Pengadaan Obat Haruskah e-Catalog? – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Mon. Jul 16th, 2018

Pengadaan Obat Haruskah e-Catalog?

    Seorang teman di sudut ujung Indonesia yang kebetulan menjabat sebagai PPK disebuah Rumah Sakit, menyatakan kegalauannya tentang pengadaan obat. “Stok obat sudah menipis dan diperkirakan hanya cukup untuk 1,5 bulan ke depan dalam kondisi normal, sementara Kementerian Kesehatan secara lisan memerintahkan menggunakan e-Catalog. Gimana ini pak?” ujar beliau.

    Ditambah kemudian curhat panjang yang intinya organisasi pengadaan dibidang kesehatan sedang didera kebingungan menggunakan metode pengadaan yang tepat untuk pengadaan obat-obatan. Disisi lain Kemenkes menegaskan e-Catalog. Sementara LKPP sebagai pelaksana sistem e-Catalog bersama Kemenkes masih dalam proses pengembangan e-Catalog. Kondisi ini saya yakin juga dialami teman-teman lain diseluruh Indonesia.

Dalam website konsultasi LKPP tertanggal 06 April 2013, 06:54 WIB, menjelaskan hal sebagai berikut:

  • Untuk pengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah tersedia di E-catalog dapat dilakukan dengan pengadaan secara prosedur E-purchasing.
  • E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik
  • Untuk obat dan alat kesehatan yang belum ada dalam e-catalog menggunakan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012.
  • Untuk obat generik dan belum ada dalam e-catalog, dilakukan dengan penunjukkan langsung dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan yang terakhir.
  • Pengadaan yang sifatnya mendesak untuk keselamatan masyarakat dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan negosiasi teknis dan harga (Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Pasal 38 ayat 4 a3, penunjukkan langsung dapat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera).
  • Penunjukan langsung dilakukan kepada pabrikan atau distributor resmi dari pabrikan tersebut.
  • Untuk pengadaan bukan kebutuhan mendesak, dalam rangka ketersediaan cadangan obat tidak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
  • Untuk paket-paket sampai dengan Rp. 200 juta lakukan dengan pengadaan langsung dengan negosiasi teknis dan harga.

Dari penjelasan ini sebenarnya sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh pokja/pejabat pengadaan terhadap pengadaan obat. pertanyaan yang tersisa adalah apakah pengadaan obat generik dapat menggunakan keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 094/MENKES/SK/II/2012 tentang harga obat untuk pengadaan pemerintah tahun 2012. Kalau membaca poin tentang obat generik pada portal konsultasi lkpp hanya disebutkan berpedoman pada peraturan menteri kesehatan yang terakhir, apakah yang dimaksud SK Menkes 2012 ini?

Dilihat dari konsideran menimbang pada SK Menkes ini pada poin b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012. Maka tegas disebutkan bahwa SK Menkes hanya untuk pengadaan tahun 2012! Dan sampai sekarang Kemenkes belum menerbitkan SK Menkes untuk 2013.

Tentu hal ini masih menyisakan keraguan disisi pelaksanaan. Apakah jawaban konsultasi pengadaan pada website LKPP dapat dijadikan dasar penggunaan SK Menkes tentang harga obat pemerintah tahun 2012?

Berdasarkan kondisi ini maka untuk menghindari bencana ketiadaan obat-obatan di gudang obat pemerintah yang ujungnya berdampak pada terhambatnya pelayanan kesehatan masyarakat, menurut saya langkah teknis yang dapat dilakukan oleh pihak pengadaan adalah mengklasifikasikan kebutuhan obat yang tidak terdapat dalam e-Catalog ke dalam kategori berikut:

  1. Obat Generik yang sifatnya mendesak untuk keselamatan masyarakat dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan negosiasi teknis dan harga (Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Pasal 38 ayat 4 a3, penunjukkan langsung dapat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera), kepada pabrikan atau distributor resmi dari pabrikan tersebut. Sebagai patokan HPS dapat digunakan Harga yang tertuang pada SK Menkes 2012. Sebagai catatan penetapan Keadaan Tertentu (Kebutuhan Mendesak) ini sebaiknya ditetapkan oleh pihak yang berwenang menetapkan keadaan tertentu yaitu Kepala Daerah/Menteri.
  2. Obat-obatan yang sifatnya tidak mendesak dilaksanakan melalui pelelangan umum/sederhana dengan menggunakan Pelelangan Itemize seperti yang dilakukan LKPP untuk e-Catalog. Contoh dokumen dapat dilihat disini. Sebagai salah satu patokan HPS dapat digunakan Harga yang tertuang pada SK Menkes 2012.

Setidaknya demikian yang dapat saya tawarkan kepada teman-teman yang kini berada dipersimpangan antara desakan kebutuhan obat-obatan dan ketatnya pengawasan, bahkan cenderung protektifnya pemeriksaan, terhadap proses pengadaan akhir-akhir ini.

Sebagai salah satu entitas pengadaan barang/jasa saya turut menyampaikan kepada pihak yang berwenang, Kementerian Kesehatan dan LKPP, bahwa alangkah eloknya kalau segera dikeluarkan kebijakan yang tegas dan jelas terkait pengadaan obat ini.

Print Friendly, PDF & Email

24 thoughts on “Pengadaan Obat Haruskah e-Catalog?

  1. Assalamualaikum..
    Menarik memang pembahasan tentang obat.. saya punya kasus yg ingin sy mintakan pendapatnya. Jika tersedia pagu utk pengadaan obat sebesar 30jt, dmn sebagian obat ada dlm dftar e-katalog, dan sebagian lainnya tdk msk dlm dftar e-katalog maupun permenkes sblumnya (obat non generik), bgmn penyusunan hpsnya? apakah semua harga obat berdasarkan survei harga pasar, ato ttp mengacu pd e-katalog?

    1. Sebaiknya dipisahkan antara yang tercantum dalam ecatalog dengan yang tidak.. utk yang ecatalog lakukan epurchasing obat sesuai sistem, untuk yang tidak lakukan pengadaan langsung dgn HPS sesuai harga pasar…

  2. Sampai seperti itukah Perpres tentang pengadadaan barang/jasa, siapakah yang harus didahulukan : 1. Masyarakat selamat dari “kematian”, oleh karenanya harus segera diselamatkan dengan cara disediakan obat atau 2. PPK selamat dari dugaan penyalahgunaan wewenang yang yang berdampak dugaan Tindak Pidana Korupsi. dengan cara menunggu regulasi yang jadi pijakan/dasar perbuatan administrasi negara/birokrasi.

  3. bagimana obat untuk pasien umum ?
    karena resep dokter bisa berubah setiap saat, hal ini menyulitkan istalasi farmasi untuk melayani resesp krn panitia pengadaan tidak mau segera memesan obat dengan alasan tidak ada dalam e-katalog, atau tidak ada dalam kontrak, atau obat tersebut tidak tercantum dalam formularium nasional/formularium rumah sakit.

    1. Mba Fa: Pengadaan selalu dengan perencanaan untuk keperluan gudang obat yang tidak terdapat dalam ecatalog dapat dilakukan dengan pelelangan dan kontrak harga satuan untuk semua item obat sehingga volume obat hanya berupa perkiraan rencana berdasarkan pengalaman beberapa tahun kebelakang… sehingga jika prediksi volume keliru maka dapat dilakukan perubahan kontrak berdasarkan kebutuhan….

  4. Maap pak apakah pembelian e katalog wajib untuk dana APBN/APBD saja? Apakah diwajibkan juga untuk dana non APBN/APBD?
    Adakah peraturan atau undang2undang-undangnya?
    Terimakasih.

        1. Mba Tetty: Selama lembaga pemerintahan juga menurut saya sih bisa ya dengan menunjuk petugas khusus untuk dimintakan melalui LPSE. Untuk prakteknya silakan dikoordnasikan dengan lpse setempat.

  5. Selamat siang pak Samsul.

    Saya ingin bertanya terkait pengadaan obat dengan sistem e-katalog.
    – Apakah pengadaan obat dgn sistem e-katalog dgn cara manual, bisa disebut sebagai e-katalog.?. karena setahu saya, pengadaan obat tersebut dilakukan secara manual.
    – Jika di apotek pengadaan obat dgn sistem e-katalog dijalankan pada program rujuk balik. apakah jika diluar PRB, pengadaan obatnya tidak disebut sebagai e-katalog?
    – Jika saya ingin mengetahui persentase pengadaan obat yang dilakukan dgn sistem e-katalog. dimanakah data tersebut bisa saya peroleh?

    Mohon informasinya pak,.
    Terimakasih.

    1. Bu Reti: 1. eCatalog hanyalah fasilitasi untuk mempermudah pengadaan tertutama dengan metode ePurchasing. Perpres 4/2015 tegas untuk barang yang ada dikatalog wajib ePurchasing.
      2. Maaf saya tidak menguasai terkait teknis yang disebut SRB, seperti saya jelaskan diatas daftar obat dalam katalog ditujukan untuk ePurchasing.
      3. Untuk mengetahui persentase pengadaan obat dengan sistem ePurchasing silakan cek eMonev LKPP yang terhubung dengan SPSE2…

  6. Asssalamu’alaikum Pak Samsul, Mohon bantuannya ya, saat ini saya sedang melaksanakan e purchasing untuk pengadaan alat kesehatan, saya belum paham dengan tata cara negosiasi khususnya untuk biaya pengiriman dan asuransi. Apa patokan yang dpat saya gunakan untuk melakukan negosiasi harga tersebut. Terimakasih atas bantuannya

  7. Asssalamu’alaikum Pak Samsul,saya ingin bertanya apakah harga barang di e-catalog dapat di jadikan hps dalam pengadaan langsung, bagaimana perhitungan ppn. Terimakasih atas bantuannya

  8. selamat mlam pak samsul, saya mau bertanya :baik e-katalog alkes / obat ada status negosiasi. yang saya tanyakan , apa yang boleh dinegosiasikan ? apakah boleh harga satuan obat/alkes? , apakah hanya ongkos kirim saja ?, apakah boleh secara keseluruhan baik harga satuan/ongkos kirim dan asuransi?…. mengingat terutama untuk penentuan harga satuan adalah pihak LKPP, maka apabila harga satuan bisa di negosiasi apakah akan berdampak buruk baik bagi penyedia maupun non penyedia ?….. terimakasih pak.

    1. Prinsip negosiasi tetap mempertahankan terpenuhinya kebutuhan jadi meski unsur harga, biaya dan teknis bisa dinegosiasikan tetap berpatokan pada prinsip efisien dan efektif. Jika negosiasi berdampak buruk pada terpenuhi kebutuhan menurut sy bukan tujuan negosiasi. Silakan Bapak baca artikel sy tentang segitiga tukang becak

  9. selamat siang pak Ramli, mau bertanya, mengenai waktu atau lamanya kontrak e katalog obat di LKPP yang mempengaruhi penyedia dalam hal memberi jawaban/konfirmasi kepada Pejabat pengadaan/PPK perihal obat2 yang disediakan. Apakah boleh pihak pengguna memutuskn pesanan/ kontrak secara sepihak bila konfirmasi paket sudah sepakat semua namun kepastian keberadaan obat yang dpesan sampai lebih dari 3 bulan?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.