkesinambungan. Apalagi sekarang ada e-Procurement yang lokomotifnya adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

ULP harus diisi tenaga fungsional pengadaan yang benar-benar ahli dan tidak tercemar oleh urusan-urusan struktural. Di daerah begitu antusias memperbaiki proses pengadaan dengan ULP.

Apa yang terjadi di gedung DPR-RI adalah bukti nyata pengadaan barang/jasa tidak dilakukan oleh ahlinya. Tidak satu orangpun penggiatnya dalam, mengeluarkan pernyataan publik, sesuai dengan tata aturan pengadaan yang tepat.

Ini adalah momentum yang baik untuk segera melakukan perubahan. Indonesia memiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dengan tupoksi menyusun kebijakan pengadaan pemerintah. Peranan lembaga ini harus didorong lebih jauh dalam kerangka perbaikan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain penindakan terhadap korupsi, langkah pencegahan dan perbaikan harus terus dilakukan. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 44% kasus korupsi di wilayah pengadaan. Memperbaiki proses pengadaan akan menekan tingkat korupsi hingga 44%. Tidak ada jalan lain untuk itu selain perbaikan sistem. Ini juga kalau kita tidak mau negara ini terperangkap “harga” selamanya.

Print Friendly