Perbedaan Retensi dan Jaminan Pemeliharaan – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Wed. Jul 18th, 2018

Perbedaan Retensi dan Jaminan Pemeliharaan

Harian Metro Banjarmasin, Kamis, 16 oktober 2014 menyadarkan saya bahwa pemahaman tentang Retensi dan Jaminan Pemeliharaan dalam kaitan pengadaan barang/jasa perlu dikupas lebih mendalam. Insiden seperti ini mestinya tidak perlu terjadi jika kita memperdalam pemahaman tentang Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Selama ini yang dibaca dan dipahami hanyalah bahwa retensi dan jaminan pemeliharaan itu sama saja yaitu tentang menjamin dilaksanakannya kewajiban penyedia dalam masa pemeliharaan.

    Hal ini seperti tertuang dalam     Pasal 71 bahwa:

  1. Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk:
    1. Pekerjaan Konstruksi;
    2. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
  2. Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
  3. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
  4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
  5. Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

 Retensi adalah Jaminan Pemeliharaan karena retensi dapat menggantikan jaminan pemeliharaan. Lalu apa yang dimaksud oleh pasal 71 ayat 4 bahwa penyedia dapat memilih retensi atau jaminan pemeliharaan?

Jika dihadapkan antara retensi dan jaminan pemeliharaan ada baiknya kita telaah uraian Pasal 1 ayat 35, bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Dengan demikian jaminan pemeliharaan yang dimaksud pada ayat 4 dan 5 adalah surat jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud melalui pasal 1 ayat 35.

Sedangkan Retensi adalah pengejawantahan dari hak retensi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1812 yaitu hak dari penerima kuasa (Penyedia) untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa (PPK) karena pemberi kuasa (PPK) belum membayar kepada penerima kuasa (Penyedia) hak yang timbul dari pemberian kuasa (pekerjaan).

Maka dari itu kemudian Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 dalam pasal 89 ayat 5 menjelaskan bahwa PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Kemudian dijelaskan dengan sangat tegas pada bagian penjelasan 89 ayat 5 bahwa Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama.

Hal ini selaras dengan pemahaman UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 11 bahwa kewajiban anggaran mengikat pada satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pembayaran terhadap hak penyedia barang/jasa yang telah menyelesaikan pekerjaan dan telah diterima paling lambat 31 Desember. Untuk itu karena retensi sifatnya adalah sisa pembayaran ditahan harus segera cair saat batas pencairan SPM-LS atau paling lambat 31 Desember.

Jika kondisinya demikian bagaimana dengan masa pemeliharaan yang melebihi tahun anggaran? Sementara aturan membolehkan masa pemeliharaan melebihi tahun anggaran. Untuk mengatasi hal ini maka pembayaran pada penyedia diserahkan 100% termasuk didalamnya kewajiban jaminan pemeliharaan dengan syarat penyedia mengganti retensi dengan surat jaminan pemeliharaan sebesar nilai retensi yaitu 5% dari nilai kontrak.

Mekanisme ini sudah dituangkan dalam Perka LKPP 14/2012 Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada bagian Serah Terima Pekerjaan :

5) Dalam hal masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

6) Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

Saya pikir sudah cukup uraian ini untuk dapat menjawab dimana letak kegagalan paham para pihak terhadap perbedaan retensi dengan jaminan pemeliharaan.

Jaminan pemeliharaan adalah kewajiban penyedia jasa terhadap mutu jasa yang diserahkan selama masa pemeliharaan.

Dalam menjalankan kewajiban jaminan pemeliharaan, penyedia barang/jasa dapat memilih memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan atau retensi pembayaran.

Dalam memilih antara retensi dan surat jaminan diikat ketentuan bahwa retensi hanya dapat diberikan untuk masa pemeliharaan yang berakhir
pada tahun anggaran yang sama. Jika masa pemeliharaan melewati tahun anggaran maka tidak ada pilihan kecuali menyerahkan surat jaminan.

Jadi perbedaan antara retensi dan surat jaminan pemeliharaan adalah :

  1. Jika masa pemeliharaan pada tahun anggaran yang sama maka dapat memilih retensi atau surat jaminan pemeliharaan.
  2. Jika masa pemeliharaan berpotensi atau pasti melewati tahun anggaran maka pilihannya adalah surat jaminan pemeliharaan.

Semoga kedepan tidak ada lagi persoalan gagal cair retensi karena melewati tahun anggaran.

Print Friendly, PDF & Email

54 thoughts on “Perbedaan Retensi dan Jaminan Pemeliharaan

  1. sebelumnya sy ucapkan banyak terimakasih sudah menyajikan informasi yang sangat sy butuhkan.
    mengenai hal Jika masa pemeliharaan pasti melewati tahun anggaran maka pilihannya adalah surat jaminan pemeliharaan.
    apakah pencairan nya dilakukan dengan cara pembayaran 95% + 5%. Atau bisa langsung 100% dengan disertakan Surat Jaminan Pemeliharaan.
    Jika jawaban bapak, pembayarannya dilakukan 95% + 5%,
    apakah masing2 pembayaran tersebut disertakan Monthly certificate 95% dan 5% juga?
    atas jawaban bpk. sy ucapkan terimakasih

  2. Asw. Mohon bantuan sharing pak….
    jika masa kontrak selesai pada tanggal batas akhir pencairan pda tahun anggaran misalnya tanggal 24 Desember dan diperjang sd tnggal 31 Desember dan penyedia tidak menyerahkan jaminan pemeliharaan apakah retensinya dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya???? atas jawabannya diucapkan terima kasih

    1. Pak Basir: menurut sy titik poinnya bukan penyedia mau atau tidak.. jika masa pemeliharaan melewati tahun maka jangan pakai retensi.. jika penyedia tidak menyerahkan surat jaminan pemeliharaan maka tidak bisa dibayar… jadi pilihan retensi atau sertifikat jaminan hanya jika masa pemeliharaan pada tahun yg sama utk pembayaran 100%..

  3. Jika masa pemeliharaan melewati tahun anggaran dan penyedia menyerahkan sertifikat jaminan pemeliharaan namun pihak ppk menolak untuk pembayaran 100 persen dgn alasan dana pemeliharaan 5 % tetap akan bsa dicairkan tahun berikutnya bagaimana pak ? Mhon dijelaskan pak.trmks

    1. Pak Alzoni: terkait jaminan yg digunakan memang pilihan namun demikian jika PPK berkeras menggunakan retensi yg melewati tahun anggaran maka sama dengan tdk memahami Peraturan.. yg harus diperhatikan adalah harus ada surat kepastian ketersediaan anggaran ditahun depan yg di ttd PA/KPA utk menjamin retensi bisa dibayar jika tidak maka PPK harus mengganti uang retensi jika tdk bisa dicairkan…

  4. assalamualaikum mas..
    mau tanya nih, di tempat kerja saya ada kegiatan rehabilitasi komponen traffic light yg didalamnya ada pengadaan barangnya, yang pas untuk kegiatan tsb pengadaan langsung barang atau pengadaan langsung jasa lainnya(nilainya <200jt).apakah perlu jaminan pemeliharaan/garansi.
    terima kasih mas….
    wassalamualaikum…..

    1. Pak Syaihul bari: komponen utama pekerjaan harus didefinisikan terlebih dahulu apakah materialnya atau jasa pemeliharaannya.. jika jasa pemeliharaannya yang utama maka material hanyalah pendukung untuk ini adalah jasa lainnya. Jika hanya berupa instalasi maka materialnya utama ini pengadaan barang. Demikian pendapat saya.

  5. umpat batakun nah pak,
    1. mc-01 dan mc-02 d bayar dalam 1 kwitansi bisa kada?
    2. klo sudah 2 bulan kawa kada jadi mc-01?
    sebelumnya ulun terima kasih atas bantuan pian

    1. Pak Yandi: Yang terpenting adalah memenuhi syarat administratif pembayaran. 1. Menurut saya bisa saja selama dalam bukti pembayaran dijelaskan keduanya.. utk yang no.2 sebaiknya tetap mengacu kepada kontrak saja.

  6. salam mas,
    saya mau nanya, jika pekerjaan belum 100% apakah sudah bisa dibuatkan jaminan pekerjaannya?
    dan jika pekerjaan tidak bisa 100% saat tanggal berkahirnya kontrak, perhitungan nilai jaminannya tetap mengacu pada nilai kontrak awal kah?

    1. Pak Suryadi: peraturan yg sy baca hanya menyebutkan minimal sehingga maksimalnya disesuaikan dgn kebutuhan dan kewajaran… jaminan pemeliharaan hanya 5% dibandingkan dengan 2 tahun pemeliharaan tentu sulit dibilang wajar…

  7. siang pak samsul,
    saya mau tanya pak, saya membeli sebuah panel rakitan, mereka hanya menyediakan saja, sedangkan yang memasang adalah tim kami, dan garansi dari komponen sudah ada. apakah masih menggunakan retensi juga pak ?

    1. Bu Maslina: jika pengadaan barang maka tdk ada retensi karena ada garansi… Jika jasa maka terdapat unsur pemeliharaan sehingga bisa saja ada jaminan pemeliharaan

  8. MohoN bantuanya pak untuk contoh surat permohonan retensi dipotong dengan Pemeliharaan bagaimna pak retensi 5.029.000 pemeliharaan 980.000 trimakasih pak

  9. Pak utk pek. Jasa lainnya yg dibwh 200 jt yg menggunkn spk tdk dicantumkan masa pemeliharaan apkh pas pembyran 100 % bs diminta jaminan pemelihraan, sdgkn di kontrak tdk tertuang, atau kontraknya yg dirubah…mksh

  10. Apakah retensi bisa dicairkan ketika dalam masa pemeliharaan, kontruksi rusak karena bencana alam. Dan bila mau diperbaiki melebihi uang retensi?

    1. Bu Disty: Kewajiban memelihara adalah kewajiban yang tidak tergantikan dengan jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan adalah nilai yang digunakan untuk memberikan sanksi jika penyedia ingkar janji terhadap kewajiban memelihara sehingga sebenarnya bukan biaya untuk melakukan pemeliharaan, meski biasanya memang digunakan untuk melakukan pemeliharaan sementara penagihan kewajiban pemeliharaan masih belum direalisasikan penyedia.

  11. Yth.pak ramli…
    Masih dalam hal hubungan jaminan pemeliharaan 5% dengan bencana alam dalam masa pemeliharaan yang masih berlangsung….! Posisi pphp dalam hal ini berada dimana…..? apakah ppk bisa mengambil keputusan untuk mencairkan? Karena biasanya dasar pembayaran itu merujuk pada BAP PPHP dari hasil pemeliharaan….,Mohon penjelasannya pak…
    Terima kasih

    1. PPHP hanya bertugas ketika masa pemeliharaan telah dilaporkan selesai.. jika terjadi bencana tentu harus diselesaikan soal kontraktualnya dulu baru jelas lingkup PPHPnya.. tugas memperjelas adalah tugas PPK dna Penyedia…

  12. Pak, Kalau PHO / BAST Pertama di tandatangani oleh Pejabat/Panitia PHP dan Penyedia. bagaimana dg FHO Pak, apakah juga ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana PHO ? apakah perlu juga pemeriksaan pekerjaan untuk kedua kalinya setelah habis masa pemeliharaan ?

  13. Untuk Pekerjaan Pengadaan Seragam / Pakaian apakah penyedia (perusahaan garment) perlu menggunakan retensi / jaminan pemeliharaan? Thanks.

  14. Pak, ada kasus konstruksi, jadi kontrak para pihak telah berakhir sampai tanggal 29 Desember tetapi kontraktor tidak bisa capai target waktu lantas di perintahkan untuk berhenti dan pengguna jasa membayae berdasarkan pekerjaan tidak selesai, dan kemudian kontraktor melanjutkan pekerjaanya di awal tahun hiingga selesai dan meminta bayaran pekerjaan tetapi pengguna jasa tidak mau karna berdalil pekerjaan tanpa ikatan kontrak, jadi apa alah hak pemohon untuk menuntut kerugian?

  15. Pendapat pengguna jasa benar.. langkah penyedia merugikan diri sendiri.. bagaimanapun lokasi yg dibangun dan diselesaikan adalah milik pengguna.. bangunan bisa saja dimanfaatkan setelah melalui proses adm dan perdata dgn risiko paling ringan bangunan digunakan namun penyedia dibayar hanya sebesar biaya dasar membangun namun hal ini harus melalui putusan perdata yaitu peradilan

  16. Pak bagaimana jika suatu proyek yg selesainy tgl 29 des…sedang tgl 30 dan 31 hr libur…apakah jaminan pemeliharaanny bs diajukan pada bln berikutny (januari), klo tdk bisa bagaimana solusiny??

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.