Untuk mengisi jadwal updating blog kayanya menarik juga membahas tentang pemberlakukan Perpres 54/2010, sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara khusus atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum.

    Membahas soal ini memang agak ndrawasi atau bikin keder buat saya pribadi. Maklum pembahsan akan sangat menyerempet tata laksana keuangan negara yang terus terang dari sisi aturan sangat rigid/rinci. Ya iyalah namanya juga mengelola uang kalau tidak rinci bakal berbahaya, apalagi uang negara. Semoga pembahasan kali ini bisa ringan dan tetap akuntabel. Aamiin.

    Mengingat pengadaan barang/jasa adalah bagian dari pelaksanaan belanja negara, maka mau tidak mau tidak akan terlepas dari tata aturan pengelolaan keuangan negara secara umum. Untuk itu yang perlu dibahas awal adalah tentang perjalanan sumber anggaran yang didapatkan PDAM.


    Pasal 2 Perpres 54/2010 tersebut menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk investasi pada BHMN dan BUMN/D yang dananya bersumber dari APBN/D baik sebagian atau seluruhnya wajib menggunakan aturan Perpres 54/2010.

    Klausul pasal ini kemudian menimbulkan pemahaman bahwa pengadaan barang/jasa di PDAM adalah wajib menggunakan Perpres 54/2010 dan seluruh turunannya, karena sumber anggaran PDAM umumnya sebagian/seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah (PMD).

    Dalam membangun kerangka pemahaman atas pasal ini kita urai beberapa kata kuncinya.

  1. Pengadaan Barang/Jasa
  2. Untuk Investasi
  3. Sumber APBN/D

Definisi pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada pasal 1 angka 1 Perpres 54/2010 yaitu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Kalimat pengadaan barang/jasa pada pasal 2 ayat 1 huruf b mengacu pada proses belanja. Artinya proses belanja barang/jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan K/L/D/I.

Untuk investasi dapat kita gunakan definisi Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005) pasal 1 angka 65 yang menyebutkan bahwa Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penekanan investasi pada pasal ini adalah terkait penggunaan aset.

Terkait sumber APBN/D menurut saya tidak perlu dijabarkan lagi karena jelas intinya sumber belanja dan/atau pembiayaan bersumber dari APBN/D baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian jika kita simpulkan yang dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf b adalah belanja aset (barang/jasa) pemerintah untuk digunakan di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Dimana pembiayaan untuk mendapatkan aset tersebut bersumber dari APBN/D.

Pasal ini tidak mengatur tata cara PDAM melaksanakan pengadaan barang/jasa. Tetapi mengatur K/L/D/I dalam mengadakan barang/jasa yang nantinya diserahkan pemanfaatannya kepada PDAM. Term utamanya investasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Contoh: Pengadaan jaringan air bersih oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang notabene adalah belanja APBD. Kemudian pengelolaan asetnya diserahkan kepada PDAM. Untuk hal ini proses pengadaannya wajib mengacu pada Perpres 54/2010. Titik poinnya adalah dana tersebut tertuang dalam anggaran belanja pemerintah daerah (DPA) bukan PDAM.

Kekayaan Lain yang Dipisahkan

Bahwa PDAM mendapatkan suntikan dana dari APBD adalah benar! Namun suntikan dana ini berupa penyertaan modal. Penyertaan modal, kalau dilihat dalam PP 58/2005 pasal 28, masuk dalam pembiayaan bukan belanja. Dana penyertaan masuk dahulu ke dalam neraca PDAM untuk diakumulasikan sebagai Modal. Total modal ini kemudian didistribusikan kedalam kebutuhan belanja. Dengan demikian penyertaan modal tadi telah berbaur membentuk total modal.

Ketika menjadi anggaran belanja maka sudah tidak lagi bisa diurai sebagai dana APBD. Maka dari itu muncul istilah kekayaan lain yang dipisahkan. Meskipun disebut sebagai kekayaan lain yang dipisahkan bukan berarti penyertaan modal ke PDAM tidak termasuk Keuangan Daerah/Negara. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013 atas Uji Materiil UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Kekayaan Negara yang Dipisahkan adalah tetap bagian dari Keuangan Negara sebagaimana disebutkan UU 17/2003 pasal 2 huruf g dan huruf i.

Pengadaan Barang/Jasa di PDAM

Lalu bagaimana cara PDAM melaksanakan barang/jasa? Sesuai dengan sifatnya PDAM adalah badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD identik dengan BUMN. Untuk itu berlaku ketentuan Pasal 99, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa :

  1. “Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barnag dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri;
  3. Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi“.

Atas dasar perintah melalui Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dikeluarkanlah Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Permen BUMN ini memerintahkan Direksi BUMN untuk mengeluarkan pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungannya. Maka selayaknya BUMN Direksi PDAM pun dapat mengeluarkan pengaturan untuk itu.

Sejauh ini masih banyak PDAM yang belum berani menyusun peraturan direksi terkait pengadaan barang/jasa. Hal ini dikarenakan ketakutan atau ketidakmampuan untuk menyusun satu regulasi yang dapat mengakomodir denyut korporasi yang bersifat private. Tentu private akan sangat berbeda dengan pengadaan publik. Jika menggunakan Perpres 54/2010 akan banyak kendala yang ditemui, terutama soal fleksibilitas dan responsibilitas menanggulangi tantangan pelayanan. Terpenting adalah prinsip efisien dan transparan tetap diutamakan.

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan PDAM

Jika proses pengadaan barang/jasa di PDAM boleh diatur secara mandiri apakah proses pemeriksaan keuangan PDAM tidak menjadi bahan pemeriksaan APIP atau pengawasan Badan Pengawas Keuangan (BPK)? Tentu saja jawabannya tetap menjadi wewenang APIP dan atau BPK. Ingat Kekayaan Lain yang dipisahkan menurut MK adalah bagian dari Keuangan Negara.

Namun demikian pada putusan Mahkamah Konstitusi 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa kekayaan lain yang dipisahkan tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian, paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgement rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha (business judgment rules).

Dengan demikian APIP/BPK tetap berwenang melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan terhadap laporan keuangan PDAM terkait kekayaan lain yang dipisahkan. Namun dalam tata cara dan konsepnya mengikuti paradigma bisnis/private.

Bagaimana jika PDAM tidak menyusun aturan Direksi sendiri untuk pengadaan barang/jasanya? Jika demikian maka dalam prinsip pemeriksaan tetap akan mengacu pada tata aturan yang lebih tinggi. Dengan demikian untuk PDAM yang tidak menyusun peraturan pengadaan barang/jasa mandiri mau tidak mau mengacu pada Perpres 54/2010 dan seluruh turunannya.

Demikian sedikit ulasan tentang pengadaan barang/jasa di PDAM, semoga bermanfaat dan dapat menjadi diskusi lebih lanjut untuk penyempurnaan. Wallahualambissawab.

Print Friendly