Pengadaan Langsung – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Kam. Agu 16th, 2018

Pengadaan Langsung

Ada banyak pertanyaan yang masuk ke inbox saya baik sms, bbm ataupun email yang menanyakan tentang prosedur pengadaan langsung dibawah Rp.50.000.000,-. Kebijakan penyederhanaan aturan dan tata cara yang menjadi ruh dari pengadaan langsung ternyata justru menjadi topik yang menjadi ‘tidak sederhana’ ditingkat pelaksanaan.

Saya kembali teringat pada artikel Sadar Hukum atau Taat Peraturan, pada tingkat praktis sebuah kebijakan strategis memang tidak bisa dipaksakan untuk dipahami secara hukum-nya atau essensi-nya. Sehingga aturan rinci masih diperlukan, meski sebenarnya ditingkat praktis justru akan menjadi permasalahan tersendiri. Karena aturan rinci selalu berpatokan pada kondisi normal dan ideal pada saat aturan dibuat, sedangkan pada sisi praktek tidak selalu kondisi normal atau ideal.

Untuk itu kembali diingatkan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah berlandaskan pada prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pengadaan langsung Barang Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Bukti perjanjian untuk pengadaan langsung hanya bukti pembelian, kuitansi hingga SPK saja. Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS.

Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian/ kuitansi, penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi. Untuk yang menggunakan SPK apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memang memiliki kompetensi formulir isian kualifikasi juga tidak diwajibkan.

Metode ini dikenal juga dengan preknowledge yaitu pejabat pengadaan cukup menilai kompetensi penyedia berdasarkan pengetahuan awal. Misal untuk pengadaan langsung komputer maka penyedia memiliki toko komputer, tidak perlu memaksa toko untuk mengisi formulir isian kualifikasi.

Perpres 54/2010 pasal 56 ayat 4a menegaskan bahwa proses penilaian kualifikasi untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya tidak dilakukan. Hal ini juga ditegaskan dalam Perka 14/2012 tentang pengadaan langsung barang bahwa penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat tidak dilakukan untuk pengadaan langsung.

Meskipun demikian terkait dengan peraturan perpajakan maka disisi bukti pembayaran pejabat pengadaan dan PPK harus tetap memperhatikan kelengkapan pembayaran seperti bukti pembayaran PPN untuk nilai pembelian diatas Rp.1.000.000,- dan PPH untuk nilai diatas Rp.2.000.000,-. Termasuk juga kewajiban memiliki NPWP bagi pemilik usaha mikro atau NPWP Badan Usaha untuk usaha kecil atau koperasi kecil.

Dokumen pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian/kuitansi menggunakan dokumen pengadaan sederhana seperti yang pernah diatur dalam pasal 3a Perka LKPP Nomor 2 tahun 2011. Isi dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak menggunakan SPK sekurang-kurangnya memuat:

  1. Volume pekerjaan
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Untuk yang memerlukan HPS)
  3. Spesifikasi (teknis).

Contohnya pengadaan kertas maka dokumen berisi informasi kuantitas 100 rim kertas HVS 70 g kualitas baik (SNI) dengan nilai HPS Rp15.000.000,00.

Sebagai tambahan sebaiknya semua proses dibuatkan kertas kerja berisi riwayat proses pengadaan langsung. Format tidak baku terpenting poin-poin proses termaktub didalamnya.

Pemilihan Penyedia Barang dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan dua cara yaitu:

  1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.
  2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan barang yang menggunakan SPK

Berikut tahapan proses pengadaan langsung secara umum:

  1. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung.

Perintah ini dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan rincian paket pekerjaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang nilai paketnya memenuhi syarat untuk dilakukan pengadaan langsung. Misal PPK membuat rekapitulasi paket pekerjaan yang tertuang dalam RUP dalam bentuk tabel paket pekerjaan dengan nilai dibawah 200 juta rupiah. Kemudian tabel ini diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk ditetapkan metode pengadaan dan dilakukan proses. Tabel atau surat perintah minimal berisi Volume pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Untuk yang memerlukan HPS), Spesifikasi (teknis) dan bukti perjanjian yang akan didapatkan.

Dalam menetapkan bukti perjanjian yang didapatkan PPK harus mempertimbangkan ketentuan mekanisme perbendaharaan negara/daerah terkait metode pembayaran disisi keuangan lihat artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian.

  1. Pejabat Pengadaan melakukan kaji ulang atas surat perintah/tabel paket pekerjaan.

Dalam proses kaji ulang ini pejabat pengadaan dapat mengusulkan perubahan spesifikasi, HPS serta bukti perjanjian.

  1. Pejabat Pengadaan menetapkan cara pengadaan langsung.

Pejabat pengadaan menetapkan apakah akan dilakukan pembelian/pembayaran langsung atau permintaan penawaran penyedia.

 Pembelian/ pembayaran langsung

  1. Pejabat Pengadaan dapat mempercayakan proses Pembelian/ pembayaran langsung kepada orang lain untuk barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
    1. Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
    2. Melakukan transaksi;
    3. Menerima barang termasuk kelengkapan sertifikat garansi;
    4. Melakukan pembayaran;
    5. Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
    6. Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;
  2. Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung. Termasuk memperhatikan kelengkapan administratif yang diperlukan dalam proses pembayaran. Seperti kelengkapan perpajakan dan lainnya.
  3. Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK.

 Permintaan penawaran

Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:

  1. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
  2. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. Harga yang dicari adalah harga yang terendah sesuai kualitas yang dibutuhkan dengan memperbandingkan sebanyak-banyaknya sumber informasi yang bisa didapatkan;
  3. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
  4. undangan dilampiri spesifikasi teknis, dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  5. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
  6. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
  7. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
  8. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;
  9. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
    1. nama dan alamat Penyedia;
    2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
    3. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
    4. hasil negosiasi harga (apabila ada);
    5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
    6. tanggal dibuatnya Berita Acara.
    7. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
    8. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:
      1. bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      2. kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
      3. Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Demikian sedikit runtutan proses umum pengadaan langsung yang diambil dari berbagai referensi utamanya Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya, Perka 14/2012 tentang Juknis Perpres 54/2010, peraturan tentang PPH dan PPN serta petunjuk teknis pembayaran. Semoga ini dapat menjadi sedikit gambaran panduan secara praktis.

Print Friendly, PDF & Email

76 thoughts on “Pengadaan Langsung

  1. masih membingungkan..disini disebutkan untk pengadaan langsn dengan bukti pembelian tdk perlu hps..tp dokumen pengadaan sekurang kurangny memuat hps jika diperlukan..ambigu jd nya..harusny tegas aja pa..pakai hps atau tdk..biar tdk ragu..

    1. Tidak ambigu kalau Mas Arief baca lagi karena yang dikecualikan dari pembuatan hps adalah pengadaan langsung barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian.. jadi dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya (Untuk yang memerlukan HPS) saja… Kalau tidak memerlukan kan tidak dibuat maka dari itu saya tambahkan dalam kurung…

    1. Sudah saya bahas diartikel ini pak… bahwa penilaian kualifikasi dapat tidak dilakukan utk pengadaan langsung.. essensinya adalah prakualifikasi namun disederhanakan…

  2. mau tanya pak, gimana kalo pengadaannya di lakukan 2 kali? dari sumber dana yang sama seperti belanja peralatan dan mesin? misalnya 20 juta untuk pengadaan infocus dan laptop bulan ini, bulan berikutnya pengadaan peralatan 10 juta lagi. apa boleh seperti itu?

    1. Kenapa harus dipisah seperti itu? Kalau kebutuhannya sama, jenis barang/jasanya sama penyedianya juga kualifikasi dan klasifikasinya sama mending lakukan pengadaan 1x hemat biaya hemat tenaga..(Efisien) 🙂

  3. Apakah ada hubungannya antara Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda dengan pemilihan calon Penyedia yang diyakini mampu, maksudnya apakah Pejabat memilih salah satu dari dua sumber informasi tersebut yang dirasa paling efisien??

    1. Tidak Pak, karena untuk yang diatas 1 jt PPN tetap dipungut dan diatas 2 jt PPH tetap dipungut pada saat pembayaran… Ini salah satu essensi dari kata langsung.. Pembelian Langsung = Bukti Perjanjian langsung menjadi bukti pembayaran.. ulasannya ada pada artikel Mengupas Kata langsung dalam P54…

  4. Dalam tulisan disebutkan:

    “Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:

    1. nama dan alamat Penyedia;
    2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
    3. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
    4. hasil negosiasi harga (apabila ada);
    5. …..”

    Izin tanya, Pak.
    Apa bedanya “harga hasil negosiasi” dengan “hasil negosiasi harga (apabila ada)”

    1. Harga Hasil negosiasi subyeknya hanya harganya (nominal)… sedangkan hasil negosiasi harga fokus kepada “hasil” yang didapat pada saat negosiasi harga.. hasil negosiasi harga tidak selalu hanya harga namun juga hal-hal terkait harga tersebut seperti ada harga satuan timpang, kemudian metode yang mempengaruhi harga seperti discount dan lainnya…

  5. Mohon penjelasan bagaimana proses pengadaan dibawah 50jt, apa perlu ada pejabat pengadaan sedangkan spj cukup dengan SPB, Kwitansi dan faktur

  6. pejabat pengadaan bisa memerintahkan orang lain untuk pelaksanaan pengadaan untuk barang/jasa yang harga nya sudah pasti atau tidak bisa dinegosiasi, pertanyaan saya apakah ada kriteria barang yang tidak negosiasi itu apa saja, karena saya berencana memberi kuasa ke orang lain (karena berlainan kota sehingga biaya pengadaan lebih efisien) untuk pembelian genset, AC, meja,dan kursi, posisi saya di pontianak, sedangkan barang itu akan dipakai di anak satker (balikpapan dan banjarmasin)

    1. Kriteria barang/jasa yang harganya sudah pasti atau tidak bisa dinegosiasikan dimaksud menurut saya adalah barang/jasa yang sifatnya resiko kecil dimana jumlah penyedia dan barang/jasa tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup kemudian harga terpublikasi dengan luas dalam kisaran yang tidak terlalu jauh. Misal : pengadaan kertas, alat tulis kantor, barang habis pakai dan lainya. Terpenting pengadaan ini bersifat pembelian langsung yang bukti perjanjiannya berupa bukti pembelian atau kuitansi.

      Terkait dengan pembelian yang Bapak maksud meskipun bisa dilakukan dengan pembelian langsung apabila memungkinkan ditunjuk pejabat pengadaan setempat yang bertanggungjawab sehingga akan lebih jelas pertanggungjawabannya.

  7. pengadaan itu harga nya, genset 10 juta, ac 5 juta, meja 3,6 juta dan kursi 2 juta yang bukti perjanjianya kuitansi, dan memang tidak memungkinkan untuk penunjukan pejabat pengadaan, karena KPA hanya penunjuk 1 pejabat pengadaan saja, sedang kan memang barang diperuntukkan untuk di lokasi lain kota semacam anak cabang, yang anak cabang itu hanya terdiri dari 2 pegawai saja. terima kasih atas penjelasanya pak

  8. Pengalaman di tempat kami , pengadaan langsung <50 juta yang mekanismenya beli di toko dan langsung bayar pakai uang persediaan (UP) yang semestinya sederhana, kenyataannya agak ribet karena harus melalui mekanisme LS. Misalnya, kami beli barang Laptop 3 unit senilai 26 juta…, harus ada rekanan yang memberi penawaran, setelah itu pejabat pengadaan mengeluarkan Surat penetapan harga, harga sesudah negosiasi, kemudian sampai di PPK, PPK mengeluarkan Surat pesanan. Setelah surat pesanan keluar , bikin lagi nota pesanan, baru bisa dapat barangnya via penyedia. Setelah barang sudah ada, bikin lagi berita acara pemeriksaan barang yg dibuat oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, BA Penerimaan barang oleh penyimpan barang. Setelah itu sampai di PPK, PPK membuat BA Penerimaan barang, BA penyerahan barang,BA pembayaran. Setelah itu, semua dokumen tsb di FC 6 rangkap. Akibatnya, dalam suatu proses pengadaan barang langsung yang nilainya sekecil apapun, menghabiskan kurang lebih setengah rim kertas HVS.

    1. Fenomena ini memang banyak terjadi di daerah Pak, karena daerah masih menggunakan Sisdur bahwa aset harus menggunakan LS.. inilah yang harus didorong dirubah mengikuti Perdirjen 190 pada APBN.. yang menegaskan bahwa segala macam belanja termasuk belanja modal s/d 50jt dapat menggunakan UP…

  9. Untuk pengadaan langsung, barang senilai 100 – 200 jt, dalam hal penetapan penyedia/rekanan, apakah diharuskan yang sudah punya pengalaman serupa? atau bisakah penyedia/rekanan belum berpengalaman/baru? makasih

  10. Kalau pengadaan jasa konsultansi dibawah 10 jt kalau menggunakan pihak ke tiga/ konsultan apakah harus dengan SPK atau cukup dengan bukti surat pesanan dan bukti pembayaran kwitansi pak? Mohon pencerahannya…
    Terima kasih….

  11. bagaimana menetapkan tanggal dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, BA Pemeriksaan Barang, BA Pemeriksaan hasil pekerjaan, dan BA pembayaran?

      1. Ass Pak Samsul. mohon infonya.. bagaimana tahapan untuk pengadaan pakaian dinas dana Rp. 18 juta.
        terus perhitungan bagaimana susunan jadwal dan berapa lama masa penjahitannya ?

  12. Tempat kami baru sj diperiksa oleh inspektorat dan dlm pengadaan terdapat catatan bahwa pengadaan dibawah 10 juta tercatat blm ada nota pesan dan faktur pengiriman.
    Apa smua ini memang harus ada di semua pengadaan? Krn kami menganggap nota dan kuitansi dr toko/penyedia sudah cukup sehingga tdk diperlukan lg nota pesan.

  13. Ijin tanya Pak, untuk pengadaan barang (contoh belanja atk kegiatan senilai 2,5 jta) dengan cara pembelian langsung dengan menggunakan uang persediaan apa sja yg mnjadi klengkapan prtanggungjawaban…?? Apakan Nota Pesanan, Kuitansi, Nota Belanja dan Surat Setoran Pajak sdah cukup atau perlu BAST juga…??

  14. Mohon pencerahannya pak terkait dengan pengadaan langsung dengan bukti pembelian, disebutkan bahwa Pejabat Pengadaan dapat mempercayakan proses Pembelian/ pembayaran langsung kepada orang lain untuk barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
    Memesan barang sesuai dengan kebutuhan, apakah dalam proses ini harus ada surat pesanan

    1. Kalau DIPA Kabupaten ada biaya sewa kantor panwas pada 20 kecamatan senilai 22 jt untuk 10 bulan per kecamatan. Bolehkan pelaksanaan pengadaan diserahkan ke kecamatan dan bagaimana prosedurnya, apakah tetap menggunakan pejabat pengadaan, apa saja bukti transaksi dengan pemilik bangunan oleh panwas kecamatan. Mohon pencerahan.

      1. Sebagai tambahan, PPK dan Pejabat Pengadaan ada di Kabupaten, sedangkan di Kecamatan hanya ada Kepala Sekretariat Kecamatan.

        1. Bolehkah biaya sewa rumah kantor tersebut dipecah per 3 bulan, sehingga nilainya hanya 6.600.000 per kecamatan dan uangnya kami serahkan ke kecamatan. Kecamatan hanya membuat kuitansi dengan pemilik rumah tanpa pejabat pengadaan. Atau kalau dibuat per 6 bulan 13.200.000 tiap kecamatan, dapatkah uangnya diserahkan langsung ke kecamatan tanpa menggunakan pejabat pengadaan.

  15. Sy nanya..
    1. bagaimana dikatakan bhw jaminan pelaksanaan itu tidak bs dicairkan oleh pihak penjamin (asuransi)?..
    2. kasus: jika jaminan pelaksanan yg diterbitkan si penjamin misalanya tgl. 21 Okt 2016 berbeda tgl dgn ADD kontrak yang tandatangani pihak penyedia dan PPK misalkan tgl 24 Oktober 2016. sy tanya apa akibatnya jika terjadi demikian. apakah salah atau sudah benar dan siapa yang dirugikan. dan apa bentuk hukum yang harus ditempuh?..tks.

    1. 1. Berarti ada masalah dengan klarifikasi jaminan atau penjaminnya wanprestasi
      2. JIka terjadi perubahan kontrak yang mengakibatkan pada berpengaruhnya masa laku jaminan memang harus diklarifikasi lagi ke penerbit jaminan untuk disesuaikan. Jika tidak ada perubahan yang berdampak pada klausul jaminan mestinya tidak masalah

  16. Ijin tanya pak, di skpd kami ada pengadaan kendaraan dinas senilai 175 jt. ketika dilihat e catalog ternyata tidak ada penyedia yang terdaftar di daerah kami, sampai di propinsi. apakah pengadaan kendaraan dinas tersebut dapat dilakukan dengan pengadaan langsung?. terimakasih

  17. Izin tanya pak… Apakah pengadaan langsung mewajibkan penyedia memiliki siup sesuai dengan spek barang yg di butuhkan misal laptop, printer, apakah penyedia harus memiliki siup perdagangan alat elektronik.. Terima kasih pak

  18. apakah dalam melakukan pengadaan langsung ada kewajiban untuk penawaran dari 3 (tiga) calon penyedia, dimana secara prinsip sebenarnya kita sudah mengetahui batas kewajaran harga serta calon penyedia yang akan kita minta untuk melaksanakan pengadaan tersebut. apakah boleh cukup mengundang 1 (satu) calon penyedia untuk melakukan penawaran tersebut?

    1. Pengadaan langsung tetap dipersaingkan untuk itu harus ada harga pembanding soal harus 1 penawaran atau lebih hanya tentang cara saja. TIdak masalah satu penawaran asal dipastikan sudah dilakukan pembandingan harga dan harga yang didapatkan adalah harga terbaik

  19. Salam pak samsul.

    Saya ingin bertanya. Apakah Badan Hukum Perkumpulan dapat menjadi penyedia jasa konsultansi? terkhusus dengan metode penyedia pengadaan langsung.

    Terima kasih mohon informasinya pak 🙂

  20. Mohon pencerahan.

    Di DPA pengadaan 1 unit printer 2.000.000
    Seperti kita ketahui., di toko manapun harga printer paling mahal 1.000.000 ?
    Secara kasat mata rekanan bakal dapat keuntungan kurang lebih 50%.
    Kalau pakai kwitansi tidak mungkin kita brani ubah harga. Dan bpk atau inspktorat pun. Pasti tau harga printer itu satuannya berapa.
    .
    Pertanyaan saya, apakah pekerjaan ini bakal jadi temuan. Jika jadi temuan apakah rekanannya juga ikut terlibat ? Jika rekanan ikut terlibat jika jadi temuan. Saya bisa menolak pekerjaan itu. Karna saya bisa dibilang belum setahun membuat cv. Jd saya belum tahu apa2..

  21. Mohon Penjelasan…saya Saroni, mohon bantuan bagaimana cara evaluasi teknis (terutama untuk tenaga ahli) untuk jasa konsultansi dengan nilai dibawah 5 juta. jika ada, boleh saya minta format Dok Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi & Form.Excel Evaluasi Penawaran Pengadaan Langsung Jasa Konsultansidi bawah 5 juta @ email : saroni053@gmail.com. Terima kasih pa Samsul Ramli sebelumnya

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.