Artikel “Pengadaan Kertas itu Strategis” memancing banyak tanggapan berharga. Kritikan, dukungan, masukan bahkan pesimisme menjadi pemacu semangat untuk dapat menawarkan konsep sederhana ini.

    Dari semua tanggapan, yang perlu dipertegas adalah artikel “Pengadaan Kertas itu Strategis” bukan untuk menawarkan pendirian pabrik kertas ansich, lebih dari itu untuk menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sederhana, kecil dan tidak strategis akan menjadi strategis ketika dikonsolidasikan.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sekecil apapun nilainya amatlah berharga. Walah hanya satu rupiah saja yang kita ambil dari APBN/D, harus dipertanggungjawabkan nilai manfaatnya. Ini bukan masalah berapa harga yang kita hemat, tapi berapa biaya yang bisa kita efisienkan (silakan lihat artikel : Pembangunan terjebak harga). Sejatinya sumber dana itu dari pajak dan pajak itu berasal dari uang rakyat yang harus kembali untuk kesejahteraan rakyat. Utopis memang, tapi itulah seharusnya.

Strategis Untuk Kelestarian Hutan

Dari sebuah ide sederhana mengalir masukan yang tidak bisa dianggap sederhana. Ide tentang kertas dan pabrik kertas diperdalam menjadi kertas dan pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Sentilan sederhana namun berharga, “Setuju pengadaan kertas strategis, tapi lebih strategis hutannya”. Ya, sangat sepakat! Betapa kondisi hutan kita menjadi sangat kritis karena selama ini kita tidak peduli tentang hal-hal kecil yang menggerus hutan. Kertas salah satunya!

Bahan baku kertas berasal dari Pulp. Pulp berasal dari serat kayu maupun non kayu. Sebagian besar pulp Indonesia berasal dari kayu. Mengutip data yang dikemukakan E.G. Togu Manurung dan Hendrikus H. Sukaria dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Dalam artikel “Industri Pulp Dan Kertas: Ancaman Baru Terhadap Hutan Alam Indonesia”, mereka menulis bila untuk menghasilkan 1 ton pulp diperlukan 4,5 m3 kayu bulat, maka dengan kapasitas 5.295.600 ton pada tahun 1999 industri pulp Indonesia memerlukan 24 juta m3 kayu bulat. Dengan asumsi potensi kayu bulat pada areal hutan konversi rata-rata 80 m3 per hektar, maka demi memenuhi kebutuhan bahan baku pulp, harus ditebang sekitar 300.000 ha hutan alam. Angka ini akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kapasitas industri pulp dan kertas.

Dengan kenyataan ini masihkah kita menyangsikan bahwa pengadaan kertas itu strategis? Kondisi hutan yang sangat strategis bagi kehidupan terkena dampak negatif dari pandangan bahwa pengadaan kertas itu remeh temeh dan tidak perlu di urus dengan serius oleh pemerintah. Pandangan soal skala produksi kertas itu urusan sektor privat saja nyata sangatlah keliru. Pemerintah harus turun tangan mengelola hutan. Melalui pengadaan kertas salah satunya.

Disisi pengadaan barang/jasa pemerintah Perpres 54/2010 sudah concern dengan hal ini. 13 kebijakan yang dirumuskan dalam Perpres 54/2010 memiliki fungsi strategis yang sangat besar baik secara sendiri maupun bersama-sama. Ada goal yang lebih dari sekedar panduan praktis terkait implementasi prinsip-prinsip pengadaan disana. Salah satu kebijakan merumuskan perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

Bagaimana implementasinya kemudian dikaitkan dengan pengadaan kertas? Bahan yang dikirimkan salah seorang senior trainer terkait rekomendasi penggandaan dan kertas cetakan dari Green Public Procurement (GPP) Eropa, menjadi salah satu jawabannya.

Demand terhadap kertas sampai kapanpun akan tetap ada, untuk Asia saja prediksi kebutuhan kertas 6,7 juta ton pada 2014. Tumbuhnya industri kertas tidak mungkin dihambat tapi mungkin untuk dikendalikan dengan lebih baik. GPP Eropa merekomendasikan bahwa kedepan konsumsi kertas harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, menggunakan kertas yang bahan bakunya tidak berasal dari hutan alam. Kedua, memanfaatkan bahan daur ulang. Dan ketiga harus bebas dari bahan kimia pemutih atau Chlorine yang membahayakan lingkungan dan manusia. Kriteria ini menjadi persyaratan utama dalam pengadaan publik, termasuk Indonesia mestinya.

Apakah kebijakan ini lantas akan menekan pertumbuhan industri kertas? Justru sebaliknya apabila kebijakan ini diterapkan, maka industri mau tidak mau akan mengikuti. Mereka dipaksa beralih pada bahan baku hutan non alam seperti Hutan Tanaman Industri. Sebagai catatan 5 s/d 10 tahun kedepan kebijakan ini akan diterapkan secara internasional.

Dari sisi demand ini merupakan peluang besar bagi Indonesia. Lahan yang potensial untuk mengembangkan hutan produksi tersedia berlimpah. Saatnya Indonesia mengambil peran membangun industri kertas yang ramah lingkungan, disaat masih banyak industri diluar negeri terjebak pada pemanfaatan hutan alam.

Salah satu penghambat suksesnya program Hutan Tanaman Industri, selain dari sisi perencanaan dan implementasi, juga akibat tidak diperhatikannya unsur-unsur pelestarian lingkungan dalam proses pengadaan. Karena pengadaan kertas dianggap kecil dan rutin untuk apa memperhatikan soal eco label, recycle, elementary Chlorine Free dan lainnya. Mimpinya adalah: hutan alam tetap lestari, industri kertas tetap tumbuh dan hutan produksi semakin luas dan menguntungkan.

Strategis Untuk Usaha Kecil

Ketika kebijakan peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa dibuat dan dimasukkan kedalam salah satu dari 13 kebijakan pengadaan barang/jasa Perpres 54/2010, tentu ada goals besar disana.

Undang-Undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jelas menyebutkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Kalau boleh disimpulkan maka kemadirian atau konsep pemberdayaan yang sebenarnya ingin dicapai. Ibarat kata pepatah, memberikan pancing akan lebih bermanfaat daripada memberikan ikan. Namun sayangnya ditingkat implementasi sering tak disadari bahwa memang yang diberi pancing tapi sekaligus kolam berisi ikan yang sengaja dibuat lapar. Dengan begini ikan dapat dipancing dengan mudah dan pasti akan berhasil. Ini sama persis seperti case pengadaan kertas dengan pembelian langsung yang digambarkan pada artikel terdahulu.

Pancing itu adalah kebijakan keberpihakan pada usaha kecil, namun secara taktis kita beri ruang spot buying yang tak terencana dan parsial. Akumulasi dana yang sedemikian besar kurang berasa dan tidak mampu menjadikan pengusaha kecil sebagai driven atau penggerak perekonomian, wabil khusus dalam pengadaan kertas. Akan menjadi menarik kalau nantinya ada penelitian khusus terkait seberapa besar pengadaan kertas pemerintah mampu mendorong kemandiran pengusaha kecil disektor perkertasan sebagai sampel.

Mari kita simulasikan kalau benar-benar consolidated demand pengadaan kertas kita terapkan ditingkat provinsi. Sekali lagi ini hanya simulasi ide yang validitasnya harus diuji melalui sebuah penelitian ilmiah.

Dengan demand kertas HVS tingkat provinsi sebesar 588 ribu rim kemudian harga dasar per rim adalah 34 ribu rupiah, maka total potensi pembelian sekitar 20 milyar rupiah pertahun. Dengan nilai total sebesar ini maka dapat dipastikan kontrak diperuntukkan untuk usaha non kecil.

Dalam identifikasi kebutuhan didapatkan beberapa hal termasuk menjamin kemudahan bagi end user yaitu pemerintah provinsi sampai dengan tingkat kecamatan di kabupaten/kota untuk mendapatkan kertas. Untuk memenuhi hal ini maka penyedia akan dan harus mempunyai jaringan distribusi yang menjangkau sampai ke kecamatan. Kemudian pola distribusi ditentukan bahwa penyedia bekerjasama dengan pengusaha kecil ditingkat kecamatan, bahkan mungkin ditingkat desa.

Tentu pola kemitraan ini sudah dikenal dalam kebijakan pengadaan barang/jasa impor. Pada pasal 96 ayat 10 disebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri. Pasal 100 ayat 5 pun tegas menyebutkan Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.

Benefit yang didapatkan dari pola kemitraan ini, khususnya pengadaan kertas, adalah peningkatan kapabilitas usaha kecil yang menjadi mitra. Lead firm melalui kontrak yang terbentuk akan membentuk mitra menjadi usaha kecil yang kompeten dari sisi distribusi, service dan logistik. Tidak menutup kemungkinan mitra usaha mendapatkan pelatihan dari lead firm dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

Ingat ketika posisi pembeli sangat strategis dan sangat menarik bagi penyedia maka hanya ada dua kemungkinan yang terjadi penyedia akan berada dikotak develop atau core dalam matrik krajilc box (artikel: Barang/Jasa dan Penyedia). Dalam posisi ini pembelia/user akan memegang peranan dalam mencapai Value for Money (VFM).

Bila dicermati lebih dalam Perpres 54/2010 justru menawarkan konsep kemitraan sebagai solusi terhadap keberpihakan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, koperasi kecil, usaha dalam negeri dan produk dalam negeri.

Dari dua poin argumen tentang betapa strategisnya pengadaan kertas dalam artikel ini, ada satu benang merah yang dapat kita tarik. Yaitu bahwa 13 kebijakan yang tertuang dalam Perpres 54/2010 merupakan strategi besar yang coba ditawarkan dalam mencapai visi pengadaan barang/jasa yaitu kesejahteraan rakyat. Tinggal bagaimana entitas pengadaan barang/jasa pemerintah memanfaatkan senjata ini bagi sebesar-besarnya kepentingan publik atau rakyat. Semoga kerja kita bermakna.

Print Friendly