Penawaran kurang dari 3, Negosiasi atau Evaluasi? – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Kam. Agu 16th, 2018

Penawaran kurang dari 3, Negosiasi atau Evaluasi?

    012615_0201_SerialPerpr1.jpgPerdebatan ini muncul setelah Perpres 4/2015 mengubah pasal 109 ayat 7 huruf c bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. Ternyata pasal ini dipahami berbeda antar pelaksana pengadaan. Setidaknya ada dua pendapat utama yaitu:

  1. Jika penawaran kurang dari 3 maka setelah dilakukan proses evaluasi sampai ditemukan penawaran yang memenuhi syarat baru dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.
  2. Jika penawaran kurang dari 3 maka dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya tanpa dilakukan evaluasi penawaran karena secara teknis dan harga akan bisa dilengkapi pada saat negosiasi.

Untuk mencoba mencari jawaban atas hal ini saya mencoba mengurai kalimat pasal 109 ayat 7 huruf c. Setidaknya ada tiga bagian utama dari kalimat ini yaitu :

  1. Kondisi; penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta.
  2. Tindakan; pemilihan penyedia
  3. Tindakan; negosiasi teknis dan harga/biaya

Dari runutan bagian ini maka dapat dipahami bahwa ketika terjadi kondisi penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta ada dua tindakan yang dilakukan adalah proses pemilihan penyedia tetap berjalan untuk kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya (negosiasi).

Atas dasar apa dibedakan antara tindakan pemilihan penyedia dengan negosiasi teknis dan harga/biaya? Penjelasannya sederhana yaitu ketika kondisi normal artinya penawaran yang masuk lebih dari 3 peserta maka proses pemilihan tidak dilanjutkan dengan negosiasi. Ini bisa dilihat, salah satunya, dari pasal 36 dan 37 ayat 4 bahwa dalam Pelelangan Umum, Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Bagaimana tahapan proses pelelangan dalam kondisi normal? Tentu kita bisa lihat Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010), Bagian Kelima Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Untuk pelelangan, proses evaluasi penawaran bahkan evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai tata cara yang umum. Dimana salah satunya dijelaskan pada Pasal 79 ayat (2) Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP156/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Dimana dalam penjelasan disebutkan Postbidding adalah Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Sementara itu dalam tahap evaluasi kualifikasi, karena dalam metode pascakualifikasi isian kualifikasi merupakan bagian dari dokumen penawaran, tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen kualifikasi juga dilarang.

Dari sini jelas bahwa jika kondisi “penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta” maka proses pemilihan yaitu evaluasi dokumen penawaran (administratif, teknis, harga) harus tetap dilakukan. Setelah didapatkan penyedia yang memenuhi syarat minimal dokumen pemilihan barulah dilakukan negosiasi teknis dan biaya/harga.

Apakah proses atau metode ini adalah hal yang baru? Ternyata proses ini bukan hal yang baru dan ada sejak awal Perpres 54/2010. Lihat saja konstruksi Pasal 57 ayat 3 tentang penunjukan langsung non darurat, dimana didalamnya terdapat proses negosiasi teknis dan harga, juga dilakukan setelah evaluasi penawaran. Kemudian pada seleksi konsultan, dimana didalamnya terdapat negosiasi teknis dan biaya/harga, juga dilakukan setelah evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi.

Atas dasar ini saya berkesimpulan bahwa klausul pasal 109 ayat 7 huruf c bukan menafikan evaluasi penawaran atau juga melegalisasi postbidding. Sehingga pemahaman bahwa Jika penawaran kurang dari 3 maka dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya tanpa dilakukan evaluasi penawaran karena secara teknis dan harga akan bisa dilengkapi pada saat negosiasi, adalah tidak tepat secara aturan.

Pada dasarnya proses pelelangan dimana penawaran kurang dari 3 (tiga) tetaplah sebuah pelelangan. Keberadaan tahapan negosiasi teknis dan harga tidak menegasi atau meniadakan substansi pelelangan. Persaingan tetap terjadi pada proses pemilihan dimana didalamnya terdapat tahapan negosiasi. Negosiasi terjadi bukan karena ketiadaan persaingan melainkan karena persaingan/kompetisi tidak terjadi dalam level yang ideal.

Alhamdulillah pemahaman saya ini terkonfirmasi melalui web konsultasi LKPP. Seorang teman dari Bali kebetulan mempertanyakan dan bersedia berbagi. Terimakasih Pak Heri Heri, berikut capture kutipan web konsultasi LKPP tersebut.

Oya saya tambahkan sedikit bahan menjawab pertanyaan kapan negosiasi dilakukan? Jawabannya adalah: dilakukan sebelum evaluasi kualifikasi yaitu setelah evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) atau setelah evaluasi kualifikasi bersamaan dengan pembuktian kualifikasi, tidak menjadi persoalan. Lalu bagaimana dengan kalimat SDP Perka 1/2015 V.1 yang menyebutkan bahwa klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi penawaran? Apakah langkah melakukan negosiasi setelah evaluasi kualifikasi akan melanggar substansi ini? Jawaban saya tidak. Substansinya adalah pilihan mana yang paling efisien dan efektif. Sebagai jawaban mungkin kita bisa mengingat kembali bahwa pada proses pascakualifikasi, kualifikasi atau isian kualifikasi adalah merupakan bagian dari kompetisi. Dengan demikian kualifikasi adalah bagian dari penawaran atau evaluasi kualifikasi substansinya adalah merupakan satu kesatuan dari proses evaluasi penawaran. Artinya tidak dapat disebutkan melanggar ketentuan klarifikasi dan negosiasi bersamaan dengan evaluasi penawaran. Sekarang tinggal tergantung pada klausul dokumen pemilihan yang dibuat sebelum evaluasi kualifikasi atau sesudah.

Demikian sedikit sharing pemikiran dari saya berdasarkan keyakinan terhadap proses yang diatur dalam peraturan dan seluruh pemahaman saya. Semoga bermanfaat.

Print Friendly, PDF & Email

87 thoughts on “Penawaran kurang dari 3, Negosiasi atau Evaluasi?

  1. Pertanyaan selanjutnya..
    Kalo yg memasukan 1 penawaran, kemudian lulus evaluasi lalu nego harga dan teknis
    Kalo yg memasukan 2 penawaran, kemudian 22nya lulus evaluasi,
    Kepada siapa nego nya? Kedua-duanya kah?
    Tahapannya seperti apa? Berapa lama?

    Mohon pendapatnya mas..
    Tetap semangat dan Jaga Kondisi..

    1. Pak Dwi: dari beberapa hasil diskusi sebagian besar teman2 berpendapat dilakukan kepada kedua2nya untuk tahapan saya sudah tuliskan pada artikel lain tentang negosiasi teknis/biaya. Negosiasi adalah proses yang tidak bisa didefinisikan dalam satu atau dua template saja dimensinya luas untuk itu langkah pokja dalam menerapkan negosiasi semaksimal mengacu pada prinsip efisien, efektif dan akuntabel. Kongkritnya patokan awal dasar negosiasi harga adalah harga yang menguntungkan antara harga satuan HPS dan penawaran, untuk teknis teknis yang paling menguntungkan dalam pertimbangan teknis diatas spek teknis minimal yang ditetapkan dalam dokumen.

      Siap terimakasih Pak, sama-sama doanya 🙂

      1. Jika dilakukan negosiasi pada kedua-duanya apa tidak berpotensi konflik Pa? Katakanlah penyedia dengan harga tertinggi pada tahap nego melakukan ‘banting harga’ jauh di bawah harga penyedia terendah setelah dia mengetahui harga penyedia terendah melalui informasi upload harga di pembukaan penawaran pokja. Di satu sisi katakanlah misalnya penyedia dengan harga terendah hanya menurunkan hargaya sedikit pada tahapan negosiasi sehingga otomatis dia kalah di harga pada tahap nego.
        Jika ini terjadi, bisa saja muncul persangkaan ‘persekongkolan’ antara pokja dengan penyedia dengan harga penawaran tertinggi.
        Pasal 109 ayat 7 huruf c ini tidak tegas, terkesan menggantung. Menurut logika saya pribadi, negosiasi seharusnya hanya dilakukan setelah didapatkan pemenang final. Jika dilakukan negosiasi pada kedua penyedia maka secara logika, sudah tidak mengindahkan prinsip persaingan ‘harga’ yang sehat yang aman sudah didapat pada pembukaan penawaran dari kedua penyedia. Lain halnya jika hanya ada satu penyedia yang memasukkan penawaran dimana tidak ada persaiangan harga dengan competitor.

        Mohon pencerahannya…

        1. Pak Rama: Menurut saya kekhawatiran banting harga tersebut tidak terjadi jika metode negonya sama yaitu berdasarkan Harga Satuan HPS dan Harga Satuan Penawaran bukan atas harga diantara atau diluar keduanya… dan yang perlu diingat ketika penawaran kurang dari 3 maka tingkat persaingan memang dianggap tidak ideal disinilah substansi muncul tahapan negosiasi. Harga yang wajar awal (HPS) diperbandingkan dengan Harga Penawaran. Banting-bantingan harga akan terjadi jika proses negosiasi seperti negosiasi dipasar atau warung dimana penyedia dan pedagang saling menawar, sedang ini tidak patokannya jelas perbandingan harga satuan HPS dan Penawaran.

          1. Ijin nimbrung Pak Samsul dan Pak Rama.
            Ini menarik…terutama pernyataan Pak Samsul bahwa,”…metode negonya sama yaitu berdasarkan Harga Satuan HPS dan Harga Satuan Penawaran bukan atas harga diantara atau diluar keduanya…”. Maksudnya diluar keduanya, bagaimana ya, Pak Samsul ?
            Krn menurut saya dasar harga negosiasi pasti diluar harga penawaran kedua2nya, bisa jadi lebih rendah dari penawaran terendah. Sepanjang berdasarkan perhitungan yang wajar dan rasional, tanpa mengabaikan kualitas output barang.
            Atau bagaimana maksudnya, Pak ?
            Tks

          2. Pak Panca Pura: Hemat saya jika Harga Satuan HPS: 500 dan Harga Satuan Penawaran : 600 maka Harga Nego adalah 500. Bukan 550 dst. Karena harga yang paling akuntabel berdasarkan penawaran teknis adalah 500 dan 600.. ini akan menjami negosiasi tidak menjadi liar dan terjadi perang harga. Proses tender sangat berbeda dengan auction.

          3. Misalnya dalam negosiasi teknis dan harga, jika harga satuan hps lebih tinggi dari harga satuan penawaran berarti yg di pakai dlm negosiasi harga adalah harga satuan penawaran ya pak?? Trima kasih

          4. Pak Samsul apakah memungkinkan bagi calon penyedia untuk melakukan negosiasi dengan sistem “subsidi silang”, maksudnya apabila ada harga satuan tawaran yang berada dibawah harga satuan HPS dinaikkah sehingga sama dengan harga satuan HPS sedangkan yang diatas HPS/Timpang dikembalikan kepada harga satuan HPS (tidak untuk semua pekerjaan, sampai tercapai harga yang kompetitif)?

  2. Mau tanya Guru. Kalau pekerjaan konstruksi pascakualifikasi 1 sampul sistem gugur kontrak harga satuan. Yang masuk penawaran pada aplikasi spse hanya 2 peserta. Apa prosesnya tetap dilanjutkan juga..? Mohon pencerahan guru.

  3. HORAS. barusan ini kami dikalahkan oleh pokja (terdiri dari 2 paket untuk 2 lokasi dan dua-duanya dikalahkan dengan alasan yang sama) karena kami tidak mengikuti pembuktian kualifikasi. ketidak-hadiran kami bukanlah suatu yg disengaja, namun kami tidak menerima UNDANGAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. Penawaran kami adalah terendah ke 3 dan ke 4. PERTANYAAN:

    1. Pak Open Nainggolan:Pembuktian kualifikasi klausulnya undangan bukan pengumuman sehingga memang wajib disampaikan secara langsung kepada kontak penyedia. Kedua proses pembuktian masih ada dalam tahap evaluasi sebelum pengumuman sehingga prosesnya memang masih rahasia. Yang patut menjadi perhatian bagi kedua belah pihak baik penyedia maupun pokja adalah kesepakatan jalur kontak yang dapat dihubungi, dan hal ini mestinya sudah tertuang dalam isian kualifikasi mengingat ini adalah lelang elektronik maka komunikasi utama adalah email. Dengan demikian silakan Bapak cek email Bapak apakah memang telah diterima surat undangan atau tidak. Jika tidak diterima maka hal ini adalah faktor kesilapan yang mestinya bisa disampaikan dalam masa sanggah untuk kemudian dilakukan perbaikan proses. Mengingat Bapak adalah penawar terendah ke-3 dan ke-4 maka yg diundang mestinya hanya hingga yang ke-3.

  4. PERTANYAAN: 1. APAKAH POKJA TIDAK WAJIB MENGUPLOAD UNDANGAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI? 2. KAMI MEMBUKA PERPRES TERKAIT DAN PERKA LKPP, NAMUN TIDAK SECARA TEGAS DIKATAKAN HARUS ADA UNDANGAN TERTULIS PEMBUKTIAN KUALIFIKASI BAIK DARI SPSE MAUPUN EMAIL. 3. JIKA KAMI MELAKUKAN SANGGAHAN, DASAR HUKUM APA YANG KAMI PAKAI. MOHON BANTUAN BOS ….

  5. Selamat malam pa samsul ramli, ada hal yang ingin saya tanyakan.
    Dalam hal penawaran yang masuk ada 2, sedangkan yang 1 gugur/tidak lulus evaluasi teknis, jika merujuk pada aturan diatas berati setelah evaluasi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Apa itu berati menghilangkan masa sanggah pa?, ataukah masa sanggah tetap diadakan untuk peserta yang gugur yang akan mengajukan sanggahan?.

    1. PAk Jamal: saya koreksi ya pak. Yang dimaksud perpres dengan negosiasi adalah jika yang memasukkan penawran kurang dari 3 bukan yang lulus evaluasi kurang dari 3. Jadi tidak perlu negosiasi dalam kasus Bapak lanjutkan saja sampai ditemukan minimal 1 penyedia yang memenuhi syarat. Jadi masa sanggah tetap ada.

      1. yang memasukkan penawaran jg kurang dari 3 pa, cuma ada 2 peserta. dari 2 tersebut yang lulus evaluasi cuma 1 peserta, yang 1 tidak lulus karena tidak melewati ambang batas nilai teknis. sy melaksanakan e-seleksi Pascakualifikasi satu file pagu anggaran.

        1. Pak Jamal: Jika ada 2 peserta yang telah memasuki tahap evaluasi penawaran maka menurut saya jadwal atau masa sanggah tetap ada karena bisas saja salah satu penyedia penawar menyampaikan sanggah atas proses evaluasi ataupun lainnya.

          1. Terima kasih banyak pa samsul atas segala masukan dan tanggapannya, semoga hal-hal yang masih kurang penjelasannya di dalam perpres dapat lebih dijelaskan/dijabarkan lagi sehingga ke depannya tidak ada kesalahan administrasi untuk panitia yang beresiko pelanggaran hukum.

  6. slmt siang pak…bgmn kl smp akhir dr jdwal pmsukn dok pnwaran cuma ada 1 peserta yg memasukan dok pnwrn lengkp beserta dok kualifikasinya.ada 2 peserta upload hny sbtas dok kualifikasi saja.apkh proses lelng dllanjutkn dgn proses negosiasi??yg melakukn nego pokja pak y?mohon bantuannya.tgl 7 buln juli masa upload dok pnwrn kami sdh selesai…mohon pencerahan dr bpk…trima kasih

  7. Hal yang menarik nih pak Samsul,,,baru-baru ini kami mendapatkan hal seperti ini,,penawaran yang masuk cuma 1,,,kami evaluasi dl (Adm.,Teknis dan Harga). Namun saat itu kami agak ragu antara Negoisasi Teknis Biaya dan Pembuktian Kualifikasi?? Hal ini coba kami diskusikan dgn teman2 Pokja dan sarannya,,,adalah Setelah Evaluasi Penawaran dilanjutkan dengan Negoisasi Teknis dan Biaya baru setelah itu dilanjutkan ke Pembuktian Kualifikasi. Apakah hal tersebut sudah benar pak??? Mohon penjelasannya,,,terima kasih

    1. Pak Amri: tidak ada yang salah diikuti sesuai dokumen saja… substansinya sama saja kok.. untuk efisien dan efektifnya klarifikasi dan negosiasi dalam hari yang sama namun tahapannya berbeda.. terserah yang mana duluan.. kalrifikasi negosiasi duluan baru pembuktian atau sebaliknya terpenting resultnya sama. Yang jadi masalah jika pada hari yang terpisah ini akan tidak efisien dari pihak penyedia maupun pokja. Apalagi penyedianya jauh diluar kota harus datang dua kali. Untuk itu pada proses dipertimbangkan mana yang paling efisien dan efektif untuk kedua belah pihak.

  8. Malam Pak Samsul, Setalah saya Baca Artikel Juga Pertanyaan Kawan-kawan, Asumsi Saya apakah Negosiasi Hanya berlaku pada harga satuan di atas HPS ? Bagimana dengan Harga satuan penawaran diatas 110% (harga satuan Timpang) apakah harus juga menyesuaikan HPS, di Khawatirkan berdampak pada pekerjaan.

    1. Pak Riza: semoga Bapak telah membaca artikel saya tentang Pernik Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan biaya, dalam artikel tersebut saya menuliskan bahwa : Plan A negosiasi adalah seluruh Harga Satuan Penawaran yang lebih tinggi dari harga Satuan HPS disamakan dengan Harga Satuan HPS. Namun demikian fleksibilitas pilihan negosiasi antara harga satuan hps dan harga satuan penawaran terdapat pada harga satuan yang tidak timpang. Artinya untuk Harga Satuan Penawaran yang lebih tinggi dari harga Satuan HPS dapat saja tidak turun sesuai harga Satuan HPS jika tidak memenuhi klausul Harga Satuan Timpang. Hal ini dengan asumsi bahwa harga satuan penawaran tersebut masih dalam kriteria wajar. Pada kondisi ini Plan B adalah menegosiasikan harga satuan timpang.

  9. Malam pak,maaf pak dari penjelasan dan masukan2 yang ada masih belum jelas bagi saya pak. memang permasalahan negoisasi teknis dan harga / biaya menjadi permasalahan yang muncul pada saat penerapan Pepres 4 / 2015. Dan saya rasa solusinya tidan bisa berdasarkan sharing atau diskusi dengan teman2. Karena hal ini tidak mepunyai dasar hukum. Pemikiran saya kalau hal ini masih menjadi perdebatan, mendingan tidak usah digunakan saja.( Mungkin kalo ada perubahan Pepres 4 bisa diubah atau diperjelaslah) Kerena banyak membingungkan bagi POKJA ULP dalam evaluasi. Pada akhirnya penawaran peserta yang telah lulus sampai dengan evaluasi harga, disetujui saja hanya untuk memenuhi ketetentuan Pepres 4 / 2015. Thanks atas beberapa penjelasan Bapak. Sukses selalu buat Anda.

    1. Pak Engky: saya juga sepakat bahwa kemampuan para pihak dalam memahami, melaksanakan dan memandang negosiasi masih sangat jauh dari ideal sehingga apapaun hasil negosiasi akan selalu menjadi perdebatan. Negosiasi adalah wilayah kebijakan dan kesepakatan sehingga tidak bisa dibuat aturan baku yang sama dan statis sehingga terkait aturannya saya yakin tetap akan jadi pertanyaan. Tentang penghapusan menurut saya juga tidak bisa karena sebelum ini juga peluang negosiasi juga ada misal lelang ulang yang memasukkan penawaran kurang dari 3… penunjukan langsung juga negosiasi… jadi solusinya adalah semua pihak harus memahami bahwa apapun hasil negosiasi selama hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar tata nilai pengadaan maka tidak perlu dipermasalahkan.

  10. slmt siang pak.sy sedang melakukan pengadaan jasa konsultansi prakualifikasi dua sampul dmn yang memasukkan penawaran hanya 2. jadi disini bisa dikatakan bahwa prosesnya sama saja dengan penawaran 3 atau lebih ya pak?krn kan tetap melalui ev teknis dan biaya…shg jika keduanya lulus maka langsung dimenangkan oleh penyedia dg nilai tertinggi, kemudian dilanjutkan masa sanggah, baru klarifikasi dan negosiasi dst
    mohon penjelasannya pak
    terima kasih

  11. met malam pak samsul…kondisi tsb apa jg berlaku u/ seleksi jasa konsulta
    n?cara negosiasi biaya personil tetap berdasarkan bukti setor pajak khan?

  12. malam pak..salam kenal pak..saya telah membaca membaca tulisan bapak dan komentar, permasalahan, pertanyaan dan jawabannya. saya mau sharing aj ni pak dan untuk semua pembaca juga, saya setuju dengan tulisan pada artikel bapak ini, namun yang masih membuat ragu saya dalam melakukan pemilihan dengan kasus “penawaran kurang dari 3 (tiga)” adalah poin yang ada pada SBD LKPP tentang “Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi” poin ini yang membuat adanya dua pendapat muncul sebagaimana tulisan bapak diatas, dan untuk pendapat kedua yaitu : “Jika penawaran kurang dari 3 maka dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya tanpa dilakukan evaluasi penawaran karena secara teknis dan harga akan bisa dilengkapi pada saat negosiasi” hal ini terjadi karena poin yang ada pada SBD diatas. selain itu permasalahan dengan adanya kata Negosiasi Teknis, saya masih kebingungan atas hal ini apa yang harus dilakukan, karena jika dilihat dari tulisan bapak lebih terfokus pada negosiasi biaya saja. jika untuk pengadaan jasa konsultasnsi telah diuraikan dengan jelas namun pada pengadaan jasa konstruksi, barang dan jasa lainnya belum jelas aturannya, dan masih merupakan pemahaman saja tampa ada aturan baku yang mengaturnya. mohon masukan nya pak mengenai hal ini,.. terimakasih, wasalam..

    1. Pak Mujizat: untuk soal kalimat “Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi” pemahaman saya terkonfirmasi melalui jawaban konsultasi LKPP. Evaluasi jelas tahapannya.. Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi. Evaluasi Penawaran terdiri dari adm, teknis, harga. Nah apakah ketika negosiasi dilaksanakan pada masa evaluasi harga (artinya setelah harga diperiksa kemudian memenuhi dilakukan negosiasi) ini tidak memenuhi kalimat “Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi”? Kemudian seperti yang saya ulasa dalam artikel kalimat perpres adalah jika penawaran kurang dari 3 maka proses “PEMILIHAN” dilanjutkan dengan negosiasi. Apa yang disebut dengan “PEMILIHAN” dalam Pelelangan? yaitu proses evaluasi adm penawaran, teknis penawaran dan harga penawaran baru kemudian dilanjutkan, dalam masa evaluasi tersebut, dengan negosiasi.
      Untuk contoh negosiasi teknis yang paling sederhana adalah negosiasi terkait waktu atau masa pelaksanaan. Pokja, atas permintaan atau persetujuan atau pertimbangan PPK, dapat saja meminta penyedia untuk melaksanakan pekerjaan lebih cepat dari yang ditawarkan. Jika dari sisi teknis menurut penyedia dan pihak PPK (tim teknis) langkah percepatan masuk akal dan penyedia bersedia maka inilah yang disebut negosiasi teknis meski harga penawran tidak berubah dalam kontrak.

      1. Terima kasih masukannya pak, saya sependapat dengan bapak karena pemahaman saya sebelum penetapan pemenang proses masih dalam tahap evaluasi dan kla n nego tek dan biaya dilakukan bersamaan pada saat pembuktian kualifikasi (untuk pengadaan selain jasa konsultansi, penunjukan langsung). tanggapan saya atas permasalahan ini mungkin perlu peninjauan kembali terhadap pasal 109 ayat 7 tersebut karena bertentangan dengan pasal 36 dan 37 ayat 4. Dan mungkin untuk pasal 109 ayat 7 tersebut lebih tepatnya dipakai petikan pasal 84 tentang tindak lanjut pelelangan gagal ayat 3 dan 5 “Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang” dihapus. dan menurut saya akan lebih mudah di pahami sehingga tidak muncul pendapat/ pemahaman yang melanggar aturan-aturan dalam pengadaan barang/jasa ini.

        1. Pak Mujizat: Semoga dalam kerangka perbaikan aturan PBJ ke depan sudah tidak ada lagi 2 alam dalam pengadaan yaitu alam elektronik dan alam manual sehingga tidak diperlukan pasal spesialis elektronik seperti pasal 109 🙂

  13. sy mo nanya, apakah hanya 1 penyedia yang memasukka penawaran dalam jadi pemenang, apakah waktu masa sanggah bisa dipersingkat mengingat tidak ada kompetitor dan waktu pelaksanaan

  14. izin bertanya pak…bagaimana dlm hal lelang makan tahanan jika yang mendaftar hanya tiga peserta dan hanya satu yg ad dok.kualifikasi dan penawaran
    apakah lelang dinyatakan gagal..? atau bisa dilanjutkan..
    trims pak

    1. Bu Indrawati: tidak perlu dipermasalahkan soal masa sanggah untuk kasus ini jadi jadwal dibiarkan seadanya, jika PPK tidak keberatan dengan penetapan pemenang dapat diproses sppbj dan seterusnya.

  15. Nanya nih Pak,
    Untuk Jasa Konsultansi pascakualifikasi (seleksi sederhana), kondisinya yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (1 atau 2)
    Sementara dalam dokumen lelang sudah tertera bahwa “jika penawaran yang masuk kurang dari 3, maka lelang dinyatakan gagal”
    Bagaimana dengan kondisi seperti ini pak? apakah di lelang ulang atau dilanjut? Mohon pencerahannya.

  16. Siang pak samsul, saya masih kurang paham masalah pelelangan kurang dari 3 penawar yang bapak tulis diatas, jika penawar kurang dari 3 yaitu 2 penawaran, evaluasi tetap dilakukan sebagai mana mestinya, jika setelah dilakukan evaluasi adm, teknis dan harga, namun ada 1 penyedia yang tidak lulus evaluasi teknis dimana spesifikasi teknis yang ditawarkan lebih rendah dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pada pelelangan sederhana pengadaan barang pascakualifikasi.pertanyaannya :
    1. Apakah negosiasi teknis dan harga tetap dilakukan terhadap kedua penawar tersebut mengingat satu penyedia tidak lulus evaluasi teknis,
    2. Apakah bisa dinegosiasikan spesifikasi teknis yang rendah dari dokumen menjadi sama dengan dokumen, kalau iya apakah itu tidak termasuk post bidding.
    3. Kami dipanitia terdapat 2 pendapat, pertama mengundang ke 2 penyedia tersebut walaupun salah satunya gagal dalam evaluasi teknis mengingat yang memasukkan penawaran kurang dari 3 dan sesuai dengan Perpres 4/2015 mengubah pasal 109 ayat 7 huruf c bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. pendapat yang kedua hanya mengundang 1 penyedia saja yang lulus evaluasi adm, teknis dan harga karena kalau mengundang penyedia yang tidak lulus teknis tadi untuk apa dilakukan evaluasi teknis yang bisa menggugurkan.
    Demikian pak, terimakasih atas penyerahannya,

    1. Pak Herry:
      1. Nego hanya dilakukan pada penyedia yang memenuhi syarat adm,teknis dan harga. Jadi utk yang tidak memenuhi itu tidak lagi dinego karena sudah gugur pada tahap evaluasi.
      2. Tentu tidak
      3. Seperti yang saya uraikan diatas perintah perpres bukan ketika penawaran tidak dilakukan “pemilihan” artinya tunjuk langsung. Kalimatnya Proses “pemilihan” dilanjutkan dengan negosiasi. Jadi proses “pemilihan” dilakukan dulu mulai evaluasi adm, teknis dan harga jika lulus lanjut ke negosiasi. Akan berbeda jika kalimat perpres jika penawaran kurang dari 3 maka dilanjutkan dengan penunjukan langsung tanpa ada kata “pemilihan” sebelumnya. Jadi simpulannya benar undang yang 1 saja karena lulus evaluasi adm,teknis,harga.

      1. Terimakasih banyak atas pencerahaannya pak samsul ramli, sangat membantu. semoga pak samsul selalu dalam lindungan Allah SWT, sukses selalu buat pak samsul dan Pokja seluruh Indonesia,,,

  17. Selamat malam Pak Syamsul Ramli..dalam beberapa hari ini Saya membaca posting ini beserta tanggapan2 yang muncul.
    Baru siang terjadi perdebatan dengan teman2 saya yg juga praktisi PBJ tentang pasal 109 ayat 7 huruf c ini, perdebatan timbul karena dalam pasal 83 ayat 1 huruf b, masih disebutkan jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas termasuk gagal lelang…apa sikap kita mendapati seperti pertentangan (kalau bisa disebutkan kontradiksi) antar pasal.

    1. Pak Eka: jangan hanya baca pasal saja.. tapi naikan perhatikan ke ruang lingkup bab, bagian, paragraph baru pasal… pasal 109 ada pada pembahasan lelang elektronik bukan lelang yg general… silakan baca artikel saya tentang peta pikir perpres 4

  18. Trimkasih..mhon infonya trkait kondisi sebgai berikut: manakala lelang gagal karna 1 pnyedia yg memasukkan pnawaran tidk lolos kualifikasi.,setelah dilakukn lelang ulang trhadap paket tsb kembali pnyedia sebelumnya memasukkan pnawaran dgn mmenuhi persyaratan kualifikasi yg tidak ada saat lelang yg pertama. Info yg kita perlu sehubungan dgn kondisi tersebut apakh ada aturan bahwa penyedia tersebut dianggap tidk lolos kmbali saat memasukkan penawaran pd lelang ulang? Tks..ats infonya

  19. siang pak samsul ramli. mohon pencerahannya dalam e-lelang ada beberapa peserta lelang yang melakukan pendaftaran akan tetapi yang masukan dokumen penaran hanya 1 peserta.. nah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh POKJA adalah melakukan negosiasi atau evaluasi..

  20. Pak, kalo misal nya dalam pembukaan penawaran teknis dan harga, ada berkas tidak lengkap apakah itu dianggap didiskualifikasi. Dan dalam hal apa aja yg membuat didiskualifikasi dalam pendaftaran tender pak. Mohon pencerahan nya pak. Makasih.

    1. Pelajari dokumen pengadaan bagian IKP,LDP dan LDK. IKP bagian pembukaan dokumen penawaran tentan syarat2 kelengkapan penawaran jika syarat yang diwajibkan kurang maka tidak akan dianggap penawaran. Jika penawaran lengkap namun tidak memenuhi syarat maka akan gugur pada tahap evaluasi. Jadi jelas jika berkas yang dipersyaratkan kurang maka gugur.

  21. Salam…
    Mhn pncerahan..
    Ada 2 pnawar yg masuk dan sudah ditahap pembuktian dan nego hrga dan klarifikasi teknis.
    Utk pnawar terndah pertama telah diadakan nego harga,, dan pnawar terendah kedua dilakukan nego hrga juga,, namun pnawar trendah kedua nilai pnawarannya mnjadi dibawah dari nilai hasil nego pnyedia trendah pertama…
    Utk keadaan tsb, pokja memilih yang mana…
    Apakah pada pnawar trendah 1 atau pnawar trendah 2.

  22. Salam Pak Samsul.

    Mohon maaf, Pak, kasus lama saya ungkit lagi.

    Dimana bisa kita lihat aturan nego itu terhadap kedua penawaran yang masuk, Pak?

    Karena ini bukan barang baru, aturan ini sebelumnya juga sudah diterapkan pada lelang ulang.

    Sblm keluar Perpres 5/2015, dalam lelang ulang, jika hanya 2 yang memasukkan penawaran, evaluasi kami lakukan terhadap kedua penawaran, tapi yang diundang nego hanya penawar terendah I, jika *tidak* tercapai kesepakatan dengan penawar terendah I, baru kami undang penawar terendah II.

    Namun, jika kita mengundang keduanya, menjadi tidak fair bagi penyedia dengan penawaran terendah I, karena harga penawarannya bisa ‘dibalap’ oleh penawar terendah II (Pokja tentu mencari harga paling murah).

    1. Tergantung tata cara mana yang akan dipakai dalam dokumen pengadaan jika mengacu Perka 1 2015 dan Perka tentang SDP maka kedua2nya diundang. Jika mengacu Permenpu 31 2015 maka penawar terendah dulu baru yang kedua

  23. Maaf Pak, Mohon pencerahannya :
    pada pelelangan KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN harga di surat penawaran berbeda dengan harga di RAB (harga “TERBILANG” di surat penawaran sama dengan harga di RAB sedangkan “ANGKA” berbeda dgn harga RAB) manakah yang akan menjadi acuan Pokja ULP, harga di surat penawarankah ? atau harga di RAB ? pada saat NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA nanti. terimakasih sebelumnya.
    Catatan :
    Yg memasukan dokumen penawaran Cuma 1 perusahaan saja.

  24. slamat siang pak kami mau menanyakan apakah yang mendaftar lelang lebih dari 10 , namun pada saat masukan penawaran cuma 1 perusahaan apakah lelang kontruksi dapat di lanjutkan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.