3 Pembesar P3I ngumpul di Bandung

Sebuah Pledoi Agus Kuncoro dari LP Sidoarjo

Assalamu’alaikum wr. wb.


Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?


Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.

QS: Al Ankabut 2-3

Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim, Yang terhormat Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Yang terhormat Sdr. Panitera dan para Hadirin,

Assalamualaikum Wr Wb, Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga memungkinkan kita semua untuk menghadiri sidang yang terhormat pada siang hari ini.

Puji syukur kepada Allah SWT, dan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya, kepada Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis yang telah memperkenankan saya untuk memberikan penjelasan kepada forum yang terhormat ini tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini, dan apa peran saya sebagai seorang Pejabat Pengelola Keuangan Negara pada Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur I Surabaya, Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas Pembangunan Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur I yang selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah berupaya dan beriktikad baik mengupayakan penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan Pihak Pemerintah (dalam hal ini Ditjen Bea Cukai) bersama pihak rekanan dengan tujuan agar Pemerintah tetap memperoleh prestasi pekerjaan penyelesaian gedung sebagaimana dibutuhkan tanpa ada hambatan dalam aspek output maupun pembiayaan. Pembelaan yang saya sampaikan ini dengan harapan agar nantinya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menghukum yang berbuat jahat, dan membebaskan mereka yang tidak bersalah dan terdzolimi.

Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim,

Dalam pengelolaan APBN di Indonesia, khususnya pengelolaan anggaran belanja dikenal dua pihak yang berperan dengan kewenangannya masing-masing yaitu Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Kementerian teknis selaku Pengguna Anggaran. Lebih lanjut dalam operasional kesehariannya Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dibagi dalam unit mandiri yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas dan pelaksanaan anggaran dalam kewenangannya masing-masing. Unit satuan kerja ini akan dipimpin oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya akan dilakukan oleh dua pejabat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM. Saya selaku PPK sesuai ketentuan berlaku mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama dengan seluruh PPK yang ada di seluruh Kementerian/ Lembaga yaitu antara lain melaksanakan perikatan/kontrak dengan penyedia barang dan jasa dan melakukan pengendalian pelaksanaan perikatan/ kontrak tersebut.

Dakwaan yang ditujukan kepada saya sepenuhnya berkaitan dengan pilihan langkah dan keputusan yang saya ambil selaku PPK dalam rangka penyelesaian perikatan/kontrak dengan penyedia barang/ jasa. Untuk itu saya perlu menyampaikan ihwal langkah dan keputusan yang saya ambil selaku PPK dalam penyelesaian Pembangunan Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur I.

Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim,

Sebelum saya menyampaikan substansi teknis yang saya lakukan selaku PPK, saya akan membacakan suatu bagian tulisan resmi Bapak Drs. Siswo Sujanto, DEA yang sebagai bagian pertama dari seluruh bagian pleidoi saya. Tulisan ini dimuat dan dapat Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim baca dalam blog resmi yaitu www.keuanganpublik.com. Substansi tulisan sangat berkaitan erat dengan langkah dan keputusan yang saya ambil selaku PPK ataupun juga PPK lainnya yang ada di seluruh instansi Pemerintah di Indonesia. Bagian ini saya cuplik karena dalam berbagai pemikiran para Ahli, Penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia benar didorong oleh UU 31/1999, yang menyatakan bahwa Tipikor terjadi jika didalamnya terdapat “KERUGIAN NEGARA”. Juga didorong oleh UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Praktis penyelesaian Tipikor mengharuskan menggunakan UU 17 tahun 2003 dan UU 1 tahhun 2004, yang lebih dikenal dengan Hukum Keuangan Negara, sebagai pisau bedah untuk memastikan apakah suatu tindakan telah terjadi Kerugian Negara didalamnya hingga layak disebut Tindak Pidana Korupsi.

Bapak Siswo Sujanto sebagai penulis adalah Ahli Hukum Keuangan Negara sekaligus ketua Tim Penyusun paket UU Bidang Keuangan Negara yaitu UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Saat ini Bapak Siswo Sujanto aktif sebagai tenaga ahli bidang Hukum Keuangan Negara BPK RI, Ahli Keuangan Negara bagi penyidik KPK, penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan pd banyak kasus tipikor di KPK maupun di Peradilan lainnya antara lain Kasus Hambalang, Kasus Yayasan Bank Indonesia, Sisminbakum dan ahli keuangan negara dalam proses eksaminasi publik atas beberapa putusan kasus tipikor lainnnya. Sehingga pandangan beliau saya nilai sangat relevan untuk menjadi sudut pandang kita bersama dalam perkara saya.

Demikian saya mulai bagian pertama Pleidoi saya dengan membacakan tulisan yang bersifat ilmiah tersebut dengan judul: Langkah – Langkah akhir Tahun, sebuah kebijakan teknis penyelamat kegiatan Pemerintah

Pada suatu saat, di sekitar akhir tahun 2006, seorang teman sekolah saya ketika di Eropa yang sudah jadi Guru Besar di sebuah universitas terkemuka di republik ini, datang ke ruang kerja saya di Lapangan Banteng. Dengan sangat hati-hati dia bercerita, bahwa dia bersama komunitasnya memperoleh informasi rahasia dari sebuah lembaga terpercaya tentang banyaknya aliran dana, yang jumlahnya ratusan juta bahkan bisa miliaran rupiah, ke rekening-rekening orang-orang tertentu di bank.

Sekedar untuk diketahui, bahwa teman saya tersebut (alm), ketika masih kuliah, bidang studinya adalah fisika atau sebangsanya. Oleh karena itu, mestinya  dia tidak berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.  Apalagi yang berkaitan dengan Keuangan Negara.

Tapi jangan salah, bahwa ketika dia datang kepada saya, saat itu dia adalah seseorang yang memiliki jabatan struktural tertinggi di lembaga ‘ Anti Rasuah ‘ di republik ini. Jadi, terlepas dari apa yang pernah dipelajari di universitas dulu, kini dia memang terkait sangat erat dengan masalah-masalah Keuangan Negara. Oleh sebab itu, sudah dapat ditebak, bahwa kunjungannya ke ruangan saya tersebut bukanlah sekedar kangen-kangenan sambil ngobrol kelas warung kopi. Tapi tentunya, membawa misi ‘suci’. Yaitu, memberantas korupsi di negeri ini.

AKIBAT SISTEM.

Dari penjelasan singkat yang disampaikan, sejauh yang dapat saya tangkap, data data perbankan yang dikirimkan ke kantornya mengindikasikan bahwa para penerima transfer tersebut ternyata, kalau tidak para Pimpinan Proyek (Pimpro) ya para Bendahara proyek di kantor-kantor Pemerintah. Menurut dia, fenomena tersebut harus mendapat perhatian yang serius. Dan, sesuai misi instansinya, menurut dia seharusnya dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk menelisik kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan pengelolaan Keuangan Negara.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh stafnya, dia menemukan bukti bahwa kemungkinan tindakan menyimpang para pengelola anggaran Negara tidak diragukan lagi. Aliran dana tersebut ternyata berasal dari dana proyek di berbagai kementerian negara yang dicairkan secara ilegal.

Kenapa ilegal ?  Iya, menurut  temuan di lapangan, cara mencairkan dana tersebut dari Kas Negara ditengarai dilakukan secara melanggar hukum. Yaitu, dengan membuat laporan pertanggungjawaban palsu (fiktif).

Yang mengejutkan lagi, ternyata kejadian semacam itu dilakukan secara konspiratif. Artinya, dilakukan oleh berbagai pihak secara bersama-sama. Ilegal dan konspiratif adalah dua kata yang sangat menarik bagi para penyidik.

Sebagai orang yang ketika itu, bertanggungjawab terhadap system dan teknik pelaksanaan anggaran, sudah tentu perasaan saya menjadi sangat tidak nyaman. Walaupun, samar-samar, kalau memang itu yang dimaksud, saya agaknya punya jawabannya. Tapi, berhadapan dengan hal yang sangat serius dan dibawakan oleh ‘perwakilan’ lembaga dengan cara yang sangat serius pula, saya harus menahan diri dan menghormati. Saya harus menunggu bagaimana stafnya menjelaskan dengan rinci temuan di lapangan yang kesimpulan akhirnya mengerucut pada perbuatan illegal dan konspiratif.

Entah berapa rekening, dan entah berapa Pimpro atau Bendahara yang digelar dalam eksposenya di meja di depan saya. Saya tak begitu menaruh perhatian. Bukan karena saya tak tertarik kasusnya.  Tapi justru saya sudah menangkap esensi persoalannya.

Di akhir ekspose stafnya, ketika saya diminta memberikan pendapat terhadap pertanyaan ‘bisakah segera dilakukan penyidikan dengan fakta hukum yang ada’, canda saya pun mulai keluar. “Wah Mas, alih-alih mereka ditangkap dan dihukum, seharusnya mereka itu justru diberi penghargaan.” kata saya bercanda.

Mendengar itu dia agak terperangah. Dan dengan sikap yang tampak kurang enak dia pun menyatakan bahwa dia sedang serius. Bukan sedang bercanda. Namun, masih dengan sikap bercanda, saya melanjutkan, “Mas, menurut hemat saya, sebelum anda menangkapi para Pimpro atau Bendahara di kementerian/ lembaga, sebaiknya anda menangkap dulu Kepala Biro Keuangan di kantor anda”.

Saya pun akhirnya meyakinkan dia, bahwa di instansinya yang mengurusi kegiatan ‘anti rasuah’ itu pun pasti juga melakukan hal yang sama.  Kenapa demikian ? Saya menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan oleh para pengelola Perbendaharaan Negara, karena sistem yang ada tidak mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Kini giliran saya yang dengan demikian serius menjelaskan, bahwa sistem pengelolaan Keuangan Negara di republik kita ini ternyata mengandung hal-hal yang aneh. Bagaimana tidak ? Masalah yang tadi disampaikan di atas adalah salah satu contoh konkritnya.

Menurut konsepsi Hukum Keuangan Negara, Pemerintah dan pihak lain (rekanan) dapat menutup perjanjian dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah yang tercantum dalam anggaran negara hingga hari terakhir periode tahun anggaran. Yaitu, tanggal 31 Desember. Namun demikian, karena alasan bahwa Pemerintah harus menyusun laporan tutup tahun pelaksanaan kas, semua pengeluaran harus dilakukan paling lambat sekitar dua minggu sebelum tanggal 31 Desember. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar.

Hebatnya lagi, ketentuan yang mengatur pengajuan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan hanya melulu mengatur tentang prosedur formal. Khususnya tentang pembatasan tanggal. Bukan menyangkut pengaturan substansi secara rinci tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan para pejabat pengelola anggaran di kementerian/ lembaga.

BEDA SUDUT PANDANG

Jadi, menghadapi hal seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh para Pimpro yang bertanggung jawab atas selesainya sebuah kegiatan proyek yang dikendalikannya ?

Padahal, mereka sadar betul bila dana untuk pendanaan proyeknya tidak ditarik seluruhnya pada akhir tahun anggaran, akan sangat berisiko bagi kelanjutan kegiatan proyeknya. Dalam bahasa awam, alokasi anggarannya pasti akan hangus. Itu artinya, proyeknya akan terbengkelai. Sementara itu, alokasi pendanaan untuk penyelesaian kegiatannya, kalau pun itu dimungkinkan, baru akan turun sekitar bulan Oktober tahun depan. Yaitu, dalam Anggaran Perubahan.

Padahal di sisi lain, para Pimpro ataupun Bendahara, dihadapkan pula pada situasi yang sangat sulit. Mereka tidak mungkin menarik seluruh dana yang disediakan dari kas negara. Mengapa ?  Karena, menurut kenyataan, proyek yang dikelolanya masih belum selesai secara keseluruhan.   Ini adalah sebuah kondisi dilematis !

Dalam situasi sulit tersebut apa yang dapat dan harus dilakukan oleh mereka ? Dua pertimbangan tampaknya mesti mereka jadikan landasan pengambilan keputusan. Pertama, kemungkinan terjadinya inefisiensi pada proyek yang bersangkutan, karena terbengkalai ketika menunggu turunnya anggaran; kedua, rumitnya proses pengajuan anggaran pada tahun berikutnya untuk proyek yang belum terselesaikan pada tahun lalu.

Nah, beralaskan pada kedua pertimbangan itulah  jalan pintas dan ilegal pun, bila perlu, mesti ditempuh. Bagi mereka, itu adalah sebuah usaha penyelamatan kegiatan proyek Pemerintah. Bukan untuk tujuan lain !

Benarkah motif ini, Ini adalah pertanyaan yang memang seharusnya dimiliki para investigator. Mereka tidak salah ! Hal seperti itu muncul begitu saja berdasarkan intuisi.  Mereka mesti berusaha mengungkap mensrea dibalik serangkaian perbuatan yang terjadi di depan matanya.

Dan, tampaknya masih ada serentetan pertanyaan penuh kecurigaan yang disampaikan kepada saya.

Secara pribadi, saya sangat memahami mengapa para Pimpro atau Bendahara menempatkan uang yang ditarik dari KPPN pada rekening-rekening pribadi mereka. Mereka tampaknya sangat memahami aturan Keuangan Negara. Yaitu, bahwa pada akhir tahun anggaran, semua uang yang belum digunakan dan masih berada di rekening Bendahara Satuan kerja wajib disetorkan ke Kas Negara. Itu adalah doktrin yang terpatri di benak mereka.

Ini sesuai dengan dalil tata kelola Keuangan Negara tentang saldo kas. Yaitu, mencakup seluruh saldo di semua satuan kerja, disamping saldo yang berada di tangan Bendahara Umum Negara sendiri.

Itulah rahasianya ! Sehingga, mereka harus mengusahakan agar uang yang telah ditarik dari rekening Kas Negara tersebut tetap aman untuk digunakan. Bukan harus disetorkan kembali ke Kas Negara menjelang tutup tahun.

Dari sisi teknis pencairan dananya, para Pimpro ataupun Bendahara tersebut sebenarnya sangat menyadari bahwa uang yang ditarik tersebut merupakan uang milik rekanan. Itulah sebabnya, bagi mereka yang cukup teliti, uang tersebut kemudian ditempatkan pada sebuah rekening bersama. Sebuah rekening yang hanya dapat dicairkan bila kedua belah pihak setuju, dan masing-masing membubuhkan tanda tangannya. Inilah yang dalam istilah kerennya dinamakan escrow account.

Jadi, dengan mengamati bahwa batas akhir pembayaran tersebut merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, menurut hemat saya, Kementerian Keuangan harus mampu menangkal akibat yang ditimbulkannya. Artinya, Kementerian Keuangan harus mampu menyatakan bahwa hal-hal yang selama ini dipersepsikan oleh berbagai pihak sebagai perbuatan ilegal, pada hakekatnya, merupakan perbuatan yang sah atau legal.

Satu hal yang harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam hal ini adalah, tetap menjaga agar akibat dari tindakan yang akan dituangkan dalam keputusan mengenai hal tersebut tidak merugikan negara. Ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

PENGGANTI PRESTASI

Mungkinkah kegiatan/ proyek yang belum selesai dan belum diserahkan kepada negara dapat dilakukan pembayaran sebesar seratus persen dari sisa nilai kontrak? Kalau mungkin, bagaimana caranya ? Inilah pertanyaan kunci yang harus dijawab.

Pembayaran yang dilakukan tanpa penyerahan barang secara nyata adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip tata kelola Keuangan Negara. Ini adalah praktek yang berbeda dengan orang pribadi.

‘Le payment doit etre fait apres le service est fait’, merupakan ungkapan yang dengan jelas dapat ditemukan dalam berbagai kepustakaan/ manual tentang pengelolaan keuangan negara di Perancis. Pemerintah harus menerima barang/ jasa yang dibelinya terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan.

Gagasan tersebut ternyata diadopsi oleh Pemerintah kolonial dalam berbagai ketentuan Hindia Belanda. Hal ini harus dilakukan oleh pejabat pengelola Keuangan Negara untuk menghindarkan terjadinya kerugian negara.

Namun, prinsip tersebut harus memiliki eksepsi atau pengecualian. Kalau tidak, bagaimana caranya Pemerintah dapat membayar uang muka (down payment) ketika melakukan kesepakatan dengan pihak lain ? Inilah tampaknya model yang harus diadopsi.

Dalam konteks ini, kewajiban pemerintah dalam bentuk pembayaran uang muka kontrak hanya diimbangi dengan penyerahan garansi bank (borg) oleh pihak rekanan. Dalam pola tersebut, alih-alih Pemerintah menerima barang/ jasa sebagai prestasi, Pemerintah hanya menerima selembar kertas yang berisi jaminan.

Itulah sebabnya, jaminan ini harus benar-benar berupa jaminan yang seratus persen dapat diuangkan. Bukan sembarang jaminan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan sebagai formalitas. Atau, untuk sekedar memenuhi ketentuan tata kelola keuangan negara. Ini adalah sebuah prosedur baku untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kerugian Negara !

Kalau begitu, apa bedanya antara pembayaran uang muka dengan pembayaran pada akhir tahun anggaran ? Menurut hemat saya, dari sudut esensi, sebenarnya sama sekali tidak mengandung perbedaan. Yaitu, sama-sama tidak diiringi dengan penyerahan prestasi kepada Pemerintah.

Dengan mengacu pada pola tersebut, maka pembayaran pada akhir tahun untuk kegiatan/ proyek yang belum selesai dan belum diserahterimakan dapat dilakukan dengan jalan memberikan jaminan kepada negara. Sebuah solusi dengan logika yang sangat sederhana. Tapi, dari segi yuridis, dapat dipertanggung jawabkan

P R O F O R M A

Dalam praktek, solusi masalah pembayaran pada akhir tahun tersebut ditafsirkan secara beragam. Banyak pihak ternyata terjebak pada pernyataan bagaimana harus menghindarkan kerugian negara. Itu saja ! Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa untuk permintaan pembayaran pada akhir tahun cukup melampirkan jaminan bank. Apa lagi yang harus dilampirkan, toh semuanya memang belum ada ?

Sebagaimana diatur dalam Standard Operating Procedur (SOP), setiap pembayaran oleh Negara harus didasarkan pada bukti sebagai alat verifikasi (pengujian). Sementara itu, jaminan bank hanyalah sekedar menjamin bahwa uang negara tidak akan hilang dengan keputusan pembayaran yang dilakukan oleh Negara. Lebih lanjut, terkait dengan keputusan pelaksanaan pembayaran yang menyimpang dari pola tatanan baku tersebut, mestinya ada satu hal yang juga perlu diperhatikan. Penyerahan barang/ jasa yang diperjanjikan, sebenarnya belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, Berita Acara yang dijadikan lampiran surat permintaan pembayaran oleh pihak rekanan haruslah difahami hanyalah bersifat formalitas (pro forma), dan bukan sebagai tindakan melakukan pemalsuan Berita Acara Penyerahan barang/ jasa yang diperjanjikan.

Dari bagian pertama ini maka langkah-langkah yang saya lakukan adalah Langkah Perjuangan PPK Dalam Praktek Pengelolaan Keuangan Bagi Kepentingan Negara.

Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim, Yang terhormat Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Yang terhormat Sdr. Panitera dan para Hadirin.

Ijinkan saya melanjutkan bagian kedua Pleidoi saya. Sebagai warga negara yang awam hukum, saya telah memahami bahwa pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya dalam pledoi ini saya sebut dengan “Undang-undang Tipikor”) mempunyai unsur-unsur yang bersifat KUMULATIF.

Pemahaman awam saya tersebut ternyata sama dengan pemahaman Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan halaman 144. Dengan alasan tidak terpenuhinya unsur “orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), maka saya dibebaskan dari dakwaan primer tanpa harus meneliti unsur-unsur lain dari pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Oleh karena itu, pledoi atas dakwaan subsider akan saya buat untuk masing-masing unsur pasal, dengan iringan do’a, Majelis yang mulia menerima seluruh pledoi atau sekurang-kurangnya satu unsur pledoi sehingga saya dibebaskan dari tuntutan subsidair, yaitu Pasal 3 UU Tipikor. Ancaman hukuman dalam rumusan Pasal 3 UU Tipikor menggunakan kata hubung “dan atau”, sehingga ancaman pasal adalah salah satu dari:

  • hukuman penjara
  • hukuman penjara dan denda
  • hukuman denda
  1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Sebagaimana ditulis dalam surat dakwaan halaman 148, dalam bahasa bebas “menguntungkan” dapat diartikan sebagai perbaikan harta kekayaan seseorang, dalam hal ini NANANG KUSWANDI, ST secara melawan hukum.

Dengan pengertian tersebut di atas, maka perbaikan harta kekayaan diakibatkan pelaksanaan sebuah kontrak sebesar prestasi pekerjaan bukanlah tindakan “menguntungkan” karena pembayaran tersebut merupakan hak yang bersangkutan.

Perlu dipahami juga bahwa dalam perkara ini terdapat pembayaran yang merupakan eksepsi akhir tahun sebagaimana dinyatakan oleh ahli Siswo Suyanto pada persidangan tanggal 2 September 2014, sebagaimana juga telah digambarkan pada bagian pertama. Pembayaran dalam rangka langkah-langkah menghadapi ahir tahun anggaran dilengkapi dengan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank. Oleh karena itu pembayaran ini, meskipun masuk ke rekening penyedia, bukanlah tindakan “menguntungkan”. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 149-151 tidak secara tegas menyatakan peristiwa hukum yang merupakan tindakan “menguntungkan” NANANG KUSWANDI, ST. Oleh karena itu, untuk membantu Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan saya mengajukan tabel di bawah ini.

Tanggal

Peristiwa Hukum

Nilai Transaksi

Penjelasan

18-12-2012

Termin I

1.999.388.000

Prestasi Pekerjaan

18-12-2012

Termin II

665.796.000

Eksepsi Akhir Tahun

18-12-2012

Termin III

3.661.878.000

Eksepsi Akhir Tahun

18-12-2012

Termin IV

332.898.000

Eksepsi Akhir Tahun

20-06-2013

Pelunasan stand by loan

1.377.276.699

Dugaan Fakta Menguntungkan

Dugaan Fakta Menguntungkan inilah yang ada dalam Sampul Berkas Perkara Nomor: 02/FD.1/01/2014 tanggal 20 Januari 2014.

Memperhatikan tabel di atas, timbul 2 pertanyaan dari Surat Tuntutan Jaksa, yaitu:

  • Apakah persidangan membuktikan bahwa pelunasan stand by loan PT. BINTANG TIMUR NANGENDI adalah perintah saya selaku PPK?
  • Jika dugaan fakta menguntungkan hanya sebesar Rp 1.377.276.699,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Surat Tuntutan tidak dapat menjelaskan kapan atau atas peristiwa apa sehingga kekayaan NANANG KUSWANDI, ST bertambah sebesar Rp 1.812.593.294,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dimana terjadi penambahan sebesar Rp 435.316.595,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

1.a.    Pelunasan stand by loan

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan halaman 150 menyebutkan bahwa pelunasan stand by loan oleh Bank Jatim Cabang Lamongan dilaksanakan berdasarkan surat saya selaku PPK Nomor: S-23/WBC.10/PBJ/PPK.02/2012 tanggal 5 April 2012.

Saya menolak hal tersebut di atas berdasarkan alat bukti:

1.a.1)    Alat bukti Dokumen

Badan surat tersebut di atas pada dasarnya terdiri dari 2 bagian dengan kata hubung “atas hal tersebut”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Cetakan Ketujuh, Januari 2014 (Percetakan PT. Gramedia, Jakarta halaman 97, kata “atas” memiliki arti salah satunya adalah “sehubungan dengan”.

Berdasarkan makna kamus tersebut, maka 2 bagian surat harus dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1.a.2)    Alat Bukti Keterangan Ahli

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Provinsi Jawa Timur halaman 9 yang merupakan lampiran dari Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-459/PW.13/5/2014 tanggal 29 April 2014 dinyatakan bahwa PT. Bank Jatim telah menganulir tentang apa yang telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 1.377.276.699,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), koreksi transaksi tersebut dilakukan oleh PT. Bank Jatim bukan atas perintah saya selaku PPK. Tanpa adanya perintah saya, koreksi tersebut dapat dimaknai sebagai pengakuan pihak PT. Bank Jatim atas kesalahan yang telah dilakukan PT. Bank Jatim.

1.a.3)    Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Dalam pemeriksaan terdakwa tanggal 9 September 2011, saya sebagai pihak yang menerbitkan surat Nomor: S-23/WBC.10/PBJ/PPK.02/2013 tanggal 5 April 2013 menjelaskan bahwa surat tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu:

  • Bagian pertama adalah KEWAJIBAN PT. BINTANG TIMUR NANGENDI untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
  • Bagian kedua adadlah HAK PT. BINTANG TIMUR NANGENDI yang akan digunakan untuk pelunasan kredit stand by loan.

Dengan pemahaman yang benar, maka pelunasan kredit hanya dapat dilakukan sebagai pembayaran prestasi pekerjaan setelah pekerjaan dapat diselesaikan 100%.

Berdasarkan alat bukti tersebut di atas, maka saya menolak dakwaan “menguntungkan” NANANG KUSWANDI, ST. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengatakan bahwa apabila ada pihak yang memanfaatkan surat saya untuk kepentingannya atau telah menggunakan produk administratif saya secara tidak benar maka sudah sepantasnyalah pihak tersebut bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.

1.b.    Sejumlah dana setinggi-tingginya sebesar Rp 620.111.300,00

Surat Tuntutan tidak menjelaskan posisi sejumlah dana sebesar Rp 620.111.300,00 (enam ratus dua puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah). Jaksa penuntut tidak dapat menjelaskan kapan dan dengan cara bagaimana dana tersebut menguntungkan NANANG KUSWANDI, ST. Bagaimana mungkin saya dinyatakan menguntungkan orang lain tanpa ada peristiwa hukum yang terjadi.

Fakta persidangan mengatakan bahwa dana ini adalah bagian dana yang diblokir sejak 5 April 2012. Berdasarkan keterangan saksi ahli Abdul Haris pada surat tuntutan halaman 69, atas dana yang diblokir yang bisa mencairkan adalah PT. Bank Jatim dan PPK. Meskipun berada di rekening PT. BINTANG TIMUR NANGENDI. Namun karena berasal dari pembayaran eksepsi akhir tahun dan kemudian diblokir, maka dana ini secara nyata tidak menambah kekayaan atau menguntungkan atau dapat dimanfaatkan oleh NANANG KUSWANDI, ST.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai kronologis transaksi atau arus uang sebagaimana terlampir dalam pledoi ini. Berdasarkan tabel tersebut maka menguntungkan NANANG KUSWANDI, ST sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau tidak menuntungkan NANANG KUSWANDI, ST.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “menguntungkan” sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor, mohon Majelis Hakim membebaskan saya dari dakwaan subsidair.

  1. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam surat tuntutan halaman 160-161 disebutkan bahwa perbuatan saya bertentangan dengan beberapa ketentuan hukum. Terhadap hal tersebut, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut;

2.a.    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4)

Klausula dalam pasal ini mengatur ketentuan pembayaran atas prestasi kerja penyedia. Dari serangkaian fakta persidangan, pembayaran kepada penyedia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

2.a.1)    Pembayaran Prestasi Kerja

Berdasarkan tabel terlampir dalam pledoi ini, terdapat 2 (dua) kali pembayaran prestasi kerja dengan jumlah total Rp 4.660.372.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau 70% dari nilai kontrak. Pembayaran ini lebih kecil dari nilai pekerjaan fisik di lapangan berdasarkan keterangan saksi Yulianto, ST (surat tuntutan halaman 151) yang mencapai kurang lebih 72% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 4.727.151.600,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembayaran yang dilakukan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan.

2.a.2)    Pembayaran Eksepsi Akhir Tahun

Berdasarkan tabel terlampir dalam pledoi ini, terdapat 3 (tiga) kali pembayaran eksepsi akhir tahun yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 37/PB/2012 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. Dengan melekatkannya sifat pembayaran eksepsi akhir tahun yang dilengkapi dengan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank, maka pembayaran ini tidak dapat ditandingkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4).

2.b.    Keputusan tidak menghentikan pekerjaan.

Keputusan untuk tidak menghentikan pekerjaan merupakan keputusan PPK sebagai pejabat publik dalam melaksanakan kontrak perdata. Berdasarkan keterangan ahli Prof. H. Sudjiono, SH., MH dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2014 sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan halaman 109. Subyek hukum yang menandatangani kontrak harus patuh pada ketentuan kontrak dan kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya (pacta sunt servanda).

Seluruh ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak menjadi acuan saya dalam mengejar pencapaian output.

Dalam melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan kontrak, secara formal dan substantif saya sudah melakukan pengendalian kontrak kritis sekurang-kurangnya dalam setiap rapat rutin mingguan/dua mingguan di lokasi proyek dan menerbitkan surat teguran dengan Nomor: S-83/WBC.10/PBJ/PPK.02/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Pernyataan Kontrak Kritis dan Teguran I serta surat Nomor: S-86/WBC.10/PBJ.02/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Teguran II. Fakta persidangan telah mengungkapkan bahwa penanganan Kontrak Kritis tidak dilanjutkan dengan pemutusan kontrak karena sesuai ketentuan pada Syarat-syarat Umum Kontrak angka 38.3.b, PPK “dapat” atau tidak wajib melakukan pemutusan kontrak sepihak. Kedua surat sudah saya perlihatkan dalam persidangan tanggal 9 September 2014.

Berdasarkan keterangan ahli Atas Yuda Kandita pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014, masa kontrak menurut Syarat-syarat Umum Kontrak terdiri dari waktu pelaksanaan pekerjaan, masa keterlambatan dan masa pemeliharaan. Oleh karena itu pilihan mengejar output dapat dilaksanakan jika saya memanfaatkan masa keterlambatan. Dalam masa keterlambatan berlaku hak dan kewajiban sesuai ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak. Penerapan ketentuan tersebut, memberikan hak dan kewajiban yang setara diantara para pihak dalam kontrak selama tidak ada kerugian yang terjadi akibat penggunaan masa keterlambatan. Pemberian kesempatan pada masa keterlambatan merupakan ketentuan yang sudah ada pada Syarat-syarat Umum Kontrak angka 26.2. penggunaan masa keterlambatan bukanlah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Syarat-syarat Umum Kontrak angka 27. Oleh karena itu saya menolak dakwaan Jaksa Penuntut bahwa saya telah melakukan kesalahan akibat tidak dibuatnya addendum waktu keterlambatan.

Pilihan memanfaatkan masa keterlambatan untuk mengejar output merupakan pilihan terbaik karena progres pekerjaan pada akhir masa pelaksanaan baru sebesar 35%.

Apabila masa keterlambatan tidak dimanfaatkan, output yang ada pada saat itu tidak dapat digunakan secara optimal sehingga belanja negara pada tahap-tahap sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik. Fakta menunjukkan, dengan memanfaatkan masa keterlambatan, hasil pekerjaan bisa optimal dan saat ini output telah digunakan untuk Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jatim I. Dalam persidangan pemeriksaan terdakwa tanggal 9 September 2014, saya memperlihatkan di depan persidangan gambaran lokasi proyek saat ini dibandingkan jika dilakukan tanpa menggunakan masa keterlambatan.

Dalam memanfaatkan masa keterlambatan, saya menggunakan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank sebagai sarana pengamanan keuangan negara. Penyelesaian pekerjaan dalam masa keterlambatan tetap dibiayai oleh dana DIPA tahun 2012.

Dengan tetap tersedianya dana DIPA tahun 2012 yang dilindungi dengan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank, maka untuk melanjutkan pekerjaan tidak memerlukan alokasi dana DIPA tahun 2013 sehingga tidak perlu penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya. Dalam konteks perkara ini, tahun anggaran Berkenaan adalah tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran Berikutnya adalah tahun anggaran 2013.

Tidak dilakukan pemutusan kontrak pada akhir tahun anggaran merupakan ketidakpatuhan administrasi jika menggunakan kriteria Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 pasal 18 ayat (3).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya menyampaikan kepada Majelis Yang Mulia bahwa seluruh tindakan yang saya lakukan merupakan pelaksanaan kewenangan sebagai PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (3) maka berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (5) yaitu KPPN melaporkan hal tersebut Inspektorat Kementerian Keuangan dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Belanja Modal pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Nomor: S-85/IJ.6/2013 tanggal 23 Juli 2013 (Alat Bukti No. 34, Surat Tuntutan halaman 136). Dalam laporan tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan merekomendasikan agar dilakukan upaya-upaya penyelesaian pekerjaan atau belum ada rekomendasi pemutusan kontrak.

Dalam perkembangannya, keterangan saksi WEDIAWAN FERDIANTO, SE dalam menjawab pertanyaan saya pada persidangan tanggal 15 Juli 2014 membenarkan bahwa yang bersangkutan bersama pejabat lain di lingkungan PT. BANK JATIM pada bulan Agustus 2014 meninjau lokasi proyek terkait permohonan pendanaan tambahan bagi saksi NANANG KUSWANDI, ST.

2.c.    Surat Nomor: S-21/WBC.01/PBJ/PPK.02/2013 tanggal 5 April 2013

Terdapat 2 substansi dalam surat tersebut, yaitu:

2.c.1)    Pembayaran Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan melalui surat ini adalah sebesar 40% dari nilai kontrak. Jika ditambah dengan pembayaran Termin I maka akumulasi pembayaran sebesar 70%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan progres fisik di lapangan berdasarkan keterangan saksi YULIANTO, ST sebesar 72% (Surat Tuntutan halaman 151). Berdasarkan hal tersebut di atas pembayaran prestasi pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4).

2.c.2)    Pemblokiran Dana

Pemblokiran Dana dilakukan sejumlah 30% dari nilai kontrak karena saksi NANANG KUSWANDI, ST belum dapat menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan keterangan saksi ABDUL HARIS (Surat Tuntutan halaman 69), dan saksi Ir. MOCH. YUNUS, MM (Surat Tuntutan halaman 78). Dengan adanya pemblokiran dana maka saksi NANANG KUSWANDI, ST tidak dapat memanfaatkan dana tersebut, karena dana masih dalam penguasaan saya selaku PPK.

2.d.    Surat Nomor: S-23/WBC.10/PBJ/PPK.02/2012 tanggal 5 April 2012

Sebagaimana telah saya sampaikan dalam bagian lain pledoi ini, surat ini mengandung 2 bagian, yaitu bagian kewajiban dan bagian hak bagi saksi NANANG KUSWANDI, ST. Penggunaan surat ini secara tepat pada akhirnya merupakan pembayaran atas prestasi pekerjaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ayat (4).

Substansi surat pada dasarnya adalah pemberitahuan kepada PT. Bank Jatim tentang penggunaan dana termin proyek untuk pelunasan hutang. Hutang tersebut adalah hutang yang terkait pembiayaan proyek. Berdasarkan hal tersebut, sesuai keterangan ahli SISWO SUYANTO, DEA pada persidangan tanggal 2 Septtember 2014 masih relevan dengan kewenangan PPK dalam pengendalian pelaksanaan proyek.

3.    Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

3.a.    “Keuangan Negara”.

Dalam Undang-undang Nomr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Surat Tuntutan halaman 162, Jaksa Penuntut menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul berada dalam penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ti tingkat pusat maupun di daerah.

Dalam Surat Tuntutan halaman 145, Jaksa Penuntut Umum menyatakan kedudukan saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-229/WBC.10/2012 tanggal 11 Juli 2012. Dengan adanya surat penugasan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka saya memenuhi kualifikasi sebagai “pejabat” sebagaimana definisi yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan.

Selanjutnya ijinkan saya memaparkan dana-dana yang terkait dalam perkara ini dengan perincian yang ada dalam lampiran pledoi ini.

3.a.1)    Dana eksepsi akhir tahun

Dana yang dibayarkan melalui SPM eksepsi akhir tahun dilindungi dengan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank. PPK adalah sebagai pihak TERJAMIN dalam Jaminan Pembayaran. Asli Jaminan Pembayaran dalam penguasaan KPPN Surabaya I.

Mengacu definisi dalam UU Keuangan Negara yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka dana eksepsi akhir tahun masih berada dalam lingkup “Keuangan Negara”.

Dana eksepsi akhir tahun berjumlah Rp 4.660.572.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), namun saat ini sudah bernilai Rp 0,00 (nol rupiah) sejalan dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank.

3.a.2)    Dana yang diblokir

Dana yang diblokir berdasarkan surat PPK Nomor: S-21/WBC.10/PBJ/PPK.02/2012 tanggal 5 April 2013 berjumlah Rp 1.997.388.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tida ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi dari PT. Bank Jatim sebagaimana telah diuraikan pada bagian lain pledoi ini, dana tersebut dapat ditarik atas perintah PPK. Dana tersebut tidak dalam penguasaan saya selaku pribadi, naun dalam penguasaan saya atau pejabat lain yang mendapat tugas sebagai PPK.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dana yang diblokir memenuhi definisi Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan alasan:

  • Dana yang diblokir adalah hak negara (melalui PPK) yang bernilai uang sejumlah Rp 1.997.388.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
  • Pemblokiran terkait dengan hak dan kewajiban PPK dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagai pelaksanaan belanja negara.

Jika ditilik dari definisi yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dana yang diblokir masih dalam lingkup Keuangan Negara dengan alasan:

  • Dana yang diblokir sebesar Rp 1.997.388.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah hak negara (melalui PPK) sehingga dana tersebut merupakan bagian dari kekayaan negara
  • Dana yang diblokir sebesar Rp 1.997.388.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masih dalam penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban PPK selaku Pejabat Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perkara ini, terdapat dana sebesar Rp 1.997.388.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang masih merupakan lingkup Keuangan Negara.

3.b.    Adakah Kerugian Negara?

Untuk mengetahui ada atau tidaknya Kerugian Negara, saya mengajak persidangan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

3.b.1)    Dana dalam lingkup Keuangan Negara

Berdasarkan pembahasan dalam angka 3.a., dana dalam lingkup Keuangan Negara sebesar Rp 1.997.338.000,00 satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

3.b.2)    Nilai pekerjaan yang belum diselesaikan

Hasil perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan halaman 102 menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp 1.812.593.294,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Apabila dikaji lebih mendalam nilai dimaksud sama dengan nilai pekerjaan yang belum dapat diselesaikan oleh saksi NANANG KUSWANDI, ST.

3.b.3)    Kesimpulan

Nilai pekerjaan yang belum dapat diselesaikan tersebut lebih kecil dari dana yang masih ada dalam lingkup Keuangan Negara sebesar Rp 1.997.388.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana uraian dalam butir 3.b. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena hak negara LEBIH BESAR dibandingkan pekerjaan yang belu dilaksanakan, maka tidak terjadi “kerugian negara”. Sehingga oleh karenanya kiranya Majelis Yang Mulia membebaskan saya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3.c.    Penyitaan Uang Negara

Sebagaimana saya uraikan tersebut di atas, dalam perkara ini terdapat uang yang masih merupakan hak negara sebesar Rp 1.997.388.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Terhadap uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2014 dan mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 06/II/PEN.PID.SUS/2014/PN SBY tanggal 3 Februari 2014.

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 huruf (a) yang menyatakan bahwa “pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga”. Keterangan Ahli Siswo Suyanto, DEA pada persidangan tanggal 2 September 2014 menyatakan bahwa larangan tersebut di atas berlaku tidak hanya untuk penyitaan dalam rangka sita jaminan, namun juga penyitaan dalam proses penyidikan dan peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, saya memohon kiranya Majelis Yang Mulia menetapkan bahwa penyitaan tersebut tidak sah dan mengembalikan dana tersebut kembali dalam pengurusan PPK guna melanjutkan langkah-langkah keperdataan dalam rangka pengakhiran kontrak.

4.    Pasal 55 KUHP

Penggunaan Pasal 55 KUHP adalah untuk mengkualifikasi tindakan pelaku dalam sebuah tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum menguraikan berbagai fakta dalam pembahasan mengenai Pasal 55 seolah-olah ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi adalah sebuah tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum mencampuradukkan antara peristiwa hukum dengan peristiwa pidana sebagaimana ditulis dalam Surat Tuntutan halaman 165-166, saya adalah pihak yang sah sebagai PPK.

Beberapa hal yang dapat saya uraikan adalah sebagai berikut:

4.a.    Mengapa saya dan saksi NANANG KUSWANDI, ST menandatangani kontrak (Surat Tuntutan halaman 165)

Karena saya adalah pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan mewakili negara dalam hal perdata dan saksi NANANG KUSWANDI, ST adalah pihak yang memenangkan proses pelelangan. Penandatanganan Kontrak adalah peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana sehingga tidak perlu dicari dader-nya.

4.b.    Pengajuan permintaan pembayaran (Surat Tuntutan halaman 167)

Sebagai bagian dari tugas PPK, saya mengajukan permintaan pembayaran dan meminta saksi NANANG KUSWANDI, ST untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, termasuk Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank. Segala hal yang saya lakukan dalam kaitan ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah Menghadapi Tahun Anggaran. Semua itu adalah kegiatan administrasi atau peristiwa hukum biasa. Saya tidak sedang berperan sebagai dader sebuah tindak pidana saat mengajukan permintaan pemabayaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya sepakat dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum pada Surat Tuntutan halaman 168 bahwa “terdapat hubungan dan keterkaitan yang sangat erat satu sama lain, antara saya dengan saksi NANANG KUSWANDI, ST”. Hal tersebut terjadi semata-mata karena kami berdua adalah PARA PIHAK dari sebuah Kontrak Perdata yang sah. Bukan keterkaitan dalam rangka merencanakan atau melakukan sebuah tindak pidana.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pada bagian ini ijinkan saya menggambarkan apa yang telah saya lakukan dengan sekuat tenaga demi kepentingan negara:

  1. Saya bukan PPK yang memanfaatkan apa yang disebut di masyarakat sebagai “mafia anggaran”.

Sebagai PPK saya melaksanakan tugas berdasarkan alokasi yang disediakan oleh Pengguna Anggaran. Bahkan saya berani mengambil risiko melaksanakan pembangunan gedung 4 lantai dengan luas lantai sekitar 8000 m2 di atas lahan seluar sekitar 10000 m2 tanpa penganggaran tahun jamak (multi years). Dengan penganggaran tahunan, ada risiko bawaan yang melekat karena harus dilakukan pemilihan penyedia baru tiap tahun. Meskipun saya tidak dapat melaksanakan tugas dengan hasil maksimal, karena faktor-faktor eksternal, namun hasil kerja saya dapat optimal untuk kepentingan Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur I.

  1. Saya bukan PPK yang mengendalikan perencanaan teknis.

Dalam Persidangan, berdasarkan keterangan saksi Konsultan Perencana, menemukan fakta bahwa saya tidak melakukan intervensi pada tahapan perencanaan teknis oleh Konsultan Perencana.

  1. Saya bukan PPK yang mengintervensi pelelangan.

Persidangan, berdasarkan keterangan saksi Panitia Pengadaan, menemukan fakta bahwa saya tidak melakukan intervensi pada tahapan pemilihan peneydia barang/jasa. Saksi NANANG KUSWANDI, ST sebagai penyedia jasa baru saya kenal saat proses pemilihan selesai, sesaat sebelum penandatanganan kontrak.

  1. Saya bukan PPK yang mengintervensi pengawasan.

Persidangan, berdasarkan keterangan saksi Konsultan Pengawas, menemukan fakta bahwa saya memberikan keleluasaan kepada Konsultan Pengawas untuk secara mandiri menilai kesesuaian spesifikasi dan jumlah bahan/material. Berdasarkan Keterangan Ahli Imron yang dilakukan dibawah sumpah sesuai Berita Acara tanggal 18 Februari 2014, hasil pemeriksaan fisik dinyatakan sesuai.

  1. Saya bukan PPK yang membuat Berita Acara Fiktif.

Untuk mewujudkan impian saya mewujudkan output pekerjaan, saya selalu berpegang pada kaidah-kaidah kontrak dan mencegah terjadinya kerugian negara. Oleh karena itu saya tidak membuat Berita Acara Penyelesaian Fisik secara tidak benar untuk kepentingan pencairan dana. Saya mewajibkan penyedia membuat Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank dan selanjutnya memblokir dana agar dana tidak dimanfaatkan sebelum progres fisik dicapai.

  1. Saya adalah PPK yang menginspirasi banyak pelaku pengadaan lainnya.

Sebagai pribadi, saya memiliki situs guskun.com yang dengan terpaksa ditutup karena alasan operasional sejak saya ditahan. Situs saya berkonsentrasi dalam bidang pengadaan. Situs saya adalah satu-satunya situs yang memiliki newsletter mingguan berisi artikel-artikel pengadaan untuk ribuan follower saya. Mereka semua telah kehilangan sentuhan pencerahan saya sejak saya menjalani penahanan.

  1. Saya menyatukan pemahaman tentang Pengadaan dengan pencegahan KKN.

Saya adalah penulis buku di bidang pengadaan. Dalam 2 (dua) buku saya, saya telah mencontohkan upaya-upaya pencegahan KKN dalam setiap tahapan. Dengan cara tersebut, saya telah berperan mencegah terjadinya korupsi di kalangan pelaku pengadaan sedini mungkin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya, Yang Mulia Majelis membebaskan saya dari Tuntunan Jaksa.

Bangsa ini, khusunya kalangan pelaku pengadaan, membutuhkan kehadiran saya di luar penjara. Pengenaan hukuman penjara kepada saya tidak hanya akan memberikan “efek jera”, namun juga akan berakibat “efek takut” bagi pelaku pengadaan yang mengejar output.

Ijinkan sekali lagi saya menyatakan dari bagian kedua ini bahwa langkah-langkah yang saya lakukan adalah Langkah Perjuangan PPK Dalam Praktek Pengelolaan Keuangan Bagi Kepentingan Negara.

Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim, Yang terhormat Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Yang terhormat Sdr. Panitera dan para Hadirin.

Saya menutup pleidoi ini dengan bagian ketiga yang merupakan penggabungan dari dua bagian terdahulu antara teori Hukum Keuangan Negara dengan Fakta yang terjadi. Bahwa saat ini banyak Ahli hukum pidana yang antara lain adalah Profesor Romli Atmasasmita, ahli hukum pidana yang juga sebagai salah satu penyusun UU 31 tahun 1999 menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 kata ‘dapat’ seharusnya oleh berbagai majelis persidangan Tipikor telah menghilangkan makna kata ‘dapat’dalam unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’. Pasalnya UU 1 tahun 2004 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, sedangkan UU 31/199 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Prof Romli Atmasasmita juga menambahkan bahwa saat ini kata ‘dapat’sudah dihilangkan dalam draft revisi UU No.31/1999 dan UU No. 20/2001 dimana dirinya menjadi salah satu perumus dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kali ini.

Selain itu saya perlu juga menyampaikan pendapat yang diungkap oleh DR. Surahcmin, SH, MH sebagai Hakim Agung bidang Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung dalam kesempatannya sebagai pembicara pada 3 seminar yang berbeda tempat dengan tema yang sama “Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara dalam Persfektif Keuangan Negara” . Seminar pertama dilakukan pada bulan Maret 20013 di Lampung yang juga dihadiri Pejabat dari KPK yang sama-sama sebagai salah satu pembicara, DR. Surahcmin, SH, MH menyatakan bahwa “Pelanggaran hukum berupa keteledoran administrasi, namun tidak merugikan Keuangan Negara secara nyata dan Pasti, dan tidak dapat dibuktikan adanya Mensrea, adalah tidak termasuk dalam Pidana Korupsi”. Seminar yang sama pada Tahun 2013 juga diadakan di Maluku Utara dan terakhir dilakukan di Palangkaraya pada tahun 2014 yang juga menyertakan pihak Kejaksaan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Hakim Agung Surachmin, SH., MH dalam Temu Nasional Pengadaan yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Nopember 2013 dimana saya juga menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut.

Dengan berpijak pada pemahaman UU 1 Tahun 2004 bahwa Kerugian Negara bersifat nyata dan pasti dan juga pendapat Hakim Agung diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan atau keterangan ahli dari BPKP yang tidak dapat menjelaskan dengan benar apakah kerugian negara dalam perkara ini bersifat nyata dan pasti sehingga perkara ini tidak memenuhi unsur telah terjadinya kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti sebagaimana dimaksud UU no 1 Tahun 2004 , serta penjelasan saya atas kronologis kejadian diatas sehingga menurut Drs. Siswo Sujanto DEA tindakan itu lebih merupakan Upaya saya selaku PPK sebagai sebuah usaha penyelamatan kegiatan proyek Pemerintah di Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I yang juga merupakan tindakan dan perilaku yang wajar dilakukan pejabat Pengelola Keuangan Negara dimasa akhir Tahun Angagaran, kemudian dipihak Penuntut sendiri hingga saat ini tidak berusaha dan bahkan tidak berkesimpulan pada adanya mensrea dibalik serangkaian perbuatan saya yang terjadi dalam perkara ini. Dengan mempertimbangkan hal-hal demikian menurut saya dakwaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada saya tidaklah tepat.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saya telah melaksanakan kewenangan saya sebagai PPK sesuai ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak serta telah berjuang dengan berbagai upaya sekuat tenaga dan pikiran untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Fakta menunjukkan bahwa dana yang masih dalam lingkup Keuangan Negara LEBIH BESAR dibandingkan dengan nilai pekerjaan yang belum selesai. Oleh karena itu sudah pada tempatnya jika Majelis Hakim menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sehubungan dengan itu, saya mohon agar Yang Mulia dapat mempertimbangkan dengan arief dan bijaksana terhadap apa yang telah saya sampaikan di atas, dan mohon dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ijinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan kepada saya sampai kapanpun.

Demikian saya sampaikan pembelaan ini. Semoga kiranya Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal alamin.

Saya adalah wakil Negara dalam bidang perdata. Diberi tugas untuk “bertempur” di “lapangan perdata” menghadapi peneydia. Tugas saya menjaga hak negara berupa barang dan uang. Ketika tugas menghadapi penyedia bisa saya lakukan dengan optimal, justru Negara melalui wakilnya yang lain memenjarakan saya. Kepada Majelis Yang Mulia sebagai wakil Tuhanlah saya meinta keadilan dan perlindungan hukum.

Lagu : Hadapi Dengan Senyuman

(Dewa 19)

Hadapi dengan senyuman

Semua yang terjadi biar terjadi

Hadapi dengan tenang jiwa

Semua kan baik-baik saja
Bila ketetapan Tuhan

Sudah ditetapkan, tetaplah sudah

Tak ada yang bisa merubah

Dan takkan bisa berubah
Relakanlah saja ini

Bahwa semua yang terbaik

Terbaik untuk kita semua

Menyerahlah untuk menang

Wassalammualaikum wr wb.

Sidoarjo, 23 September 2014

Terdakwa,

Agus Kuncoro, S.Sos

Print Friendly