012615_0201_SerialPerpr1.jpgPerdebatan ini muncul setelah Perpres 4/2015 mengubah pasal 109 ayat 7 huruf c bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. Ternyata pasal ini dipahami berbeda antar pelaksana pengadaan. Setidaknya ada dua pendapat utama yaitu:

  1. Jika penawaran kurang dari 3 maka setelah dilakukan proses evaluasi sampai ditemukan penawaran yang memenuhi syarat baru dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.
  2. Jika penawaran kurang dari 3 maka dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya tanpa dilakukan evaluasi penawaran karena secara teknis dan harga akan bisa dilengkapi pada saat negosiasi.

Untuk mencoba mencari jawaban atas hal ini saya mencoba mengurai kalimat pasal 109 ayat 7 huruf c. Setidaknya ada tiga bagian utama dari kalimat ini yaitu :

  1. Kondisi; penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta.
  2. Tindakan; pemilihan penyedia
  3. Tindakan; negosiasi teknis dan harga/biaya

Dari runutan bagian ini maka dapat dipahami bahwa ketika terjadi kondisi penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta ada dua tindakan yang dilakukan adalah proses pemilihan penyedia tetap berjalan untuk kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya (negosiasi).

Atas dasar apa dibedakan antara tindakan pemilihan penyedia dengan negosiasi teknis dan harga/biaya? Penjelasannya sederhana yaitu ketika kondisi normal artinya penawaran yang masuk lebih dari 3 peserta maka proses pemilihan tidak dilanjutkan dengan negosiasi. Ini bisa dilihat, salah satunya, dari pasal 36 dan 37 ayat 4 bahwa dalam Pelelangan Umum, Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Bagaimana tahapan proses pelelangan dalam kondisi normal? Tentu kita bisa lihat Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010), Bagian Kelima Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Untuk pelelangan, proses evaluasi penawaran bahkan evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai tata cara yang umum. Dimana salah satunya dijelaskan pada Pasal 79 ayat (2) Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP156/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Dimana dalam penjelasan disebutkan Postbidding adalah Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Sementara itu dalam tahap evaluasi kualifikasi, karena dalam metode pascakualifikasi isian kualifikasi merupakan bagian dari dokumen penawaran, tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen kualifikasi juga dilarang.

Dari sini jelas bahwa jika kondisi “penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta” maka proses pemilihan yaitu evaluasi dokumen penawaran (administratif, teknis, harga) harus tetap dilakukan. Setelah didapatkan penyedia yang memenuhi syarat minimal dokumen pemilihan barulah dilakukan negosiasi teknis dan biaya/harga.

Apakah proses atau metode ini adalah hal yang baru? Ternyata proses ini bukan hal yang baru dan ada sejak awal Perpres 54/2010. Lihat saja konstruksi Pasal 57 ayat 3 tentang penunjukan langsung non darurat, dimana didalamnya terdapat proses negosiasi teknis dan harga, juga dilakukan setelah evaluasi penawaran. Kemudian pada seleksi konsultan, dimana didalamnya terdapat negosiasi teknis dan biaya/harga, juga dilakukan setelah evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi.

Atas dasar ini saya berkesimpulan bahwa klausul pasal 109 ayat 7 huruf c bukan menafikan evaluasi penawaran atau juga melegalisasi postbidding. Sehingga pemahaman bahwa Jika penawaran kurang dari 3 maka dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya tanpa dilakukan evaluasi penawaran karena secara teknis dan harga akan bisa dilengkapi pada saat negosiasi, adalah tidak tepat secara aturan.

Pada dasarnya proses pelelangan dimana penawaran kurang dari 3 (tiga) tetaplah sebuah pelelangan. Keberadaan tahapan negosiasi teknis dan harga tidak menegasi atau meniadakan substansi pelelangan. Persaingan tetap terjadi pada proses pemilihan dimana didalamnya terdapat tahapan negosiasi. Negosiasi terjadi bukan karena ketiadaan persaingan melainkan karena persaingan/kompetisi tidak terjadi dalam level yang ideal.

Alhamdulillah pemahaman saya ini terkonfirmasi melalui web konsultasi LKPP. Seorang teman dari Bali kebetulan mempertanyakan dan bersedia berbagi. Terimakasih Pak Heri Heri, berikut capture kutipan web konsultasi LKPP tersebut.

Oya saya tambahkan sedikit bahan menjawab pertanyaan kapan negosiasi dilakukan? Jawabannya adalah: dilakukan sebelum evaluasi kualifikasi yaitu setelah evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) atau setelah evaluasi kualifikasi bersamaan dengan pembuktian kualifikasi, tidak menjadi persoalan. Lalu bagaimana dengan kalimat SDP Perka 1/2015 V.1 yang menyebutkan bahwa klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi penawaran? Apakah langkah melakukan negosiasi setelah evaluasi kualifikasi akan melanggar substansi ini? Jawaban saya tidak. Substansinya adalah pilihan mana yang paling efisien dan efektif. Sebagai jawaban mungkin kita bisa mengingat kembali bahwa pada proses pascakualifikasi, kualifikasi atau isian kualifikasi adalah merupakan bagian dari kompetisi. Dengan demikian kualifikasi adalah bagian dari penawaran atau evaluasi kualifikasi substansinya adalah merupakan satu kesatuan dari proses evaluasi penawaran. Artinya tidak dapat disebutkan melanggar ketentuan klarifikasi dan negosiasi bersamaan dengan evaluasi penawaran. Sekarang tinggal tergantung pada klausul dokumen pemilihan yang dibuat sebelum evaluasi kualifikasi atau sesudah.

Demikian sedikit sharing pemikiran dari saya berdasarkan keyakinan terhadap proses yang diatur dalam peraturan dan seluruh pemahaman saya. Semoga bermanfaat.

Print Friendly, PDF & Email