Keterlambatan diakhir tahun dalam ruang lingkup masalah pengadaan memerlukan solusi akhir tahun. Solusi akhir tahun membawa implikasi yang mendalam terhadap pasal-pasal yang membahas kontrak dan pelaksnaan kontrak di Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Termasuk juga kaitannya dengan Pasal 93 dan 120 yang membuka diskusi tentang kesempatan ‘terlambat’ dan denda keterlambatan.

    Terbersit pemikiran dalam struktur perundang-undangan sebenarnya pengadaan ini berada diranah mana? P54/2010 jelas menegaskan dalam salah satu konsideran mengingat menyebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU 1/2004 ini tentu saja merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa Perpres 54/2010 adalah juga anak kandung dari UU 17/2003.

 

Anggaran vs Barang

    UU 17/2003 membagi pengelolaan keuangan negara kedalam 2 domain besar yaitu penggunaan anggaran dan penggunaan barang. Seperti salah satunya tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf b. bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menguasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

    Untuk pemerintah daerah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b dengan kalimat yang kurang lebih sama bahwa kepala pemerintahan daerah menguasakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan oleh Kepala Negara kepada kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

    Hal ini kemudian di kristalisasi pada pasal 1 ayat 12 dan 13 UU 1/2004. Ayat 12 berbunyi Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Ayat 13 mengatakan bahwa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

Administratif vs Kinerja

    Kalau kemudian kita tengok sebentar prinsip pemeriksaan keuangan daerah. Maka dapat kita temukan hal menarik pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disini dijelaskan bahwa yang berwenang memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Dalam menjalankan tugas pemeriksaan BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 17/2003. Kemudian berdasarkan itu jenis pemeriksaan yang diamanatkan oleh UU 15/2004 pasal 4 adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

    Pada bagian penjelaskan diurai tentang wewenang tersebut :

  1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
  2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

    Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

  3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Poin 1 dan 2 sangat erat hubungannya dengan bahasan kali ini. Seperti diungkap pada alenia kedua, bahwa memang Perpres 54/2010 adalah anak kandung dari UU 17/2003. Yang perlu dijawab adalah ruang lingkup Perpres 54/2010 berada diranah yang mana.

Dari runtutan pasal 1 ayat 1 s/d 3 Perpres 54/2010 sudahlah sangat jelas pengadaan barang/jasa memenuhi amanat penggunaan anggaran dalam rangka menyediakan barang/jasa bagi pengguna barang milik Negara/Daerah. Pasal 1 ayat 3 berbunyi Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.

Hirarki 42 ayat pada pasal 1 Perpres 54/2010 secara eksplisit menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa tidak kalah penting dibandingkan penganggaran atau penggunaan anggaran. Karena sejatinya anggaran adalah sebab dan barang/jasa adalah akibat. Anggaran adalah input dan barang/jasa adalah output. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam ranah pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Meskipun saling berkaitan namun wilayah pertanggunjawabannya dibedakan antara penggunaan anggaran dan penggunaan barang.

Ini yang dimaksud oleh UU 15/2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan sisi administratif pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Sisi pertanggungjawaban penggunaan keuangan diklasifikasikan sebagai kinerja.

Kinerja dinilai dari sejauh mana penggunaan anggaran mampu memenuhi asas ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Klop lah sudah dengan 7 prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel seperti tertuang pada pasal 5 Perpres 54/2010.

Secara teknis kemudian upaya pencapaian prinsip pengadaan disusun dalam seluruh tahapan pengadaan sejak perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Pasal 1 ayat 1).

Sehingga ranah Perpres 54/2010 dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Negara berada diwilayah pengguna barang. Ditinjau dari sisi pemeriksaan keuangan pengadaan barang/jasa selain bertanggungjawab dari sisi administrasi juga sisi pencapaian kinerja dinilai melalui pemenuhan asas ekonomis dan efisien serta efektifitas.

Print Friendly