Wed. Jun 20th, 2018

Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian

    Saat mencoba menyusun “Cara Mudah membaca Peraturan Pengadaan” ada banyak pencerahan yang didapatkan dalam memahami pengadaan barang/jasa yang digadang oleh Perpres 54/2010. Khususnya terkait pengadaan langsung, yang memang sedang menjadi topik hangat sejak dipublish-nya Perpres 70/2012. Satu topik yang menarik adalah keterkaitan metode pengadaan langsung dengan bukti perjanjian.

    Dari beberapa diskusi dengan beberapa teman dari penjuru nusantara ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu.

    Setidaknya ada 4 pasal terkait pengadaan langsung yang relevan dengan materi bahasan kali ini, yaitu :

Pasal 1 ayat 32 menyebutkan Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

    Pasal 39 ayat 1 berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan:

  1. kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Pasal 57 ayat 5 mengurai bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

  1. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Peker¬jaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
  2. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Perlu juga sebagai bahan pertimbangan kita perhatikan pasal 66 ayat 1 bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

    Kalau dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 1 jelas bahwa pengadaan barang/jasa adalah sebuah proses untuk mendapatkan barang/jasa, bukan sebuah proses untuk mendapatkan bukti perjanjian. Tanda bukti perjanjian tertuang dalam pasal 55 ayat 1 terdiri dari bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), dan surat perjanjian.

    Terlebih kalau ditelaah secara seksama bahwa pasal 55 berada dalam hirarki Bagian Ketiga tentang Pemilihan Sistem Pengadaan. Bagian ini terdiri dari 7 paragraf yang masing-masing terdiri dari :

  1. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
  2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
  3. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen
  4. Penetapan Metode Evaluasi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
  5. Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi
  6. Penetapan Jenis Kontrak
  7. Tanda Bukti Perjanjian

Dengan struktur seperti ini jelas bahwa tanda bukti perjanjian bukan merupakan tujuan dari proses pengadaan tapi merupakan bagian dari sistem pengadaan yang dipilih untuk mendapatkan barang/jasa.

Pengadaan langsung sesuai dengan besaran nilainya dapat disandingkan dengan 4 tipe bukti perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari batasan pasal 55 ayat 2 s/d 5 bahwa :

(2)    Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3)    Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4)    SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain¬nya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5)    Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari pemahaman ini maka dapat disimpulkan bahwa korelasi metode pemilihan penyedia tidak bersifat statis terhadap tanda bukti perjanjian. Pengadaan langsung dengan sampai dengan Rp10.000.000,00 dapat disandingkan dengan nota, kuitansi, SPK bahkan surat perjanjian. Pengadaan langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 dapat menggunakan kuitansi, SPK ataupun surat perjanjian, dan seterusnya.

Logika ini tentu juga bisa digunakan sebaliknya. Misal apabila didapatkan sebuah bukti pembelian maka metode pemilihan yang digunakan belum tentu pengadaan langsung. Bisa saja bukti pembelian didapatkan dengan metode pelelangan umum ataupun pelelangan sederhana.

Seperti dituliskan dalam artikel Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box bahwa tujuan awal dari proses pengadaan adalah mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan. Maka dari itu metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kompleksitas barang/jasa yang dicari. The right methode for the right product.

Petunjuk prosedur sangat jelas dalam P54/2010 dan seluruh perubahannya. Mulai dari tetapkan kebutuhan, jenis barang, susun detail spesifikasi, baru kemudian pilih dan tetapkan metode pengadaan yang tepat. Dimulai dari penentuan apakah akan di rencanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri melalui swakelola dan/atau melalui penyedia.

Jika membutuhkan penyedia maka pilih dan tetapkan secara berurut metode pemilihan penyedia, penyampaian dokumen, metode evaluasi, penetapan jenis kontrak hingga tanda bukti perjanjian yang diperlukan.

Ambil contoh untuk barang dengan kriteria operasional, teknologi sederhana, resiko kecil dan/atau dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, kecil dan koperasi kecil kemudian nilainya tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 maka dapat dilakukan pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilaksanakan dengan 2 metode yaitu pembelian langsung dan permintaan penawaran disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pengadaan. Hal ini sudah diulas tuntas pada artikel Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box.

Semoga dengan artikel ini tidak ada lagi pemahaman bahwa pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyedia yang bertujuan mendapatkan tanda bukti perjanjian. Sejatinya metode pemilihan penyedia hingga penggunaan tanda bukti perjanjian adalah untuk mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan.

Print Friendly, PDF & Email

190 thoughts on “Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian

  1. Terkait dengan pembanding, apakah untuk penunjukkan langsung penyedia jasa Konsultansi harus menggunakan pembanding……. mohon aturan yang terkait

  2. Apakah Pengadaan di bawah 50 juta di perlukan Pejabat Pengadaan, dan adakah contoh SPK untuk pengadaan di bawah 50 Juta. thanks…

    1. Pak Rijal: hal ini sudah saya jelaskan dalam artikel pengadaan langsung.. pejabat pengadaan ada utk pengadaan langsung s/d 200jt utk non konsultan jadi tidak ada batasan 0-50 dst… utk SPK formatnya sama…

      1. kalau ada file contoh/hasil proses,evaluasi-penetapan pemenang pengadaan langsung jasa konsultansi atau barang mohon dikirim ke email saya pak? tks

  3. Maaf mas mau nanya, kalau beli ATK sejumlah 3 juta bagaimana bukti spj nya, saya bingung karena di bendahara kan ada pemotongan PPN 10% dan PPH 1,5%, lalu selain kwitansi penutup dan bukti pembelian apakah PPN dan PPH kita mintakan ke penyedia(toko) atau inklut di harga pembelian ATK tersebut, kalau inklud bagaimana cara spj nya dan kalau minta ke toko kebanyakan toko ngak mau memberikan PPN dan PPH dan banyak toko yang tidak memiliki NPWP , terima kasih salam…..

    1. PAk Tugini: maka dari itu sebaiknya pembelian ATK dilakukan untuk kebutuhan 1 tahun sehingga mekanisme Perpajakan tidak menjadi memberatkan. Pihak keuangan tidak akan membayar kalau persyaratan perpajakan tidak terpenuhi.

    2. Selamat siang pak..
      Misalnya kami menyediakan sea rumah 1 tahun. Kemudian karna susahnya cari rumah, kami hanya dapat 1 rumah yang mau disewakan di wilayah yang telah kami tentukan dan pada bulan maret.
      1. Dalam kondisi seperti ini pak, apakah kami boleh meneruskan proses dengan satu rumah saja tanpa perbandingan dengan rumah lain?
      2. Apakah kami boleh membuat sewanya menjadi perbulan karna baru dapat rumah dibulan maret?

      Terimakasih sebelumnya pak..

      1. 1. Jika PA bisa memastikan bahwa hanya lokasi tersebut yang layak dijadikan tempat maka prosesnya penunjukan langsung dengan negosiasi
        2. Sewanya sejak bulan maret sampai desember

  4. Mohon penegasan saja pa Rizal, untuk pengadaan akomodasi/konsumsi diatas 200 juta harus menggunakan panitia kan pa, bukan hanya oleh pejabat pengadaan? Apakah penunjukan langsung bisa ke EO atau harus langsung ke hotel atau penyedia akomodasi lainnya (soalnya ada referensi tapi berbeda pendapat). tks.

    1. Bu Yati: nama saya Samsul ramli 🙂 utk diatas 200jt menggunakan pokja karena sifatnya lelang/seleksi. Penunjukan langsung tentu ke hotel atau penerbangan yang sudah jelas tarif resminya. Jika melalui EO sifatnya pelelangan.

  5. Assalamualaikum. Wah maaf pa Samsul, (saya ingatnya ke tetangga namanya Samsul Rizal panggilannya Rizal… maaf ya pa..) Oya masih terkait dengan akom dan konsumsi, jika hotel yang ditunjuk, kapasitas kelas masih kurang, bisa pake surat dukungan dari hotel yang lain pa ?? oya satu lagi, kalau untuk pengadaan tanah, peraturannya lihat dimana ya? Terimakasih atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Moga Alloh, senantiasa melimpahkan rahmat bagi bapak n keluarga, n terus sharing ilmu….

    1. Bu Yati: ga papa bu maknanya sama 😀 untuk hotel saya belum pernah mengenal mekanisme dukungan ya. Menurut saya karena sifatnya penunjukan langsung bisa saja kontrak dengan dua hotel berbeda untuk satu kegiatan jika keadaan memaksa. Namun demikian disini pentingnya perencanaan sehingga kekurangan kapasitas ini bisa dihindari. Untuk pengadaan tanah bagi pemerintah silakan dipelajari Perpres_Nomor_30_Tahun_2015

  6. Ass. Pak, apa sistem evaluasi yg digunakan untuk pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha sesuai dengan Perpres No.4 th 2015? apa ada contoh format evaluasi pengadaan langsung jasa konsultansi untuk badan usaha sesuai perpres no. 4/2015 pak, sedangkan di perpres 70 masih menggunakan prakualifikasi..

    1. Pak Erik: tetap gunakan yang perpres 70 saja karena ketentuannya tidak diubah oleh Perpres 4/2015. Untuk contoh silakan download pada blog pak rahfanmokoginta.wordpress.com

  7. ass.pak mohon bantuan, bentuk pertanggungjawaban penunjukan langsung pekerjaan pengadaan instalasi air bersih PDAM tanpa SPK. Trims sebelumnya.

  8. assalammu’alaikum pak samsul…dalam pengadaan langsung apakah dibolehkan satu perusahaan mengerjakan dua paket pengawasan yang sejenis? misal ada 2 paket fisik pembangunan jaringan listrik (lelang) yang masing2 memiliki pekerjaan pengawasan (konsultan pengawas) dengan metode Pengadaan Langsung. terima kasih pak…

  9. pak, dikantor saya ada pengadaan sewa laptop 7 unit dengan total anggaran 28 jt. apakah cukup dengan surat perjanjian sewa ato pake SPK?

  10. ass.. di kantor saya ada keg. pengadaan sertifikat halal bagi pelaku ikm dngn pagu Rp. 20 juta. Bgmn bntuk pertanggung jawabannya, apakah cukup kuitansi atau spk. Mohon penjelasannya…

  11. Ass..mohon contoh evaluasi pengadaan langsung jasa konsultan perencanaan dengan SPK…terima kasih sebelumnya atas bantuannya..

  12. Mohon penjelasa tentang kwitansi Pertanggung Jabawaban Pengadaan Langsung Barang Habis Pakai : kondisi saat ini Kwitansi selain PPK dan Bendahara Pengeluaran yang ikut bertandatangan adalah Panitia Penerima Barang/PPHP
    Pertanyaan apakah Pertanggung Jawaban ini sudah sesuai atau belum.

    1. Pak Yohani S: Setau saya utk Bukti Perjanjian yang bertanda tangan cukup PPK saja.. Untuk Bukti Pembayaran mengikut pada aturan pembayaran umumnya PPK dan Bendahara.. jika kemudian ada PPHP menurut saya selama tidak mengakibatkan gangguan pada proses pengadaan dan pembayaran tidak masalah.

  13. mohon pencerahan,, jika ada suatu kantor ingin mengadakan 1 unit lemari arsip, 1 unit meja kerja, dan 3 unit ups, dengan total keseluruhan +/- 15jt…(pembayaran sistem GU)
    1. arsip apa saja yg diperlukan utk pencairannya (cukup dgn bukti pembelian saja atau harus menggunakan kwitansi) ??
    2. apakah perlu dibuatkan HPS nya??
    3. bisakah dibeli langsung oleh kantor tsb tanpa menggunakan C.V / pihak ketiga??

    1. Pak Budi: 1. Boleh Nota, Kuitansi bahkan SPK silakan pilih yang paling mudah didapatkan dan bisa diterima pada bagian pembayaran.
      2. Perlu dibuat HPS
      3. Tidak ada kewajiban harus ke CV karena toko juga penyedia yang sah.

  14. sama hal nya dgn pertanyaan pak budi..
    1.untuk anggaran pengadaan 10 jt, 12jt, 40jt..untuk dokumen pengadaan nya yang bagaimana pak?
    2.apakah boleh untuk anggaran 10jt, 12jt,dan 40 jt dokumen pengadaan hanya terdiri dari nota toko + Kwitansi dari keuangan kantor?
    3.pejabat pengadaan boleh langsung beli toko??
    tolong pak pencerahan….
    trims

    1. Pak Peter:
      1. Boleh pengadaan langsung dapat juga pelelangan pilih mana yang paling efisien.
      2. Sesuaikan dengan batasan nilai yang diatur oleh perpres dan juga ketentuan pihak pembayaran (bendahara/keuangan)
      3. Untuk sistem pembayaran GU pejabat pengadaan bisa langsung melakukan pembayaran atas nama PPK, untuk sistem LS maka pejabat pengadaan hanya melakukan transaksi saja ke penyedia baik toko, badan usaha atau lainnya.

  15. Pagi pak..
    Saya ingin nenanyakan:
    Ruang kantor untuk satu unit teknis akan dilakukan renovasi gedung, karena sudah tidak ada tempat lagi, maka kami yang dapat menampung lagi maka harus menyewa gedung di luar kawasan kantor. Bagaimanakah metode pengadaannya?
    Apa saja persyaratan apabila sewa ruang atau ruko milik perseorangan?

  16. Asslm pak samsul…
    sy ingin menanyakan :
    apakah untuk pemeliharaan gedung berupa perbaikan atap kantor,pengecetan dll yang nilainya kurang dari 10jt harus menggunakan SPK? Mohon pencerahannya pak,terima kasih

      1. Pak, untuk pemeliharaan gedung kantor dilakukan dengan swakelola instansi sendiri dimana tukangnya pake tenaga honor dan bahan lewat penyedia?

  17. mohon informasinya…saya ada item belanja bantuan seragam sekolah senilai 12 juta. bagaimana pertanggungjawabanx? apakah bisa sy belanjakan sendiri dg bukti pembelian berupa nota pembelian dan kwitansi saja? trimakasih

  18. aslkm.pak..
    pak saya mau menanyakan tentang pengadaan buku.
    pak kami mau melakukan pengadaan buku dengan total 194 juta.tetapi setelah kami survey ke beberapa penerbit,ternyata buku yang dibutuhkan tidak bisa disediakan oleh satu penerbit saja. jadi kami mau membeli di beberapa penerbit dengan nilai masing-masing di bawah 50 juta.ini boleh kan pak hanya menggunakan kuitansi? jika di satu penerbit kami mau membeli beberapa buku dengan total 100 juta lebih,tetapi buku yang mau kami beli dengan jenis berbeda dan kode rekening yang berbeda sehingga total masing-masing dibawah lima puluh juta.apakah masih boleh hanya menggunakan kuitansi saja pak? terimakasih jawabannya pak…

    1. Bu Mery: pada dasarnya untuk bukti perjanjian tidak masalah.. hanya saja nanti pada saat pembayaran harus dikoordinasikan dengan pihak bendaharawan baik Bendahara SKPD atau BUD. Logikanya tidak masalah 1 kuitansi pembayaran dilengkapi dengan beberapa kuitansi perjanjian sesuai dengan jumlah atau nilai pembelian.

  19. assalamu Alaikum pak
    di DIPA kami ada Kegiatan Paket Meeting Dalam Kota dengan Rincian Akomodasi dan Konsumsi (Paket Fullboard) Peserta dan Pelatih, dengan anggaran diatas 200 jt yg,secara aturan POKJA yg harus memprosesnya penunjukan langsung itu, tapi POKJA tidak mau memproses penunjukan langsung untuk Konsumsinya, mereka cuman proses Akomodasi, karena blm ada aturan bahwa Konsumsi penunjukan langsung,

    1. Pak Sofyan : kalau dalam paket fullboard tersebut sudah termasuk makan siang dan snack, jadi menurut saya konsumsinya satu kesatuan paket dan bisa dilakukan penunjukan langsung ke hotel. Memang kalau dipisahkan akan ribet dan tidak efisien.

  20. Assalamu’alaikum pak samsul.
    Kalau jasa konsultansi perencanaan / pengawasan nilainya s/d 10 jt, pakai SPK atau Kuitansi? kalau kuitansi apa juga harus ada rincian biaya personil dan non personilnya?
    Terima kasih pak.

  21. Assalamu Alaikum pak symasul mohon penjelasan?
    untuk pengadaan barang/jasa (non modal) dibawah 50 jt (kuitansi) harga pasti dan tetap

    1. Bagaimana contoh/bentuk KUITANSI BUKTI PERJANJIAN?
    dengan SISTEM PEMBAYARAN yang dilakukan adalah LS?
    (pembayaran langsung ke rekening penyedia dan SIFAT PEKERJAANNYA BARANG DULU BARU BAYAR dengan tenggat waktu yang telah diperjanjikan)

    Melihat redaksi kuitansi pada umumnya(TELAH / SUDAH TERIMA DARI) dan dibenturkan dengan sistem pembayaran LS

    2. Apakah tidak terjadi pemahaman bahwa barang tersebut dua kali bayar mengingat redaksi dari kuitansi tersebut?

    karna BUKTI KUITANSI PERJANJIAN dibayar lagi dengan KUITANSI PEMBAYARAN.

    Mohon petunjuk…

    1. Pak Husain: Bukti perjanjian bercerita tentang siapa yang menyerahkan barang dan siapa yang menerima barang… sedang bukti pembayaran bercerita tentang siapa yang membayar dan siapa yang menerima pembayaran. Jadi bukti perjanjian hanya berisi hutang pembayaran yang akan lunas ketika dikeluarkan bukti pembayaran jadi tidak ganda.

  22. Assalamualaikum wr wb,
    Salam kenal Pak Samsul, mudahan mau berkenan menjawab pertanyaan saya.
    Untuk pengadaan jasa konsultan pos bantuan hukum diatas 100 jt menggunakan metode apa ya?

    Trims

    1. Pak Fajar: jika sifatnya tidak direncanakan atau accidental atau keadaan khusus dengan penunjukan langsung. Jika sudah ada dalam perencanaan (DPA atau DIPA) maka seleksi sederhana atau umum

  23. Asalamualikum pak Samsul saya mau nanya nih apakah dalam SPK untuk pengadaan dibawah 20 juta bisa/tidak menyebutkan merek misalnya TV merek bla bla, mohon penjelasannya pak

  24. Assalamualaikum Pak Samsul mohon penjelasan ?
    untuk pengadaan langsung barang barang baik itu elektronik (komputer dll) maupun non elektronik (kaos, makanan dll) dibawah 50 jt apakah diperlukan SPK ? atau hanya cukup dengan kwitansi dan nota pembelian saja. trima kasih semoga bapak berkenan menjawabnya

  25. maaf mau tanya pak samsul, kalau untuk penunjukkan langsung fullboard meeting, misalnya kami merencanakan dalam HPS dan kontrak untuk 200pax namun peserta undangan yang hadir 150pax, apa bisa dibayar hanya 150 pax, pak???kalau bisa berarti disebut dalam kontrak/spk ketentuan kalau akan dibayar sesuai kehadiran peserta atau bagaimana??
    mohon masukkannya pak…tks

    1. Mba wiwin: mestinya sudah diatur melalui jenis kontrak dan tahapan pembayaran. Jadi dengan kontrak harga satuan pembayaran termin berdasarkan progres yang terealisasi. Dan rinciannya harus disepakati dalam kontrak

  26. Pak samsul…jika ada pemeliharaan gedung dengan nilai 5 juta,perjanjiannya cukup menggunakan rab dan kwitansi atau hrd SPK
    .terimakasih

    1. Jefri: Jika kualitas pemeliharaan termasuk jaminan kerja sebaiknya menggunakan SPK, jika pekerjaan sangat sederhana tanpa jaminan kualitas silakan menggunakan kuitansi. Sebaiknya tanyakan kepada pihak pembayaran/bendahara.

  27. Assalamu ‘alaikum. Mohon penjelasannya pak Samsul.. Di kantor saya ada pemeliharaan gedung bangunan dengn pagu pada dipa masing2 58jt (gedung showroom) dan 32 jt (gedung/tmpat parkir), apakh boleh jika kedua pemeliharaan tersebut saya gabung menjadi 1 paket pekerjaan, dengan metode penunjukan langsung (menggunakan SPK) atau manakah metode yang paling cocok menurut Bapak…terimakasih. Salam

  28. Salam Pak Samsul…. bagaimana dengan Jasa Perencanaan dgn nilai 6 jt dan pengawasan 3 juta apakah bukti perjanjiannya menggunakan SPK atau dgn Kwitansi saja,,,, adakah contoh kwitansinya….?

  29. Salam Pak samsul… pagar kantor kami rusak berat ( sudah akan roboh) kami akan melakukan pemeliharaan dengan biaya pemeliharaan, berapa batas harga dikategorikan pemeliharaan atau rehab, …tk pak

    1. Bu Zarina: tergantung pada penilaian teknis, kalo sdh masuk kategori rusak berat menurut saya diganti saja dgn melakukan penghapusan aset kemudian anggarkan baru… nilai tdk bisa dibatasi dan tdk ada dasarnya… coba pelajari juga permenpu 45 2007

  30. Assalamu’alaikum pak samsul.
    Kalau jasa konsultansi perencanaan / pengawasan nilainya 4 – 5,5jt pakai SPK atau Kuitansi? kalau kuitansi apa juga harus ada rincian biaya personil dan non personilnya?
    Terima kasih pak.

  31. Assalamualaikum Bang Ramli.

    Saya ada paket pekerjaan service mesin pompa air untuk air mancur taman, dengan jumlah anggaran setahun Rp 29.000.000. Jika di Bulan ini terjadi kerusakan tiba2 dan tidak dapat di prediksi dengan mengabiskan cuma Rp 23.000.000 apakah bisa tanpa menghabiskan keseluruh anggaran dengan maksud 6.000.000 akan disimpan jika nanti di bulan desember akan terjadi kerusakan lagi. Apakah bisa SPJ cuma kuitansi? apakah harus ada SPK?

    Terima Kasih. Wassalamualaikum.

    1. PAk Anton: ada beberapa metode misal dilakukan secara insidental artinya jika ada kerusakan baru cari penyedia dan pelaksanaan kontrak. Atau bisa juga pilih penyedia dahulu kemudian kontrak selama 1 tahun sedangkan untuk pembayaran disesuaikan dengan perkejadian. Artinya jika rusak maka tidak perlu memilih penyedia lagi cukup perintahkan yang sdh berkontrak untuk mengerjakan kemudian dibayar sesuai biaya perawatan. Silakan pilih mana yang paling efisien dan efektif. Jika sifatnya jangka panjang maka sebaiknya pakai SPK. Jika jangka pendek insidental silakan kuitansi saja

      1. Sama halnya dengan Pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas yah pak…kerusakan tdk dpt diprediksi, jadi kontrak 1 tahun dengan nilai total anggaran sesuai jml kendaraan yg akan diperbaiki…terus surat pesanan disesuaikan dgn BA kerusakan kendaraan yah untuk kendaraan yg akan diperbaiki…jadi tdk perlu ada spek/barang dalam spk yah pak?? terus pekerjaan Pemeliharaan/perbaikan kendaraan masuk pengadaan barang atau pengadaan jasa lainnya pak?? krn dia ada barang jg ada jasanya perbaikan pak??

  32. Selamat siang Pak Samsul, klo untuk pengadaan makan dan minum selama satu tahun dengan nilai diatas 200 juta apakah harus mutlak dilelang lewat Pokja?.
    Di Unit saya ada Kegiatan Makan dan Minum yang terdiri dari 6 Sub Kegiatan yang pelaksanaannya berbeda-beda, ada yang terjadwal dan ada yang tentatif. Apakah mungkin bisa dilakukan pemesanan per pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien? Apa harus dilelang dengan pelaksanaan pekerjaan selama satu tahun? Atau dapat dipecah per Sub Kegiatan?
    Mohon penjelasannya.
    Terima kasih.

  33. Assalamualaikum pak Samsul Ramli…

    saya ada paket : 1. Pengadaan Teknologi Informasi sebesar Rp. 5.000.000,-
    2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 24.000.000,-
    3. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretaraiatan Rp. 90.000.000,-
    paket tersebut dalam satu kegiatan tetapi beda komponen. yang ingin saya tanyakan :
    – apakah paket tersebut bisa digabung mejadi 1 SKP/KONTRAK …??
    – apakah harus ada data pembanding dalam menetukan hps..?
    – apakah dibolehkan kita pecah-pecahkan sesuai dengan pekerjaan masing2 dengan sistem pemayaran GU??

    untun pemeliharaan/perawtan gedung kantor (penggantian plafon dan cat ruangan) dengan pagu sebesar Rp. 50 Juta bagaimana metodenya?? penunjukan langsung dengan spk atau pengadaan langsung dengan spk??

    terima kasih.

  34. pak mau tanya untuk paket fisik 200 jt (PL),apakah pake jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan

  35. Ass,,pak.minta kejelasanya,
    Saya dapat paket pemeliharaan kantor,pengadaan mebelair,dan elektronik.tapi satu kantor,
    Pertanyaan saya pak,
    Dalam 3 Aitem pekerjaan itu bisa digabungkan untuk penagihanya kah,terus pake kuitansi saja,,karna belum ada spk nya.itu dananya udah habis 100jt.gimana itu pak.

  36. Assalamu’alaikum… Maaf Pak Samsul, kaitan dengan SPJ Pemeliharaan Gedung (Ruangan Sekolah) yang bersumber dari BOS apakah sama secara teknis SPJnya dengan dana yang bersumberkan dari RM. Krn jika di RM menggunakan Akun 53 dan dari BOS menggunakan Akun 52. Mohon arahannya terima kasih.

  37. Siang pak..
    Pak kalau kerjasama hotel utk tamu2 pemerintah yg nilainya dibawah 50 jt utk fasilitasi tamu dlm setahun, apalah cukup MoU perjanjian Kerjasama, penagihan berdasarkan jika ada pemakaian hotel saja, dalam hal ini cukup MoU /perjanjian kerjasama atau perlu SPK?

    1. Pada dasarnya untuk hotel dapat dilakukan penunjukan langsung sesuai tarif yang terbuka secara luas jadi tidak perlu MoU pun tidak masalah selama ada SPK per kebutuhan. Namun demikian jika menggunakan MoU dapat menjamin Value for money yang terbaik silakan.

  38. Assalamualaikum…. Mau nanya pak samsul, saya masih bingung dengan bukti spj paket meeting fullboard dibawah 50 juta, apakah boleh hanya kuitansi hotel saja, atau perlu invoice, BAST, SPK, dan yang lainnya…. Mohon pencerahannya. Terima kasih

    1. Sebenarnya sangat tergantung penerimaan bendahara keuangan… tapi standarnya utk fullboard cukup dengan kuitansi dari pihak hotel saja kemudian kuitansi dari bendahara di ttd pihak hotel…

Leave a Reply